Catatan Pinggir

Pada tanggal 8 Juni 1992, mereka bunuh Farag Fouda di Madinat al-Nasr, Kairo. Dua orang bertopeng menyerangnya. Fouda tewas tertembak, anaknya luka-luka parah. Kelompok Jamaah Islamiyah mengatakan: “Ya, kami membunuhnya.”

Bagi kelompok itu, tak ada dosa bila Fouda dibinasakan. Bukankah lima hari sebelum itu sekelompok ulama dari Universitas al-Azhar memaklumkan bahwa cendekiawan ini telah menghujat agama, dan sebab itu boleh dibunuh? Seorang ulama, Muhammad al-Ghazali, membela para algojo: tindakan mereka adalah pelaksanaan hukuman yang tepat bagi seorang yang murtad.

Tapi tak seorang pun tahu sebenarnya, benarkah Fouda, yang tewas pada umur 46, orang yang murtad. Terutama jika kita baca buku yang baru-baru ini diterbitkan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, Kebenaran Yang Hilang, yang juga memuat kata pengantar Samsu Rizal Panggabean.

Lima bulan sebelum ia dibunuh, Fouda ikut dalam perdebatan di Pameran Buku Kairo. Dalam acara yang konon diikuti 30.000 orang itu ia menghadapi ulama macam Muhammad al-Ghazali. Perdebatan berkisar pada masalah hubungan antara agama dan politik, negara dan agama, penerapan syariat Islam dan lembaga khilafah.

Pendirian Fouda dikemukakan dengan gamblang dalam serangkaian bab al-Haqiah al-Ghaybah-nya yang diterjemahkan oleh Novriantoni. Ia memang bisa mengguncang sendi-sendi pemikiran kaum “Islamis”: mereka yang ingin menegakkan “negara Islam” berdasarkan ingatan tentang dunia Arab di abad ke-7 ketika para sahabat Nabi memimpin umat.

Bila kaum “Islamis” menggambarkan periode salaf itu sebagai zaman keemasan yang patut dirindukan, Fouda tidak. Baginya, sebagaimana ditulis Samsu Rizal Panggabean, periode itu “zaman biasa”.

Bahkan sebenarnya “tidak banyak yang gemilang dari masa itu”, demikian kesimpulan Samsu Rizal Panggabean. “Malah, ada banyak jejak memalukan.”

Contoh yang paling tajam yang dikemukakan Fouda ialah saat kejatuhan Usman bin Affan, khalifah ke-3. Sahabat Rasul yang diangkat ke kedudukan pemimpin umat pada tahun 644 itu–melalui sebuah musyawarah terbatas antara lima orang–berakhir kekuasaannya 12 tahun kemudian. Ia dibunuh. Para pembunuhnya bukan orang Majusi, bukan pula orang yang murtad, tapi orang Islam sendiri yang bersepakat memberontak.

Mereka tak sekadar membunuh Usman. Menurut sejarawan al-Thabari, jenazahnya terpaksa “bertahan dua malam karena tidak dapat dikuburkan”. Ketika mayat itu disemayamkan, tak ada orang yang bersembahyang untuknya. Siapa saja dilarang menyalatinya. Jasad orang tua berumur 83 itu bahkan diludahi dan salah satu persendiannya dipatahkan. Karena tak dapat dikuburkan di pemakaman Islam, khalifah ke-3 itu dimakamkan di Hisy Kaukab, wilayah pekuburan Yahudi.

Tak diketahui dengan pasti mengapa semua kekejian itu terjadi kepada seseorang yang oleh Nabi sendiri telah dijamin akan masuk surga. Fouda mengutip kitab al-Tabaqãt al-Kubrã karya sejarah Ibnu Sa’ad, yang menyebutkan satu data yang menarik: khalif itu agaknya bukan seorang yang bebas dari keserakahan. Tatkala Usman terbunuh, dalam brankasnya terdapat 30.500.000 dirham dan 100.000 dinar.

Kaum “Islamis” tak pernah menyebut peristiwa penting itu, tentu. Dan tentu saja mereka tak hendak mengakui bahwa tindakan berdarah terhadap Usman itu menunjukkan ada yang kurang dalam hukum Islam: tak ada pegangan yang mengatur cara mencegah seorang pemimpin agar tak menyeleweng dan bagaimana pergantian kekuasaan dilakukan.

Ketika Usman tak hendak turun dari takhta (ia mengatakan, “Demi Allah, aku tidak akan melepas baju yang telah disematkan Allah kepadaku!”), orang-orang Islam di bawahnya pun menemui jalan buntu. Sebagaimana disebut dalam Kebenaran Yang Hilang, para pemuka Islam waktu itu mencari-cari contoh dari masa lalu bagaimana memecahkan soal suksesi. Mereka gagal. “Mereka juga mencari kaidah dalam Islam…tapi mereka tak menemukannya,” tulis Fouda. Maka perkara jadi runcing dan mereka mengepung Usman–lalu membunuhnya, lalu menistanya.

Tampak, ada dinamika lain yang mungkin tak pernah diperkirakan ketika Islam bertaut dengan kekuasaan. Dinamika itu mencari jalan dalam kegelapan tapi dengan rasa cemas yang sangat. Orang memakai dalih agama untuk mempertahankan takhta atau untuk menjatuhkan si penguasa, tapi sebenarnya mereka tahu: tak ada jalan yang jelas, apalagi suci. Di satu pihak, mereka harus yakin, tapi di lain pihak, mereka tahu mereka buta.

Itu sebabnya laku mereka begitu absolut dan begitu bengis. Pada tahun 661, setelah lima tahun memimpin, Ali dibunuh dengan pedang beracun oleh seorang pengikutnya yang kecewa, Ibnu Muljam. Khalifah ke-4 itu wafat setelah dua hari kesakitan. Pembunuhnya ditangkap. Sebagai hukuman, tangan dan kaki orang ini dipenggal, matanya dicungkil, dan lidahnya dipotong. Mayatnya dibakar.

Ketika pada abad ke-8 khilafah jatuh ke tangan wangsa Abbasiyah, yang pertama kali muncul al-Saffah, “Si Jagal”. Di mimbar ia mengaum, “Allah telah mengembalikan hak kami.” Tapi tentu saja ia tahu Tuhan tak pernah menghampirinya. Maka ia ingin tak ada lubang dalam keyakinannya sendiri (juga keyakinan orang lain) tentang kebenaran kekuasaannya. Al-Saffah pun mendekritkan: para petugas harus memburu lawan politik sang khalif sampai ke kuburan.

Makam pun dibongkar. Ketika ditemukan satu jenazah yang agak utuh, mayat itu pun didera, disalib, dibakar. Musuh yang telah mati masih terasa belum mutlak mati. Musuh yang hidup, apa lagi….

Itu sebabnya, bahkan sekian abad setelah “Si Jagal”, orang macam Fouda harus dibunuh. Ia mempersoalkan keabsahan posisi khilafah. Ia pengganggu kemutlakan. Tapi itu terjadi di Mesir lebih dari 10 tahun yang silam–bukan di Indonesia. Mungkin ini ciri Islam yang mengagumkan di sini: justru Departemen Agama-lah yang menerbitkan Kebenaran Yang Hilang.

~Majalah Tempo Edisi. 03 - 09 Maret 2008~

Slamet adalah sebuah teriakan, ketika ia bunuh diri pada umur 48. Mungkin kota Pandeglang mendengarnya. Mungkin Banten dan Jakarta mendengarnya. Tapi hanya 10 menit.

Segera setelah itu, teriakan itu lenyap. Slamet hilang. Ia kembali jadi noktah yang melintas tipis pada layar radar, seperti berjuta-juta titik lain yang diabaikan. Jakarta sibuk. Tuan-tuan sibuk: tuan-tuan berbaris membesuk Suharto, sang patriakh yang gering terbaring di rumah sakit itu, dan dengan tekun tuan-tuan mengikuti naik-turun tekanan darahnya, menyimak jantung dan paru-parunya, berkomat-kamit membaca doa untuknya, dan berseru, makin lama makin keras, maafkan dia, maafkan dia …

Tentu, semua itu karena tuan-tuan orang yang beradab. Tapi tak ada peradaban yang tak berdiri di atas pengakuan bahwa ada mala yang besar, (meskipun tak disebut sebagai dosa), ketika di luar pintu seseorang rubuh, tertindih, hilang harap — dan kita tak menolongnya.

Slamet adalah indikator negatif peradaban.

Lelaki ini seorang pedagang yang tekun, meskipun tetap miskin. Sejak 1993 dengan angkringannya ia jajakan gorengan singkong, tahu, tempe, dan pisang di sekitar jalan Ahmad Yani di Pandeglang. Ia pernah yakin hidup akan lebih baik setelah ia berhenti bekerja di sebuah pom-bensin. Mula-mula memang ada harapan: ia bisa memperoleh untung sedikit sedikit. Kata isterinya, Nuriah, Slamet dapat membawa laba sampai Rp 20 ribu sehari.

Tapi kemudian harga kedelai naik cepat dari Rp 3.400 menuju ke Rp 8000 sekilo. Akhirnya Slamet hanya bisa membawa pulang rata-rata Rp 8000, sementara tiap kali ia harus belanja bahan sampai Rp 100 ribu.

Apa yang bisa dilakukannya? Utangnya memberat. Tapi bukan hanya itu yang menimpanya. Ia, yang lahir di Ciamis dan mati di Pandeglang, ia yang berkeluarga di rumah 7 x 7 meter persegi berdinding gedeg yang terletak di dekat Pasar Badak, ditentukan nasibnya tak di sana, melainkan di kejauhan: oleh para birokrat Departemen Pertanian dan Perdagangan, oleh pasar dunia yang bergejolak, oleh ladang dan lumbung di Amerika Serikat, oleh pusat-pusat makanan di Cina, oleh cuaca dan panen di Brazil, oleh struktur agribisnis di Argentina.

Apa daya Slamet di sela-sela jaringan raksasa itu? Seorang pakar Departemen Pertanian Amerika Serikat telah memperhitungkan, produksi kedelai tahun 2007-2008 akan turun 14% di negeri itu, dan pembaca koran tahu Amerika Serikat adalah salah satu produsen terbesar. Ketika para petani Amerika mendahulukan menanam jagung yang lebih menguntungkan untuk industri biodiesel, suplai kedelai pun merosot di dunia. Sementara itu, Brazil dan Argentina hanya meningkat sedikit panennya. Sementara itu, permintaan bertambah, terutama dari Cina dan India, dua negeri yang lebat penduduk dan sedang tumbuh pesat ekonominya. Maka harga pun membubung tak terelakkan. Di Pandeglang, Slamet terjungkal.

Apa yang bisa dilakukannya? Ia hidup di sebuah negeri dengan para birokrat yang seperti tak hendak tahu dan berbuat; trend memburuk di pasar dunia itu bukanlah sesuatu yang mendadak. Slamet adalah sebuah indikator keteledoran.

Ia juga gejala kegagalan. Di tahun 1974, Indonesia bisa memenuhi kebutuhan kedelai dengan produksi sendiri, tapi sejak 1975 sudah mulai jadi pengimpor. Ketika di Jawa tanah-tanah pertanian yang subur dipergunakan untuk kebutuhan lain, kedelai kian tak dapat ruang yang cukup untuk ditanam. Seorang peneliti, Dewa K.S. Swastika, bahkan sejak tahun 2000 menghitung: tanpa terobosan yang berarti, defisit kedelai akan berlanjut.

Apa “terobosan” itu, saya, seperti halnya Slamet, tak tahu. Yang saya tahu, Indonesia tak mengalami apa yang dialami Brazil. Di sana, demokrasi yang menggantikan kediktaturan militer membongkar juga kendali pemerintah atas pasar, dan di antara 2002-2003 (ketika di Indonesia tak ada lagi harapan untuk swa-sembada) di negeri Amerika Selatan itu produksi kedelai naik hampir 300% dibandingkan dengan 1987-1988.

Lebih beruntungkah Brazil ketimbang Indonesia, yang kembali ke demokrasi dengan masyarakat yang telah dipangkas habis sumber-sumber kepemimpinannya? Saya tak tahu adakah ini soal malang dan mujur. Yang pasti, demokrasi datang dan negeri ini hanya punya sederet pengambil keputusan yang kacau, atau tak cerdas, atau bingung. Tampaknya cerita kedelai ini juga cerita keledai-keledai.

Tuan-tuan pasti tak mau seperti itu. Tapi jangan takut. Cerita Slamet bukanlah hanya cerita tentang tempe dan kekuasaan dan kebebalan. Ia juga cerita sebuah keadaan, ketika seorang bisa begitu putus asa dililit utang yang tinggal separuh dari Rp 5 juta, sementara tak jauh dari tempat ia menggantung diri ada orang-orang yang menghabiskan beratus juta untuk satu malam perhelatan. Cerita Slamet adalah cerita seorang yang dibunuh dengan acuh tak acuh. Maka ia juga cerita tentang kematian yang tak terdengar, tapi seperti sebuah teriakan.

Slamet memang tak menggugat siapa-siapa, tapi ia tetap sebuah kontras: ia kecemasan yang tak ditengok, ia bukan Suharto yang terus menerus dijenguk. Tapi ia lebih siap mati. Menjelang ia menggantung diri, dibelinya dua helai kaus putih. Ia bicara dengan Oji, anaknya yang masih di kelas tiga SMK Pariwisata dan sudah setahun belum membayar uang sekolah. Ia bisikkan bahwa ia akan segera meninggal.

Slamet akhirnya sebuah cerita selamat tinggal yang tenang. Putus-asa itu tampaknya menyebabkannya siap dan ikhlas. Ia adalah pemberitahuan, ia seperti sajak Subagio Sastrowardojo: pada akhirnya, apa sebenarnya yang dimiliki manusia?

Tak ada yang kita punya

Yang kita bisa hanya
membekaskan telapak kaki,
dalam, sangat dalam,
ke pasir
Lalu cepat lari sebelum
semua beakhir

~Majalah Tempo, Edisi. 47/XXXVI/21 - 27 Januari 200~

~dengan perbaikan dari penulisnya~

Sejarah apakah ini, yang dicatat Rawalpindi?  Beberapa menit setelah pukul 5:30 sore 27 Desember 2007 itu, seorang lelaki kurus membunuh Benazir Bhutto yang baru selesai berpidato di rapat umum di Taman Liaquat Bagh. Setidaknya, itulah cerita menurut beberaoa saksi: tokoh politik itu sudah duduk dalam mobil tapi menjulurkan kepalanya ke luar kap atap. Sebuah tembakan terdengar. Sebuah bom meledak. Benazir rubuh. Dengan cepat mobil membawanya ke rumah sakit umum kota itu. Pada pukul 6: 16, ia tak bernyawa lagi.

Ledakan bom itu menewaskan sekitar 30 orang. Kelimun orang itu histeris.

“Semoga Tuhan menjaga keselamatan Pakistan”.

Itu kata-kata terakhir seorang pemimpin lain, di tahun 1951. Dia Liaquat Ali Khan, perdana menteri pertama. Ia juga tewas,  ditembak, setelah berpidato di taman yang sama – sebuah alun-alun  yang kemudian dikekalkan dengan namanya.

Jika kata-kata terakhirnya sebuah doa, maka doa  itu tak dikabulkan Tuhan agaknya. Di pagi hari 4 April 1979, tak jauh dari taman itu, di penjara Rawalpindi, Zulfikar Ali Bhutto, ayah Benazir, bekas presiden dan perdana menteri,  digantung mati oleh pemerintahan militer Jenderal Zia ul-Haq, dengan tuduhan ia telah membunuh seorang lawan politiknya…

Sejarah apakah ini, yang dicatat di Rawalpindi?

Benazir dibunuh: keluarga Bhutto adalah tragedi Pakistan.  Tiga dari empat dari anak Zulfikar dengan isterinya,  Nusrat, tewas. Di tahun 1985, Shanawaz, si putra bungsu, ditemukan mati di Riviera Prancis dalam umur 28. Keluarganya mengatakan ia diracun.  Di tahun 1996, adik Benazir yang juga jadi musuh politiknya, Murtaza, mati dalam tembak menembak dengan polisi Pakistan.  Fatima Bhutto, anaknya yang kini jadi penyair dan kolumnis, tak pernah memaafkan Benazir, sang bibi.

Walhasil, riwayat Bhutto adalah bagian dari sejarah kekerasan politik, sejarah kegagalan mengelola konflik, sejarah kekecewaan.

Pakistan berdiri  sebagai bagian dari India yang memisahkan diri,  hingga kedua republik itu lahir di tahun yang sama, 1947. Tapi sementara India kini mulai bangkit sebagai kekuatan ekonomi, Pakistan – dalam  kata-kata Penulis Tariq Ali di kotan The Guardian pekan lalu – hanya sebuah “conflagration of despair”, rasaputus asa yang menjalar bagaikan gelombang api.

Tentu, India juga mengandung sejarah kekerasan dan pembunuhan politik. Tapi sampai hari ini demokrasi di India bisa  bertahan, (meskipun terkadang  dengan ledakan yang menakutkan seperti bengisnya fundamentalisme Hindu), seraya membuktikan dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi sampai 9% setahun.

Pertumbuhan ekonomi Pakistan sendiri tak buruk amat, sampai 7%.  Aktifitas politik dan pers di negeri itu lebih bebas ketimbang di Malaysia atau Singapura yang tenang bak akuarium. Tapi lembaga yang menopang struktur politiknya dijalari ketak-pastian. Tiap rezim yang dijaga bedil tentara adalah sebuah rezim yang diam-diam meragukan legitimasinya sendiri. Maka berkecamuklah politik paranoia. Pintu dan saluran dijaga ketat. Dalam keadaan bumpet, desakan mudah jadi eksplosi.

Kenapa? Karena “Islam”?

Saya kira bukan. “Islam” adalah sebuah nama yang maknanya dirumuskan dengan beberapa patokan yang tetap. Yang sering diabaikan ialah bahwa patokan itu – katakanlah hukum syari’at — tak selamanya mampu mewakili “Islam” yang dianggit, yang diimajinasikan secara sosial dalam sejarah – imajinasi yang berlapis, beragam dan mengalir terus seperti, untuk memakai istilah Castoriadis, “magma.”

Di tahun 1930, ketika  Mohammad Iqbal, penyair dan filosof itu,  merumuskan argumennya agar minoritas Muslim di India punya tanahairnya sendiri,  ia tampak berpikir bahwa pengertian tentang identitas “Islam” adalah realitas yang sudah siap pakai seperti briket bata. Iqbal menganggap gampang dan jelas agenda mendirikan negeri kaum Muslimin tersendiri. Ia tak melihat bahwa tiap wacana tentang identitas sosial selalu mengandung konstruksi atas arus yang “magmatik”.  Konstruksi itu ditentukan oleh sebuah “pusat.” “Pusat” itu adalah sang pemenang dalam pergulatan mencapai posisi hegemonik.

Saya katakan “pergulatan”: ada gerak politik di dalam tiap perumusan identitas sosial. Itulah yang tak dilihat Iqbal.  Ketika Pakistan dimaklumkan kelahirannya bersama India, dengan segera tampak jarak antara niat luhur seorang filosof dan politik paranoia  yang mencemaskan.

Politik punya sejarah yang  tak hanya terdiri dari membangun imajinasi bersama dan memberi makna bersama. Machiaveli mengingatkan hal ini sebenarnya: ia berbicara tentang kekuasaan bukan sebagaimana “seharusnya,” melainkan sebagaimana “adanya.”  Politik sebagaimana “adanya” adalah yang kemudian dirumuskan dengan brutal oleh Carl Schmitt sebagai das Politische:  di dasarnya adalah antagonisme.

Itu sudah tampak sebenarnya ketika perpisahan India-Pakistan dilaksanakan. Tapal batas digariskan terkadang dengan seenaknya dari meja para administratior Inggris. Syahdan, sebanyak 14,5 juta manusia bertukar tempat.  Karena kedua republik baru itu belum siap mengelola sebuah migrasi besar-besaran, kebingungan yang meresahkan berakhir dengan bentrokan yang meluas.  Tanah berpindah tangan,  keluarga terpisah, komunitas asal retak – dan sekitar 500 ribu manusia mati hari-hari itu.

Lahirnya Pakistan dan India  memang bukan kisah  yang suci murni.  Tapi bila India lahir tanpa memakai label agama, dan sebab itu mengakui dirinya tak sempurna – hingga lebih siap menghadapi apa yang busuk, brutal, dan bingung dalam tubuhnya –  dalam kasus Pakistan  label “Islam” telah menutupi apa yang cacat dan yang celaka – juga menyembunyikan yang retak. Bertahun-tahun orang hidup dengan ideologi ”keutuhan” itu.  Akhirnya adalah kekerasan – atau ledakan amarah yang mencoba menolak apa yang tak bisa ditolak, bahwa “Islam” dan “Pakistan”,  (ya, bahkan “Bhutto”), adalah nama tentang sesuatu yang tak pernah utuh.

“Semoga Tuhan menjaga keselamatan Pakistan” – dan berkali-kali pembunuhan terjadi di Rawalpindi.

~Majalah Tempo Edisi. 45/XXXVI/31 Desember - 06 Januari 2008~

~dengan perbaikan dari penulisnya~