jump to navigation

Bolong November 26, 2007

Posted by anick in All Posts, Demokrasi, Sejarah.
3 comments

Harapan menggerakkan kita dengan bahasa yang tak jelas. Seakan-akan di sekitarnya ada sebuah lubang verbal—bolong yang diterobos oleh sesuatu yang tak terkatakan. Seperti yang terjadi pagi itu, 18 Desember 1989, di kota Timisoara di Rumania sebelah timur, dekat perbatasan negeri itu dengan Yugoslavia.

Peristiwa ini dimulai dengan keputusan pemerintahan Presiden Ceausescu untuk mengusir seorang pendeta asal Hungaria yang telah bicara terus terang tentang keburukan kediktatoran Rumania. Ia tampaknya seorang rohaniwan yang dicintai jemaatnya, hingga hari itu mereka berkumpul di sekitar apartemennya, berjaga agar bapak pendeta tak digusur dengan kekerasan.

Berangsur-angsur, banyak orang yang bergabung. Yang mereka dengar ialah bahwa rezim komunis yang bertakhta di Bukares itu sekali lagi bermaksud membatasi kemerdekaan beragama. Satu kelompok besar manusia pun berhimpun—suatu hal yang tak pernah terjadi sebelumnya di Rumania. Mereka berharap, meskipun tak jelas berharap apa.

Dalam beberapa jam, polisi dan pasukan agen rahasia Securitate sudah mengepung tempat itu. Tapi tahun 1989 adalah tahun perubahan besar di Eropa Timur. Kurang sebulan sebelum protes di Timisoara itu, Tembok Berlin runtuh, dan sejak 9 November satu demi satu kekuasaan Partai Komunis guncang atau rontok. Perlindungan Uni Soviet tak diberikan lagi kepada para penguasa yang dibenci rakyat itu. Tapi pemerintahan Ceausescu tak menyadari bagaimana rapuhnya dirinya. Ketika suara protes kian galak, para petugas keamanan bertindak dengan gas air mata, semburan air, pukulan, dan juga penangkapan.

Hanya sebentar berhasil. Malamnya rakyat berkumpul di sekitar Katedral Ortodoks Rumania. Dari sini aksi menjalar. Dan esok harinya, 17 Desember, massa menyerbu masuk Komite Distrik Partai Komunis. Mereka buang dokumen, brosur propaganda, dan karya-karya Ceausescu.

Ketika mereka coba bakar gedung itu, muncul tentara Rumania—dengan panser, tank, helikopter, dan bedil. Tembakan terdengar, korban jatuh. Untuk beberapa jam para demonstran mundur. Pagi 18 Desember, menembus kepungan pasukan keamanan, 30 pemuda maju ke arah Katedral, menyanyikan ”Desteapta-te, române!” (Bangunlah, Bangsa Rumania!), sebuah lagu nasional yang dilarang rezim komunis sejak tahun 1947. Mereka mengibarkan bendera Rumania—tapi sebuah bendera yang berlubang, karena lambang Partai Komunis yang semula terpacak di tengah sang saka itu telah digunting dan dicampakkan.

Akhirnya revolusi antikomunis itu tak dapat dipadamkan lagi, meskipun para pemuda itu ditembaki dan beberapa orang tewas dan luka-luka. Keberanian menjalar ke seluruh republik, sampai akhirnya Ceausescu dan istrinya terpojok dan ditembak mati para pemberontak.

Rumania pun berubah. Demokrasi menang.

Syahdan, kini, di Museum Militer di Bukares, terpasang selembar bendera yang dibawa 30 pemuda di hari bersejarah di Timisoara: bendera yang bolong.

Tapi bolong itu bukanlah sesuatu yang hampa: ia justru melambangkan harapan dan juga rasa tak puas yang begitu luas dan meluap-luap, hingga apa yang simbolik tak menampungnya lagi. Saya teringat yang dikatakan Slavoj Zizek dalam Tarrying with the Negative tentang lambang pembangkangan rakyat Rumania itu: ”Antusiasme yang menggerakkan mereka secara harfiah adalah antusiasme terhadap lubang ini.” Sebab lubang itu belum diisi oleh agenda politik apa pun, belum direbut maknanya oleh proyek ideologis yang mana pun. Kita ingat: kemarahan yang bermula dari terusirnya seorang pendeta Protestan juga akhirnya menjalar menemukan tempat perlawanannya di katedral Gereja Ortodoks. Protes yang berawal dari sekelompok jemaat, akhirnya jadi seruan, ”Bangunlah, Bangsa Rumania!”

Dengan kata lain, bolong itu mengisyaratkan bahwa harapan belum diringkas dan diberi bentuk oleh sebuah kerangka makna.

Perebutan untuk memberi kerangka makna kepada ”penanda yang kosong” itulah—jika kita pakai argumen Laclau yang terkenal—yang menggerakkan politik. Memang pada suatu tahap, akan ada yang memegang hegemoni, akan ada satu nama, satu identitas, yang punya kuasa dan wibawa buat jadi pengisi bolong itu. Tapi sejarah menunjukkan, politik tak akan berakhir. Hanya sebuah ilusi besar untuk mengira bahwa lubang itu akan lenyap. Kaum liberal atau kaum kiri, kaum sekuler atau kaum agama, mau tak mau harus menghadapi kenyataan bahwa mereka akhirnya tak akan mampu mewakili sepenuhnya harapan rakyat yang tak 100% terkatakan itu, yang dilambangkan dengan bagus di lembar bendera di museum di Bukares itu: ada identitas nasional yang diutarakan, tapi pada dirinya ada sebuah lubang.

Saya teringat akan bendera Merah Putih yang dikibarkan di Hotel ”Oranje” di Surabaya pada bulan September 1945: bendera itu juga lahir dari tindakan mencopot bagian yang tak dikehendaki dari tubuhnya. Tapi tak ada yang bolong yang menganga di sana. Identitas seakan-akan kian tegas: ini merah-putih, bukan merah-putih-biru.

Mungkinkah sebab itu revolusi Indonesia sering membuahkan salah sangka? Kita sering mengira kita adalah bangsa yang sudah jadi, lengkap, selesai mengartikulasikan diri—bahkan Muhammad Yamin pernah berteori bahwa Merah Putih sudah berumur 1.000 tahun sampai saat ia dikibarkan di abad ke-20.

Tapi sejarah Merah Putih di Surabaya itu bukanlah sejarah mengulang yang telah pasti dan ajek. Yang terjadi hari itu adalah tindakan kreatif yang berani—sebuah laku yang di tengah ketakpastian mengubah kondisi yang tersedia jadi sesuatu yang baru dan berarti. Seperti sepotong puisi.

Tapi kita tahu puisi tak henti-hentinya ditulis. Kata dan artikulasi yang siap kemarin tak lagi menampung getaran hati yang meluap hari ini. Maka klise pun ditanggalkan, percakapan kembali disegarkan—sebuah metafor lain bagi ikhtiar terus-menerus untuk ”mengisi kemerdekaan”.

~Majalah Tempo Edisi. 40/XXXVI/26 November – 02 Desember 2007~

Iklan

Bendera November 19, 2007

Posted by anick in All Posts, Identitas, Indonesia, Sejarah.
12 comments

Di hotel dengan gaya art deco yang elegan dari masa sebelum perang itu, sebuah tim Anglo-Dutch Country Section menempati kamar No. 33.

Di jalanan, juga di Jalan Tunjungan itu, Surabaya serak oleh suara kemerdekaan. Republik Indonesia baru berdiri, dengan bangga, yakin, nekat, cemas. Ini revolusi, Bung, kita tak akan biarkan kolonialisme kembali! Surabaya mendengus siap perang. Sebuah transisi besar terasa tegang sampai ke saraf kaki.

Bisa diduga kenapa tim yang terdiri atas sekitar 20 orang asing itu ada di sana. ADCS adalah organisasi intelijen gabungan Inggris-Belanda yang berpusat di Kolombo, Sri Lanka. Kamar No. 33 hotel itu jadi kantor mereka untuk beroperasi. Mereka harus bekerja agar Indonesia tak lepas dari kekuasaan Belanda.

Ada yang simbolik dari hotel yang kini bernama ”Majapahit” itu. Saya coba bayangkan hari itu perasaan orang-orang Belanda yang ada dalam Kamar No. 33. Ketika mereka datang, hotel yang dibangun di tahun 1910 oleh Lucas Sarkies, orang Armenia, itu telah berubah nama; sampai tahun 1943, namanya ”Oranje”. Kemudian Jepang datang, pemerintahan Hindia Belanda bertekuk lutut, dan hotel itu jadi ”Yamato”—yang juga markas tentara. Militer Jepang telah mengambil alih semuanya, juga nostalgia. Dan ketika di bulan September 1945 Jepang tak berkuasa lagi, ”Nederlandsche Indie” juga sudah tak ada. Di mana-mana terdengar pekik ”Merdeka”, dan ribuan orang siap mati untuk kemerdekaan itu.

Saya bayangkan perasaan orang-orang Belanda itu: mereka tak hendak ditampar ketiga kalinya oleh sejarah. Maka pagi-pagi sekali, pukul enam, di atas hotel itu (ingat, namanya ”Oranje”!), mereka kibarkan Merah-Putih-Biru. Mereka berharap Surabaya akan bangun dari tidur dan melihat: Belanda tetap di sini….

Apakah sebuah bendera, sebenarnya? Selembar kain yang diberi harga untuk menandai ”kami” yang ”bukan-mereka” dan ”mereka” yang ”bukan-kami”. Bendera adalah saksi sejarah bahwa identitasku punya arti karena ada perbatasan dengan ”dia” yang di luar diriku. Dalam arti itu, yang di luar itu jugalah yang membentuk diriku, hingga ”aku” jadi sebuah totalitas yang seakan-akan utuh. Tapi sementara itu, yang di luar itu pula yang selalu mengancam akan melenyapkan aku. Identitas selamanya genting.

Pagi itu, bendera di atas Hotel ”Oranje” itu menegaskan kembali perannya dalam suasana genting. Di tahun 1572 ia bagian dari perlawanan orang Belanda menghadapi penjajahan Spanyol. Di tahun 1945, di Surabaya, ia bagian dari ingin kembalinya daulat Belanda yang terancam oleh para ”inlander” yang mau memberontak.

Tapi yang memberontak juga punya bendera. Mereka punya sebuah penanda yang maknanya secara a priori tak ada, dan sebab itu bisa disambut pelbagai unsur dan interpretasi yang berbeda-beda. Ketika pagi itu orang Surabaya melihat Sang Tiga Warna berkibar, mereka tahu: ada penanda lain, bukan milik mereka, yang dipasang oleh ”mereka” yang mengancam ”kami”.

Maka sebelum hari siang, Sudirman, residen Surabaya, wakil Republik, datang. Ia merasa punya otoritas dan kewajiban meminta agar bendera Belanda itu diturunkan. Tapi ia ditampik; konon seorang Belanda dalam tim ADCS itu bahkan mencabut pistolnya.

Di luar, berpuluh-puluh pemuda tak sabar lagi. Bentrokan tak dapat dielakkan. Seorang Belanda tewas ditikam. Empat orang pemuda Surabaya mati. Beberapa orang memasang tangga dan mencapai tempat tiang dipasang. Merah-Putih-Biru itu pun diturunkan. Warna birunya digunting, lalu dibuang. Sisanya, kini jadi Merah-Putih, dikibarkan di tempat yang semula. Di Jalan Tunjungan orang ramai menyaksikan bendera itu naik. Dengan mata yang jadi basah, mereka berseru, ”Merdeka! Indonesia merdeka!”

Apakah selembar bendera sebetulnya? Sesuatu yang mewakili sebuah wacana yang disebut ”Indonesia”. Sebuah signan yang dipilih untuk mematok wacana itu: dengan itulah, ”Indonesia”, sepatah kata yang tak henti-hentinya melahirkan arti, telah terpacak (setidaknya dalam satu atau beberapa jenak) dalam lambang Sang Merah Putih.

Yang menarik dari insiden itu ialah bahwa ”Indonesia” tak dipacak oleh konsep yang jelas dan lengkap, melainkan oleh perbuatan orang-orang yang tiba-tiba jadi dahsyat, seakan-akan tiwikrama, seakan-akan berubah dalam sebuah proses di mana kebenaran menggugah. Hari itu ”Indonesia” lahir dalam sebuah kejadian yang transformatif: untuk meminjam kata Alain Badiou, karena subyek yang bangkit oleh l’événement.

Tapi kebangkitan itu bukanlah suatu mukjizat. Ia tak datang dari langit. Merah-Putih itu beberapa menit yang lalu adalah Merah-Putih-Biru. Sebagaimana Merah-Putih-Biru itu juga lahir dari sejarah, dan sebab itu sebenarnya tak kekal (dulu ia disebut ”Oranje-Wit-Blau”), ”Indonesia” muncul bukan dari ketiadaan total. Ada masa lalu yang tetap membayang.

Tapi pada sisi lain, ”Indonesia” berkibar setelah sebuah pemotongan. Ada yang ditiadakan dari bendera yang terpasang di atas Hotel ”Oranje” jam 6 pagi tadi. Itu sebabnya saya selalu ingat: peristiwa di Hotel ”Oranje” itu sesuatu yang heroik, tapi para pahlawan memberi kita sebuah warisan yang terbelah dan kurang.

Ia terbelah, karena di satu pihak ia lahir dari sebuah kejadian yang transformatif. Tapi di lain pihak, masa lalu—bahkan masa lalu yang traumatik—terus-menerus membayanginya. Ia kurang, karena memang begitulah ia dibentuk: dari pemotongan.

Maka Indonesia tak akan henti-hentinya mendamba, berhasrat, agar dirinya utuh. Ia punya utopianya sendiri yang tak akan pernah ada: Indonesia sebagai sebuah harmoni yang lengkap. Tapi utopia itu bukanlah khayal tempat kita lari menghibur diri dari pedihnya ketakutuhan dan kekurangan. Utopia itu, untuk meminjam kata Paul Ricoeur, adalah ”satu tangan kritik”.

Dengan itu kita tahu, ”kerja belum selesai, belum apa-apa”, tapi tiap kali kita bisa memberinya arti.

~Majalah Tempo Edisi. 39/XXXVI/19 – 25 November 2007 ~

Macet November 12, 2007

Posted by anick in All Posts, Indonesia, Politik, Sejarah.
12 comments

Jalan raya adalah sejarah politik.

Di Indonesia, cerita ini dimulai di tahun 1808. Untuk persiapan perang, Daendels membangun ”jalan raya pos” sepanjang 1.000 kilometer antara Anyer di Jawa Barat dan Panarukan, kemudian disambung sampai Banyuwangi di Jawa Timur. Ia, seorang opsir tinggi kerajaan Prancis, yang diangkat Maharaja Louis Bonaparte untuk memegang kekuasaan di Jawa, berencana membuat infrastruktur militer buat memperlancar gerak pasukan. Ia harus menghadapi serbuan Inggris.

Dengan tangan besi, Daendels memaksa agar proyek itu rampung dalam setahun. Ribuan orang di Pulau Jawa mati karena dikerahkan untuk kerja rodi. Pemberontakan timbul tapi ditindas. Kita tak akan melupakan kekejaman itu—seraya memanfaatkan hasilnya. Jalan yang disebut Daendels La Grande Route itu kini sebuah monumen tentang kekuasaan yang efektif dan brutal.

Jalan raya adalah sejarah politik dan kebrutalan. Di sanalah kekuasaan dikukuhkan, seperti dilakukan Daendels dan para penguasa di abad ke-20 dan 21. Tapi di sana pula kekuasaan disanggah. Di tahun 1966, di Jakarta, para mahasiswa ”turun ke jalan”, sebuah istilah yang kini masuk ke dalam kamus politik Indonesia, dan sejak itu aksi yang serupa berkali-kali terjadi, menjatuhkan rezim Soeharto, menggagalkan rancangan undang-undang ini dan itu. Selamanya dengan korban: ada yang mati ditembak, remuk dipukuli, ada bangunan yang dirusak.

Ketika kota bertambah penting dalam percaturan politik, jalan raya jadi arena tersendiri. Di sana mereka yang ingin mengubah kehidupan menemukan pengeras suara alternatif, ketika forum yang tersedia (parlemen, mahkamah, media) tak punya sambungan lagi dengan orang ramai.

Tema ini tak cuma ada dalam cerita Indonesia. Sejak jatuhnya monarki di Mesir, sejak Nasser memimpin, di Timur Tengah para analis politik selalu memasang radar mereka ke arah ”the Arab streets”. Kata ”streets” di sini sama dengan ruang tempat rakyat berdesak-desak, bersua, bertemu, mendengar, bicara, bergembira, marah, benci, tentang segala sesuatu yang menyangkut negeri mereka, bangsa mereka, kelas mereka. Mereka tak membentuk partai, tak berwujud ”NGO”. Tapi mereka sebuah faktor yang tak dapat diabaikan. Di Arab Streets, tak ada tempat bagi para politikus di parlemen yang bukan dipilih, juga bagi kepala negara yang kehilangan legitimasi. Revolusi bisa meletus dari kawahnya.

Sejarah politik tentu saja tak hanya terdiri dari kejadian yang gemuruh dan spektakuler. Asef Bayat mengamati satu gejala dalam politik Iran yang tak banyak dilihat. Dalam Street Politics: Poor People’s Movements in Iran (terbit di tahun 1997), ia menyebutnya the quiet encroachment of the ordinary. Dalam uraian Bayat, proses itu tak punya dampak politik yang langsung. Tapi masuknya kaum miskin dari pedalaman ke Teheran, yang sering tak mendapat tempat dalam lapangan hidup dan percakapan, diam-diam adalah sebuah perubahan tersendiri. Para penguasa yang di atas tak dengan sendirinya guyah. Tapi di bawah, tulis Bayat, ”praktek yang sehari-hari dan bersahaja itu mau tak mau akan beralih ke ranah politik.”

Saya ingat sebuah esai pendek Orhan Pamuk setelah ia berkunjung ke Teheran. Ia menyewa mobil dengan seorang sopir. Di tengah lalu lintas yang kacau itu si sopir mengeluh di kota itu semua orang tak patuh aturan. Tapi tak urung ia sendiri kemudian melanggar hukum dengan memotong jalan, sebuah laku yang terlarang.

Begitulah, kata Pamuk, di arus lalu lintas Teheran itu justru ”kehadiran agama” paling terasa: tiap kali ribuan orang tak mematuhi hukum, tiap kali mereka berhadapan dengan para ayatullah yang menerapkan dalil Kitab Suci buat segala segi kehidupan. Mereka sedang berkonfrontasi dengan hukum syariah yang mengawasi perilaku mereka terus-menerus. Nah, tatkala di belakang setir itulah, kata Pamuk, mereka mendapatkan satu-satunya saat untuk bisa menafikan semua itu—sebagaimana orang-orang Teheran yang diam-diam menikmati alkohol dan percakapan bebas di ruang privat mereka.

Dengan kata lain, Pamuk juga telah menunjukkan bagaimana jalan raya adalah sebuah arena politik—setidaknya the politics of the ordinary. Sayang, Pamuk tak memandang perkara ini lebih jauh; ia tak melihat bahwa politik dari hal-yang-biasa-saja itu adalah bagian dari gerak sejarah yang selalu menggagalkan keserakahan. Ketika para sopir Teheran melanggar aturan lalu lintas, mereka sebenarnya menunjukkan bahwa ambisi Negara untuk menertibkan hanya sia-sia. Mereka sebenarnya menolak sikap para mullah yang tak puas-puasnya menghendaki ”ketaatan” atau ”kesucian”. Tapi mereka juga memprotes sikap rakus para pengendara mobil (ternyata juga mereka sendiri) untuk merebut tiap celah avenue.

Jalan raya adalah sejarah politik—yang sebenarnya juga sejarah keserakahan dan perebutan. Dengan kata lain, sejarah kelangkaan. Kota-kota di Indonesia kian lama kian dirundung macetnya lalu lintas. Macet adalah indikasi bahwa ruas jalan tak cukup—sebuah kelangkaan akibat gagalnya para penghuni kota membebaskan diri dari jeratan ”empat-M” yang menggerakkan kota-kota Indonesia: modal, milik, mobil, dan mode.

Adapun modal juga yang membuat mobil berubah: ia tak sekadar sebuah alat transportasi; ia juga sebuah pesona. Dari waktu ke waktu mobil tampil seakan-akan baru: ia berubah karena sebuah ”musim” berubah dan konon selera juga berubah. Pada saat yang sama, komoditi yang memancarkan pesona itu bertaut dengan hasrat untuk memiliki. Dan karena pesona itu selalu merangsang kekurangan, ada dorongan untuk terus-menerus memiliki—tak hanya satu.

Maka lahirlah kelangkaan. Sejarahnya belum selesai. Di jalan raya, keserakahan masih berkibar, perebutan ruang masih berlangsung. Pergulatan politik untuk membebaskan diri dari ”empat-M” masih akan terus. Mungkin sampai akhirnya jalan raya musnah, lingkungan runtuh, dan orang berteriak: ”Kita celaka!”

~Majalah Tempo Edisi. 38/XXXVI/12 – 18 November 2007~