Krisis September 7, 2009
Posted by anick in All Posts, Film, Identitas, Indonesia, Kisah, Sejarah.21 comments
Ia hadir tapi ia asing di kantor itu: seorang bekas ge rilyawan di kehidupan yang ditentukan oleh daftar absen. Oleh pukul 8-13. Oleh lajur lurus di permukaan kertas.
Dalam film Lewat Jam Malam, Iskandar (dimainkan dengan bagus oleh A.N. Alcaff) akhirnya hanya duduk: bi ngung tak tahu mau apa, malu pada diri sendiri dan nyaris putus asa. Revolusi sudah tak ada lagi, debur jantung menghadapi mati atau hidup, kalah atau menang, menye rah atau berkorban, kini jauh. Yang disaksikannya cuma kemenangan yang diborong si culas dan korban yang jatuh tanpa ada hubungannya dengan usaha kemerdekaan.
Apa arti hari ini? Film yang dibuat pada 1954 ini agaknya merumuskan zamannya: si ”bekas pejuang” (kata itu lazim waktu itu) makin tampak sebagai bekas, dan arti ”pejuang” makin jadi kabur. Iskandar pada akhirnya seperti ampas: ia tak melakukan hal yang berbahaya tapi tertembak mati oleh polisi militer republik yang ditegakkannya.
Pada 1950-an, republik itu tengah ingin jadi republik yang ”normal”, dan normalisasi memang membasmi yang dianggap ganjil dan asing. Rasa kecewa pun meluas di antara mereka yang tersisih. Kelesuan berkecamuk. Juga rasa ngilu, lelah, dan pedih, dengan kenangan tentang sebuah masa yang penuh suspens tapi telah hilang—perasaan yang oleh Ramadhan K.H. disebut ”royan”, mirip yang dialami seorang ibu sehabis melahirkan, seperti dilukiskannya dalam novelnya Royan Revolusi.
Pada suasana itu, ada satu kata yang tak putus-putusnya diutarakan: ”krisis”. Koran dan majalah di Jakarta masa itu gemar menyebutnya—seakan-akan Indonesia seperti tergambar dalam film Krisis yang dibuat Usmar Ismail pada 1953: ruang hidup yang sesak, hubungan manusia yang getir tapi menggelikan, dan tak ada jalan keluar.
Para cendekiawan juga bicara. Soedjatmoko menulis dalam majalah kebudayaan yang baru terbit pada Agustus 1954, Konfrontasi, dengan kalimat seperti ini:
Pada hakikatnya krisis politik yang dialami oleh
rakyat kita sekarang ini tidak lain merupakan
gambaran dari apa yang terlihat di lapangan
kebudayaan dan kesusastraan… gejala-gejala…
kekacauan, kelemahan, kehilangan kepercayaan,
dan lenyapnya nilai-nilai.
Mulanya ia berbicara tentang ”krisis” dalam sastra Indonesia, tapi keadaan sekitar juga ia lihat gawat tampaknya. Kini kita tak mudah membayangkannya. Seorang cende kiawan lain, Boejoeng Saleh, tak sepenuhnya menyetujui tulisan di Konfrontasi itu. Dalam majalah Siasat pada bulan yang sama ia membantah Soedjatmoko. Tapi ia juga bicara tentang ”krisis”.
Untuk memajukan kesusastraan agar lebih mendekati
keinginan-keinginan kita (yang akan selalu
bertambah besar), perlu diadakan krisis ekonomi,
politik, dan sosial yang ada saat ini….
Kita bisa melihat, kedua suara itu praktis paralel. Keduanya bersungguh-sungguh. Dengan catatan: dalam banyak hal Boejoeng Saleh lebih unggul. Argumennya menunjukkan ia punya acuan ke sejarah sosial Indonesia. Pilihan katanya disertai tanggung jawab; ia tak cuma latah dengan kata ”krisis”. Bahasa Indonesianya hidup dan lebih segar (ia pakai perumpamaan ”pisang berkubak” dan ia perkenalkan kata ”gawai”). Dan bila Soedjatmoko bicara tentang ”krisis kesusastraan” tanpa menunjukkan contoh, Boejoeng Saleh menangkisnya dengan menyebut sederet judul roman Indonesia mutakhir.
Jalan keluar dari krisis yang ditawar -kan Boejoeng Saleh juga terasa lebih tegas. Ia, seorang pendukung PKI yang piawai, mengatakan perlunya ”mengendalikan revolusi nasional demokratis kita”. Soe djatmoko, yang tak datang dengan perlengkapan teori Marxis-Leninis tentang ”dua-tahap-revolusi”, hanya menawarkan imbauan normatif yang sudah biasa: ”pengerahan tenaga nasional yang bulat”, dengan ”melepaskan diri dari pertengkaran-pertengkaran”. Ia terlampau gampang menganggap masyarakat bisa ”bulat” dan hidup tanpa pertengkaran.
Tapi di sisi lain Boejoeng Saleh punya kelemahan seperti Soedjatmoko: kedua cendekiawan tahun 1950-an ini memandang sejarah sebagai satu feuilleton. Riwayat manusia mereka lihat sebagai sebuah kontinuitas dengan ruas-ruas yang tegas terpisah. Bila mereka bicara tentang ”krisis”, mereka bicara tentang sebuah ruas yang buruk dari cerita bersambung yang sama.
Saya kira akan lain analisisnya seandainya mereka memandang sejarah sebagai cerita pendek yang berhamburan. Masing-masing punya ”krisis”-nya, tapi juga punya yang ”bukan-krisis” dan ”kontra-krisis”. Tiap cerita mencoba, dengan sia-sia, menyatukan multiplisitas yang tak tepermanai itu, tapi ragam yang ada senantiasa tak konsisten.
Mengabaikan ragam itulah yang membuat orang bicara tentang ”krisis” atau ”keadaan terpuruk” seraya melihat ”kini” sebagai satu totalitas, sambil membandingkannya dengan totalitas sebelumnya. Bila mereka mengeluh, keluhan itu diterjemahkan sebagai ingatan. Nostalgia berkuasa: jika kita bicara tentang orang masa lalu (Bung Karno, Bung Hatta, Sjahrir, dan seterusnya), mereka selalu dikatakan lebih baik ketimbang generasi hari ini.
Tak aneh jika banyak orang duduk, terhenyak, melihat kini bukan sebagai kini, melainkan sebagai masa silam yang cacat. Seperti Iskandar, mereka tak berbuat apa-apa. Sampai lewat jam malam yang tak mereka tentukan. Sampai korban jatuh, kadang-kadang tak sengaja.
~Majalah Tempo Edisi Senin, 14 September 2009~
Modernitas Agustus 31, 2009
Posted by anick in All Posts, Kisah, Modernisme, Sastra, Sejarah, Tokoh.31 comments
DI kesunyian Pulau Buru, Pramoedya Ananta Toer menonton wayang. Atau ia memperhatikan orang menonton wayang.
Saya bayangkan malam itu. Di koloni tahanan politik itu, di sepetak lapangan, layar dipasang dan batang pisang dibaringkan. Deretan wayang kulit tertancap. Sebuah blencong (atau bola lampu 100 watt?) menyala di atasnya.
Orang berkerumun. Juga prajurit yang berjaga. Dalang siap, tanpa beskap, tanpa keris. Para pangrawit mulai memainkan gamelan yang seadanya. Dan semua orang tahu, di balik kebersahajaan itu ada ambisi dan proses kerja yang luar biasa: di pengasingan itu para tahanan menatah sendiri wayang mereka dari kulit sapi yang mereka ternakkan, dengan pahat kecil yang diraut dari besi sisa peralatan. Selebihnya: imajinasi.
Saya tak tahu apa lakonnya. Tapi Pramoedya tak begitu bergembira.
Di catatan di Pulau Buru bertanggal akhir Januari 1973, yang dimuat dalam Nyanyi Sunyi Seorang Bisu jilid I, ia anggap wayang—juga gamelan dan tembang—”membawa orang tertelan oleh dunia ilusi yang menghentikan segala gerak….”
Bagi Pramoedya, dalam wayang, kahyangan terlampau dominan. Padahal manusia-lah yang harus mengambil peran, bukan para dewa:
Jam tujuh pagi baru selesai: tancep kayon.
Pukulan gong penghabisan. Selesai segala-galanya!
Para dewa, brahmana dan satria kembali masuk ke
kampus ki dalang. Akal dan perasaan bertambah
jenuh dengan pengalaman ulang. Dengan bersinarnya
matahari kembali terhalau para dewa, brahmana dan
satria dalam perspektif bentuknya sendiri.
Lakon memang tak layak dilanjutkan. Khayal wayang ”memukau, memesonakan, mensihir, mematikan kesadaran, mematikan akal, membebalkan”. Dan setelah itu tak ada pembebasan.
Seorang buruh tani yang ikut menonton mungkin akan masygul seandainya tahu pandangan sastrawan besar itu. Tapi Pramoedya tak sendiri; ia seperti lazimnya cendekiawan Indonesia yang tumbuh ketika gagasan kemajuan dan emansipasi sosial (dengan Marxisme) bergema keras bersama cita-cita kemerdekaan nasional.
Pada 1943, Tan Malaka juga mencemooh cerita Sri Rama. Baginya, telah tiba zaman yang mengharuskan bangsanya memasuki dunia ilmu empiris (”Ilmu Bukti”). Tan Malaka menganggap kisah anak panah Sri Rama ”yang bisa menjelma jadi Naga” hanya ”menggelikan hati”. Bahkan bisa membuat marah. Sebab,
”…kepercayaan pada kesaktian semacam itu,
yang bisa diperoleh manusia, pada urat akarnya
memadamkan semua hasrat dan minat terhadap
Ilmu Bukti.”
Tan Malaka berseru untuk teknologi. ”Ciptakan teropong 100 inci,” katanya dalam Madilog, ”yang bisa melihat kesemua penjuru alam 500.000.000 tahun sinar jauhnya…!”
Kini, 2009, kita bisa sedikit mengejek iman yang begitu kuat kepada modernitas itu. Pramoedya dan Tan Malaka begitu saja menyamakan imajinasi dengan takhayul yang meremehkan rasionalitas. Seakan-akan sejarah tak dibangun juga oleh kerja dan fantasi penatah wayang, energi dalang yang berkisah, hasrat tubuh dan kesepian, yang membuat riwayat manusia dari abad ke abad tak lurus, tak tunggal, tak konsisten—tapi juga selalu bisa tak terduga-duga, tak pernah kering.
Di Indonesia yang ingin meninggalkan ”keterbelakangan”, sikap Pramoedya dan Tan Malaka sikap yang lumrah. Mereka tak mengalami sebuah situasi ketika ”kemajuan” justru tampak sebagai gerak yang merusak dan meninggalkan unggunan puing, seperti dalam gambaran ”Malaikat Sejarah” Walter Benjamin.
Benjamin, yang bunuh diri di Eropa menjelang Perang Dunia II, menyaksikan modernitas yang muram: hidup yang melangkah dengan blueprint dan perhitungan, akal yang hanya jadi instrumen untuk menaklukkan alam & dunia kehidupan.
Dengan itu prestasi modernitas memang dahsyat. Tapi orang bisa juga melihatnya sebagai progresi ke arah hidup yang bak disekap ”kerangkeng besi”, tunduk kepada kalkulasi dan tuntutan efisiensi.
Kaum kiri menganggap semua ini akibat kapitalisme. Mereka benar. Tapi kaum Marxis-Leninis kemudian juga ikut pola ”kemajuan” itu: mereka ubah waktu jadi ruas-ruas homogen dan terukur. ”Rencana Lima Tahun” dilaksanakan dengan gemuruh. Mereka bentang ruang jadi bidang yang abstrak agar bisa diformat apa saja. Akal ditentukan oleh hasil, bahkan seni dan imajinasi harus ikut rancangan. Masyarakat sosialis dibangun bagaikan alam semesta dijadikan dalam Genesis baru—tapi bersama itu, sebuah ”kerangkeng besi” mengungkung semuanya.
Kritik kepada modernitas berangkat dari sini. Bahkan sejak dua abad sebelumnya. ”Postmodernisme” hanya memberinya tenaga baru. Tapi sementara kritik ini dimamah-biak berkali-kali, dengan kutipan dari Benjamin atau Adorno, Derrida atau Foucault, belum ada yang menjawab: bisakah kita mengalahkan dorongan yang melahirkan modernitas ala Eropa itu—yang menjanjikan kemajuan yang mempesona, meskipun gawat?
Jangan-jangan riwayat manusia tak bisa mengelakkan itu. Jangan-jangan yang bisa dilakukan hanya memulihkan kembali pengalaman sebagai sesuatu yang utuh dan berdegup—seperti ketika kita membaca puisi—dan menebusnya sejenak dari cengkeraman rasionalitas sang penakluk.
Atau kita bekerja tanpa ilusi bisa lepas dari arus keras modernitas, namun terus dengan (dalam kata-kata Benjamin) ”daya messianik yang lemah”, schwache messianische Kraft. Di sana kita sesekali menemukan harapan pembebasan, dan kita pun berjuang kembali, meskipun tak bisa selamanya kukuh….
Dan kita pun pergi menonton wayang, menemui Karna yang terbelah, Kunti yang tak setia tapi ibu yang teguh, Bhisma yang membuang Amba tapi berbuat sesuatu yang luhur: serpihan kisah penebusan, ketika Messiah tak juga datang. Meskipun Pramoedya tak menyukainya.
~Majalah Tempo Edisi 31 Agustus 2009~
Blangkon Mei 25, 2009
Posted by anick in All Posts, Indonesia, Kisah, Pepeling, Sejarah.16 comments
Apa yang kita ingat tentang 20 Mei 1908? Potret Mas Wahidin Sudirohusodo. Sang ”dokter Jawa” ini mengenakan blangkon di atas raut mukanya yang tenang; ia lulusan STOVIA pada awal abad ke-20 yang bertahun-tahun jadi ikon kebangkitan nasionalisme Indonesia.
Tapi ingatan orang ramai tak pernah lengkap. Dalam catatan sejarah Indonesia pada masa itu disebutkan bahwa blangkon, surjan, dan kain—dan semua ”pakaian daerah” lain—dikenakan para siswa sekolah kedokteran itu praktis bukan sebagai pernyataan kebanggaan. Blangkon itu penanda ”inlander”; baju dan songkok itu atribut ”pribumi”. Peraturan sekolah menentukan, kecuali yang beragama Kristen, anak-anak muda itu dilarang mengenakan jas dan pantalon.
Mereka boleh mendapatkan pendidikan Barat, tapi tak boleh tampak seperti orang Barat. Mereka tak disebut ”dokter” penuh. Mereka hanya ”dokter Hindia” atau ”Jawa”. Gaji mereka di dinas pemerintah dan perkebunan jauh lebih rendah ketimbang para dokter Belanda. Jika bepergian, mereka tak boleh naik kereta api kelas I—sementara orang Eropa yang berpendidikan lebih rendah boleh duduk di sana.
Kolonialisme telah menggabungkan apartheid dengan dalih ”orientalisme” yang kedengarannya murah hati: penguasa Hindia-Belanda, kata mereka, hendak melindungi ke-”asli”-an para pemuda ”pribumi”.
Tapi para pemuda STOVIA itu merasakan, dari ulu hati sampai ujung kaki, betapa palsunya sikap murah hati itu. Mereka pun berontak. Sebab memang tak ada diskriminasi tanpa represi, dan tak ada represi yang tanpa diskriminasi.
Syahdan, tiap malam, di kamar-kamar asrama mereka, mereka bertemu. Di sana dengan sepenuh hati mereka nyanyikan lagu Revolusi Prancis, dan kata-kata sihir Revolusi itu agaknya telah terpahat: libèrté, égalité, fraternité ou la mort.
Mereka memang mengaduh. Mereka memang terkungkung dalam ketiadaan ”kemerdekaan, kesederajatan, persaudaraan”. Dan dari protes mereka, mereka ada: mereka jadi subyek. Mereka lemah, tapi tekad mereka sebenarnya tak mengherankan. Bung Karno berkata dua dasawarsa kemudian: ”…cacing pun tentu bergerak berkeluget-keluget kalau merasakan sakit!”
Nasionalisme 20 Mei 1908 adalah bagian dari subyek yang ”berkeluget-keluget”—subyek sebagai trauma karena rasa sakit, subyek yang bergerak untuk menjawab ketiadaan libèrté, égalité, dan fraternité. Dengan kata lain, subyek yang lahir karena mencoba lepas dari megap-megap oleh putusnya hubungan dengan ”yang-lain”, dengan liyan, manusia yang berbeda tapi disebut ”sesama”.
Maka nasionalisme 20 Mei itu bukanlah sebuah solipsisme; ia bukan kesibukan yang hanya mengakui diri sendiri.
Tentu, nasionalisme itu sikap yang berpihak. Ia partisan. Tapi di sebuah dunia di mana ada sesama yang diperlakukan sebagai makhluk yang tak sederajat dan bahkan disisihkan, keberpihakan itu tak terelakkan: para nasionalis itu berpihak kepada sebuah masa depan ketika tak ada seorang pun yang dihinakan.
Itu sebabnya mereka mengulangi seruan Revolusi Prancis tentang ”kemerdekaan, kesederajatan, dan persaudaraan” yang mencakup semua orang. Itu sebabnya Revolusi Indonesia melahirkan sebuah mukadimah Konstitusi yang menyebut ”hak semua bangsa” untuk merdeka. Mereka menyuarakan tuntutan universal. Seperti kaum buruh dalam tesis Marx: proletariat adalah sebuah kelas yang, dari situasinya yang terbatas dan tertentu, mengusahakan pembebasan tanpa batas, bagi siapa saja dan di mana saja. Dalam arti ini, Marxisme adalah sebuah humanisme universal—tapi universalitas yang lahir dari konteks yang spesifik.
Semangat universal ini membuat politik, sebagai perjuangan, jadi panggilan yang menggugah. Sebab bukan ”aku berontak, maka aku ada”, melainkan, seperti tulis Albert Camus dalam l’Homme Révolté, ”aku berontak, maka kita ada”.
Dalam bahasa Indonesia, ”kita” lebih inklusif ketimbang ”kami”. Bila pengertian ”kita” lebih menggugah ketimbang ”aku” atau ”kami”, itu karena subyek, sebagai trauma, merindukan liyan sebagai saudara yang sederajat dalam kemerdekaan. Dengan kata lain, merindukan agar ”kita” ada.
Dari sini solidaritas lahir dan politik—selamanya sebuah gerak bersama—bangkit.
Sejarah menunjukkan bahwa solidaritas itu bisa beragam dan berubah-ubah, sebab ”kita” adalah pertautan ”aku/kami” dengan ”engkau” dalam multiplisitas yang tak terhingga. ”Aku/kami” dan ”engkau” masing-masing hanya seakan-akan tunggal pada waktu ke waktu, tapi sebenarnya tak pernah utuh dan selesai dimaknai. ”Kita” tak bisa sepenuhnya terwakili dalam organisasi dan identitas apa pun.
Itu sebabnya dari STOVIA, pemberontakan tak berhenti. ”Budi Utomo” dibentuk sebagai ”aku/kami”, tapi sejarah pergerakan nasional berlanjut setelah itu. Sebab ”aku/kami” bukan hanya dokter-dokter yang diremehkan. Kemudian muncul juga ”marhaen”, ”proletariat”, ”pedagang kecil”, dan entah apa lagi. Nasionalisme sebagai perjuangan pembebasan tak hanya terbatas pada satu kelompok. Bahkan ”nasionalisme” yang merupakan perlawanan terhadap imperialisme (dan di sini ia berbeda dari ”nasionalisme” Hitler) hanya bisa setia sebagai perlawanan jika ia jadi bagian dari emansipasi dunia—seperti semangat yang tersirat dalam lagu Internationale.
Sebab politik pembebasan adalah sebuah proses: ia lahir dari ”aku/kami” yang bukan apa-apa menjadi ”aku/kami” yang harus merupakan segalanya. ”Ich bin nichts, und ich müßte alles sein,” kata Marx. Dengan kata lain, subyek sebagai trauma yang berontak itu harus mencakup semua, siapa saja. Bukan hanya para pribumi alias inlander. Bukan hanya mereka yang harus pakai blangkon dengan wajah yang kalem.
~Majalah Tempo Edisi 25 Mei 2009~
