Zilot September 15, 2008
Posted by anick in Agama, All Posts, Fundamentalisme, Hukum, Islam, Kisah, Perempuan, Tokoh.12 comments
WOLE Soyinka tahu apa artinya diinjak dan bagaimana rasanya ditindas. Pemenang Hadiah Nobel untuk Sastra tahun 1986 ini sekarang berusia 74. Ketika ia 31 tahun, orang Nigeria ini ditahan pemerintah selama tiga bulan, dan dua tahun kemudian, ia—waktu itu direktur Sekolah Drama di Universitas Ibadan—dipenjarakan karena tulisan-tulisannya dianggap mendukung gerakan separatis Biafra. Selama setahun ia disekap, antara lain di sebuah sel yang sesempit liang lahat. Karena protes internasional, ia dibebaskan. Tapi ketika Jenderal Sani Abacha berkuasa di Nigeria (1993-1998), Soyinka dihukum mati in absentia. Kesalahannya: ia membela seorang pengarang dan aktivis terkenal yang dihukum gantung.
Dari riwayat itu kita tahu, Soyinka tak akan berhenti menentang ”sepatu lars yang menindas”. Tapi kemudian sesuatu yang lebih opresif datang: fundamentalisme agama, terutama di tanah airnya. Bagi Soyinka, kini jadi tugasnya untuk ”melawan mereka yang memilih bergabung dengan pihak kematian”. Artinya ”mereka yang mengatakan telah menerima titah Tuhan entah di mana dan berkata bahwa mereka wajib membakar dunia agar mereka mencapai keselamatan”. ”Pihak kematian” ini tak hanya di satu sisi. Soyinka melihat musuh itu ”di lorong-lorong sempit Irak ataupun di Gedung Putih.”
Karenanya, tugas itu tak mudah. Bagi Soyinka, Nigeria yang didera pembunuhan antarkelompok agama karena fundamentalisme iman, ”lebih berbahaya” ketimbang Nigeria di bawah kediktatoran militer ketika ia sendiri dipenjarakan.
”Fundamentalisme agama lebih berbahaya… sebab ia tak berbentuk, dan bergerak ke banyak arah,” katanya dalam satu wawancara bertanggal Januari 2003. ”Melawan kediktatoran militer, kita bisa memfokuskan sasaran. Kita dapat melawannya langsung. Kediktatoran itu segerombolan orang yang didera hasrat kekuasaan. [Tapi] fundamentalisme memperoleh pengikut di tempat yang paling tak terduga. Ia menyatakan diri dalam bentuk yang acak dan sangat berbahaya.”
Tanah airnya mungkin salah satu saksi yang boncel-boncel dan berdarah. Sejak 1999, di dua belas negara bagian Nigeria Utara, penduduk yang muslim memilih untuk menerapkan syariah Islam. Tapi kian lama kian tampak, ada yang tak beres dengan ketetapan itu, terutama di republik yang berpenduduk 147 juta dan hanya 50 persennya muslim, sementara 40 persennya Kristen. Sementara korupsi meluas, 70 persen penduduk di bawah garis kemiskinan. Ketimpangan sosial tajam (indeks Gini hampir 44, bandingkan dengan Indonesia yang 34) dan hanya 68 persen penduduknya yang melek huruf (sementara Indonesia: 90 persen). Syariah Islam, yang sibuk mengurus soal akhlak pribadi, tak kunjung tampak hendak melenyapkan kondisi sosial itu.
Bahkan satu kejadian menggambarkan bagaimana hukum syariah jadi soal yang gawat: kasus Aminah Lawal Kurami.
Maret 2002, perempuan berumur 27 ini dijatuhi hukuman mati dengan dirajam, karena mahkamah syariah di Kota Funtua menganggapnya telah berzina. Ia baru bercerai, tapi melahirkan. Perempuan miskin ini divonis tanpa didampingi pembela. Hanya satu hakim yang menjatuhkan hukuman. Aminah buta huruf, tak tahu undang-undang yang dianggap tak boleh dilanggarnya.
Tentu saja para hakim syariah tak menganggap hal itu bisa meringankan hukumannya. Harian The Guardian awal Oktober 2003 mengutip pernyataan Dahaltu Abubakar dari mahkamah banding di Katsina: ”Tak tahu undang-undang tak bisa jadi pembelaan.” Ini bukan hukum bikinan manusia, katanya. ”Selama kamu muslim, hukum ini berlaku buat dirimu.”
Syukurlah, setelah kampanye yang gigih di seluruh dunia—bahkan The Oprah Winfrey Show ikut membelanya—Aminah tak jadi mati dirajam. Tapi kejadian itu menunjukkan bagaimana penerapan syariah Islam justru mengungkapkan perbenturan antara hukum dan keadilan, antara iman dan kemanusiaan.
Tapi apa artinya kemanusiaan, apa artinya hidup, bagi yang disebut Soyinka sebagai ”pihak kematian”, the party of death? Sebab ”kematian” di sini tak hanya menyangkut disambutnya hukum rajam dan potong tangan, tapi juga menyangkut tafsir yang tak hidup lagi.
The party of death itu juga yang berkibar ketika pada tahun 2000 dan 2002 Nigeria, khususnya di Kota Kaduma, orang Kristen dan Islam baku bunuh. Dari sana Soyinka menulis sajak, Twelve Canticles for the Zealot, dengan nada yang marah dan kalimat yang menusuk. Sajak pemenang Hadiah Nobel untuk Sastra tahun 1986 itu tak begitu bagus, sebetulnya, tapi bukanlah ia punya alasan untuk tergesa-gesa?
Para zilot telah menyuarakan pekik pertempuran, dan Soyinka memandang mereka sebagai ”pelayan vampir”, yang hinggap di pucuk gereja, di menara masjid, di kupola katedral. Ia bertengger di tembok penyangga ”kesalihan”. Sang ”pelayan vampir” itu menunggu untuk loncat ke semua arah. Ia tak akan berangkat sendirian. Ia akan mengajak: ”Datanglah bersamaku atau, kalau tidak, ke neraka!”
Maka tangan sang zilot terulur, kata sajak Soyinka pula, tapi bukan untuk membuai ranjang bayi yang damai. Tangan itu ”cakar kebencian”, mencengkeram dari ujung ke ujung, ”Membubuhkan luka, membunuh, itulah segalanya”.
Zilot—sebuah pengertian dari Injil yang kemudian menggambarkan sikap orang fanatik yang militan—dalam sajak Soyinka kata itu menunjuk mereka yang atas nama hukum agama yang murni mengancam spontanitas kegembiraan hidup di atas bumi, di bawah langit, di antara makhluk yang fana. Maka dari Nigeria, anak tanah air itu berseru, menolak ”the party of death”: ”Aku datang dari tanah Ogun/negeri perempuan menampik cadar dan laki-laki/berbagi suka dengan bumi”.
~Majalah Tempo Edisi 30/XXXVII 15 September 2008~
Bhutto Desember 31, 2007
Posted by anick in All Posts, Elegi, Fundamentalisme, Islam, Kekerasan, Kisah, Nasionalisme, Perempuan, Politik.14 comments
Sejarah apakah ini, yang dicatat Rawalpindi? Beberapa menit setelah pukul 5:30 sore 27 Desember 2007 itu, seorang lelaki kurus membunuh Benazir Bhutto yang baru selesai berpidato di rapat umum di Taman Liaquat Bagh. Setidaknya, itulah cerita menurut beberaoa saksi: tokoh politik itu sudah duduk dalam mobil tapi menjulurkan kepalanya ke luar kap atap. Sebuah tembakan terdengar. Sebuah bom meledak. Benazir rubuh. Dengan cepat mobil membawanya ke rumah sakit umum kota itu. Pada pukul 6: 16, ia tak bernyawa lagi.
Ledakan bom itu menewaskan sekitar 30 orang. Kelimun orang itu histeris.
“Semoga Tuhan menjaga keselamatan Pakistan”.
Itu kata-kata terakhir seorang pemimpin lain, di tahun 1951. Dia Liaquat Ali Khan, perdana menteri pertama. Ia juga tewas, ditembak, setelah berpidato di taman yang sama – sebuah alun-alun yang kemudian dikekalkan dengan namanya.
Jika kata-kata terakhirnya sebuah doa, maka doa itu tak dikabulkan Tuhan agaknya. Di pagi hari 4 April 1979, tak jauh dari taman itu, di penjara Rawalpindi, Zulfikar Ali Bhutto, ayah Benazir, bekas presiden dan perdana menteri, digantung mati oleh pemerintahan militer Jenderal Zia ul-Haq, dengan tuduhan ia telah membunuh seorang lawan politiknya…
Sejarah apakah ini, yang dicatat di Rawalpindi?
Benazir dibunuh: keluarga Bhutto adalah tragedi Pakistan. Tiga dari empat dari anak Zulfikar dengan isterinya, Nusrat, tewas. Di tahun 1985, Shanawaz, si putra bungsu, ditemukan mati di Riviera Prancis dalam umur 28. Keluarganya mengatakan ia diracun. Di tahun 1996, adik Benazir yang juga jadi musuh politiknya, Murtaza, mati dalam tembak menembak dengan polisi Pakistan. Fatima Bhutto, anaknya yang kini jadi penyair dan kolumnis, tak pernah memaafkan Benazir, sang bibi.
Walhasil, riwayat Bhutto adalah bagian dari sejarah kekerasan politik, sejarah kegagalan mengelola konflik, sejarah kekecewaan.
Pakistan berdiri sebagai bagian dari India yang memisahkan diri, hingga kedua republik itu lahir di tahun yang sama, 1947. Tapi sementara India kini mulai bangkit sebagai kekuatan ekonomi, Pakistan – dalam kata-kata Penulis Tariq Ali di kotan The Guardian pekan lalu – hanya sebuah “conflagration of despair”, rasaputus asa yang menjalar bagaikan gelombang api.
Tentu, India juga mengandung sejarah kekerasan dan pembunuhan politik. Tapi sampai hari ini demokrasi di India bisa bertahan, (meskipun terkadang dengan ledakan yang menakutkan seperti bengisnya fundamentalisme Hindu), seraya membuktikan dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi sampai 9% setahun.
Pertumbuhan ekonomi Pakistan sendiri tak buruk amat, sampai 7%. Aktifitas politik dan pers di negeri itu lebih bebas ketimbang di Malaysia atau Singapura yang tenang bak akuarium. Tapi lembaga yang menopang struktur politiknya dijalari ketak-pastian. Tiap rezim yang dijaga bedil tentara adalah sebuah rezim yang diam-diam meragukan legitimasinya sendiri. Maka berkecamuklah politik paranoia. Pintu dan saluran dijaga ketat. Dalam keadaan bumpet, desakan mudah jadi eksplosi.
Kenapa? Karena “Islam”?
Saya kira bukan. “Islam” adalah sebuah nama yang maknanya dirumuskan dengan beberapa patokan yang tetap. Yang sering diabaikan ialah bahwa patokan itu – katakanlah hukum syari’at — tak selamanya mampu mewakili “Islam” yang dianggit, yang diimajinasikan secara sosial dalam sejarah – imajinasi yang berlapis, beragam dan mengalir terus seperti, untuk memakai istilah Castoriadis, “magma.”
Di tahun 1930, ketika Mohammad Iqbal, penyair dan filosof itu, merumuskan argumennya agar minoritas Muslim di India punya tanahairnya sendiri, ia tampak berpikir bahwa pengertian tentang identitas “Islam” adalah realitas yang sudah siap pakai seperti briket bata. Iqbal menganggap gampang dan jelas agenda mendirikan negeri kaum Muslimin tersendiri. Ia tak melihat bahwa tiap wacana tentang identitas sosial selalu mengandung konstruksi atas arus yang “magmatik”. Konstruksi itu ditentukan oleh sebuah “pusat.” “Pusat” itu adalah sang pemenang dalam pergulatan mencapai posisi hegemonik.
Saya katakan “pergulatan”: ada gerak politik di dalam tiap perumusan identitas sosial. Itulah yang tak dilihat Iqbal. Ketika Pakistan dimaklumkan kelahirannya bersama India, dengan segera tampak jarak antara niat luhur seorang filosof dan politik paranoia yang mencemaskan.
Politik punya sejarah yang tak hanya terdiri dari membangun imajinasi bersama dan memberi makna bersama. Machiaveli mengingatkan hal ini sebenarnya: ia berbicara tentang kekuasaan bukan sebagaimana “seharusnya,” melainkan sebagaimana “adanya.” Politik sebagaimana “adanya” adalah yang kemudian dirumuskan dengan brutal oleh Carl Schmitt sebagai das Politische: di dasarnya adalah antagonisme.
Itu sudah tampak sebenarnya ketika perpisahan India-Pakistan dilaksanakan. Tapal batas digariskan terkadang dengan seenaknya dari meja para administratior Inggris. Syahdan, sebanyak 14,5 juta manusia bertukar tempat. Karena kedua republik baru itu belum siap mengelola sebuah migrasi besar-besaran, kebingungan yang meresahkan berakhir dengan bentrokan yang meluas. Tanah berpindah tangan, keluarga terpisah, komunitas asal retak – dan sekitar 500 ribu manusia mati hari-hari itu.
Lahirnya Pakistan dan India memang bukan kisah yang suci murni. Tapi bila India lahir tanpa memakai label agama, dan sebab itu mengakui dirinya tak sempurna – hingga lebih siap menghadapi apa yang busuk, brutal, dan bingung dalam tubuhnya – dalam kasus Pakistan label “Islam” telah menutupi apa yang cacat dan yang celaka – juga menyembunyikan yang retak. Bertahun-tahun orang hidup dengan ideologi ”keutuhan” itu. Akhirnya adalah kekerasan – atau ledakan amarah yang mencoba menolak apa yang tak bisa ditolak, bahwa “Islam” dan “Pakistan”, (ya, bahkan “Bhutto”), adalah nama tentang sesuatu yang tak pernah utuh.
“Semoga Tuhan menjaga keselamatan Pakistan” – dan berkali-kali pembunuhan terjadi di Rawalpindi.
~Majalah Tempo Edisi. 45/XXXVI/31 Desember – 06 Januari 2008~
~dengan perbaikan dari penulisnya~
Surat April 23, 2007
Posted by anick in All Posts, Perempuan, Sejarah, Tokoh.2 comments
Kartini tak dikenal. Sebuah lagu yang memujanya dan dinyanyikan tiap 21 April menyebutkan betapa ”harum namanya”. Ia memang telah jadi aikon sejak dasawarsa awal abad ke-20, sebelum Bung Karno dikenal di pelbagai mimbar. Tapi Kartini lebih merupakan ”pokok” ketimbang ”tokoh”.
Ia sendiri memilih untuk berlindung. ”…aku ingin [menulis di surat kabar] tapi tidak dengan namaku sendiri. Aku ingin tetap tidak dikenal… di Hindia ini”—begitulah tulisnya dalam surat bertanggal 14 Maret 1902.
Ia seakan-akan memakai cadar. Ayahnya, sang Bupati Jepara yang mencintainya dan dicintainya itu, menjaga agar hal itu seterusnya demikian. Bapak itu gagal, sebab akhirnya Kartini mau tak mau dikenal. Tapi itu tak menyebabkan ia terjangkau orang ramai. Dengan catatan: ”cadar” sebetulnya bukan kiasan yang tepat di sini. Lebih baik dikatakan, Kartini bertatarias.
Ia tak sepenuhnya tak terlihat. Ia memperkenalkan diri dan mengisahkan harapan dan kemurungannya kepada sejumlah orang lewat surat-menyurat. Praktis hanya dengan korespondensi itu kita tegakkan Kartini sebagai tokoh. Atau lebih tepat sebagai pokok. Sebab Kartini tetap mengelak untuk disimak siapa sebenarnya dia.
Danilyn Rutherford pernah menelaah hal ini dalam sebuah esai, ”Unpacking a National Heroine: Two Kartinis and Their People”, dalam jurnal Indonesia yang terbit di Cornell University; ia membandingkan buku S. Soeroto, penulis Kartini, Sebuah Biografi, dan Pramoedya Ananta Toer, yang menulis Panggil Aku Kartini Saja. Kesimpulannya: semua tulisan tentang ”pendekar kaumnya” ini hanya tafsir, dan tiap tafsir merupakan hasil ”penetrasi politik tertentu ke dalam teks tertentu”.
Yang tak dibahas adalah bahwa jarak antara ”Kartini-yang-sebenarnya” dan ”Kartini-dalam-tafsir” justru terjadi karena medium yang dipilih Kartini sendiri.
Seandainya ia menulis catatan harian, dan kita bisa menemukannya….
Di sebuah kesempatan lain pernah saya katakan catatan harian adalah curahan konfesional tanpa pastor. Dalam medium ini, sang penulis masuk dan diam di sebuah ruang komunikasi yang paling intim, tapi juga berada dalam ruang pikiran dan imajinasi yang hampir tanpa batas. Tak ada orang lain. Atau orang lain itu (seperti dalam catatan harian Anne Frank) diciptakannya sendiri dan berada di bawah ampuannya: teman bicara imajiner itu tak bisa menjawab.
Kecuali bila seseorang sadar bahwa catatan hariannya suatu ketika akan dibaca orang, ia praktis bebas dari tatapan orang lain. Ia tak berada di pentas.
Ia akan berada di pentas menghadapi orang banyak jika ia jadi sosok media massa. Tapi ada paradoks dalam teknologi Guttenberg dan kapitalisme-cetak: media massa itu menjangkau sebuah audiens yang besar, ia bisa luas didengar, tapi ia juga membuat seseorang rentan. Sang penulis bisa merasa dalam kekuasaan. Tapi ia juga dalam sorotan yang tak bisa dikendalikannya.
Sebab ia tak mengenal audiensnya dengan akrab. Ia hanya menduga-duga, baik tingkat informasinya maupun potensinya menerima informasi baru, baik nilai-nilainya maupun kecemasannya.
Ketidakpastian inilah agaknya yang menyebabkan Kartini gentar dan mengelak. Ia memilih berkorespondensi antarteman.
Dalam korespondensi, ada seorang lain yang nyata, yang bisa bertanya dan bereaksi. Orang lain itu juga dapat diidentifikasikan, dan dari sini lebih mungkin terjalin keakraban.
Tapi apa boleh buat, keakraban itu mengandung ambivalensi.
Ini tampak dalam surat-menyurat Kartini dengan Stel-la Zeehandelaar. Perempuan muda dari Belanda ini ”sahabat pena”-nya. Persahabatan itu terjalin, tapi di antara kedua penulis surat terbentang jarak ribuan kilometer. Keduanya hanya dihubungkan dengan sebuah instrumen kecil untuk menyampaikan kata-kata: ”pena”.
Itu sebabnya Stella—yang surat-suratnya tak pernah diketemukan—tampil sebagaimana Kartini merautnya dengan pena itu. Juga sebaliknya: kepada Stella, Kartini merepresentasikan diri terbatas sebagai respons terhadap surat sahabatnya. Ia bernegosiasi, dengan menggunakan bahasa yang ia pelajari, untuk menyesuaikan dan mengubah persepsi, untuk merumuskan identitas atau memodulasi identitas itu, untuk memilih apa yang dikatakannya dan apa yang tak dikatakannya.
Itu sebabnya, dalam surat-surat Kartini, ungkapan ekspresif silih berganti dengan kalimat yang menjelas-jelaskan. Kehangatan dan keakraban silih berganti dengan rasa berjarak. Stella, yang disebutnya ”pasangan jiwa”, tetap seorang asing.
Dengan kata lain, ke arah Stella, Kartini memakai rias. ”Panggil aku Kartini saja,” tulisnya—sebuah kalimat yang mungkin lebih merupakan cara Kartini untuk memudahkan Stella memahami dan menerima dirinya, seraya memudahkan dirinya sendiri dalam memilih identitas. Apa arti ”Raden Ajeng” bagi seorang Belanda yang pengertiannya tentang aristokrasi berasal dari sejarah Eropa? Apa arti gelar itu bagi seorang gadis Jawa yang tahu dirinya tak 100% berdarah ningrat?
Kepada Stella Kartini mengatakan, ”Ibuku masih sangat terhubung dengan Kerajaan Madura.” Tapi Kartini tahu, dan Stella tidak, bahwa ”Ibu” di sini bukanlah ibunya sendiri, melainkan ibu tirinya, permaisuri Bupati Jepara. Status ibu kandung Kartini, seorang dari kelas bawah, hanyalah selir.
Tapi haruskah semua jelas tentang sebuah aikon? Bahkan sebagai aikon, orang dapat membacanya secara bertentangan. Dalam lagu karya W.R. Supratman itu ia disebut ”pendekar bangsa, pendekar kaumnya”, tapi yang bagi saya menyentuh dalam sosok Kartini justru dirinya yang terbelah: ia menjerit dan sebab itu didengar, ia korban dan sebab itu jadi lambang. Kita tahu akhirnya ia gagal: seorang penentang poligami yang mati muda sebagai seorang madu. Tapi kegagalan itulah yang menunjukkan betapa tak adilnya sistem tempat ia hidup—dan Indonesia pun berteriak, ”Jangan, jangan lagi!”
~Majalah Tempo Edisi. 09/XXXIIIIII/23 – 29 April 2007~
