Catatan Pinggir

Ia kurus, keras, kompetitif, brutal. Matanya sering menyempit, penuh wasangka dan cerdik. Rahangnya seakan-akan dibentuk buat melumat apa saja.

”Aku penuh persaingan. Aku tak mau ada orang lain berhasil. Kebanyakan orang kubenci.”

Daniel Plainview, diperankan dengan meyakinkan oleh Daniel Day-Lewis dalam film There Will be Blood, mengenal baik perangainya sendiri. Ia harus mengalahkan, memukul, atau menipu untuk menang.

Tapi cerita ini bukan tentang jiwa yang sakit, betapapun sentralnya sosok Plainview di layar putih itu. Yang kita ikuti adalah kisah tentang kekuasaan yang membuat seseorang seakan-akan palu godam, tentang kemauan merengkuh dan memiliki yang membuat orang bengis. Sutradara dan penulis skenario Paul Thomas Anderson berkisah tentang seorang raja minyak di wilayah California pada awal abad ke-20.

Ia bertolak dari novel Sinclair Lewis, Oil!, yang terbit pada 1927. Tapi ada beda besar antara film Anderson dan novel Lewis. Tokoh Ross dalam Oil! bukan mirip seekor hewan yang paranoid seperti Plainview. Meskipun begitu, Ross dengan dingin menyogok politikus dan pejabat, yakin bahwa uang suap bisa membuat urusan cepat beres.

Dengan kata lain, Oil! juga hendak menunjukkan betapa berkilau dan licinnya minyak bumi, hingga orang sesat dan noda terjadi.

Kita tak hanya menyaksikannya dalam film dan membacanya dalam novel. Di Indonesia, kita mengalaminya dalam kehidupan: Indonesia pada 1970-an adalah Indonesia yang dimanjakan petrodolar, ketika Pertamina yang seharusnya milik Republik itu praktis jadi kerajaan pribadi Letnan Jenderal Ibnu Sutowo dan keluarganya, ketika kekayaan para pejabat perusahaan itu berkilau-kilau, tersimpan hingga di sudut yang jauh di luar negeri, ketika korupsi dan kemewahan membludak seperti tak akan berakhir—dan mungkin memang belum berakhir.

Kejiwaan yang dibentuk oleh uang yang licin, berkilau, dan melimpah dari barel demi barel itulah yang merupakan awal jalan sesat Indonesia.

Memang para pejabat Pertamina dan anak cucunya yang gombyor itu bukan makhluk seperti Daniel Plainview yang bertulang keras dengan wajah yang siap menerkam. Tapi justru perbedaan ini menandai sesuatu yang lebih berarti: bagaimanapun, Plainview jadi kaya oleh tangan dan kakinya sendiri, sedangkan para pejabat Pertamina dan anak cucu mereka hampir tak pernah meneteskan keringat untuk memperoleh harta & kuasa yang begitu menjulang.

Yang merisaukan, kecenderungan gombyor itu menular: seakan-akan Indonesia tak harus bersakit-sakit dahulu, seakan-akan kekayaan alam akan selalu tersedia. Maka segala hasrat untuk megah & mentereng pun berkobar: pada masa itu ada yang berniat membangun ”industri” penerbangan tanpa peduli perhitungan laba-rugi, ada yang dengan gampang berutang untuk membuat pabrik-pabrik pupuk terapung dan armada kapal tangki minyak raksasa; lapangan golf luas pun dibuka di mana-mana, rumah mewah besar yang lebih bergas ketimbang yang di Beverly Hills didirikan di hampir tiap kota besar.

Saya ingat arsitek pembangunan ekonomi Indonesia, Widjojo Nitisastro, memandang gila-gilaan waktu itu dengan masygul: ”Seharusnya, kita tak punya minyak….”

Tapi Widjojo dan para ekonom lain yang terkenal dengan ”uang ketat” itu tak sepenuhnya berkuasa. Presiden Soeharto memang mendengar suara mereka—tapi tak selalu, dan tak lama. Mewah dan manja telah jadi jalan sesat Indonesia.

Memang ada usaha untuk mencoba mengingatkan, tapi usaha itu tak laku. Pada 1972 terbit sebuah laporan yang mengejutkan dunia, The Limits to Growth. Buku itu hasil penelitian yang ditugasi oleh The Club of Rome, sebuah lembaga swasta yang didirikan Aurelio Peccei, industriawan Italia, dan Alexander King, ilmuwan Skotlandia. Dalam The Limits to Growth kita diingatkan, pertumbuhan ekonomi akan ada batasnya dan sumber energi akan kian habis.

Saya ingat cendekiawan terkemuka Indonesia, Soedjatmoko, yang diundang untuk ikut membahas laporan itu, pulang ke Indonesia dan menyerukan agar kita meninjau kembali ”strategi pembangunan”. Ia bicara tentang perlunya ”teknologi madya” yang ramah terhadap lingkungan dan hemat minyak bumi.

Saya menyebutnya ”neo-Gandhiisme”: gema suara Gandhi yang memilih hidup sederhana, dengan peralatan bersahaja, dan hasrat yang tak muluk dalam menikmati benda-benda.

Tapi ”neo-Gandhiisme” itu lenyap sebelum jadi. Mungkin karena di dalamnya tak ditelaah bagaimana nanti posisi Indonesia di depan dunia luar yang terus menumbuhkan ekonomi dan kekuatan teknologi. Semboyan ”kecil itu indah” Schumacher terdengar terlalu romantis. Di negeri Gandhi sendiri, India, teknologi dikembangkan—juga senjata nuklir.

Dan kita juga abai kembali. Kita terus di jalan minyak yang berkilau, licin, dan menyesatkan. Melalui ”krisis moneter” 1989, kita terus menghimpun mobil mewah (dan mendapatkan subsidi untuk bensinnya) dan terus mendirikan mall demi mall (dan menikmati subsidi untuk listriknya). Kita melanjutkan ”Sutowo-isme” yang alpa bahwa energi, terutama BBM, akan mencekik kita.

Maka, ketika harga minyak membubung di dunia, kita kaget. Kita lupa pada 1998 Campbell dan Laherrere sudah mengumumkan ke dunia harga minyak tak akan bisa turun. Kita lupa pertumbuhan ekonomi Cina dan India akan mengkonsumsi BBM dengan pesat. Permintaan pun naik, persediaan terbatas.

Kini kita protes karena harga menjulang—dan bukan mengecam pemerintah yang takut mengingatkan rakyat bahwa jalan di depan niscaya pedih, bukan jalan sim-salabim ”blue energy”.

”Akan ada darah”, itulah kemungkinan yang menakutkan dari riwayat minyak. Di salah satu adegan Plainview memperingatkan, ”… Kalian punya kesempatan baik di sini, tapi ingat, kalian bisa kehilangan ini semua jika tak berhati-hati….”

Bicarakah ia kepada kita?

~Majalah Tempo Edisi. 16/XXXVII/09 - 15 Juni 2008~

Jalan juga sebuah laku. Di sana orang ambil keputusan, ambil risiko, hanya mengulang tapi bisa juga melakukan yang tak terduga-duga. Di sana ia bisa menemui rezeki atau ajal. Dan jika kita bicara tentang lingkungan kota besar, jalan bisa juga berarti satu wilayah untuk mengelak.

Ada sepatah kata bahasa Indonesia yang sering dipakai tapi tak menarik perhatian: ”kluyuran”. Dalam kata ini tergambar bagaimana ruang yang sambung-menyambung dan berkelok-kelok itu dapat merupakan tempat kita iseng, main-main, atau mengikuti rasa ingin tahu. Saya kluyuran jika saya berjalan menyusuri kota besar ini, tanpa ingin menghasilkan apa-apa, tanpa didesak waktu, tapi asyik mengamat-amati seraya terus-menerus mengalihkan fokus.

Laku semacam itu bukanlah laku yang cocok dengan apa yang dikehendaki sebuah kota besar: rasionalitas, efisiensi, produktivitas. Baudelaire, penyair Les Fleurs du Mal (”Bunga Mala”) dan Le Spleen de Paris (”Limpa Paris”), telah membuat kata flâneur—yang artinya tak jauh dari ”Bung Kluyur”—jadi begitu penting dalam telaah ilmu sosial dan filsafat, karena ia dapat menggambarkan bagaimana ”kluyuran” di kota yang telah diubah jadi modern merupakan sebuah sikap politik dan estetik. Flâneurie seakan-akan menampik rasionalitas yang diterapkan di Paris mengikuti planologi Baron Georges-Eugène Haussman selama dua dasawarsa sejak 1852. Sang flâneur menjelajah secara acak, santai, dan seenaknya sebuah metropolis, semacam ikhtiar mempertahankan yang sepele, percuma, lemah, dan kuno. Sang flâneur, seraya tampil sebagai pesolek yang keren, merayakan tapi sekaligus memandang dengan berjarak dunia Paris yang berubah secara menakjubkan dan mencemaskan itu.

Di Indonesia, ”kluyuran” tentu saja tak sepenuhnya sama dengan flâneurie. Di sini kontras antara kota dan udik bisa begitu besar, tapi kota tak terputus secara radikal dari yang bukan-kota. Seperti pernah dikatakan seorang pakar sosiologi perkotaan, Jakarta tak cuma mengalami urbanisasi, tapi juga ”ruralisasi”. Rancangan yang rasional, ketertiban yang efisien, kapital yang mencoba menguasai pembagian ruang dengan perhitungan laba-rugi, tak henti-hentinya berbenturan dengan arus deras dari bawah yang datang dari desa-desa, barisan yang tiap kali kalah tapi tiap kali menyerbu kembali.

Kota ini sendiri bukanlah tauladan rasionalitas. Birokrasi begitu korup dan tak becus hingga planologi tak ada artinya. Kelas menengah tak secara serius menegakkan hukum. Kemiskinan begitu luas dan juga pengangguran, hingga bukan efisiensi yang terjadi, melainkan involusi.

Involusi adalah cara kelas bawah kota besar berbagi hidup: dalam ruang yang sempit, dalam pekerjaan yang terbatas, dalam milik yang tak seberapa. Involusi adalah sebuah kiat hidup dalam keadaan berjejal.

Ketika saya menonton Je.ja.l.an yang dipentaskan Teater Garasi di Teater Luwes Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 25 Mei yang lalu, saya merasa seakan-akan saya ikut dalam sebuah ”kluyuran”: menyusur jalan-jalan kota, mengamati involusi yang terjadi di sana, terpisah tapi terpaut.

Jarak antara pentas dan penonton dibuat demikian rapat, hingga mereka yang duduk di meja VIP (dengan gelas berisi anggur dan bir) juga tak bisa mengelak. Seperti di rumah makan tepi jalan, pengamen, penjaja kitab dan lain-lain mudah masuk ke sela-sela tamu. Hanya setengah meter dari sana: barisan drum band, pekerja seks, orang mati melarat, orkes keliling, perempuan berdandan keren, pengkhotbah yang marah, petugas ketertiban kota yang hendak menegakkan tertib, banci yang hidup di luar tata. Je.ja.l.an bagi saya mengandung makna ”jejalan”.

Memang banyak adegan yang tak baru: kita telah sering melihatnya, setidaknya di berita televisi dan koran. Tapi itu justru menunjukkan bahwa yang terpapar bukanlah sesuatu yang eksotis, bukan pula yang dramatis. Di kota-kota besar Indonesia, kita menemukannya tiap kali di tiap sudut. Kluyuran bukanlah sebuah darmawisata: karya teater Yudi Ahmad Tajudin dan kawan-kawan menegaskan hal itu karena ia tak mengajak menyaksikan hal yang menakjubkan.

Namun tiap karya teater adalah sebuah intervensi terhadap apa yang tak menakjubkan yang kita temukan di tiap sudut. Realisme dalam teater pada akhirnya mengakui bahwa ”realitas” bukanlah das Ding an sich. ”Realitas” mengandung sejarah sosial: ia dihadirkan oleh bahasa dan percakapan. Maka di pentas, kluyuran merupakan konstruksi ganda. Di pentas, ia diberi bentuk jadi sesuatu yang lebih intens. Demikianlah teater lahir, membuka peluang bagi dunia yang tampil sebagai beda, juga ketika ia seakan-akan menampilkan yang itu-itu juga.

Dalam beda itulah hadir sebuah tamasya—tapi bukan tamasya yang tertangkap secara panoptik, bukan gambaran utuh yang hanya bisa dilihat dari atas. Justru ambisi kota besar untuk mengikuti sebuah rencana agung terbentur oleh centang-perenang yang mencemooh perubahan budaya dalam ”urbanisasi”.

Itu sebabnya bagi saya Je.ja.l.an bukan hendak terdiri dari satu statemen, misalnya sebuah protes sosial karena kemiskinan. Pidato Bung Karno berapi-api, tapi rekamannya yang diputar tak mendominasi ruang. Kisah seorang miskin yang bunuh diri dibacakan, tapi si pembaca seperti lelah di ujungnya. Keduanya tak menimbulkan perubahan di pentas itu.

Dialektik antara beda dan sama, antara yang menusuk dan yang banal, antara teriak dan sikap acuh tak acuh, memantulkan kembali yang kita alami kini: sebuah fragmentasi pengalaman, sebuah khaos dalam perhatian.

Michel de Certeau, yang juga merenungkan makna kluyuran dalam hidup sehari-hari, seakan-akan berbicara tentang jalanan kota yang terpapar di pentas malam itu: ”Pengguna kota memungut fragmen tertentu dari statemen itu, dan dengan demikian mengaktualisasikannya dalam rahasia”.

~Majalah Tempo Edisi. 15/XXXVII/02 - 8 Juni 2008~

JAKARTA mungkin kota dengan sebuah lampu Aladin rahasia. Kini kita hanya lupa-lupa ingat apa yang tak ada sebelum April 1966, sebelum Ali Sadikin diangkat oleh Presiden Soekarno jadi gubernur kota ini.

Saya coba susun sebuah daftar dari luar kepala: Jalan H.R. Rasuna Said–Jalan Casablanca–Taman Ismail Marzuki–sejumlah gelanggang remaja–taman hiburan di pantai Ancol–sebuah pusat perfilman–museum tekstil, wayang, seni rupa–stasiun bus kota–halte–lampu-lampu lalu lintas–taksi–taman-taman kecil–kampung-kampung yang dihubungkan dengan jalan yang rapi….

Mereka yang lahir atau datang terlambat di kota ini tak akan merasakan proses yang menakjubkan dari ”tak-ada” menjadi ”ada” itu.

Saya datang ke kota ini pada 1960, untuk jadi mahasiswa Universitas Indonesia, di fakultas psikologi yang waktu itu terletak tak kentara di seberang rumah sakit umum yang masih disebut ”CBZ”. Saya tinggal indekos di satu rumah tak jauh dari Salemba, di mana kampus Universitas Indonesia terselip praktis tanpa halaman. Kadang-kadang saya naik sepeda dari Grogol.

Dulu ada sebuah kebun binatang yang nyaris kosong di tempat yang kini jadi Taman Ismail Marzuki. Dulu ada bus-bus Robur yang hampir mirip kotak yang gemuk bikinan Cekoslowakia, sudah peyot, dengan penumpang yang berimpitan seperti ikan teri dalam kuali. Atau opelet yang separuh kayu persegi untuk tujuh orang dengan seorang kenek yang mengatur penumpang. Atau trem yang bergerak seakan-akan enggan melanjutkan zaman Batavia dalam cerita Si Jamin dan Si Johan saduran Merari Siregar.

Semua itu surut ke belakang kepala, tak lama setelah Ali Sadikin jadi gubernur. Mereka tak tampak lagi. Kota ini berubah, bergegas.

Saya tak mengenang masa pra-Ali Sadikin dengan nostalgia. Saya kira Jakarta bukanlah kota yang cocok buat merindukan masa lalu: penduduk bertambah hampir 6 persen setahun, baik dari kelahiran maupun dari urbanisasi, dan anak + remaja membentuk dasar yang luas di piramida demografi. Dengan kata lain, mayoritas bukanlah mereka yang punya pengalaman yang bisa diingat dari kota ini. Mayoritas penduduk dilecut untuk sibuk dengan kini dan esok.

Ketika Bung Karno melantik Ali Sadikin, Presiden itu bicara tentang impiannya: Jakarta yang dikagumi dunia. Saya tak tahu apakah Ali Sadikin ingat kata-kata itu. Tapi baginya yang mendesak bukanlah apa kata dunia, melainkan apa kata penghuni Jakarta sendiri.

Dan ia pun bekerja. Dan Jakarta berubah.

Ali Sadikin sendiri juga berubah—meskipun ada hal-hal yang tetap dalam hidupnya: kerja kerasnya, keberaniannya untuk membuat sebuah gebrakan dan melawan pendapat yang ingar-bingar, kemauannya untuk mendengar dan belajar sesuatu yang baru, kharismanya, kepemimpinannya, dan juga daya tariknya.

Ia perwira tinggi Marinir yang harus mengurus 5 juta manusia yang begitu beraneka dan berantakan. Cepat atau lambat, ia harus mengambil sikap lain: ia tak bisa terus-menerus membentak. Saya ingat pada hari-hari pertama ia mencoba menertibkan bus kota. Waktu itu puluhan bus kota menggunakan Lapangan Banteng sebagai tempat parkir dan calo-calo menguasai lalu lintas penumpang. Sebuah khaos besar berkuasa di sana. Pada suatu hari, Ali Sadikin datang mendadak. Ketika ia menghadapi seorang calo yang rupanya menjengkelkannya, ia mengayunkan tinju. Orang itu terjerembap.

Tapi ada yang membuat Ali Sadikin tak dibenci: ia mau meminta maaf. Ia bisa melihat kelemahannya sendiri dan kelemahan orang lain. Di Lapangan Banteng itu ia tahu orang yang cari nafkah dengan kasar dan kacau itu bukan oknum yang bersalah. Ia perlu lebih sabar. Sebab yang bersalah adalah kemiskinan. Tak lama kemudian di Lapangan Banteng dibangun sebuah stasiun bus yang bagus dan rapi. Para bekas calo diberi pekerjaan di situ. Tempat itu jadi tempat yang nyaman bagi siapa saja.

Salah satu anekdot terkenal terjadi dengan pelukis Srihadi di sebuah pameran. Salah satu kanvas seniman terkenal itu menggambarkan Jakarta dengan pencakar langit, tapi juga dengan kekalang-kabutannya. Ali Sadikin melihat kanvas itu; ia naik darah. Ia ambil bolpoin dan ia coret-coret karya Srihadi. Para seniman pun protes. Ali Sadikin, yang telah memberi mereka fasilitas dan menghargai kebebasan kreatif, tak membalas dengan mengingatkan mereka akan apa yang telah diberikannya. Malah ia minta maaf. Srihadi kemudian menyimpan karyanya tak untuk dijual; baginya, coretan Bang Ali adalah kenangan tentang seorang pemimpin yang jarang didapat di Indonesia: begitu berkuasa tapi bersedia meminta maaf dan mengoreksi kesalahannya sendiri.

Ali Sadikin memang berbeda dari yang lain di tatanan Orde Baru itu. Ia tokoh yang berdiri agak sendiri, di tepi wilayah Soeharto. Ia diangkat Bung Karno, tak lama sebelum Bung Karno jatuh. Ia seorang perwira KKO, ketika rezim dikuasai Angkatan Darat. Dengan tubuh tinggi dan paras mirip bintang film, ia menonjol mengatasi yang lain—dan ia punya kebanggaan sendiri untuk tak merunduk. Dengan segera orang tahu: Jakarta mempunyai seorang pemimpin, bukan pejabat.

Pada zaman ketika pemimpin dan calon pemimpin dibabat—ketika Soeharto-lah yang menunjuk ketua partai apa pun, memilih panglima angkatan dan kepala daerah mana pun—ketika cara kerja, perilaku, dan bahkan bahasa jadi bagian dari birokratisasi, Ali Sadikin tak tenggelam.

Ia memang memanfaatkan struktur yang dibangun Orde Baru: kepala daerah bisa jadi pemegang otokrasi. Tapi ia punya rasa percaya diri yang besar pada dirinya yang menyebabkannya—seorang otokrat par excellence—tak gentar mendengar kritik, tak takut akan ide baru dan saran orang.

Seandainya ia jadi presiden republik….

Tapi ia tak mau. Ia mengajukan kritiknya yang fundamental kepada ”Orde Baru”, tapi ia membuktikan kritik itu bukan karena rasa iri dan getir orang yang sudah tak berkuasa lagi.

Saya belum pernah menjumpai orang sebesar dia dalam sikap. Bertahun-tahun lamanya bagi saya hanya dia presiden saya.

~Majalah Tempo Edisi. 14/XXXVII/26 Mei - 01 Juni 2008~