jump to navigation

Fouda Maret 3, 2008

Posted by anick in Agama, All Posts, Buku, Elegi, Fundamentalisme, Islam, Kebebasan, Kekerasan, Kisah, Tokoh, Tuhan.
46 comments

Pada tanggal 8 Juni 1992, mereka bunuh Farag Fouda di Madinat al-Nasr, Kairo. Dua orang bertopeng menyerangnya. Fouda tewas tertembak, anaknya luka-luka parah. Kelompok Jamaah Islamiyah mengatakan: “Ya, kami membunuhnya.”

Bagi kelompok itu, tak ada dosa bila Fouda dibinasakan. Bukankah lima hari sebelum itu sekelompok ulama dari Universitas al-Azhar memaklumkan bahwa cendekiawan ini telah menghujat agama, dan sebab itu boleh dibunuh? Seorang ulama, Muhammad al-Ghazali, membela para algojo: tindakan mereka adalah pelaksanaan hukuman yang tepat bagi seorang yang murtad.

Tapi tak seorang pun tahu sebenarnya, benarkah Fouda, yang tewas pada umur 46, orang yang murtad. Terutama jika kita baca buku yang baru-baru ini diterbitkan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, Kebenaran Yang Hilang, yang juga memuat kata pengantar Samsu Rizal Panggabean.

Lima bulan sebelum ia dibunuh, Fouda ikut dalam perdebatan di Pameran Buku Kairo. Dalam acara yang konon diikuti 30.000 orang itu ia menghadapi ulama macam Muhammad al-Ghazali. Perdebatan berkisar pada masalah hubungan antara agama dan politik, negara dan agama, penerapan syariat Islam dan lembaga khilafah.

Pendirian Fouda dikemukakan dengan gamblang dalam serangkaian bab al-Haqiah al-Ghaybah-nya yang diterjemahkan oleh Novriantoni. Ia memang bisa mengguncang sendi-sendi pemikiran kaum “Islamis”: mereka yang ingin menegakkan “negara Islam” berdasarkan ingatan tentang dunia Arab di abad ke-7 ketika para sahabat Nabi memimpin umat.

Bila kaum “Islamis” menggambarkan periode salaf itu sebagai zaman keemasan yang patut dirindukan, Fouda tidak. Baginya, sebagaimana ditulis Samsu Rizal Panggabean, periode itu “zaman biasa”.

Bahkan sebenarnya “tidak banyak yang gemilang dari masa itu”, demikian kesimpulan Samsu Rizal Panggabean. “Malah, ada banyak jejak memalukan.”

Contoh yang paling tajam yang dikemukakan Fouda ialah saat kejatuhan Usman bin Affan, khalifah ke-3. Sahabat Rasul yang diangkat ke kedudukan pemimpin umat pada tahun 644 itu–melalui sebuah musyawarah terbatas antara lima orang–berakhir kekuasaannya 12 tahun kemudian. Ia dibunuh. Para pembunuhnya bukan orang Majusi, bukan pula orang yang murtad, tapi orang Islam sendiri yang bersepakat memberontak.

Mereka tak sekadar membunuh Usman. Menurut sejarawan al-Thabari, jenazahnya terpaksa “bertahan dua malam karena tidak dapat dikuburkan”. Ketika mayat itu disemayamkan, tak ada orang yang bersembahyang untuknya. Siapa saja dilarang menyalatinya. Jasad orang tua berumur 83 itu bahkan diludahi dan salah satu persendiannya dipatahkan. Karena tak dapat dikuburkan di pemakaman Islam, khalifah ke-3 itu dimakamkan di Hisy Kaukab, wilayah pekuburan Yahudi.

Tak diketahui dengan pasti mengapa semua kekejian itu terjadi kepada seseorang yang oleh Nabi sendiri telah dijamin akan masuk surga. Fouda mengutip kitab al-Tabaqãt al-Kubrã karya sejarah Ibnu Sa’ad, yang menyebutkan satu data yang menarik: khalif itu agaknya bukan seorang yang bebas dari keserakahan. Tatkala Usman terbunuh, dalam brankasnya terdapat 30.500.000 dirham dan 100.000 dinar.

Kaum “Islamis” tak pernah menyebut peristiwa penting itu, tentu. Dan tentu saja mereka tak hendak mengakui bahwa tindakan berdarah terhadap Usman itu menunjukkan ada yang kurang dalam hukum Islam: tak ada pegangan yang mengatur cara mencegah seorang pemimpin agar tak menyeleweng dan bagaimana pergantian kekuasaan dilakukan.

Ketika Usman tak hendak turun dari takhta (ia mengatakan, “Demi Allah, aku tidak akan melepas baju yang telah disematkan Allah kepadaku!”), orang-orang Islam di bawahnya pun menemui jalan buntu. Sebagaimana disebut dalam Kebenaran Yang Hilang, para pemuka Islam waktu itu mencari-cari contoh dari masa lalu bagaimana memecahkan soal suksesi. Mereka gagal. “Mereka juga mencari kaidah dalam Islam…tapi mereka tak menemukannya,” tulis Fouda. Maka perkara jadi runcing dan mereka mengepung Usman–lalu membunuhnya, lalu menistanya.

Tampak, ada dinamika lain yang mungkin tak pernah diperkirakan ketika Islam bertaut dengan kekuasaan. Dinamika itu mencari jalan dalam kegelapan tapi dengan rasa cemas yang sangat. Orang memakai dalih agama untuk mempertahankan takhta atau untuk menjatuhkan si penguasa, tapi sebenarnya mereka tahu: tak ada jalan yang jelas, apalagi suci. Di satu pihak, mereka harus yakin, tapi di lain pihak, mereka tahu mereka buta.

Itu sebabnya laku mereka begitu absolut dan begitu bengis. Pada tahun 661, setelah lima tahun memimpin, Ali dibunuh dengan pedang beracun oleh seorang pengikutnya yang kecewa, Ibnu Muljam. Khalifah ke-4 itu wafat setelah dua hari kesakitan. Pembunuhnya ditangkap. Sebagai hukuman, tangan dan kaki orang ini dipenggal, matanya dicungkil, dan lidahnya dipotong. Mayatnya dibakar.

Ketika pada abad ke-8 khilafah jatuh ke tangan wangsa Abbasiyah, yang pertama kali muncul al-Saffah, “Si Jagal”. Di mimbar ia mengaum, “Allah telah mengembalikan hak kami.” Tapi tentu saja ia tahu Tuhan tak pernah menghampirinya. Maka ia ingin tak ada lubang dalam keyakinannya sendiri (juga keyakinan orang lain) tentang kebenaran kekuasaannya. Al-Saffah pun mendekritkan: para petugas harus memburu lawan politik sang khalif sampai ke kuburan.

Makam pun dibongkar. Ketika ditemukan satu jenazah yang agak utuh, mayat itu pun didera, disalib, dibakar. Musuh yang telah mati masih terasa belum mutlak mati. Musuh yang hidup, apa lagi….

Itu sebabnya, bahkan sekian abad setelah “Si Jagal”, orang macam Fouda harus dibunuh. Ia mempersoalkan keabsahan posisi khilafah. Ia pengganggu kemutlakan. Tapi itu terjadi di Mesir lebih dari 10 tahun yang silam–bukan di Indonesia. Mungkin ini ciri Islam yang mengagumkan di sini: justru Departemen Agama-lah yang menerbitkan Kebenaran Yang Hilang.

~Majalah Tempo Edisi. 03 – 09 Maret 2008~

Po Kyin Oktober 15, 2007

Posted by anick in All Posts, Buku, Fasisme, Identitas, Novel, Tokoh.
1 comment so far

Apati adalah produk samping kolonialisme yang menyebabkan kemerdekaan dianggap keliru. Mungkin bukan hanya penindasan orang asing yang jadi soal—melainkan kombinasi antara bedil, bui, dan bujukan yang efektif, sesuatu yang dulu terjadi di Burma, dan sekarang terjadi lagi.

Saya teringat U Po Kyin. Lelaki berperut buncit dalam novel Orwell Burmese Days ini memang tak mudah dilupakan: ia adalah kekejian yang turun ke bumi di sebuah negeri panas yang tak bisa berharap. Ia menipu, ia memperkosa, ia merancang untuk menghancurkan orang yang didengkinya, dan ia ingin memperoleh semuanya—juga surga.

Novel ini dibuka dengan adegan ketika Po Kyin, hakim peradilan rendah di Kota Kyauktada, Burma Utara, sedang duduk di beranda rumahnya. Hari baru setengah sembilan pagi, tapi langit warna biru laut yang segera mendatangkan tengah hari yang panjang dan gerah. Tapi U Po Kyin, seperti patung dewa dari porselin, tak bergeming.

Tubuhnya begitu gemuk hingga dalam umur 56 tahun itu ia tak bisa bangkit dari kursinya tanpa ditolong. Kepalanya gundul, raut mukanya luas, warna kulitnya langsat dan tak berkerut. Tungkai kakinya tambun, dengan jari-jari yang rata panjangnya. Ia mengenakan sarung longyi dari Arakan, bergaris-gars hijau dan magenta, yang biasa dipakai orang Burma untuk acara tak resmi. Mulutnya sibuk mengunyah gambir yang diambilnya dari kotak kayu dipernis di meja dekatnya.

Ia, U Po Kyin, sedang merenungkan nasibnya yang baik.

Suksesnya dimulai dengan sebuah keputusan ketika ia masih seorang anak yang terkesima melihat pasukan Inggris berbaris masuk penuh kemenangan ke Kota Mandalay. Memandang barisan laki-laki bermuka merah dan berseragam merah itu, yang menyandang senapan panjang di pundak dan melangkah dalam derap yang berat tapi berirama, ia lari. Kesimpulannya: manusia yang baru datang itu tak akan terkalahkan. Dan Po Kyin kecil pun bertekad untuk bergabung dengan bangsa itu, nanti bila ia besar. Ia tak hendak memihak Burma yang kalah.

Pada umur 17 ia mencoba jadi pegawai gubernemen, tapi gagal. Ia miskin dan tak punya koneksi. Maka tiga tahun lamanya ia bekerja di lorong-lorong pasar Mandalay yang apak dan bacin, jadi kerani saudagar beras, seraya sekali-sekali mencuri. Pada umur 20 ia dapat 400 rupiah gara-gara memeras kecil-kecilan, dan dengan uang itu ia berangkat ke Rangoon. Di ibu kota itu ia berhasil menyuap untuk masuk jadi kerani pemerintah.

Pekerjaan itu memberinya penghasilan yang mudah, meskipun gajinya kecil. Ia menilap banyak barang dari gudang gubernemen. Tapi nasib terbaiknya datang kemudian: sebuah lowongan terbuka dan ia berhasil memfitnah pesaing-pesaingnya, yang kebanyakan masuk penjara, dan dengan itu ia naik.

Kariernya meningkat. Ia akhirnya dapat jabatan hakim peradilan rendah Kota Kyauktada, dengan sikap adil yang terkenal tapi sebetulnya menyembunyikan sesuatu yang licik: Po Kyin akan menarik suap dari kedua pihak yang berperkara, dan kemudian memutuskan berdasarkan hukum yang ada.

Kejahatan orang ini tak hanya sampai di situ, dan saya kira Orwell sedikit berlebihan menampilkan tokoh yang begitu busuk dalam novelnya. Tapi ini bukan kisah tentang Po Kyin. Novel ini membidikkan kata-katanya ke sebuah masyarakat yang sakit oleh kolonialisme—dibelah oleh prasangka dan kebencian rasial, yang pada akhirnya merupakan garis kebijakan penjajahan juga. Bila ambisi Po Kyin adalah ingin jadi anggota Klub Eropa—yang anggotanya khusus orang kulit putih atau orang lain yang dianggap setara—kita tahu sebabnya: diskriminasi dan penghinaan karena warna kulit telah menyusup sampai ke tulang sumsum siapa saja.

Bahkan mereka yang sebenarnya jadi korban penghinaan itu sendiri mereproduksinya dalam hidup mereka. Po Kyin akan menghalalkan tindakan apa saja—menghasut, membuat kerusuhan, memfitnah—untuk dapat disetarakan dengan orang putih di Klub Eropa. Dr Veraswami, orang India berkulit gelap itu, mengukuhkan supremasi orang Inggris dengan menganggap bahwa manusia Timur tak akan tertolong tanpa Pax Britanica. Ketika sahabatnya, Flory, satu-satunya orang Inggris yang dengan mata nyalang melihat akibat buruk kolonialisme, Veraswami justru membantahnya. ”Lihat Burma di zaman Thibaw,” katanya, ”dengan kotoran, penyiksaan dan kebodohan, dan lihat apa yang tampak sekarang di sekitar tuan. Rumah sakit, sekolah, kantor polisi….”

Bagi Po Kyin dan Veraswami, kolonialisme dan penghinaan mereka perlukan. Bagi orang macam mereka, kemerdekaan tak pernah terpikirkan, sebab mereka tak merasa membutuhkan sebuah keadaan yang lebih adil, meskipun sebenarnya ketidakadilan mengepung hidup mereka. Mereka bebas dari bedil dan bui, tapi mereka menyerah ke dalam bujukan yang menjebak mereka, bahwa bangsa mereka ditakdirkan kalah. Apati yang menang—itu bahkan terasa dari tangan Orwell ketika ia menggambarkan bangsa yang terjajah itu: tak ada perlawanan.

Tapi mungkinkah apati bisa bertahan? Yang terjadi di Myanmar hari-hari ini menjawab: tidak.

~Majalah Tempo Edisi. 34/XXXVI/15 – 21 Oktober 2007 ~

Nasionalisme Februari 26, 2007

Posted by anick in All Posts, Buku, Identitas, Nasionalisme, Sejarah.
60 comments

Kita hidup dengan kontradiksi di tapal batas. Kini dengan cerdik dan cekatan pelbagai hal—buruh, komoditas, korupsi, agenda politik, terorisme—melintasi perbatasan. Tapi di sana-sini tembok nasional dibangun makin tinggi. Dunia menyempit, dunia kian sengit, dan wajar jika kita bertanya: Bisakah nasionalisme dielakkan? Haruskah?

Nasionalisme punya sejarah, punya jejak, dan untuk menjawab pertanyaan itu penting kita lihat jejak itu kembali. Ada masanya ketika yang tersimpan rekaman kisah yang buruk. Rabindranath Tagore pernah menggambarkan sebuah keadaan ketika ”bangsa-bangsa yang saling ketakutan intai-mengintai seperti hewan buas di malam hari”. Dan penyair besar India itu pun bertanya, ”Haruskah kita bertekuk lutut kepada semangat nasionalisme, yang menebar-siarkan benih rasa takut, rakus, curiga… ke seluruh dunia?”

Tagore mengucapkan itu pada 1916, ketika sastrawan berbahasa Bengali yang mendapat penghargaan Nobel pada 1913 itu berkunjung ke Tokyo. Waktu dan tempatnya penting: kaum nasionalis Jepang sedang menghalalkan postur militer negerinya. Dalam hubungan itu bahkan Tagore secara tak sengaja mengecam pandangan yang tercantum dalam The Awakening of Japan, buku berbahasa Inggris yang terbit pada 1904, yang membenarkan penjajahan Jepang atas Korea: ”Korea terletak bagaikan sebilah keris yang selamanya terhunus ke jantung Jepang”.

Kalimat itu penting sebab bukan suara seorang militer. Ia ditulis seorang Okakura Tenshin. Okakura justru seperti Tagore: hidup dan menulis dalam lingkungan di mana seni dan pengalaman tentang keindahan diletakkan begitu pen-ting dalam hidup manusia. Kedua orang itu bahkan saling kenal, dan dalam arti tertentu, berteman.

Dalam bukunya terbaru, Another Asia, Rustom Bharuscha—dari mana saya dapatkan kutipan buat tulisan ini—menggambarkan dengan cermat dan menilik dengan tajam peri kehidupan kedua ”sahabat” itu. Dari sini dapat kita lihat kembali soal-soal yang timbul tatkala bagian dunia yang disebut sebagai ”Asia” ini—dengan definisi dan geografi yang tak sepenuhnya jelas—harus bergulat dengan pertanyaan yang fundamental tentang identitas atau posisinya dalam sejarah. Diinjak-injak kolonialisme negeri-negeri Eropa, ”Asia” kemudian melihat bagaimana sebuah negeri Eropa, yakni Rusia, dikalahkan Jepang pada 1905. Sejak itu ”Asia” sibuk untuk ”bangun”. Nasionalisme adalah jawabannya.

Tapi itu bukan jawaban tanpa sisi yang gelap. Telah disebut bagaimana nasionalisme Jepang melahirkan imperialisme tersendiri, mula-mula di Korea. Kontradiksi ini sudah terasa ketika berkumandang suara—seperti juga yang diartikulasikan Okakura Tenshin—bahwa ”Asia” itu ”satu”, bahwa ”Asia” punya ciri yang tersendiri, sebagaimana dinyatakan dalam kesenian dan kehidupan sosialnya.

Dalam bukunya, Bharuscha menunjukkan kontradiksi itu lebih jauh dengan mengutip pelbagai ucapan Okakura: justru di bangunan ”Asia” yang ”satu” itu, Jepang tak persis berada di dalamnya. Jepang berada di atas, dimulai dengan posisinya dalam seni. Bagi Okakura, seni rupa Jepang—lahir dari alam yang berbeda—berada di tingkat yang lebih unggul ketimbang seni Cina, yang ditandai ”keluasan yang monoton” dan ketimbang seni India yang punya ”kekayaan yang terlampau membebani”. ”Seni Jepang berdiri sendiri di dunia,” katanya, sebagaimana halnya ”Jepang berdiri sendiri menghadapi dunia”.

Yang diabaikan Okakura ialah bahwa dalam kata ”menghadapi dunia” ada ”yang lain” yang dihadapi.

Okakura sendiri sebuah persona. Ia sebuah penampilan. Ia menyusun sebuah koreografi untuk hadirin yang dihadapinya. Dalam foto-fotonya, ia selalu tampak mengenakan kimono. Dalam karya-karyanya, Okakura berbahasa Inggris. Bharuscha mengemukakan satu kutipan menarik, yakni sepotong nasihat Okakura kepada anaknya: ”Janganlah berpakaian Jepang jika bahasa Inggris kamu patah-patah.”

Ke-”Jepang”-an sebagai koreografi penampilan, seni yang unik yang menandai identitas nasional, bangsa yang homogen sebagai nasib—itu semua menunjukkan apa yang tak diakui Okakura dan kaum nasionalis: ketika kita bayangkan bangsa sebagai sesuatu yang esthetis, kita lupa ”orang luar” sebenarnya ikut mendesak dan membentuk diri kita, dan ada yang brutal dalam prosesnya.

Kimono yang dikenakan Okakura, yang menyertai lidah yang fasih berbahasa asing, mencoba menghilangkan sisi dirinya yang tak murni Jepang. Seni yang disebut ”unik” menampik sejarah akulturasi: sejak abad ke-8 pelukis Jepang datang ke Cina buat belajar. Dan ketika bangsa ”Jepang” hanya dibayangkan sebagai kelanjutan ”ras Yamato”; telah terhapus orang Ainu dari ingatan.

Tak berarti nasionalisme sepenuhnya cerita penghapusan yang berbekas darah dan besi. Dalam riwayatnya, nasionalisme punya saat-saat yang membebaskan dan membangun. Kecaman Tagore mengabaikan apa yang pernah dan dapat tercapai ketika sebuah komunitas bersama dianggit (imagined, kata Benedict Anderson), sebuah negara-bangsa berdiri, dan sebuah mekanisme politik bekerja, dengan segala kekurangannya, untuk hidup komunitas itu sehari-hari.

Partha Chatterjee benar ketika ia mengecam pemikiran Tagore: dalam hidup sehari-hari ”kita mengikuti aturan lalu lintas, membayar pajak, memberikan suara atau tidak, menyiapkan anak kita ikut ujian, mengecam pemerintah yang tak berfaedah dan politisi yang disogok”.

Kita hanya bermimpi indah jika kita anggap semua itu ada di luar kita.

Tak berarti mimpi indah harus diberangus. Ada yang menyebabkan wacana tentang negara dan bangsa tak sepenuhnya menguasai ruang hidup. Di dunia Okakura dan Tagore, seperti ditunjukkan The Other Asia, kita bersua dengan pengalaman tentang keindahan. Di sanalah wacana yang perkasa, seperti nasionalisme dan anti-nasionalisme, menemui batasnya.

~Majalah Tempo, Edisi. 01/XXXIIIIII/26 Februari – 04 Maret 2007~