jump to navigation

Menopause Januari 28, 2001

Posted by bocah in All Posts, Demokrasi, Fasisme, Politik, Revolusi.
3 comments

… ada godaan dari politik yang seperti itu–baik kita seorang fasis atau bukan. Sebab, di sana banyak hal jadi tegas, lurus, tak bisa ditawar-tawar. Seperti halnya pertempuran: ketika dua seteru berhadapan dengan bayonet terhunus…

Jika revolusi bukanlah sebuah jamuan makan, demokrasi bukanlah sebuah lapo tuak. Aforisme itu tentu saja tak amat segar, tapi kadang-kadang kita perlu ingat lagi bahwa demokrasi–betapapun ia sebuah cita-cita yang memikat–adalah seonggok beban. Sistem (ataukah proses?) ini bukan sebuah ruang tempat orang bisa asyik berdebat, berembuk, minum-minum, main catur, kalah dengan sebal, dan menang dengan riang, asal membayar. Ketika sejumlah orang berada bersama di suatu tempat dan hendak mengupayakan hidup yang tanpa penindasan, mereka akan segera tahu bahwa dalam sebuah demokrasi, politik adalah sebuah jalan yang musykil. Bahkan kadang-kadang agak aib, menjengkelkan, dan membosankan.

“Demokrasi,” kata Jean Baudrillard, “adalah menopause masyarakat Barat.” Pemikir Prancis ini mengatakannya di sebuah tulisan yang terbit pada 1987, hanya dua tahun sebelum seantero Eropa Timur lebih baik memilih “menopause” itu, setelah partai-partai komunis lumpuh. Saya tak tahu adakah Baudrillard sekadar mau kedengaran kontroversial, ataukah ucapannya menunjukkan kejemuan umum para intelektual Eropa terhadap sebuah sistem yang membuat politik mereka kurang seru ketimbang pertandingan cricket. Tapi jika demokrasi adalah sebuah menopause, bagaimana dengan yang lain dari demokrasi? “Fasisme,” kata Baudrillard, “adalah nafsu syahwat [masyarakat Barat] di usia separuh baya.”

Kiasan seperti itu bisa menjerumuskan, terutama jika kita membayangkan bahwa syahwat separuh baya juga bisa merupakan syahwat orang yang berpengalaman, sesuatu yang lebih terkendali dan bertahan. Dengan kata lain: fasisme bisa lebih mengasyikkan, terutama ketika demokrasi tak lagi sesuatu yang menggairahkan. Dan di bayangan kita pun tampak Mussolini di atas sebuah balkon di Kota Roma: gundul, gempal, bagaikan sebuah lingga yoni, dan gemuruh. Di jalanan berbaris pengikutnya, ribuan orang yang militan, laskar berseragam yang galak dan meneriakkan permusuhan kepada siapa saja yang “bukan-kita”. Seakan-akan hidup adalah gelora yang penuh, kejantanan yang berotot, dan keberanian vivere pericoloso, “hidup secara berbahaya”. Seakan-akan perang pasti sebuah kebajikan. “Tak jadi soal siapa yang menang,” ujar Il Duce, (seperti ditemukan dalam catatan harian menantunya), “untuk membuat satu bangsa jadi besar, perlu untuk mengirim mereka ke peperangan….” Sebulan sesudah itu ia membawa Italia ke dalam pertempuran dengan Sekutu pada tahun 1940.

Dari sini kita tahu apa yang dibawakan oleh politik fasisme: serangkaian pengganyangan yang bertalu-talu. Memang ada godaan dari politik yang seperti itu–baik kita seorang fasis atau bukan. Sebab, di sana banyak hal jadi tegas, lurus, tak bisa ditawar-tawar. Seperti halnya pertempuran: ketika dua seteru berhadapan dengan bayonet terhunus, yang menentukan bukanlah debat dan pertimbangan benar atau tidak, melainkan kemurnian tekad dan tindakan. Sering, bahwa yang lurus, tegas, dan murni itu bisa terdengar gagah, dan anehnya juga “moral”.

Politik dalam sebuah demokrasi justru acap kali tak bisa lurus, tegas, ataupun murni. Prosesnya seperti tak pernah mengalami klimaks: omong, omong, omong, antara pihak “sini” dan pihak “sana”. Dan jika demokrasi adalah seonggok beban, beban yang terberat adalah keniscayaan kompromi. Bahkan dengan orang yang paling memuakkan sekalipun. Memang ada yang memalukan, ada yang terasa aib, dan ada yang kurang bersifat “moral”.

Di Indonesia, proses yang begitu telah jadi sesuatu yang dianggap negatif–dan mungkin itu sebabnya demokrasi harus mengalami tahap yang sakit. Bertahun-tahun lamanya orang hidup dengan politik yang haus akan klimaks berkali-kali. Antara 1958 dan 1965, di bawah Sukarno, politik jadi satu dengan pekik “revolusi”, yang mengganyang dan mengremus musuh. “Konfrontasi” adalah sesuatu yang bagus. Antara 1965 dan 1998, di bawah Soeharto, politik jadi satu dengan kekerasan (juga pembunuhan) dan korupsi. Keputusan diambil setelah pihak “sana”, lawan bersaing, diancam atau dihancurkan. Atau disuap. Bukan saja harga diri hancur, tapi juga sisa-sisa yang moral dalam hidup rusak. Nilai-nilai yang ditawarkan agar bisa diterima dengan martabat yang utuh oleh pihak ”
sana”–sesuatu yang universal–tak berlaku. Pada dasarnya: sebuah politik penaklukan.

Bisakah sebuah negeri hidup terus dengan politik seperti itu? Jika kompromi dianggap mengalah, dan kalah dianggap bukan saja kehilangan harga diri, tapi juga punahnya ruang hidup, fasisme akan jadi sebuah gaya bersama, disadari atau tidak. Dalam fasisme, “sini” secara hakiki berlawanan dengan “sana”.

Demokrasi, dan negosiasi, sebaliknya mengandalkan sebuah proses ketika “hakikisme” seperti itu tak berlaku. Ketika dua kubu (atau lebih) berunding dan bersaing, mereka tak sekadar perlu mengemukakan kepentingan yang diwakili oleh “sini”, tapi juga mengemukakan sebuah wacana yang lebih universal, dan sebab itu bisa diterima oleh “sana”. Dan dengan itu pula kubu “sini” pun membuat pengalamannya sendiri sesuatu yang universal. Proses ini, seperti dikatakan Ernesto Laclau, memang merupakan “satu wahana bagi universalisasi”.  

Dan kita tahu, universalisasi adalah juga jalan ke arah pembebasan–karena tak ada lagi politik penaklukan, karena tak akan ada Tuan yang menindas Budak, tak akan ada yang terpasung sebagai budak atau yang memperbudak. Di sini tampak demokrasi bukanlah sebuah menopause. Ia juga bukan sebuah proses berahi yang asyik. Ia sebuah alternatif, yang mungkin hambar, tapi tak bisa dielakkan–ketika kita tak bisa mencintai yang “sana” habis-habisan, tapi juga tak bisa berperang habis-habisan. Ketika kita mendapatkan kesadaran akan batas, di hadapan.

Paralisis Januari 21, 2001

Posted by bocah in All Posts, Kekerasan.
4 comments

Betapapun miripnya ini dengan adegan Bima yang ganas di Kurusetra, sepasang kepala yang terpasak itu tetap lebih mengganggu perasaan. Ada kebencian yang bisa berulang di sana, ada kekejaman yang bisa datang setiap waktu.

Berapa banyak orang tewas terbunuh di Indonesia di setiap pekan? Statistik menjelaskan satu hal, dan ketika angka-angka menaik, ia menjelaskan hal lain: tak semua pembunuhan berawal dari benci.

Benci punya fokus dan sasaran yang jelas: menjelang babak terakhir Mahabharata, di
medan pertempuran Kurusetra, Bima dengan bengis memenggal kepala Dursasana dan mereguk darah dari merihnya—karena sebuah kebencian yang tersimpan lebih dari 12 tahun. Kita mungkin gentar, atau mual, atau asyik, mendengar kisah seperti ini. Tapi setidaknya ada yang spesifik dan tak akan terulang dalam kekejaman itu: Dursasana tak akan, dan tak bisa, digantikan oleh korban yang berbeda. Benci, dalam hal ini, berkecamuk dalam sebuah wilayah yang tertutup. Juga kebrutalan Bima: ia hadir pada momen itu, dan tak akan hadir di momen lain.

Tapi kita tahu bahwa terkadang benci (dan sebagai akibatnya: kekejaman) mengambil wilayah yang lebih terbuka, betapapun tetap fokusnya. Di tahun 1965, misalnya, orang
Indonesia yang memegang bedil ataupun yang memegang parang membantai ribuan orang lain karena mereka ingin menghancurkan “orang komunis”. Namun mereka tak memerlukan benar nama si korban, atau daftar kesalahannya, atau riwayatnya. “Orang komunis” sudah menjadi sebuah nama generik. Ia bisa dikenakan kepada siapa saja yang kira-kira cocok, bahkan yang tak begitu cocok sekalipun. Demikian halnya dengan yang terjadi di Kamboja di bawah Khmer Merah, ketika “orang borjuis” harus dihabisi. Si Badu, dalam gerak pengganyangan ini, bisa saja digantikan oleh si Polan, asal si Polan menunjukkan atau dianggap bahwa ia berasal dari “paham” atau “kelas” yang sama.

Permusuhan “ideologis” adalah kebencian di wilayah yang terbuka. Meskipun dengan korban yang tertentu atau ditentukan: sebuah gerak rasa benci dan sifat bengis yang menjadi impersonal. Hal ini juga yang agaknya terjadi pada permusuhan antarkelompok agama dan rasialisme.

Di situ, ada yang sedikit lebih abstrak. Dengan mudah, rasa benci dan sifat bengis itu menjadi sesuatu yang melembaga, bahkan mempunyai organisasi, meskipun dalam taraf yang paling dasar. Orang Dayak dan Madura yang saling membinasakan di Kalimantan Barat, orang Hutu yang membantai orang Tutsi, orang Nazi Jerman yang membantai orang Yahudi, orang Serbia yang membantai orang muslim di Bosnia—semua itu dalam derajat yang berbeda-beda adalah kejahatan, atau kebrutalan, yang melembaga. Ia bisa saja berulang, diulang, di suatu masa lain, di sebuah tempat lain. Kita ingat sebuah adegan yang memualkan di Kalimantan Barat: dua kepala sepasang suami-istri separuh baya yang dipancung dan dipasang di atas pasak, dengan luka parang yang baru, dengan mulut yang dengan cemooh disisipi sebatang rokok. Betapapun miripnya ini dengan adegan Bima yang ganas di Kurusetra, sepasang kepala yang terpasak itu tetap lebih mengganggu perasaan. Ada kebencian yang bisa berulang di sana, ada kekejaman yang bisa datang setiap waktu.

Tapi dalam hal kekejaman, ada yang bisa lebih dari itu. Mari kita bayangkan kemungkinan yang nyaris terjadi ini di Indonesia ini: tiga buah granat yang meledak di atas rel, dan sederet gerbong yang terbelah, dan ratusan orang—termasuk bayi dan anak sebelum remaja—yang akan terbantai dengan tubuh hancur….

Siapa yang melakukan ini berangkat bukan karena rasa benci kepada satu kelompok yang spesifik: sebuah tindakan yang sebenarnya tanpa fokus. Bahkan mungkin sekali tanpa benci—sebab saya tak bisa membayangkan ada orang, atau sekelompok orang, yang begitu sakit hati kepada setiap orang yang naik kereta api sehingga memasang granat di atas rel.

Di sinilah wilayah yang terbuka untuk kekejaman itu praktis menjadi absolut. Ia tak terbatasi lagi. Juga alasannya. Jika di sini tak tampak ada rasa benci, meskipun mungkin ada rasa marah, apa gerangan tujuan orang dengan granat-granat itu? Untuk membuat kehidupan politik jadi guncang? Untuk membuat kereta api tak menarik sebagai alat transpor? Atau untuk menikmati pemandangan ini: ketika beberapa ledakan terdengar, seperti mercon besar, ketika daging manusia terbakar dan tercabik, ketika orang panik dan anak-anak memekik?

Teror, terutama sebagai aksi politik, ingin memutlakkan tak adanya batas. Ketakutan menjadi ketakutan kepada ketidak-jelasan. Akhirnya, sebuah paralisis ganda: lumpuh karena tak bisa menangkal ancaman dan lumpuh karena tak bisa memahami ancaman. Ketika polisi tidak berdaya, ketika negara seperti tak bisa hadir untuk menolong, paralisis akan menantikan sebuah keajaiban, mungkin satu kekuatan Juru Selamat.

Tapi barangkali yang mungkin datang menyelamatkan bukanlah keajaiban, melainkan sebuah keganjilan: sikap yang hampir acuh tak acuh kepada kematian. Di Indonesia, orang tetap saja akan berjejal-jejal naik sepur, sampai ke atap, setelah berkali-kali kecelakaan terjadi, tetap saja akan berdesak-desak di atas dek, melebihi kapasitas kapal, setelah berkali-kali feri dan perahu tenggelam, bahkan tetap saja akan beramai-ramai bermain mercon, menikmati ledakan besar atau kecil, hanya beberapa hari setelah bom membunuh sejumlah orang di sekitar gereja….  

Tentu, bukan karena mereka luar biasa pemberani. Tapi karena apa yang tampak dalam statistik itu: kematian semakin akrab.

Bom Januari 14, 2001

Posted by bocah in All Posts, Demokrasi, Kekerasan, Tuhan.
1 comment so far

Kita tahu sebabnya: ada orang yang percaya bahwa pembunuhan, bahkan pembantaian anak-anak, bisa halal.
Ada orang yang percaya bahwa mereka yang tewas itu adalah korban yang diperlukan untuk memperoleh sebuah efek.

Barang siapa yang kecewa kepada ketidaksempurnaan akan kecewa kepada demokrasi. Sejumlah bom meledak hampir serentak di beberapa gereja di Indonesia, dan sekitar 20 orang dibunuh di malam Natal 2000. Kita tahu sebabnya: ada orang yang percaya bahwa pembunuhan, bahkan pembantaian anak-anak, bisa halal.

Ada orang yang percaya bahwa mereka yang tewas itu adalah korban yang diperlukan untuk memperoleh sebuah efek. Ada yang bahkan percaya bahwa mereka memang bersalah: mereka (yang mengikuti misa Natal atau cuma berdiri di dekat gereja), sengaja atau tidak, telah mengabaikan satu hal yang pokok, yakni mutlaknya permusuhan. Mungkin itu permusuhan terhadap orang Kristen. Mungkin permusuhan terhadap
Indonesia sebagai sebuah ide persaudaraan. Mungkin permusuhan terhadap kebutuhan untuk saling menjaga dan mengajak hidup.

Sebuah permusuhan mutlak: sebuah keadaan yang tak memungkinkan momen apa pun untuk berunding. Sebuah perang habis-habisan, karena yang dibinasakan adalah orang yang tak sedang dalam keadaan berperang, bahkan juga seorang anak yang sedang bergembira. Sebuah permusuhan yang mutlak, sebab segala hal diletakkan di bawah pandangan sengit yang menjangkau ke seluruh penjuru, dan membentuk sebuah panorama yang total.

Gairah untuk membentuk sebuah panorama yang total itu adalah gairah untuk kesempurnaan. Yang diabaikan ialah kenyataan bahwa kesempurnaan itu mustahil. Dunia selalu menampik untuk sempurna, sebab sebuah negeri atau sebuah komunitas bukanlah sebuah karya seni arsitektur. Tiap kali akan selalu ada yang ganjil, yang tak pas, dan gawal. Sebab tiap kali akan ada seseorang yang mengeluh, menanyakan, atau menulis. Dunia selalu terbuka, atau terusik, karena akan selalu datang teks yang lain dan juga berjuta-juta tulisan. Tiap tulisan adalah sebuah coretan atas selembar kertas polos—sebuah interupsi terhadap kesatuwarnaan. Tiap tulisan adalah sebuah kehadiran yang tak selamanya bisa diduga sebelumnya pada sebuah dataran yang rata. Tiap tulisan bisa menghadirkan makna yang tak bisa sepenuhnya diringkus dalam sebuah desain. Singkatnya, (saya kutip dari sebuah buku) tiap tulisan adalah perlawanan terhadap arsitektur. Tiap tulisan adalah ribuan subversi terhadap panorama yang mengklaim diri sempurna.

Demokrasi lahir dengan memenggal paradigma kesempurnaan itu. Ia memang lahir dengan memenggal kepala yang dipertuan. Claude Lefort menampilkan demokrasi dengan melihat Revolusi Prancis: sebuah tata kerajaan yang absolut ditumbangkan dengan memotong leher sang raja. Apa yang sebelumnya berlaku di hari itu pun berakhir. Dulu sang raja adalah dua tubuh: ia sebuah penjelmaan kekuasaan sekuler dan kekuasaan Tuhan sekaligus, ia fana tapi juga abadi. Ia adalah pucuk dan batu penyangga tata sosial. Maka ketika Revolusi Prancis memotong lehernya, yang dibangun sebagai sebuah arsitektur itu pun runtuh. Sejak itu ada yang gerowong dalam tubuh politik.

Tata yang kemudian disusun adalah tata dengan kekuasaan sebagai “sebuah tempat kosong” (un lieu vide). Ia tak diisi lagi oleh siapa pun yang bisa diakui sebagai kekuasaan yang menjelma ke dunia. Sebab itu dalam demokrasi, sumber kekuasaan, tempat kosong itu, didapat melalui persaingan, dan terbatas masanya. Tapi “tempat yang kosong” itu juga membawa kekosongan yang lain: demokrasi adalah sebuah sistem yang didasarkan atas tak adanya sebuah dasar. Setelah yang abadi terpotong dari tubuh politik, dasar yang ada hanya bisa dianggap bersifat sementara, dan selamanya bisa digugat. Dengan kata lain: ia sebenarnya bukan dasar, sebab dasar itu absen. Maka barang siapa yang cemas untuk hidup tanpa sebuah dasar akan cemas pula terhadap demokrasi.

Rasa cemas itu terkadang menyebabkan orang mencari sesuatu yang bisa jadi fondasi yang kukuh kekal. Di Jakarta, Juli 1945, sebuah panitia persiapan mendirikan Republik
Indonesia tak merasa cukup hanya menyusun sebuah konstitusi. Salah satu anggotanya, Radjiman Widiodiningrat, yang terpengaruh filsafat Kant dan Hegel, meminta agar konstitusi itu punya sebuah dasar. Usulnya disetujui. “Pancasila” pun dirumuskan.

Dari catatan sejarah kita tahu bahwa ia sebenarnya satu rumusan yang terdiri atas tak lebih dari lima kalimat, sebuah ide yang ditawarkan Bung Karno kepada sebuah rapat terbatas, sebuah gagasan yang disetujui oleh tak sampai 50 orang anggota “panitia persiapan kemerdekaan”. Dan semuanya berlangsung di sebuah Juli yang penuh dengan ketidakpastian. Dengan kata lain, “dasar” itu sebenarnya tentatif, terpaut erat pada sebuah insiden sejarah. Tapi rasa cemas kalau harus hidup tanpa dasar akhirnya membuat rumusan itu jadi “sakti”.  

Tapi apa yang sakti? Tak ada. Bahkan tak ada yang sakti dari sebuah tafsir, biarpun oleh para aulia, tentang wahyu Tuhan. Demokrasi lahir justru karena kepala, yang dianggap inkarnasi dari Yang Abadi, ternyata bisa dipenggal, dan tak bisa digantikan. Siapa yang merasa bisa menggantikannya, dan jadi wakil dari Yang Kekal, akan cenderung merasa sah untuk memenggal kepala orang lain. Atau meledakkan bom ke tubuh anak kita.