jump to navigation

Untuk Boediono: Sebuah Titipan dari Sebuah Gedung Bersejarah Mei 18, 2009

Posted by anick in All Posts, Tokoh, Politik, Pepeling.
trackback

Kita bertemu di sini—di gedung tempat Bung Karno mengucapkan pleidoinya di pengadilan kolonial 79 tahun yang lalu—karena kita merasa sesuatu yang ganjil terjadi. Sesuatu yang tak lazim dan mengandung harap.

Yang ganjil adalah bahwa hari ini kita menemukan seorang yang akan dicalonkan jadi wakil presiden, dan orang itu tak datang dari kancah yang ribut di mana partai-partai politik bersaing mendapatkan uang atau kedudukan.

Boediono seorang ekonom; ia bekerja dalam pengelolaan perekonomian Indonesia; ia seorang teknokrat. Ia bukan tokoh partai. Ia bukan anggota dinasti pemimpin partai. Ia tak tersohor dalam pasaran media seperti para bintang sinetron, komedian, dan penyanyi. Ia bukan seorang vote-getter.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilihnya sebagai calon wakilnya tentu karena Boediono memenuhi sejumlah syarat. Tapi lebih penting lagi adalah kenyataan bahwa Boediono bukan saja seorang yang telah bekerja untuk perbaikan kehidupan perekonomian bangsa, tapi juga seorang pejabat dan pribadi yang bersih.

Di atas saya sebut, itulah sebuah ”keganjilan”—dan di atas saya sebut juga, ”keganjilan” itu membawa harap. Diakui atau tidak, ada yang merisaukan dalam kegaliban kehidupan politik kita. Kini SBY, dengan memilih Boediono, menunjukkan langkah kepemimpinan yang berani—dan itu indikasi bahwa kita, sebagai bangsa, sanggup memperbaiki keadaan yang merisaukan itu.

Telah luas diketahui, hari-hari ini orang berpolitik dengan semacam sinisme yang gelap: pada sebuah zaman ketika semua dapat diperjual-belikan, orang cenderung percaya bahwa bahkan partai harus juga dianggap sebagai komoditas.

Para calon anggota legislatif yang berkampanye ke daerah bisa bercerita, bagaimana ratusan juta rupiah dihabiskan untuk memperoleh suara. Sebaliknya ada juga cerita bagaimana para pemilih mengorganisasi diri jadi kelompok dan menawarkan dukungan agar dibeli.

Walhasil, ikatan yang terjadi bukanlah ikatan agenda dan cita-cita, melainkan ikatan antara penjaja dan pembeli.

Di tingkat elite politik, sinisme yang lebih gelap berlaku. Koalisi antarpartai dibentuk atau dibatalkan bukan berdasarkan program ataupun ideologi, bukan karena apa yang akan diperbuat bagi pemilih dan bagi Republik. Koalisi antarpartai hampir sepenuhnya berkisar di sekitar siapa dapat jabatan apa, bahkan siapa yang membayar dan siapa yang dibayar.

Di tengah berisiknya tawar-menawar yang seperti pasar ternak itu pertanyaan pun timbul: Adakah prinsip tentang kebaikan dan kebenaran dalam politik? Benarkah semuanya untuk kepentingan subyektif, dan tak ada suatu nilai universal yang menggugah hati dan membentuk kesepakatan?

l l l

79 tahun yang lalu, di ruangan ini, Bung Karno memulai pleidoinya dengan sebuah statemen yang menarik. Sebuah statemen yang menunjukkan, betapa bisa palsunya klaim pemerintah kolonial bahwa kebenaran dan keadilan yang hendak ditegakkannya—dalam tubuh hukum—adalah kebenaran dan keadilan yang universal.

Bung Karno menyebut apa yang salah dalam hukum yang dipergunakan hari itu. ”Tuan-tuan Hakim,” katanya, ”kami di sini didakwa bersalah menjalankan hal-hal, yang sangat sekali memberi kesempatan lebar pada pendapat subyektif….”

Adapun jaksa menyatakan Bung Karno bersalah berdasarkan pasal tentang ”pemberontakan”. Tapi Bung Karno menunjukkan, pasal itu, seperti pasal yang menyebut diri ”pencegah penyebaran rasa benci” (haatzaai artikelen), mengandung kata-kata yang bisa ditafsirkan seenaknya oleh yang membacanya, terutama para jaksa dan hakim kolonial. Bung Karno mengulang apa yang sering dikatakan tentang pasal-pasal seperti itu—yakni ”aturan karet yang keliwatan kekaretannya”. Artinya, aturan yang dapat direntang dan dikerutkan sesuai dengan kepentingan sepihak, atau apa yang disebut Bung Karno sebagai ”subyektif”.

Apa yang tersirat dari pernyataan Bung Karno ialah bahwa keadilan dan kebenaran, yang seharusnya bersifat universal, telah direduksi jadi pasal-pasal. Dengan kata lain, yang universal, yang tak terhingga, telah dikuasai oleh bahasa, sistem simbolik yang mau mendikte karena berkuasa.

Tak mengherankan bila Bung Karno pada akhirnya dinyatakan bersalah. Ia dihukum empat tahun penjara dan dikurung di Sukamiskin. Tapi tak mudah menerima keputusan itu sebagai ekspresi keadilan. Pada saat palu diketukkan, terasa benar apa yang diingatkan Marxisme: keadilan dan kebenaran selamanya adalah keadilan dan kebenaran dari yang berkuasa. Dengan kata lain, dalam rumusan nilai-nilai selalu ada dimensi politik, pertarungan kekuasaan, dan perebutan hegemoni.

Memang, Marxisme sebuah suara zaman modern, bagian dari apa yang disebut hermeneutics of suspicion, yang meragukan bahwa ada kebenaran yang mulus dan murni. Tapi kita ingat, bahkan dalam Marxisme orang senantiasa dirundung pertanyaan: benarkah politik hanya pergulatan kepentingan ”subyektif” atau sepihak? Jika demikian, apa makna perjuangan proletariat untuk membebaskan manusia dari ikatan kepentingan kelas-kelas? Bila perjuangan politik tak bisa berangkat dari kebenaran dan keadilan yang berlaku bagi siapa saja, bagaimana ia bisa menggugah banyak orang, mengajak banyak orang, untuk bergerak?

Saya termasuk orang yang percaya, politik adalah perjuangan yang terdorong untuk melawan kepentingan ”aku”. Politik berbeda dari pasar ternak. Ada yang universal dalam nilai-nilai yang membuat kita memenuhi panggilannya.

Tapi sejarah perjuangan politik juga menunjukkan, yang universal bukanlah sesuatu yang sudah dirumuskan sepenuhnya. Yang universal adalah yang justru dirasakan sebagai kekurangan yang akut. Keadilan (sebuah nilai universal) jadi sesuatu yang seakan-akan hadir, memanggil-manggil, ketika ketidakadilan merajalela. Kebenaran (sebuah nilai universal) jadi mendesak semua orang ketika dusta menguasai percakapan. Dalam Indonesia Menggugat, Bung Karno mengutarakan ini dengan retorika yang memukau:

… Diberi hak-hak atau tidak diberi hak-hak; diberi pegangan atau tidak diberi pegangan; diberi penguat atau tidak diberi penguat—tiap-tiap machluk, tiap-tiap ummat, tiap-tiap bangsa tidak boleh tidak, pasti achirnja berbangkit, pasti achirnja bangun, pasti achirnja menggerakkan tenaganja, kalau ia sudah terlalu sekali merasakan tjelakanja diri teraniaja oleh suatu daja angkara murka!!”

Kebangkitan mereka yang teraniaya untuk mencapai keadilan dan kebebasan pada akhirnya hanya berarti ketika keadilan dan kebebasan itu ditujukan buat siapa saja. Sejarah bergerak karena sebanyak-banyaknya orang ikut bergerak.

l l l

Tapi bisakah sejarah berakhir? Kita berada pada awal abad ke-21, yang mengharuskan kita tabah dan juga berendah hati. Abad yang lalu telah menyaksikan ide-ide besar yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, namun akhirnya gagal membangun sebuah masyarakat yang dicita-citakan.

Dengan ketabahan itu sejarah tak berhenti, bahkan berjalan semakin cepat. Teknologi, pengetahuan tentang manusia dan lingkungannya, kecenderungan budaya dan politik, berubah begitu tangkas, hingga persoalan baru timbul sebelum jawaban buat persoalan lama ditemukan.

Kini makin jelaslah, tak ada doktrin yang mudah dan mutlak untuk memecahkan problem manusia. Tak ada formula yang tunggal dan kekal bagi kini dan nanti.

Yang ada, yang dibutuhkan, justru sebuah sikap yang menampik doktrin yang tunggal dan kekal. Kita harus selalu terbuka untuk langkah alternatif. Kita harus selalu bersedia mencoba cara yang berbeda, dengan sumber kreatif yang beraneka.

Boediono tentu sangat akrab dengan keniscayaan itu. Seorang ekonom adalah seorang yang sangat dekat dengan kekurangan dan kelangkaan, dan seorang teknokrat adalah seorang yang harus bersua tiap kali dengan kerumitan. Itu sebabnya Boediono tahu, doktrin seperti ”neoliberalisme” tak akan pernah berhasil, sebagaimana ”ekonomi yang etatis” tak akan pernah sampai di tujuan.

Sikap pragmatik itu, sebagai sebuah keniscayaan, tak berarti sikap yang hanya mengutamakan hasil dan tak mempedulikan nilai-nilai, tak mengacuhkan apa yang baik dan yang benar. Seorang ekonom, terutama di Indonesia, tak mungkin mengabaikan persoalan korupsi, ketakadilan dalam aturan main, goyahnya kemandirian lembaga yudikatif, dan last but not least, tipisnya modal sosial dalam bentuk sikap yang lebih percaya kepada liyan—orang lain yang juga sesama.

Seorang ekonom, seperti kita semua, punya daftar panjang tentang hal-hal yang tak bisa diabaikan. Untuk itu diperlukan kesetiaan yang tak habis-habisnya: kesetiaan kepada negeri ini.

Kesetiaan kepada negeri ini bukanlah karena patriotisme yang pongah. Kita setia kepada Indonesia justru karena ia terus-menerus memanggil: ia belum selesai. Kita tak bisa melepaskan diri dari ikatan kita kepadanya; kita tak bisa melupakannya; kita terkadang bangga terkadang risau oleh karenanya. Tapi tetap: Indonesia bukan hanya sebuah tempat tinggal. Indonesia adalah sebuah amanat. Begitu banyak sudah orang berkorban untuk cita-cita yang membuat negeri ini lahir.

Saudara Boediono, kami percaya, Anda tak akan menyia-nyiakan amanat itu. Dari ruang ini, pada hari ini, izinkanlah kami mengucapkan selamat bertugas.

~Majalah Tempo, Edisi 18 Mei 2009~

About these ads

Komentar»

1. Khozin - Mei 30, 2009

Semoga Boediono dapat memenuhi harapan bangsa Indonesia…ya Rabb…

2. Untuk Boediono: Sebuah Titipan dari Sebuah Gedung Bersejarah - Mei 30, 2009

[...] is the original post: Untuk Boediono: Sebuah Titipan dari Sebuah Gedung Bersejarah Posted in Catatan [...]

3. Bali In peach - Mei 30, 2009

Wah……… blogger semakin ramai dengan tulisan-tulisan yang indah. Senjata zaman sekarang adalah tulis menulis, luapan isi hati, dan sebuah kepekaan terhadap situasi yang ada di sekitar.

Selamat berjuang.

Eddy Harianto

4. neno - Mei 31, 2009

pak GM yang terhormat,

kita punya satu kesamaan pandangan, bahwa bangsa (saya lebih nyaman menggunakan kata ini, dibanding kata “negara”) ini akan dapat beremansipasi jika setiap bagian didalamnya mampu melihat satu kesamaan tujuan, bahwa untuk bangsa ini kita bekerja. hanya harapan yang masih saya punya sekarang, bahwa seluruh manusia yang masih menganggap indonesia sebagai tempat dimana dia tumbuh sehingga dia akan selalu mencintainya dengan bijak, maka bersatulah (masih ingat tulisa kecil dibawah garuda: bhineka tunggal ika) dan mulai bangun bangsa ini. marilah kita sebarkan ke setiap pelosok panggilan ini, sehingga setiap jiwa yang ada akan bangun dan menjawabnya dengan bekerja sesuai bidang masing2, namun dengan kesamaan tujuan untuk membangun bangsa indonesia ini.

5. Zul Azmi Sibuea - Juni 1, 2009

ada kecemasan yang mesti ditenangkan, politik pasar ternak dalam negeri, hanya “mainan musiman seketika”, permainan permanen global, menghadang didepan mata. antisipasi sudah dijalankan, sejauh ini – mis, restruktur permodalan ADB” , yang juga anak kandung IMF. kecemasan itu , memerlukan ancang-ancang tempat berlindung – tapi sayang tak semua ekonom percaya lembaga sekuler dan liberal itu sebagai tempat berlindung.
pengalaman menunjukkan – rumah tangga indonesia justru diacak-acak oleh yang kita sebut pelindung itu dalam bentuk penjualan BUMN dan masalah BPPN awal dekade ini, pelindung merusak tanaman, pagar makan tatanan didalamnya.
hanya satu yang tak pernah dicatat oleh ekonom manapun “apakah kita tak merasa bahwa kestabilan ekonomi indonesia lima tahun terakhir ini tidak lain hanya karena terindungi dan terjaga oleh besarnya konsumsi rakyat dan kegiatan ekonomi kecil menengah, yang seringkali terlupakan ????” Untuk Boediono: Sebuah Titipan dari Sebuah Gedung Bersejarah adalah : Berikan Arah Ekonomi Kerakyatan sehingga setiap orang bisa berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidupnya.

6. bahak - Juni 6, 2009

hidup blogger indonesia

7. ajengkol - Juni 10, 2009

Melihat pidatonya sih Budiono kelihatan kwalified yah tinggal tunggu saja gebrakannya kalau kepilih

8. Zaki - Juni 13, 2009

Saya yakin bahwa Indonesia ini belum siap menghadapi kebenaran. Banyak yang harus dipatahkan, diluruskan, bahkan diamputasi. Dan ini menyangkut pihak2 yang besar dan kuat. Kalau yang hendak diluruskan hanya bersifat individual yang segelintir sih gampang.

Pertanyaannya: Bisakah sebuah bangsa (negara) di bangun diatas moral sedangkan dipihak lain, penegakan moral dan keadilan justru bisa mengancam keutuhan NKRI ?

Ketidakberesan yang ada di dalam NKRI ini terlalu besar dan berakar jika dibandingkan dengan kekuatan moral SBY untuk mengedepankan moralitas dalamn arti yang SESUNGGUHNYA.

Kecuali, kalau moralitas atau nurani yang dikedepankan hanya bersifat personal (versi SBY semata). Kita juga belum paham benar bagaimana moral versi SBY karena belum pernah saya mendengar SBY berbicara secara terbuka tentang sikap dan konsep dia dalam menghadapi setiap kesemrautan politik dan hukum di NKRI ini, yang menyangkut hajat hidup dan martabat seluruh masyarakat, baik dalam meluruskan masa lalu maupun masa depan.

Dan mengenai masa lalu, kita juga belum mendengar sebuah argumen yang meyakinkan tentang perlunya melupakan ketidakberesan (kezaliman) yang telah banyak terjadi di seluruh NKRI yang secara konstitusi, SBY pasti terlibat, karena ia sendiri adalah militer. Keculai hanya pernyataa2 yang bersifat politis pembelaan semata.

Jangan sampai kita berada ditengah2 (non blok): dari setan jauh dari Allah juga jauh.

9. Den mas unyil - Juni 14, 2009

Sbg bangsa yg agamis dimana kita diajarkan mengutamakan kemakmuran umat,yg artinya kita tdk mementingkan diri sendiri ataupun golongan.namun yg terjadi di musim kampanye skrg ini,tokoh yg satu menghujat,menyindir tokoh lain.partai yg satu brsh menjatuhkan partai lain lewat sindiran ataupun olokan.rasanya miris bgt,percuma ngaku org beragama.agama jgn dijadikan alat propaganda.kenapa gak bergandeng tgn seiring sejalan membangun negeri ini.yok po’o slg interopeksi,sadar bu,pak,mas,mbak.mumpung msh dikasih hidup,ntar di azab nyahok lu…

10. Riged - Juni 24, 2009

“Saudara Boediono, kami percaya, Anda tak akan menyia-nyiakan amanat itu. Dari ruang ini, pada hari ini, izinkanlah kami mengucapkan selamat bertugas.”

Tendensius sekali kutipan terakhirnya. Bertugas untuk apa Oom? Wapres nah… kan belum terpilih. Ada apa ini? Ada apa Oom Goen? Keseleo lidah? Atau hendak mengatakan Selamat kampanye?

Oom Goen, ada 80 % pemilih Indonesia yang tidak memilih Demokrat.

mailina - Juni 27, 2009

Agree. Kok kayaknya Oom Goen “Boediono” banget yah ?

retno - Juni 27, 2009

ya selamat tugas berkampanye..kan kampanye juga susah hehehe..

11. Tontaipur - Juni 27, 2009

Saya melihat Gm memihak karena konsekuensi pilihan yg logis.
tidak mungkin memilih wiranto ataupun prabowo, Gm punya cerita khusus tentang kisah jenderal itu.

Dua dibuang satu dipilih, dilihat dari jaringannya hehe mereka ini bertautan. Dan biasa topengnya, akses dan kekuasaan. Lihat siapa trio mallarangeng bersaudara. Tidak sabar melihat hasil akhir pemilu ini.
Mereka berburu dr sekarang.

12. Rastro - Juni 30, 2009

Bung GM, anda sangat memalukan!

Apa yang sebenarnya Bung cari? Kalau Butet menghargai dirinya sebatas bayaran yang ia terima, maka Bung menggadaikan integritas untuk sebuah pilihan yang tak seharusnya Bung teatrikalkan dengan sangat murahan!

massto - Juli 3, 2009

yang jelas…. grup Tempo tuh nggak mungkin jalan masing2,.. ada komando yang mesti diikuti,.. GM akhirnya cuma bisa menjalankan perintah..!!!

mungkin bener kalo disini GM memang memalukan..!!!

13. asseifff - Juli 1, 2009

Just coment:
Jadi neolib itu tidak bisa dilihat dari kata-kata tetapi dapat dilihat dari rekam jejak. Artinya, neolib tidaknya Boediono itu tidak bisa diukur dengan setuju atau tidaknya dia dengan berdirinya perbankan syariah. Tapi neolib tidaknya dia itu bisa dilihat dari apakah dia menganut Mazhab Konsensus Washington atau tidak. Konsensus … Read MoreWashington itu kan intinya pencabutan subsidi, privatisasi, dan liberalisasi perdagangan. Boediono kan kental sekali dengan ketiga hal itu.

http://hizbut-tahrir.or.id/2009/06/24/ismail-yusanto-boediono-tidak-akan-berani-ngomong-begitu/

14. mailina - Juli 1, 2009

Kalo ndak salah yah, hasil penelitian Lab Psikologi UI bilang bahwa dari semua capres dan cawapres yang sekarang ini, Boediono itu yang bener-bener neolib kan?

15. ocidov - Juli 8, 2009

saya tidak tahu arti Boediono yang “Berbudi” untuk RI.

16. Reginia Witzke - April 5, 2012

Hey not to go off topic but can anyone give me overview of. New York Car Insurance Reform 295 Greenwich St, New York, NY 10007 (646) 351-0824 They can be down the block with me. I was wondering if they were a good insurance company. I need to obtain coverage, it is regulations you know, but I need to have a good price price plus I’d prefer friendly service.


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 357 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: