jump to navigation

Isa Agustus 28, 2006

Posted by anick in Agama, All Posts, Islam, Kekerasan, Pancasila, Politik, Sejarah, Tokoh.
6 comments

ADA yang menyebutnya ”Napoleon”. Ia memang pendek, bulat, berkibar-kibar dalam tiap konfrontasi, tangkas, dan agresif. Kini tak banyak orang yang masih mengingat sosok dan namanya, tapi pada tahun 1950-an, Kiai Haji Isa Anshary, tokoh Partai Masyumi dari Jawa Barat itu, merupakan tonggak tersendiri di Indonesia: orang mengaguminya atau memandangnya dengan cemas. Terutama waku itu, ketika gagasan untuk mendirikan ”negara Islam” dipergulatkan dalam perdebatan politik dan persaingan yang terbuka.
Pada tahun 1955, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum pertama secara nasional. Para sejarawan mencatatnya sebagai ikhtiar besar pertama kita yang berhasil dalam kehidupan demokrasi, sebab tak tercatat kecurangan dan praktis tak terjadi kekerasan selama kompetisi politik itu berlangsung.

api tak berarti api tak mulai merayap dalam sekam kehidupan masyarakat. Retorika bisa begitu berkobar dan percikannya bukannya lekas padam di ruang hampa. Dalam hal ini, ucapan-ucapan Isa Anshary punya efek bakar yang agaknya jauh—yang mungkin kelak ikut membuat suasana eksplosif di Indonesia setelah 1959.

Dari pemilihan 1955, ia dipilih jadi anggota Konstituante, dewan perwakilan yang bertugas merumuskan konstitusi. Ketika pada November 1956 sampai Juni 1959 perdebatan berlangsung—untuk menentukan manakah yang akan jadi dasar negara, Pancasila atau Islam—pelbagai argumen dikemukakan oleh masing-masing pendukungnya.

Banyak yang cemerlang, banyak yang membosankan, tapi sedikit yang segalak pidato Isa Anshary dalam majelis yang bersidang di Bandung itu:

”Kalau saudara-saudara mengaku Islam, sembahyang secara Islam, puasa secara Islam, kawin secara Islam, mau mati secara Islam, saudara-saudara terimalah Islam sebagai Dasar Negara. [Tapi] kalau saudara-saudara menganggap bahwa Pancasila itu lebih baik dari Islam, lebih sempurna dari Islam, lebih universal dari Islam, kalau saudara-saudara berpendapat ajaran dan hukum Islam itu tidak dan tidak patut untuk dijadikan Dasar Negara… orang demikian itu murtadlah dia dari Agama, kembalilah menjadi kafir, haram je-nazahnya dikuburkan secara Islam, tidak halal baginya istri yang sudah dikawininya secara Islam….

Pidato itu, dicatat dalam salah satu dari 17 jilid Risalah Perundingan Tahun 1957, yang diterbitkan Sekretariat Konstituante—dan dikutip dalam buku Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia—sebenarnya tak menunjukkan perkembangan baru dalam sikap Isa Anshary. Sudah pada tahun 1951, dalam majalah Hikmah, ia menyatakan, ”Hanya orang yang sudah bejat moral, iman dan Islamnya, yang tidak menyetujui berdirinya Negara Islam Indonesia.”

Tentu harus dicatat bahwa Isa Anshary, ”Napoleon” itu, tak memilih jalan perjuangan bersenjata untuk itu; ia dan partainya, Masyumi, membedakan diri dari cara Darul Islam yang pada masa itu bergerilya hendak merobohkan Republik dari hutan-hutan Jawa Barat. Namun mungkinkah sikap yang demikian mutlak—yang mengutuk siapa saja yang tak sependirian dengan kata ”murtad”, ”kafir”, atau setidaknya ”bejat moral”—pada akhirnya bisa menghindar dari kehendak menampik dan menyingkirkan secara mutlak pula?

Jarak antara kekerasan dan sikap yang tak mengizinkan perbedaan hanya terbentang beberapa senti—seperti terbukti dalam sejarah ketika dalil yang absolut dipergunakan dalam bertikai. Kita tahu, riwayat agama-agama tak bersih dari darah dan kebengisan. Tentu saja tak hanya agama: yang brutal terjadi tiap kali doktrin tergoda jadi totaliter, ketika ajaran dijejalkan ke segala pojok hidup dan lubuk jiwa, ketika para ahli agama—sebagaimana kaum ideolog—merasa diri jadi penyambung lidah Yang Maha Sempurna.

Yang sering diabaikan ialah bahwa tiap godaan totaliter, yang bermula dari bayangan tentang kesempurnaan, selalu berakhir sia-sia. Bayangan tentang ”yang sempurna” ini—yang oleh para psikoanalis akan disebut sebagai fantasi—pada hakikatnya lahir dan tumbuh dari rasa risau tentang dunia yang apa boleh buat cacat. Ketika yang cacat tak kunjung dapat dihilangkan, doktrin pun membentuk diri dengan menciptakan apa saja yang harus dikutuk dan akhirnya dibinasakan: si ”bejat moral”, si ”fasik”, si ”murtad”, si ”kontrarevolusioner”, si ”revisionis”, ”si komunis”, ”si teroris”….

Tapi kita tahu, daftar itu tak akan habis. Masyarakat yang total tak akan pernah tercapai. ”Negara Islam” telah dicoba dalam sejarah, tapi jawaban selalu hanya sebuah iktikad baik yang mencoba-coba.

Sebenarnya Isa Anshary tahu, dunia tak akan bisa dibereskan sekali pukul dan buat selama-lamanya. Ia menganggap ”haram” pandangan Bung Karno yang melihat gotong-royong sebagai hakikat Pancasila. Sebab di sini, menurut dia, ”Tuhan yang Maha Esa” dilebur dalam kata ”gotong-royong”.

Dengan kata lain, Tuhan yang Maha Sempurna tak sepatutnya dipertautkan dengan ikhtiar bersama manusia yang masing-masing terbatas dan daif dan cacat. Tapi jika demikian, bagaimana mungkin Tuhan diturunkan dari takhta kegaiban dan kesucian untuk mengurus kehidupan politik yang mau tak mau harus dikerjakan oleh tangan-tangan yang terbatas, terkadang cela?

~Majalah Tempo Edisi. 27/XXXV/28 Agustus – 03 September 2006~

D.L.L. Agustus 21, 2006

Posted by anick in All Posts, Kisah, Politik, Sejarah.
1 comment so far

Teks bersejarah itu sederet kata yang bergegas. Tak panjang. Seluruhnya terekam di atas secarik kertas separuh folio. Kita mengingatnya kembali saban 17 Agustus, sebab hampir di tiap hari kemerdekaan itu koran dan majalah memuat kembali foto dokumen ringkas itu, atau orang mereproduksinya dalam ukuran besar pada papan untuk diarak dalam pawai: ”Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia….

Huruf-huruf itu jelas tulisan tangan Bung Karno yang kita kenal coraknya dari dokumen-dokumen lain. Mungkin kalimatnya diguratkan dengan sebuah pena yang kasar. Ada coretan dan perbaikan lebih di satu tempat.

Gugupkah ia waktu menuliskannya? Kita tak tahu. Yang kita hanya dapat bayangkan: sebuah suasana tegang. Di satu ruangan di kota yang masih dikuasai tentara Jepang, Bung Karno dan Bung Hatta dikelilingi para pemuda yang tak sabar. Semua telah mendengar dari radio rahasia bahwa tiga hari yang lalu, 14 Agustus 1945, kemaharajaan Nippon telah kalah perang. Maharaja Hirohito telah menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Artinya kekuasaan itu ambruk dan tak punya daya—apalagi hak—untuk mengklaim bahwa ia berdaulat di Indonesia. Jika Jepang sudah takluk, itulah saat yang baik untuk merebut posisi. Kekuasaan harus dipindahtangankan. Kapan lagi? Ayo, Bung, ayo! Sekarang juga kita merdeka!

Bung Karno pun menulis. Waktu sempit. Keadaan mendesak. Para pemuda mendesak. Momentum tak boleh dilepaskan.

Tapi setelah itu, apa? Setelah kekuasaan berada di tangan ”bangsa Indonesia”, apa yang akan dilakukan? Teks itu tak sempat menjelaskan. ”…mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l., akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya.”

Malam itu, dan 61 tahun kemudian, kita tahu bahwa bangsa ini harus merdeka; sudah berpuluh-puluh tahun ia ingin bebas dari penjajahan. Tapi agaknya tak ada yang tahu bagaimana caranya menyelenggarakan pelbagai hal ”dengan cara seksama” dan ”dalam tempo sesingkat-singkatnya”. Apa pula yang dimaksud dengan kata ”d.l.l.” di dalam kalimat itu? Apa saja yang tergolong ”dan lain-lain”?

Tak ada jawab. Mungkin belum perlu ada jawab. Keputusan untuk memerdekakan diri malam itu tidak berasumsi bahwa segalanya sudah tergambar persis, tinggal dikerjakan. Keputusan itu sadar, mungkin dengan gemetar, bahwa semua dalam keadaan serba mungkin—dan betapa mustahilnya mengelakkan momen kehidupan yang tak hanya terbuka untuk pelbagai kesempatan, tapi juga untuk pelbagai bencana. Keputusan malam itu bukan aplikasi sebuah program.

Dalam arti itu ia cermin kebebasan bertindak, keberanian, juga kerendahan hati. Sebab di situlah para pendiri Republik, yang tak 100 persen tahu apa yang akan terjadi, seraya mengakui ketaktahuan itu melompat masuk ke dalam sejarah. Jika ada di antara mereka yang seperti Hamlet, yang bimbang dan tak henti-hentinya merenung, akhirnya toh berkesimpulan, bahwa berlarut-larut dalam pikiran, ”sebagian membuat kita arif, dan tiga bagian membuat kita pengecut,” seperti kata pangeran Denmark dalam lakon Shakespeare itu.

Di dalam huruf ”d.l.l.” itulah tampak revolusi Indonesia bukanlah sebuah revolusi Leninis. Ia tak bertolak dari teori. Ia juga bukan seperti Revolusi Iran, yang berangkat dari ajar-an dan petuah Ayatullah Khomeini. Bahkan jika proklamasi itu bisa dianggap bagian penting dari revolusi kita, ia ekspresi sebuah pragmatisme yang lebih radikal ketimbang Revolusi Amerika. Pada tanggal 17 Agustus itu, para pendiri Republik kita menampik ”teori penonton” tentang pengetahuan.

Teori itu, kata pelopor pragmatisme modern, Dewey, memanjakan ilusi ini: menganggap manusia, dari tempat duduknya di ketinggian, bisa menentukan kebenaran abadi tentang perikehidupannya. Padahal yang ”benar” tak dapat dipisahkan dari laku. Bagi kaum pragmatis, hanya dengan laku kita dapat menemukan pijakan pengetahuan tentang dunia.

D.l.l” adalah pengakuan, jika ”kemer-de-ka-an” adalah sebuah wacana, ia sebuah wacana yang belum selesai. Tapi lebih penting lagi naskah proklamasi itu seluruhnya mengisya-ratkan, bahwa tak ada wacana yang bisa selesai dan memadai merangkum hal-ihwal.

Kita baca: tak ada pelaku atau subyek dalam kalimat ”akan diselenggarakan dengan cara seksama…” itu. Siapa yang akan menyelenggarakan? Mungkinkah Soekarno-Hatta, seba-gai dua orang yang menuliskan teks itu ”atas nama bangsa Indonesia”? Bagaimana hal itu terjadi, sementara ”bangsa Indonesia” belum memilih mereka? Dan bagaimana di malam dan pagi yang tegang itu, ketika dunia sedang berubah dahsyat begitu Perang Dunia II berhenti, orang merumuskan apa itu ”bangsa Indonesia”?

Pada mulanya adalah logos, kata Alkitab. Tapi hari itu bukan: pada mulanya bukanlah sabda, bukan ”kebenaran”, melainkan tindakan. Tak berarti proklamasi itu sebuah loncatan maut dari kekosongan penuh, tanpa bayangan apa pun mengenai tujuan.

Pada bulan sebelumnya sudah ada rapat-rapat panitia persiapan kemerdekaan. Tanggal 1 Juli 1945 Bung Karno merangkum kesepakatan mereka yang ikut dalam rapat persiapan itu ke dalam sebuah kata: ”Pancasila”. Tapi ”Pancasila” pun, sebagai hasil rembukan, mengandung apa yang kemudian tersirat dalam huruf ”d.l.l” itu: tak ada asas yang layak meniadakan asas yang lain, sebab di dalam kehidupan bersama yang lebih bebas dan lebih adil, selalu ada ”dan-lain-lain” yang muncul, tak terduga-duga, terkadang terasa ganjil. Tak ada wacana yang tak akan digugat oleh mereka yang tak tertampung.…

Teks proklamasi itu sederet kata yang bergegas. Tapi keadaan genting yang melahirkannya mengingatkan: hidup, juga hidup sebuah bangsa, terdiri dari saat-saat yang tak pernah sempurna. Hidup selalu mengandung ”dan lain-lain” yang belum tercatat. Sebab itu kita harus terbuka, berseru kepada Republik ini, ”bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya….”

~Majalah Tempo Edisi. 26, 21 – 27 Agustus 2006~

Dari Ambon dan Gedung Hangus Agustus 14, 2006

Posted by anick in Agama, All Posts, Bencana, Elegi, Fundamentalisme, Islam, Kekerasan, Kisah, Multikulturalisme, Politik, Tuhan.
7 comments

Ambon masih dihuni gedung-gedung hangus. Di kiri-kanan jalan: reruntukan suram. Di kota Maluku ini orang masih bisa bicara dengan rinci tentang kebengisan panjang yang berawal pada tahun 1999 dan berakhir menjelang 2005 itu: rumah mereka yang hancur dibakar, gereja, masjid, dan universitas yang dibumihanguskan, bom yang dirakit dan diledakkan, speed boat yang diserang, preman dan laskar dari luar yang ikut menyulut kebencian, militer dan polisi yang menghasut, pengungsi yang mungkin tak kembali, ratusan saudara dan teman yang mati dibantai. Konflik antara penduduk muslim dan Kristen Maluku itu berakhir dengan sekitar 13 ribu orang tewas; bagaimana orang akan melupakannya?

Yang menakjubkan ialah bahwa pada bulan Juli 2006 itu kota dan penghuninya telah tampak kembali ramah dan dengan kehalusan yang khas, tak jarang riang—seperti laiknya orang Ambon. Kehidupan sedang pulih dan seakan-akan ada salam yang kemarin bungkam: bandara itu kelihatan baru dan lebih bagus ketimbang bandara Surakarta, lebih rapi ketimbang Surabaya. Di lobi Hotel ”Amans”, tempat para tamu bisa berhubungan dengan seluruh dunia melalui koneksi Internet wireless, hari itu orang menyambut gadis-gadis Maluku peserta kontes kecantikan. Dan jalan padat, dan pasar ramai.

Tentu saja saya amat sebentar singgah; saya hanya tamu. Saya tak akan tahu persis jika ada trauma, dendam, dan perpanjangan curiga yang menyelinap di lorong-lorong. Namun, rasanya ada yang meyakinkan bila di sepanjang trotoar yang sesak lagu-lagu Maluku populer mengalun keras dari kedai-kedai CD, perempuan dengan atau tanpa jilbab duduk bercengkerama di warung-warung rujak orang Kristen di sepanjang pantai, dan pada hari kapal Lambelu merapat, pelabuhan hibuk oleh pelbagai manusia. Di kakilima di seberang kantor Firma Abdullah Alie (famili Alie adalah salah satu dari keluarga keturunan Cina muslim yang hidup di Maluku mungkin sejak abad ke-19) ada penjual koran; di kiosnya tampak majalah Playboy terbaru dipajang. Agak jauh dari sana, Pasar Mardika penuh dengan warna: deretan tomat merekah merah, jeruk purut berbutir-butir hijau, sagu di kantong plastik yang kuning, daging ikan asap secokelat kayu manis.

Di perjalanan sepanjang teluk saya dengar seorang sopir berkata: ”Kita orang bodoh, mau dibikin baku bunuh.” Ia tentu saja bicara tentang perang saudara yang mengerikan itu.

Ia agaknya tahu sebagaimana dunia tahu, di sini Tuhan pernah disebut di kedua kubu dengan keyakinan yang berlumuran darah, untuk sebab yang tak jelas, mungkin bagian dari cara orang di lapisan atas menegakkan posisi, mungkin karena sejumlah preman memperebutkan lahan pemerasan. Saya tak pasti bersedihkah sopir itu atau mencemooh. Tapi pada akhirnya terucap kesadaran itu—atau mungkin rasa letih yang tak bisa lagi jadi kemarahan. Kini orang kembali hidup dari tepi jalan bersama: di perdagangan kecil, di percakapan kecil, di perbuatan praktis dan persahabatan yang belum sepenuhnya hancur. Mereka menambal dan menyulam hidup, menyusun rumah dari puing, membalsami luka.

Saya jatuh hati kepada kota ini. Tapi bukan semata-mata karena ia dirias pohon hijau, didampingi teluk, dilengkapi bukit.

…no one exists alone;

Hunger allows no choice

To the citizen or the police;

We must love one another or die.

— W.H. Auden


Ada sesuatu yang akhirnya bersuara dari dalam tragedi itu, ”Kita mesti saling mencintai, atau mati.”

”Cinta” mungkin kata yang terlampau menggelembung. Tapi apa pilihan sebaliknya dari ”mati”?

Sajak Auden itu, September 1, 1939, ditulis di sebuah sudut di 42nd Street di New York, ketika dunia dihantui sebuah perang besar. Kini baiklah kita bayangkan sang penyair tak berada di New York, tapi di Ambon—atau di sebuah sudut Indonesia—ketika Republik terancam ambruk oleh perang-perang saudara lokal seperti yang terjadi di Maluku itu. Ia mungkin akan juga merasa bahwa ”harapan-harapan yang pintar habis”. Ia mungkin akan sadar tentang ”sebuah dasawarsa yang culas dan nista”, ketika gelombang marah dan ketakutan berpusar, ketika ”bau kematian yang tak bisa diucapkan” mengusik malam.  

Tapi, seperti halnya di Ambon, hidup bisa menebus dirinya sendiri: selalu ada sebuah alternatif yang bisa dibangun ketika ”harapan-harapan yang pintar habis”. Di akhir sajaknya Auden bertanya: bolehkah ia, seperti mereka yang lain, yang terbentuk dari ”cinta dan debu”, yang dikepung oleh putus-asa yang sama, menunjukkan ada cahaya yang meneguhkan? Pertanyaan itu memang ragu atau rendah hati. Tapi harapan bukan sesuatu yang mustahil. Sajak itu menyebut cercah sinar yang ironis (”ironic flash of lights”) yang tampak bagai titik-titik dalam gelap, tatkala malam tak menawarkan perlindungan.

Kata ”ironi” penting di situ. Konon kata ini datang dari bahasa Yunani, eirôneia, yang berarti ”sikap berpura-pura tak tahu”. Di dalamnya ada jarak, bahkan langkah berbalik membelakangi sikap ”aku-tahu” yang yakin.

Auden menulis sajak itu pada sebuah masa ketika ”pencakar-pencakar langit yang buta” berdiri tegak dan dengan tubuh jangkung mereka memaklumkan ”kekuatan Manusia Kolektif”.

   …blind skyscrapers use

Their full height to proclaim

The strength of Collective Man,  

Itulah masa ketika pelbagai paham totaliter berkibar-kibar. Itulah masa ketika tiap bahasa memuntahkan dalih yang angkuh dan penuh persaingan. Seperti di zaman ini: ketika ”manusia kolektif” digalakkan oleh menara-menara pengeras suara, ketika agama yang seharusnya menumbuhkan kerendah-hatian justru jadi dalih bagi sikap ”aku-yang-tahu-dan-benar-dan-suci”, ketika iman berangsur-angsur berubah jadi identitas sosial dan ”umat”—sebuah sosok manusia kolektif—jadi demikian penting, lebih penting ketimbang kebenaran.

Ironi menunjukkan, sebenarnya ada yang tak pas dalam posisi seperti itu. Dengan mengambil jarak, kita akan menemukan bahwa tiap identitas sosial sebenarnya tak pernah siap dirumuskan. ”Umat Islam” atau ”umat Kristen” dapat berarti macam-macam, sebab di dalamnya ada perbedaan-perbedaan yang tak hendak diakui. Di dalam tiap pembentukan identitas sosial, juga ketika kita bicara ”umat”, sebenarnya terkandung represi.

Kekerasan sudah berbenih sejak represi itu: pada gilirannya, yang dianggap tak sesuai dengan ”kami” yang kolektif akan dilenyapkan. Di Ambon, 27 April 2001, Radio ”Suara Perjuangan Muslim Maluku” dikutip menyiarkan peringatan ini: ”Jika masih terdapatlah di antara orang muslim yang ingin berbicara tentang rekonsiliasi, bunuhlah dia!” Di wilayah Kudamati, dua kelompok Kristen saling bermusuhan, saling menyerang, dan rumah-rumah dibakar.

Mungkin itu sebabnya tiap identitas sosial mengandung luka, dan sebab itu retak. Bahkan identitas itu dicoba dibentuk justru karena retakan-retakan itu. Pada saat yang sama, ia merumuskan diri atau dirumuskan, menamai diri atau dinamai, oleh sebuah bahasa—yakni bahasa yang tak ia bangun sendirian. Ia memasuki sebuah konvensi. Ia pun bergabung ke dalam sebuah sistem; sebenarnya ia hanya sebuah penanda. Tak ada yang secara utuh dan tetap hadir sebagai sesuatu yang ditandainya (apa sebenarnya yang disebut ”umat”?). Maknanya hanya muncul ketika ia disandingkan dengan identitas sosial lain dan diberi batas oleh identitas lain itu. Ia berbeda, tentu, dari yang-lain, tapi karena berada dalam sebuah sistem pemaknaan, ia tak sepenuhnya tertutup; ia tak secara radikal berbeda dari yang-lain. Bagaimana mungkin ia bisa meniadakan yang-lain?

”Kita mesti saling mencintai, atau mati,” tulis Auden.

Mungkin ”mencintai” bukan kata yang menggelembung. ”Mencintai” berarti terpesona kepada yang-beda, menyentuh apa yang terbatas dalam diri sendiri pada saat bersua dengan yang-lain, dan sadar bahwa bahasa tak bisa menangkap apa yang ada dalam diriku dan yang-lain itu. Dalam kalimat Auden, ”Each language pours its vain, competitive excuse.”

”Mencintai” adalah sebuah laku sederhana.

***

Saya pernah menempuh laut dari Pulau Buru ke Ambon di atas sebuah kapal kecil yang disebut Landing Craft Material pada tahun 1969. Ombak mengguncang hampir selama 11 jam di dek sempit yang pengap bau minyak kayuputih. Pada akhir Juli 2006 saya kembali menempuh laut itu, dengan ”kapal cepat” yang lancar selama sekitar tiga jam.

Rantau hampir tak pernah tak terjangkau. Berada di Maluku kita akan menyadari itu dan menyadari apa arti rantau: tempat yang jauh dari rumah, tapi tak sama sekali asing. Bahasa Melayu menyebut negeri lain sebagai ”seberang”.

Dengan demikian laut mempunyai dua sisi yang bertentangan, tapi juga bertaut: sebuah pemisah dan juga perangkai, sebuah antara dan sebuah lokus tersendiri. Ia penuh suspens, ia memukau.

Dalam salah satu puisinya yang terkenal, Cerita Buat Dien Tamaela, Chairil Anwar menghadirkan satu suara sosok mithologis dari Maluku—kita tak tahu persisnya dari mana—yang menyebut diri, ”Beta Pattirajawane”. Suaranya gemuruh; ia dengan agung memaklumkan, bahwa ketika ia lahir, orang membawakan kepadanya ”dayung dan sampan”. Dan ia pun mengajak:

Mari menari!

Mari beria!

Mari berlupa!

Dengan kata lain, laut menandai petualangan yang gairah, kebebasan untuk lupa, kepergian dari rumah. Terkadang laut adalah zona di antara rumah dan rantau, sebuah transito. Terkadang ia rantau itu sendiri. Laut tak pernah kosong: ia sumber hidup dan perangkai perniagaan, perang, pengungsian, dan peradaban.

Dengan itulah terjadi sebuah rumah baru, rumah bukan sebagai tempat asal yang tertutup, melainkan yang tumbuh justru karena pertemuan dengan yang-beda dan tak disangka-sangka. Saya ingat apa yang dikatakan Heidegger (yang berbicara tentang arus Sungai Danube yang disebut dalam sajak Hölderlein, der Ister): ”Pulang…adalah sebuah transit melalui ke-berbeda-an”.

Mungkin itulah Indonesia, mungkin itulah takdirnya: tempat kita pulang, juga serangkaian rantau, sebuah tempat yang dijelang tapi juga rumah yang meriah dan rumit dalam kebhinekaan.
 

Jakarta, 8 Agustus 2006.

~Majalah Tempo Edisi. 25, 14 – 20 Agustus 2006~