jump to navigation

Aladin Mei 26, 2008

Posted by anick in All Posts, Sejarah, Tokoh.
8 comments

JAKARTA mungkin kota dengan sebuah lampu Aladin rahasia. Kini kita hanya lupa-lupa ingat apa yang tak ada sebelum April 1966, sebelum Ali Sadikin diangkat oleh Presiden Soekarno jadi gubernur kota ini.

Saya coba susun sebuah daftar dari luar kepala: Jalan H.R. Rasuna Said–Jalan Casablanca–Taman Ismail Marzuki–sejumlah gelanggang remaja–taman hiburan di pantai Ancol–sebuah pusat perfilman–museum tekstil, wayang, seni rupa–stasiun bus kota–halte–lampu-lampu lalu lintas–taksi–taman-taman kecil–kampung-kampung yang dihubungkan dengan jalan yang rapi….

Mereka yang lahir atau datang terlambat di kota ini tak akan merasakan proses yang menakjubkan dari ”tak-ada” menjadi ”ada” itu.

Saya datang ke kota ini pada 1960, untuk jadi mahasiswa Universitas Indonesia, di fakultas psikologi yang waktu itu terletak tak kentara di seberang rumah sakit umum yang masih disebut ”CBZ”. Saya tinggal indekos di satu rumah tak jauh dari Salemba, di mana kampus Universitas Indonesia terselip praktis tanpa halaman. Kadang-kadang saya naik sepeda dari Grogol.

Dulu ada sebuah kebun binatang yang nyaris kosong di tempat yang kini jadi Taman Ismail Marzuki. Dulu ada bus-bus Robur yang hampir mirip kotak yang gemuk bikinan Cekoslowakia, sudah peyot, dengan penumpang yang berimpitan seperti ikan teri dalam kuali. Atau opelet yang separuh kayu persegi untuk tujuh orang dengan seorang kenek yang mengatur penumpang. Atau trem yang bergerak seakan-akan enggan melanjutkan zaman Batavia dalam cerita Si Jamin dan Si Johan saduran Merari Siregar.

Semua itu surut ke belakang kepala, tak lama setelah Ali Sadikin jadi gubernur. Mereka tak tampak lagi. Kota ini berubah, bergegas.

Saya tak mengenang masa pra-Ali Sadikin dengan nostalgia. Saya kira Jakarta bukanlah kota yang cocok buat merindukan masa lalu: penduduk bertambah hampir 6 persen setahun, baik dari kelahiran maupun dari urbanisasi, dan anak + remaja membentuk dasar yang luas di piramida demografi. Dengan kata lain, mayoritas bukanlah mereka yang punya pengalaman yang bisa diingat dari kota ini. Mayoritas penduduk dilecut untuk sibuk dengan kini dan esok.

Ketika Bung Karno melantik Ali Sadikin, Presiden itu bicara tentang impiannya: Jakarta yang dikagumi dunia. Saya tak tahu apakah Ali Sadikin ingat kata-kata itu. Tapi baginya yang mendesak bukanlah apa kata dunia, melainkan apa kata penghuni Jakarta sendiri.

Dan ia pun bekerja. Dan Jakarta berubah.

Ali Sadikin sendiri juga berubah—meskipun ada hal-hal yang tetap dalam hidupnya: kerja kerasnya, keberaniannya untuk membuat sebuah gebrakan dan melawan pendapat yang ingar-bingar, kemauannya untuk mendengar dan belajar sesuatu yang baru, kharismanya, kepemimpinannya, dan juga daya tariknya.

Ia perwira tinggi Marinir yang harus mengurus 5 juta manusia yang begitu beraneka dan berantakan. Cepat atau lambat, ia harus mengambil sikap lain: ia tak bisa terus-menerus membentak. Saya ingat pada hari-hari pertama ia mencoba menertibkan bus kota. Waktu itu puluhan bus kota menggunakan Lapangan Banteng sebagai tempat parkir dan calo-calo menguasai lalu lintas penumpang. Sebuah khaos besar berkuasa di sana. Pada suatu hari, Ali Sadikin datang mendadak. Ketika ia menghadapi seorang calo yang rupanya menjengkelkannya, ia mengayunkan tinju. Orang itu terjerembap.

Tapi ada yang membuat Ali Sadikin tak dibenci: ia mau meminta maaf. Ia bisa melihat kelemahannya sendiri dan kelemahan orang lain. Di Lapangan Banteng itu ia tahu orang yang cari nafkah dengan kasar dan kacau itu bukan oknum yang bersalah. Ia perlu lebih sabar. Sebab yang bersalah adalah kemiskinan. Tak lama kemudian di Lapangan Banteng dibangun sebuah stasiun bus yang bagus dan rapi. Para bekas calo diberi pekerjaan di situ. Tempat itu jadi tempat yang nyaman bagi siapa saja.

Salah satu anekdot terkenal terjadi dengan pelukis Srihadi di sebuah pameran. Salah satu kanvas seniman terkenal itu menggambarkan Jakarta dengan pencakar langit, tapi juga dengan kekalang-kabutannya. Ali Sadikin melihat kanvas itu; ia naik darah. Ia ambil bolpoin dan ia coret-coret karya Srihadi. Para seniman pun protes. Ali Sadikin, yang telah memberi mereka fasilitas dan menghargai kebebasan kreatif, tak membalas dengan mengingatkan mereka akan apa yang telah diberikannya. Malah ia minta maaf. Srihadi kemudian menyimpan karyanya tak untuk dijual; baginya, coretan Bang Ali adalah kenangan tentang seorang pemimpin yang jarang didapat di Indonesia: begitu berkuasa tapi bersedia meminta maaf dan mengoreksi kesalahannya sendiri.

Ali Sadikin memang berbeda dari yang lain di tatanan Orde Baru itu. Ia tokoh yang berdiri agak sendiri, di tepi wilayah Soeharto. Ia diangkat Bung Karno, tak lama sebelum Bung Karno jatuh. Ia seorang perwira KKO, ketika rezim dikuasai Angkatan Darat. Dengan tubuh tinggi dan paras mirip bintang film, ia menonjol mengatasi yang lain—dan ia punya kebanggaan sendiri untuk tak merunduk. Dengan segera orang tahu: Jakarta mempunyai seorang pemimpin, bukan pejabat.

Pada zaman ketika pemimpin dan calon pemimpin dibabat—ketika Soeharto-lah yang menunjuk ketua partai apa pun, memilih panglima angkatan dan kepala daerah mana pun—ketika cara kerja, perilaku, dan bahkan bahasa jadi bagian dari birokratisasi, Ali Sadikin tak tenggelam.

Ia memang memanfaatkan struktur yang dibangun Orde Baru: kepala daerah bisa jadi pemegang otokrasi. Tapi ia punya rasa percaya diri yang besar pada dirinya yang menyebabkannya—seorang otokrat par excellence—tak gentar mendengar kritik, tak takut akan ide baru dan saran orang.

Seandainya ia jadi presiden republik….

Tapi ia tak mau. Ia mengajukan kritiknya yang fundamental kepada ”Orde Baru”, tapi ia membuktikan kritik itu bukan karena rasa iri dan getir orang yang sudah tak berkuasa lagi.

Saya belum pernah menjumpai orang sebesar dia dalam sikap. Bertahun-tahun lamanya bagi saya hanya dia presiden saya.

~Majalah Tempo Edisi. 14/XXXVII/26 Mei – 01 Juni 2008~

Iklan

B.O. Mei 19, 2008

Posted by anick in All Posts, Sejarah, Tokoh.
28 comments

POTRET yang tertinggal dari awal abad ke-20 itu menggambarkan Mas Wahidin Sudirohusodo seakan-akan bagian dari Jawa yang lembek. Atau jinak. Ia tak tampak cakrak, dengan kepala bangga. Ia malah terkesan mengambil postur seorang yang sopan sekali. Tak ada kumis yang perkasa. Blangkon di kepalanya tampak ditimpa waktu.

Saya terkadang tak paham kenapa ”dokter Jawa” ini jadi tokoh utama Hari Kebangkitan Nasional. Saya tak pernah membaca teks pidatonya yang berapi-api. Saya tak pernah melihat sehelai foto pun yang menunjukkan ia berdiri dengan tangan mengepal. Bagaimana mungkin dengan itu ada ”kebangkitan nasional”? Apanya yang ”bangkit”? Mana yang ”nasional”?

Saya lupa: ketika ia merintis jalan yang akhirnya melahirkan organisasi ”Boedi Oetomo” pada tanggal 20 Mei 1908 itu, Wahidin sudah seorang pensiunan. Tapi ia pensiunan yang tak hendak mandeg. Sejak 1906, Wahidin berkeliling dari kota ke kota untuk menjajakan idenya: membentuk dana buat beasiswa bagi anak-anak Jawa. Selama dua tahun ia gagal terus. Baru ketika ia bertemu dengan para siswa STOVIA gayungnya disambut.

Sekolah itu seperti sudah menantikannya. Sejak awal abad ke-20, STOVIA diperbaiki agar jadi tempat untuk para pemuda—terutama mereka yang datang dari kalangan yang disebut ”bumiputra”—dilatih jadi tenaga kesehatan. Para lulusannya disebut ”dokter”, tapi dengan tambahan: ”dokter Jawa”.

Dari nama ini saja dapat dilihat bagaimana struktur sosial dan ideologi kolonial Belanda waktu itu. Dari sini pula dapat dimengerti kenapa STOVIA jadi tempat di mana ada api dalam sekam, hingga ide Wahidin berkembang di sini.

Para mahasiswa STOVIA bukan dari keluarga petinggi daerah, melainkan dari kalangan priayi rendah. Wahidin sendiri, misalnya, bukan seorang ”raden”. Demikian pula Cipto Mangunkusumo dan adiknya, Gunawan: mereka anak guru. Bahkan pernah tercatat anak pembantu rumah tangga di sekolah kedokteran itu. Seperti dikemukakan Robert van Niel dalam The Emergence of the Modern Indonesian Elite, status sosial para ”dokter Jawa” tak dipandang tinggi di masyarakat kolonial. Bahkan tak banyak yang tertarik masuk ke sana. Untuk mempromosikannya, sejak 1891 pemerintah memberi pelbagai kemudahan bagi murid yang ingin masuk STOVIA.

Dalam sejarahnya, STOVIA disiapkan melayani kepentingan pemilik perkebunan di Sumatera Timur: para buruh yang didatangkan dari Jawa perlu dijaga kesehatannya agar tak membebani perusahaan. Untuk itu perlu dokter. Pendidikan yang disiapkan cukup serius. Sejak 1904, diploma STOVIA dapat mengantar seorang lulusan ke sebuah sekolah kedokteran di Belanda di tingkat lanjut, hingga ia bisa mendapatkan gelar dokter tingkat Eropa hanya dalam waktu setahun.

Tapi lulusan itu akhirnya toh hanya dijuluki ”dokter Jawa”. Gajinya di perkebunan tak sebanding dengan ”dokter Eropa”. Kolonialisme selamanya ingin mengukuhkan diri dengan membedakan sang penjajah dari si terjajah. Kalaupun si inlander diberi kesempatan meniru, peniruan itu harus dijaga agar ”hampir sama, tapi tak benar-benar sama”, untuk memakai kata-kata Homi Bhabha tentang bagaimana masyarakat kolonial disusun. Demikianlah semasa kuliah para calon dokter itu—kecuali mereka yang beragama Nasrani—tak boleh mengenakan pakaian Eropa.

Dalam latar yang panas itu, ide Wahidin akhirnya berkembang melampaui soal beasiswa. ”Budi Utomo” dibentuk oleh para mahasiswa kedokteran itu—dan peran dr Wahidin segera berakhir. Para pemuda mengambil alih. Bagi mereka, ikhtiar akhirnya mesti bersifat politik, sebab ketidakadilan yang mereka alami adalah bagian dari kekuatan struktural.

Jika politik adalah penggalangan kekuatan alternatif untuk mengubah keadaan, mau tak mau sebuah aksi masuk ke dalam sebuah paradoks. Di satu sisi, aksi itu harus menegaskan identitas tersendiri. Tapi di sisi lain, ia harus menjangkau yang bukan dirinya, hingga identitas itu tak seperti baju besi yang terkunci rapat. Dan itulah yang terjadi pada ”Budi Utomo”.

Organisasi ini pada awalnya bertumpu pada segala sesuatu yang ”Jawa”. Tapi ketentuan organisatorisnya sepenuhnya ”Barat”. Bahkan dengan segera ”Jawa” tak hanya berarti sekitar Yogya dan Surakarta, tapi juga mereka yang biasa disebut ”Sunda”, ”Madura”, dan ”Bali”. Akhirnya identitas pun terbongkar: semuanya tak jelas batasannya. Salah satu yang menarik pada ”Budi Utomo”: untuk berkomunikasi, organisasi ini tak menggunakan bahasa Jawa, melainkan Melayu.

Bukankah gerakan politik ke arah keadilan akan selalu terdorong menjangkau yang universal?

Tapi sejumlah orang tua, para aristokrat Jawa, menampik. Bagi mereka, ”Budi Utomo” harus tetap ”Jawa”. ”Berpolitik” harus dihentikan. Pada Oktober 1908, orang-orang konservatif itu mengambil alih pimpinan ”B.O.”.

Bentrokan terjadi. Dari sinilah muncul dua nama yang kekal dalam sejarah kebangkitan Indonesia—dua orang yang tak sesopan Mas Wahidin: Cipto Mangunkusumo, dokter; ia dengan sengaja memasang bintang penghargaan dari Ratu Belanda di pantat sebagai protes. Suwardi Suryoningrat, pemuda bangsawan keturunan Paku Alam; ia akhirnya meninggalkan STOVIA dan menulis sebuah pamflet cemooh. Ia gugat pemerintah Hindia Belanda ketika berencana membuat pesta besar ulang tahun ke-100 kemerdekaan Belanda dari penjajahan Prancis—pesta yang diadakan di tanah yang tak punya kemerdekaan.

Als ik eens Nederlander was, tulis Suwardi. Seandainya aku seorang Belanda…. ”Aku juga patriot, dan sebagaimana seorang Belanda yang dengan semangat nasionalis mencintai tanah airnya, juga aku mencintai tanah airku….”

Kalimat itu betapa menggigit: seorang hamba menyatakan diri bisa sama dengan si tuan—bukan dalam kuasa, tapi dalam menghargai kemerdekaan.

Hal itu mungkin tak diduga Mas Wahidin: yang ”Jawa” bisa dan seyogianya lebur dalam sesama. Nasionalisme bukan suara igauan sendiri.

~ Majalah Tempo Edisi. 13/XXXVII/19 – 25 Mei 2008~

Ta’ayush Mei 12, 2008

Posted by anick in Agama, All Posts, Sejarah.
10 comments

Sejarah kebangsaan juga bisa mengandung cerita kekejaman, meskipun sebuah bangsa semestinya dibangun dari ta’ayush.

Ta’ayush adalah kata Arab yang berarti ”hidup bebrayan”. Kata ini tak istimewa, tapi terasa luar biasa di sebuah negeri di mana ”bangsa” bukan saja sedang terguncang sendi-sendinya, melainkan juga terancam oleh saling membenci. Negeri itu adalah Israel. Ia bulan ini ber­umur 60, dengan kegundahan yang dulu tak terbayangkan ketika ia dinyatakan berdiri pada 14 Mei 1948.

Di tengah kegundahan itulah pada tahun 2000 sejumlah warga Israel memakai ta’ayush untuk jadi nama sebuah organisasi. Ia terdengar seperti bagian dari sebuah agenda mulia namun mustahil. Tapi statemennya yakin:

Kami—warga Israel keturunan Arab dan Yahudi—hi­dup dikelilingi tembok dan kawat berduri: dinding pemisahan, rasialisme, dan diskriminasi…; dinding penutup dan pengepungan yang mengurung orang Palestina di daerah pendudukan di Wilayah Barat dan Gaza; dinding peperangan yang mengelilingi seluruh penghuni Israel, selama Israel jadi benteng bersenjata di jantung Timur Tengah….

Kami bergabung bersama membentuk ”Ta’ayush”, sebuah gerakan dari bawah masyarakat Arab dan Yahudi yang bekerja sama untuk membongkar tembok rasialisme dan pemisahan dengan membangun sebuah kemitraan sejati antara orang Arab dan Yahudi.

”Kemitraan sejati”—ketika dari Israel tak terdengar semangat yang universal, tapi ”tembok dan kawat berduri”? Ta’ayush di tengah ”pemisahan, rasialisme, dan diskrimi­nasi”? Keraguan seperti itu tak aneh bila terdengar di wilayah itu, yang selalu dekat dengan api kebencian yang murub. Tapi semangat organisasi ini bukan baru. Jauh sebelum Israel lahir, pada 1925 di wilayah Palestina berdiri Brith Shalom.

Organisasi ini—berarti ”Kontrak Perdamaian”—hendak melaksanakan ide-ide Martin Buber (1878-1965), filosof Yahudi yang terkenal karena karyanya Ich und Du (”Aku dan Kau”). Buber bukan saja menentang kekerasan orang Yahudi ketika menghadapi orang Arab, melainkan menjauh dari arus besar nasionalisme dalam Zionisme. Berpindah dari Jerman yang menghalau dan membinasakan orang Yahudi, Buber datang ke Palestina. Tapi, berbeda dengan banyak Zionis lain, ia punya cita-cita tersendiri. Ia tak ingin sebuah republik Yahudi, tapi sebuah negeri dwi-bangsa.

Ia tak punya ilusi idenya akan diterima kaum nasionalis yang menggebu-gebu. Tapi, baginya, perjuangan tak hanya terdiri dari strategi politik. Buber bersuara terus, percaya bahwa kebenaran moral tetap penting biarpun terpojok. Bertahun-tahun lamanya ia dilupakan. Tapi mungkin ini tanda kegundahan Israel, bila kini pemikir­annya menarik perhatian lagi: sebuah kumpulan tulisannya diterbitkan dalam bahasa Inggris pada 2005, dengan judul A Land of Two Peoples.

Tampaknya orang sedang mencari jalan dan harapan, ketika Israel harus memecahkan dilemanya yang terbesar. Republik ini berdiri dengan asas demokrasi (dulu ia demokrasi satu-satunya di Timur Tengah), yang mengakui mandat datang dari suara terbanyak warganya. Namun, sejak kemenangannya yang mengejutkan pada 1967, ketika Israel tak hanya punya sejarah yang panjang tapi juga peta bumi yang luas, republik itu harus mengakui: dulu ada masanya orang-orang Arab binasa atau terusir, tapi kini suara yang datang dari warga yang ”lain” itu makin lama makin penting. Tiap tahun penduduk Arab tumbuh 2,5 persen; penduduk Yahudi hanya 1,4 persen. Sementara itu, Israel sekaligus menduduki wilayah Arab yang hanya bisa ia pertahankan dengan darah dan besi.

Maka kini paranoia, kebencian, dan kehendak destruktif merasuk di mana-mana—sebuah lingkaran setan, sebuah napas iblis, yang diperkuat dengan nama Tuhan di kedua belah pihak. Apa gerangan yang akan terjadi dengan Israel? Tidakkah Martin Buber dulu benar: Israel sebaiknya memang tak hanya semata-mata republik Yahudi? Dengan kata lain, masa depan adalah ta’ayush, dengan pelbagai versi yang mungkin?

Tak mudah untuk percaya. Harapan gelap. ”Israel, seperti masyarakat mana saja, punya anasir yang buas dan mengidap patologi sosial,” tulis David Shulman dalam Dark Hope: Working for Peace in Israel and Palestine, sebuah buku kesaksian yang sedih dari seorang anggota kelompok Ta’ayush. Tapi dalam 40 tahun terakhir orang-orang Yahudi yang destruktif telah dapat tempat, lengkap dengan dalih ideologisnya, dalam ”usaha pemukim­an”. Di pelbagai wilayah, tutur Shulman, orang-orang itu ”punya kebebasan yang tak terbatas untuk menteror penduduk Palestina: menyerang, menembak, melukai, dan terkadang membunuh—semua atas nama apa yang dianggap kesucian tanah ini dan hak eksklusif orang Yahudi atasnya.”

Mereka praktis tak bisa disetop. Tiap usaha mengatasi kebiadaban itu, tiap usaha perdamaian—juga dari peme­rintah Israel sendiri—terjerat dalam apa yang disebut Shulman sebagai ”mesin yang rumit”. Aparat pemerintah sipil, tangan militer dan polisi, jalin-menjalin secara sengaja dan tidak dengan para pemukim Yahudi, yang bisa begitu kejam hingga tega menebarkan racun ke ternak orang Palestina miskin penghuni gua.

Tapi gelap atau terang, harapan tak sepenuhnya padam. Terutama ketika ada orang Arab seperti Sari Nusseibeh, Rektor Universitas al-Quds, yang melawan represi dengan berani justru karena ia memakai cara damai. Atau orang seperti Shulman sendiri, seorang pengagum Gandhi. Atau Ezra Nawi, si Yahudi asal Irak yang menolong orang Palestina tak putus-putusnya: orang yang percaya bahwa manusia, juga dalam bentuk bangsa, perlu ta’ayush.

Untuk itu ide kebangsaan bukan hanya lahir dari ­ingatan—satu tendensi yang dominan di Israel—tapi justru dari kemampuan melupakan. Tak mungkin bangsa akan tegak dengan kesetiaan primordial, apalagi dengan trauma dan saling dendam yang berakar.

~Majalah Tempo Edisi. 12/XXXVII/12 – 18 Mei 2008~