jump to navigation

La Police Juli 14, 2008

Posted by anick in All Posts, Politik.
10 comments

Syahdan, Riziq mengunjungi sebuah sekolah di Aceh, setahun setelah Meulaboh dihancurkan tsunami. Ia dipersilakan bicara di depan sebuah kelas yang baru dibangun kembali. Ia senang, sebab dulu, sebelum jadi anggota DPR, ia seorang dosen jurus­an sastra Inggris.

Ia pun maju. Sambil mengingat bencana yang terjadi di Aceh, ia menulis di papan tulis: T-R-A-G-E-D-I.

”Anak-anak,” katanya kepada murid-murid sekolah menengah itu, ”kalian tahu apa arti tragedi?”

”Tahu, Pak!” jawab para murid hampir serentak.

”Bagus! Coba beri contoh bagaimana sebuah tragedi terjadi!”

Murid A: ”Apabila seorang tua memanjat pohon mangga untuk memetik sebuah buat cucunya yang sakit—tapi ia terjatuh dan mati.”

Riziq: ”Oh, itu bukan tragedi. Itu kecelakaan.”

Murid B: ”Apabila sebuah asrama yang dihuni serombongan olahragawan nasional kena gelombang tsunami dan semuanya tewas.”

Riziq: ”Oh, itu bukan tragedi. Itu namanya kehilangan besar yang menyedihkan bangsa.

Murid C: ”Apabila Bapak dan tujuh orang anggota DPR lain terbang dengan sebuah helikopter, dan tiba-tiba pesawat terguncang, terbalik, dan bapak semua jatuh ke dalam jurang.”

Riziq: ”Nah, itu yang benar—itulah contoh tragedi. T-R-A-G-E-D-I! Coba kamu terangkan kepada teman-temanmu, kenapa itu bisa disebut tragedi.”

Murid C: ”Pertama, karena itu pasti bukan kecelakaan. Kedua, karena itu pasti bukan sebuah kehilangan besar yang menyedihkan bangsa.”

Satire yang mencemooh para politikus legislator ma­cam ini pasti kini mulai bermunculan. Mungkin lucu, mungkin pahit, atau kasar, tapi semuanya sebuah gejala krisis kepercayaan yang gawat: politik telah kehilangan makna sosialnya.

Bila beberapa orang anggota DPR ditahan karena menerima suap, bila partai didirikan hanya untuk mengusung pemimpinnya agar jadi presiden, bila mereka yang ingin jadi presiden tak jelas apa maunya selain mengelus-elus ego sendiri, orang Indonesia akan memandang ke pemilihan umum pada 2009 dengan angkat bahu: apa gunanya ramai-ramai itu buatku?

Nila setitik memang membuat susu sebelanga rusak. Dari sekian ratus anggota DPR, tentu banyak yang tak terima suap. Pasti ada yang rajin membahas rencana undang-undang dengan serius dan tekun mengunjungi orang-orang yang memilih mereka, untuk tahu apa yang diinginkan agar keadaan bisa lebih baik.

Tapi tampaknya tak terelakkan: persoalan besar Indonesia, satu dasawarsa setelah kembali ke demokrasi dengan pemilihan bebas, adalah bagaimana merawat kepercayaan bahwa pemilihan bebas itu diperlukan.

Tanpa kepercayaan itu, apa jadinya Indonesia? Negeri ini sebuah bangunan dalam waktu: ia berubah, bersama penghuninya, dengan kelemahan, kekuatan, dan harap­an mereka. Semuanya tak bisa mandek. Bila Indonesia belum berniat bunuh diri, pemilihan bebas adalah satu cara yang baik untuk mengikuti niat hidup itu. Kalau tidak, tubuh sosial akan kaku-beku oleh usia—dan mudah retak, bahkan patah.

Tubuh sosial itu diwakili Parlemen. Tapi dengan itu Parlemen tak bisa menganggap diri identik dengan masyarakat: wakil adalah hanya wakil. Sementara ia tak bisa jadi tempat yang sanggup menyelesaikan tuntas soal keadilan, ia tak bisa mengelak dari kenyataan bahwa dalam tubuh sosial selalu bersembunyi apa yang disebut Rancière la police: struktur yang diam-diam mengatur dan menegakkan tubuh itu.

La police itu (mungkin ada hubungan kata ini dengan ”polis” sebagai negeri dan ”polisi” sebagai penjaga keter­tiban) bersifat oligarkis. Tubuh sosial mengandung ke­timpangan yang tak terelakkan; selamanya ada yang kuat dan ada yang lemah, yang menguasai dan dikuasai.

Tapi yang kuat hanya kuat jika ia diakui demikian oleh yang lemah—meskipun dengan mengeluh dan marah. De­ngan kata lain, si kuat diam-diam mengasumsikan adanya posisi dan potensi si lemah untuk memberi peng­akuan. Bagi Rancière, itu berarti nun di dasar yang tak hendak diingat, ada kesetaraan di antara kedua pihak.

Di situ kita menemukan bagaimana di sebuah negeri, polis, hidup: ada la logique du tort. Ada sesuatu yang salah dan sengkarut tapi dengan begitu berlangsunglah sejarah sosial. Di dalam ”logika” itu, ketegangan terjadi, sebab hierarki yang membentuk masyarakat justru mungkin karena mengakui kesetaraan. Ketegangan dalam salah dan sengkarut itulah yang melahirkan konflik, guncangan pada konsensus, dan polemik yang tak henti-hentinya.

Itulah la politique: sebuah pergulatan. Ia bukan seperti aksi komunikasi ala Habermas: di arena itu tak ada tujuan untuk bersepakat; di medan itu yang hadir bukanlah sekadar usul dan argumen yang berseberangan, tapi tubuh dan jiwa, ”perbauran dua dunia”, ”di mana ada subyek dan obyek yang tampak, ada yang tidak”.

Agaknya yang tak tampak itulah yang menyebabkan la politique, atau politik sebagai perjuangan, mendapatkan makna sosial. Sebab, yang menggerakkan adalah mereka yang bukan apa-apa, yang tak punya hakikat dan asal-usul untuk menang. Rancière menyebut kata ”skandal demokrasi”: ia agaknya mau menunjukkan bahwa kehor­mat­an para tulang punggung la police pada gilirannya akan diguncang oleh demos, mereka yang bukan apa-apa itu.

Satire adalah usaha skandalisasi yang dicetuskan si lemah. Mereka cuma bisa mengejek. Tapi, bila lelucon di atas membuat kita prihatin, itu karena di sana tersirat sepotong harap: proses parlementer akan mewakili perjuangan, terutama perjuangan mereka yang bukan apa-apa.

Tapi itu ilusi yang terbentur. Pada akhirnya Parlemen hanyalah sebuah konsensus darurat. Ia penting. Tapi seperti dikatakan Rancière: ”Konsensus mengacu kepada apa yang disensor.”

Ataukah lelucon di atas mencerminkan sesuatu yang lain? Jangan-jangan kita menghasratkan ini: mereka yang hidup nyaman dari konsensus dan sensor insya Allah akan jatuh ke dalam jurang.

~Majalah Tempo Edisi. 21/XXXVII/14 – 20 Juli 2008~

Mikropolitik Juli 7, 2008

Posted by anick in All Posts, Identitas, Tokoh.
15 comments

- untuk Rahman Tolleng, pada ulang tahun ke-70.

Soal paling serius dalam politik hari ini adalah harapan.

Haruskah kita terus berjuang dalam politik untuk perubahan, ketika hampir semua hal sudah diucapkan secara terbuka, tapi Indonesia hanya berubah beberapa senti? Atau begitukah nasib dunia: sejarah adalah repetisi kesalahan yang tak kita sadari? Atau sejarah sebenarnya tak punya tujuan, apa pun yang dikatakan Hegel dan Marx?

Rahman Tolleng kini 70 tahun: ia mungkin tak akan menjawab pertanyaan di atas. Tapi ia saksi yang bisa menunjukkan, kalaupun sejarah hanya sebuah cerita acak-acakan, tak berarti ia sia-sia. Kalaupun akal budi tak kunjung menang, seperti dicitakan Hegel, tak berarti manusia takluk. Kalaupun kebebasan tak berhasil terbentang penuh di dunia, seperti diperhitungkan Marx, tak berarti ia tak layak diperjuangkan.

Entah mengapa, selalu ada orang-orang yang bersedia bekerja untuk menjaga agar sejarah, yang tujuannya tak jelas, tak bergerak jadi arus yang berakhir dengan pembinasaan—khususnya pembinasaan mereka yang tak berdaya.

Pada 1 Juni yang lalu saya bertemu Rahman Tolleng di halaman depan Galeri Nasional, Jakarta. Orang-orang, termasuk anak-anak, berkumpul di sana. Mereka menghindar dari Taman Monumen Nasional, setelah sejumlah orang dari mereka yang sedang akan memeriahkan Hari Lahir Pancasila diserbu dan dipukuli sampai berdarah-darah oleh sepasukan orang seakan-akan hendak menunjukkan, ”Kami Islam, sebab itu Kami berhak memukul!”

Hari itu Rahman di tengah orang-orang yang dipukuli itu. Ia tak kelihatan letih. Ini tahun 2008.

Saya coba mengingat, kapan saya bertemu pertama kali dengan dia. Mungkin pada 1962. Seingat saya, ia muncul di halaman sebuah hotel besar di Bandung yang lampunya hanya setengah menerangi ruang. Kami diperkenalkan oleh seorang teman. Saya mahasiswa baru dari Jakarta. Ia sudah aktivis terkemuka Gerakan Mahasiswa Sosialis di Bandung. Tahun-tahun itu ia harus setengah bersembunyi—terutama karena ia tak mau dibungkam. GMSOS organisasi yang dekat rapat dengan Partai Sosialis Indonesia yang dilarang Presiden Soekarno. Para pemimpinnya dipenjarakan.

Setelah itu saya jarang sekali melihatnya. Beberapa orang teman, antara lain Soe Hok Gie (ia juga aktivis GMSOS), memberi tahu saya bahwa Rahman terus menghimpun dan memproduksi tulisan yang diam-diam diedarkan dan didiskusikan di antara mahasiswa di Bandung. Ketika pada 1966 mahasiswa di Bandung dan Jakarta turun ke jalan, mengguncang ”demokrasi terpimpin” yang melahirkan otokrasi, Rahman tak lagi besembunyi. Ia memimpin mingguan Mahasiswa Indonesia.

Dari sini pula saya menduga apa gerangan yang menyebabkan ia bergerak, menulis, membentuk kelompok. Politik, baginya, adalah sebuah tugas.

Tapi itu tugas yang murung, agaknya. Seperti tiap orang segenerasinya, Rahman Tolleng tahu yang terjadi pada 1908 sampai 2008: gerakan antikolonial yang terkadang menyempit jadi xenofobia, revolusi yang meletus dan segera jadi Negara yang mau mengendalikan segala hal, perubahan yang berakhir jadi teror, reformasi yang melambungkan harapan tapi segera kelihatan betapa terbatas jangkauannya. Adakah harapan?

Setelah 1998, kita berusaha percaya bahwa demokrasi konstitusional, dengan parlemen yang dipilih, adalah jalan perbaikan yang pantas dan rendah hati. Radikalisme hanya bagus buat pidato.

Tapi kini perangai partai-partai politik mirip tikus besar-kecil yang merusak padi di sawah kita. Atau, lebih buruk lagi, mirip ”vampir”, seperti kata editorial Media Indonesia, pelesit yang menghisap darah dari tubuh demokrasi.

Kini parlemen, pengadilan, polisi, kejaksaan, dan media nyaris jadi sederet bordello, di mana si kaya bisa membeli sukma dan raga manusia. Kini suara rakyat yang diberikan kepada sang presiden seakan-akan sia-sia: sang presiden tetap tak yakin dan terus-menerus menunggu mandat. Kini para mahasiswa mencoba mengulang heroisme angkatan sebelumnya, seakan-akan sejarah bisa diulangi. Di manakah harapan?

Tapi siapa yang menggantungkan politik pada harapan lupa bahwa harapan tak pernah datang sebelum perbuatan. Siapa yang menggantungkan politik pada harapan akhirnya hanya akan terpekur, karena harapan selalu samar. Atau sebaliknya, ia akan membuat harapan sebuah obat yang serba mujarab, dan membikin agenda melambung-lambung.

Dengan modal harapan semacam itu, politik justru akan mati—”politik” dalam arti the political: gerak dan gairah melawan kebekuan yang represif.

Saya melihat ke Rahman Tolleng: politik adalah tugas, sering murung karena fana tapi juga tak terhingga. Saya ingat anjuran Alain Badiou: ”Dalam politik, mari kita berusaha jadi orang militan dari aksi yang terbatas”. Kita tahu dunia tak akan jadi surga; hanya di surga kita bisa tahu apa yang akan kita capai. Tapi sebab itu kita tak bisa berhenti.

Bukan karena kita Sisiphus yang perkasa. Kita bukan si setengah dewa yang dengan gagah menanggungkan hukuman itu: mengangkut batu besar ke puncak gunung, dan segera sesudah itu akan menggelundung kembali. Kita hanya makhluk yang dituntut, dipanggil, terus-menerus oleh sesuatu yang tiap saat menyatakan diri berharga. Dalam hal ini, berharga bagi harkat liyan, bagi liyan yang juga sesama. Simon Critchley menyebut sesuatu yang ”infinitely demanding”, dan saya kira dengan itulah politik adalah ”ethik” dalam perbuatan.

Di situlah ”mikropolitik” punya makna: ia ”militansi dari aksi yang terbatas”. Ia bukan rencana mengubah semesta berdasarkan wajah sendiri. Tapi ia tak takut kepada yang mustahil.

Dan harapan? Mungkin bukan itu soalnya. Politik bisa dengan harapan, bisa tidak. Sebab ia perlawanan yang membuat hidup kita—di sebuah tempat, di suatu waktu, bersama yang lain—tak sia-sia.

Juga pada usia 70.

~Majalah Tempo Edisi. 20/XXXVII/07 – 13 Juli 2008~

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 346 pengikut lainnya.