jump to navigation

Neo-Liberal Mei 4, 2009

Posted by anick in All Posts, Demokrasi, Ekonomi, Kapitalisme, Sosialisme.
trackback

PADA suatu hari yang tak diumumkan, menjelang tahun 2009, neo-liberalisme terjerembap. Tapi lakon dengan tema ”Negara & pasar” itu tetap tak mudah diselesaikan.

Di Australia, misalnya. Kevin Rudd, perdana menteri yang berasal dari Partai Buruh, menulis sebuah esai dalam The Monthly awal tahun ini: krisis yang sekarang menghantam dunia adalah titik puncak ”neo-liberalisme” yang mendominasi kebijakan ekonomi dunia sejak 1978. Kini, masa kejayaan 30 tahun itu berakhir dengan kegagalan.

Sepanjang zaman itu, di bawah pemerintahan Partai Liberal yang baru saja jatuh, perekonomian dibiarkan menolak peran aktif Negara. Pasar diyakini sebagai jalan lurus yang tak perlu diintervensi. Lalu lintas global (terutama dalam pasar saham dan uang) dibebaskan menerobos perbatasan nasional.

Menjelang akhir 2008, ortodoksi ”neo-liberal” itu membawa krisis yang dahsyat. Rudd menggantikannya dengan yang berbeda. Ia menyebut agenda baru yang mendasari kebijakan ekonomi yang akan ditempuh Partai Buruh di Australia sebagai ”kapitalisme sosial-demokratik”.

Tak begitu jelas, bagaimana kompromi antara ”sosial-demokrasi” dan ”kapitalisme” itu akan berjalan. Rudd, yang menjanjikan peran Negara yang aktif tapi yang tetap bertaut dengan ”pasar yang terbuka”, hanyalah salah satu dari artikulasi kesepakatan yang kini tumbuh di negeri-negeri kapitalis: ternyata pasar tak bisa selamanya dianggap benar; ternyata ia belum tentu memperbaiki dirinya sendiri. Di Prancis, di sebuah rapat umum di Kota Toulon menjelang akhir 2008, Presiden Sarkozy mengatakan, ”Pikiran bahwa pasar adalah serba-kuasa dan tak dapat ditentang oleh aturan apa pun dan oleh intervensi politik macam apa pun adalah pikiran yang gila.”

Sebuah kesimpulan yang tak baru, sebenarnya. Pada 1926 John Maynard Keynes menulis The End of Laissez-faire dan menunjukkan betapa produktifnya sebuah kapitalisme yang dikelola, bukan yang dibiarkan berjalan seenak nafsu para kapitalis sendiri. Tak lama sejak itu, Amerika dan Eropa mencoba menggabungkan dinamisme modal dan kecerdasan teknokrasi Negara—sebuah jalan tengah yang terkenal sebagai ”kompromi Keynesian”.

Adakah kini sebuah ”kompromi Keynesian” baru sedang tersusun? Kita memang melihat, Amerika Serikat, di bawah Obama, telah jadi sebuah republik di mana pemerintahnya aktif masuk ke dunia yang dulu sepenuhnya daulat swasta. Tapi Obama masih bisa disebut sebagai ”kompromi Keynesian” yang setengah hati. Bahkan para pengkritiknya melihat agendanya sebagai ”neo-liberalisme” yang didaur ulang.

Mungkin karena tak bisa orang mengulang apa yang terjadi di dunia pada zaman Keynes hampir seabad lalu.

Dalam Radical Philosophy (Mei/Juni 2009) Antonio Negri menunjukkan mengapa jalan Keynesian kini mustahil. Dulu jalan itu dapat ditempuh karena, antara lain, ada sebuah negara-bangsa yang mampu secara independen mengembangkan kebijakan ekonomi. Kini, pada abad ke-21, negara-bangsa diterobos oleh proses internasionalisasi di bidang produksi dan globalisasi finansial.

Dalam pengalaman Indonesia, persoalannya bukanlah hanya karena terobosan itu. Jalan Keynesian bertolak dari keyakinan bahwa kekuatan yang bukan-pasar (Negara dan para teknokratnya) harus—dan bisa—memiliki ketahanan untuk mengembangkan nilai yang berbeda dari nilai yang berlaku di pasar. Adapun nilai yang berlaku di pasar adalah nilai yang mendorong maksimalisasi kepentingan privat, bukan kepentingan publik. Tapi bagaimana hal itu akan terjadi di sini?

Di sini, institusi yang berkuasa tak dengan sendirinya jauh dari nilai yang mengutamakan yang publik. Korupsi adalah contohnya. Korupsi adalah privatisasi kekuasaan sebagai sebuah amanat publik.

Agaknya itulah sebabnya tiap kebijakan yang mengandalkan intervensi Negara ke dalam perekonomian selalu disertai rasa waswas: kita tak tahu di mana Negara berada. Rasa waswas itu menyebabkan ada dorongan yang kuat—dari mana saja, juga dari pemerintah sendiri—untuk melucuti tangan birokrasi di pelbagai bidang. Ketika seorang politikus berteriak, ”awas neo-liberalisme dan pasar bebas”, sang politikus umumnya tak menunjukkan bagaimana menegakkan Negara di atas aparatnya yang tertular oleh perilaku berjual-beli di pasar bebas.

Krisis negara-bangsa seperti itulah, krisis karena tubuhnya berlubang-lubang oleh korupsi, yang sebenarnya lebih merisaukan ketimbang gerakan separatis. Dalam krisis itu, orang akan menyerah ke sejenis laissez-faire—ke sebuah kondisi ”neo-liberal” yang tak disengaja. Sebab, hampir di tiap sektor, juga di kalangan birokrasi, ada semacam ”anarki” yang dicemaskan Keynes. Anarki, karena apa yang merupakan pegangan kebersamaan hampir-hampir tak ada lagi.

Tapi tak berarti bahwa negara-bangsa telah disisihkan. Justru sebaliknya: dalam keadaan ketika korupsi merajalela, ada sebuah kekuatan yang paradoksal yang bekerja di sekitar Negara. Di satu pihak, kekuatan itu cenderung mengaburkan posisi ”Negara” dalam mengelola pasar: semua keputusan bisa diatur dengan jual-beli kekuasaan. Di lain pihak, posisi ”Negara” justru diperkuat, agar ada kebutuhan untuk membeli kekuasaan itu.

Itu sebabnya kita sebenarnya tak tahu persis, bagaimana mengatur ”kompromi Keynesian”, bagaimana mengelola sekaligus pasar yang terbuka dan Negara yang aktif. Tapi orang-orang masih terus berbicara tentang ”neo-liberalisme”. Ya, saya mendengar, tapi harus saya akui, saya sering kebingungan. Mungkin karena saya menanti lakon ”Negara & pasar” itu berakhir dengan Negara yang bersih dan pasar yang tak cemar. Sebuah happy ending.

~Majalah Tempo Edisi 04 Mei 2009~

About these ads

Komentar»

1. Zul Azmi Sibuea - Mei 14, 2009

neo liberalisme itu dewasa ini, sedikit lebih merkantilis dengan menambahkan satu komoditas unggulan yaitu “dollar”. dollar ditambah surat utang negara, dengan modal kertas dan tinta dicetak di usa sampai dia sendiri tak lagi tahu berapa , kapan dicetak dimana, berapa, kapan dikirim kemana dan berapa ,kapan bergeser kemana, – ditukar dengan komoditas sungguhan (real commodity) dari negara lain. jadi itu hanya akibat saja ” mengapa juga kita percaya pada ” image kapitalis tertulis pada uang kertas dollar itu.
mestinya kan imaji kita yang percaya imaji kapitalis, jangan ril kita ditukar dengan imaji kapitalis.
banyak juga orang yang melihat agar kembali pada sebelum brettonwood – uang kertas dijamin dengan mas, transaksi export-import trading menggunakan mas, untuk kebaikan semua pihak dalam ekonomi global, tidak hanya satu atau dua nation/nation state.

2. Neo-Liberal - Mei 14, 2009

[...] post:  Neo-Liberal Posted in Catatan Pinggiran | Tags: a-menteri-yang, Amerika, dari-sekitar, dunia-adalah, [...]

3. isoelaiman - Mei 15, 2009

Ini lubuk hati GM atau, inilah maksimal jangkauan penanya atas relitas kekinian. “Ya, saya mendengar, …saya menanti lakon ”Negara & pasar” itu berakhir dengan Negara yang bersih dan pasar yang tak cemar.”
Tak tuntasnya kasus pembunuhan Munir, atraksi vulgar penembakan Nasruddin, transaksi zonrok lobby-lobby capres, cawapres. Tapi, ada gejala bersih juga, meski belum jelas. Tapi saya kurang sependapat dengan GM yang menandakan sikap “pasif atau pasrah” dengan hanya “menanti lakon”.

4. jajang husni - Mei 16, 2009

tepatnya bukan “menanti” mas,, tapi “menunggu”. karena menanti, membawa kesan masa yang terlalu jauh. padahal kecepatan jalan nasib, hampir tak bisa, bahkan selamanya tak bisa diduga. dan kecepatan itu, repotnya adalah kecepatan langkah seorang pemabuk berat.

5. raz ghaz - Mei 16, 2009

barangkali sekali sekali kita nggak usah lagi ikut ikutan berpikir cara barat dalam memahami permasalahan ekonomi, maupun mencari solusi. keynes-keynesian ini kan kayaknya udah karatan dibahas di eropa, melawan teori pak tua adam smith itu kan. gimana kalo mas GM coba tulis tentang transaksi perekonomian mengguna dinar emas. yaaa…daripada terjebak dengan ekonomi yg mengguna nilaian yang dicap diatas kertas, kan kayaknya lebih masuk akal kalo emas dinar yang jadi sandaran. maksudku, ya itu permainan tukaran kurs mata uang kayaknya teori yang yang mungkin menguntungkan negara miskin. dan perlu sama-sama ditolak. diganti aja ama yang lebih realistik.

6. raz ghaz - Mei 16, 2009

oppsss/…maksud sy, yg tak menguntungkan negara miskin. kan zaman abbasiah ekonominya maju

7. zaval - Mei 19, 2009

ayo mabok tuak saja…bisa ketawa2 lho lihat epos2, tragedi2, ataupun ironi2 yg ada dinegeri ini…tak perlu komedi :P peace !

8. kakaroto - Mei 20, 2009

neolib itu ada dlm topangan korporat…korporat itu adalah diktaktor sesungguhnya! karenanya tidak ada demokrasi ditempat kerja!

bicara neolib, kapitalisme dan abai thd korporat sebagai bentuk nyata dari kapitalisme adlh naif!

Zul Azmi Sibuea - Mei 20, 2009

corpus pada corporate hanya memerlukan “modal uang” sebagai darahnya, sisanya adalah instrumental – bisa direkrut, diganti dengan mudah. saya setuju kakaroto – tapi negeri kita cari modal darimana ???

maya - Juli 17, 2009

absurd banget sih pikiran bahwa kita bisa mikirin tentang masalah kapitalisme, neolib, tanpa mikirin korporat dan korporasi. Tiga hal itu adalah hal-hal yang saling dihubungin dengan sebab akibat, sistem ekonomi kapitalisme yang berkembang menyebabkan neoliberalisasi ekonomi. Nah, dalam neoliberalisasi ekonomi, hal yang Paling mencolok adalah: kekuatan korporasi2 yang ‘mengalahkan’ Negara, karena dalam sistem ekonomi neoliberal, Negara hanya berperan sebagai “administrator” dan penjamin keamanan dari investasi2 para korporat/pemilik modal raksasa tersebut.

Kalau mengkritik/memahami sesuatu jangan setengah-setengah, lah.. :)

@ zul azmi sibuea: menulis “setuju dengan tulisan kakaroto” diatas membuat saya berasumsi bahwa kamu setuju kalau “korporat/korporasi adalah diktator”…nah kamu malah musingin modal uang? hahahaha…kapitalis banget sih.. mau ngalahin korporasi dengan badan usaha bermodal lebih besar? kayak mau ngelawan dinosaurus pake dinosaurus lain, gitu ya.. =D hihi. kamu lucu deh.

zul azmi sibuea - Agustus 14, 2009

@maya
dalam kapitalisme, yang penganut utamanya adalah korporat serta negara, pemilik modal (kapital) teranugerahi kasta tertinggi, dengan demikian negara harus menjaga dan memelihara korporat agar mekanisme ekonomi berjalan mulus, SAYA BERKEYAKINAN TIDAK HARUS DEMIKIAN, TERUTAMA SOAL KASTANYA ITU.

dengan demikian saya tidak melihat bahwa modal adalah segala-galanya. betul bahwa saya mau menabrakkan model “collecting capital” nya ekonomi konvensional dengan, misalnya model seperti yang dilakukan di malaysia, sudan, dubai, qatar, inggeris bahkan beberapa negara barat dengan berbagai jenis “sukuk”.

collecting capital menggunakan sukuk, transaksi antara pengusaha, pemilik modal, penjaja sistem collecting capital (bursa dan instrumennya) bukan hubungan kastaisme seperti pada kapitalisme konvensional yang sedang berjalan seperti sekarang ini, dimana kapital mendapat kasta tertinggi.

dasar instrument transaksi sukuk antara lain adalah musyarakah, mudharabah, ijarah dengan segala kombinasi yang ada, yang pada intinya adalah “kerja sama”, “gotong royong”, “berserikat usaha”, “patungan” , “sharing” dan lain sebagainya dalam upaya memproduksi dan mendistribusi kebutuhan material dan jasa untuk keperluan masyarakat.

saya salut dengan kamu, sehingga dapat mengasumsi pikiran saya bahwa “korporat/korporasi adalah diktator”, dengan ini saya tegaskan itu bukan hanya asumsi, tapi kebenaran yang teruji setelah runtuhnya perekonomian negara-negara maju belakangan ini.
dengan kalimatmu sendiri ——-”kekuatan korporasi2 yang ‘mengalahkan’ Negara, karena dalam sistem ekonomi neoliberal, Negara hanya berperan sebagai “administrator” dan penjamin keamanan dari investasi2 para korporat/ pemilik modal raksasa tersebut.”———, tapi rupanya dunia sudah terbalik, dalam tiga bulan terakhir hampir setiap negara maju, inggeris, jerman, itali, amerika, dst menaruh duit dipasar, jadi bukan hanya administrator, tiap negara tidak kuat iman untuk konsisten sebagai kapitalis liberal murni , hampir semua negara maju menolong dirinya sendiri memberi atau “bail out” perusahaan-perusahaan yang mau bankrut agar korporat nya masih bisa berjalan.
jadi liberalisme, kapitalisme, sudah keluar dari “isme/ keyakinan/semacam agama” yang mereka anut, mereka tidak lagi hanya administrator tapi pemilik bank, pemilik perusahaan-perusahaan besar – sudah murtad, negara kapitalis murtad, negara liberalis murtad, neo-lib murtad, amerika murtad, inggeris murtad, jepang murtad, perancis murtad, jerman murtad.

salam
zul azmi sibuea

9. Ibra - Mei 22, 2009

Neolib itu doktrin yang punya pembenaran ilmiah… yg nganut para phd dan prof…bisa dibayangkan seberapa “bebal” mereka…
Saya berani bertaruh kalo sby itu ngga ngerti apa2 ttg pidatonya GM….ekonom dibelakangnya neolib semua pula, jadi aku tambah taruhanku : setelah sby diskusi dgn para ekonomnya, doi paling2 ngerti 40 persen pidatonya GM…hahaha
saya serius. GM salah ngukur orang

10. Zul Azmi Sibuea - Mei 22, 2009

@soelaiman,
adakah “pasar yang tak cemar” ????, saya kira tidak, selama etika , moral, dan ekonomi politie, tidak merupakan dasar dari epistemologi ekonomika.
belum lagi “seberapa bebaskah pasar bebas”, ini yang menjadi “jualannya” neolib yang akan terkait dengan ekonomi kerakyatan.
jadi, negeri, pelaku pasar , “phd dan prof bebal’ nya ibra , mesti meredefinisi “pasar”, setiap pasar harus demi kepentingan “orang banyak”, maksud saya agar “ekonomi kerakyatan” tidak hanya mengulang-ulang sebagai “produksi dan konsumsi” ala orba suharto.
salam

11. Loginataka - Mei 22, 2009

Neo Lib yg tidak ‘neo’. Tatkala negara telah menjadi komoditas, maka negara bagian dari pasar.

Setahu saya hanya ada 2 rezim dengan tool yg hampir sama, tatkala negara bukan bagian dari pasar: Adolf Hitler dengan Labor Treasury Certificate, dan Abraham Lincoln dengan Greenback nya.

12. Loginataka - Mei 22, 2009

Dan, Lincoln pun dibunuh 2 bulan sebelum perang sipil berakhir.
Bahkan butuh 2 kekuatan Barat Timur untuk menghancurkan sebuah Negara Reich Ketiga yang ‘bebas pasar’.
Tahun 60-an John F. Kennedy ditembak enam bulan setelah mencoba ‘membebaskan’ negara dari ‘pasar’ dengan menandatangani Executive Order 11110.

Mari kita menanti…. atau menunggu?

13. isoelaiman - Mei 26, 2009

Negara bermaksud mengatur pasar demi kepentingan publik. Tapi, bagaimana bila negara itu sendiri adalah pasar? Bisakah negara mengutamakan kepentingan publik. Ibaratnya, penggembala menjaga biri-biri dari terkaman anjing, tapi, bagaimana bila penggembala itu sendiri anjing?
Jual beli kekuasaan, penetapan capres dan cawapres, penetapan menteri, itu semua adalah proses transaksi nilai. Transaksi nilai itu berarti adalah pasar. Buah ketidak transparan-nya adalah korupsi, ketiada-berpihakan pada publik. Saya yakin, tidak ada capres terpilih yang berani menyajukan daftar nama calon menteri yang diajukan dulu ke publik untuk dikritisi.
Jadi, konsep negara yang “bukan pasar” seperti yang ditulis GM di atas, itu sudah usang, kuno. Itulah sebabnya, seperti ditulis oleh GM, “…institusi yang berkuasa tak dengan sendirinya jauh dari nilai yang mengutamakan yang publik”. Kenapa? Karena negara sudah menjadi pasar.
Karena jadi pasar, maka, kian transparan, kian sempit ruang gerak korupsi. Kian tak transparan, kian lebar ruang gerak korupsi.
Syahdan GM menulis, ” …kekuatan itu cenderung mengaburkan posisi ”Negara” dalam mengelola pasar: semua keputusan bisa diatur dengan jual-beli kekuasaan. Di lain pihak, posisi ”Negara” justru diperkuat, agar ada kebutuhan untuk membeli kekuasaan itu.”
Nah, kenapa masih dibedakan negara dan pasar?

zul azmi sibuea - November 16, 2009

”Pikiran bahwa pasar adalah serba-kuasa dan tak dapat ditentang oleh aturan apa pun dan oleh intervensi politik macam apa pun adalah pikiran yang gila.” , Presiden Sarkozy mengatakan. bagaimana apec 2009 singapura melihat pasar.

mestinya pasar adalah institusi yang mesti dihargai semua pihak, dengan penggambaran terbalik :
dipasar tidak boleh ada senjata makan tuan,
dipasar tidak boleh ada tuan makan senjata,
dipasar tidak boleh ada senjata makan senjata,
dipasar tidak boleh ada tuan makan tuan,
dipasar tidak boleh ada nyonya makan senjata tuan,
dipasar tidak boleh ada nyonya makan tuan bersenjata,
dst, dst semua variabel berkombinasi, permutasi dan variasi.

14. pegawai depkominfo - Mei 26, 2009

politikana.com nggak bisa diakses

15. joan - Juni 6, 2009

hihi, “Itu sebabnya kita sebenarnya tak tahu persis, bagaimana mengatur ”kompromi Keynesian”, bagaimana mengelola sekaligus pasar yang terbuka dan Negara yang aktif…” itulah juga yang sering jadi pertanyaan besar di kepala. semoga ini juga yang jadi kebingungan mas goen;

benarkah liberalisme (atau sekalian neo-liberalisme) itu berarti negara lepas tangan? tidak. Justru, antara neoliberalisme, ‘kompromi keynesian’ dan sosialisme ekonomi, itu ‘derajat’ intervensi negara sama saja. jika dalam sosialisme ekonomi (atau sekalian saja sebut komunisme ekonomi) negara mengatur pasar habis-habisan (dan karenanya di situ istilah ‘pasar’ perlu ditanyakan kembali; ‘pasar tidak bebas’ adalah sebuah contradictio in terminus), maka bukankah itu juga yang terjadi dalam liberalisme pasar? sekali lagi, dalam liberalisme ekonomi negara juga sama menentukannya. Kita mungkin sering lupa perkara sederhana ini: dalam liberalisme ekonomi negara melakukan pengaturan dengan ketentuannya bahwa “pasar harus tidak ditentukan”.. mungkin sedari sini cita-cita ‘kompromi keynesian’ itu sudah membingungkan.. diintervensi-tidak diintervensi itu pada pengertian dan batasan mana…?

Frans Lubis,SE. - Desember 13, 2009

Sistem pasar bebas atau Laissez faire : adalah masyarakat diberikan kebebasan yg sepenuhnya untuk menentukan kegiatan ekonomi yg mereka ingin lakukan.Yaitu sistem ekonomi dimana pemerintah sama sekali tidak cempur tangan atau mempengaruhi kegiatan ekonomi dalam masyarakat.seluruh sumber daya alam yang tersedia dimiliki… dan dikuasai oleh anggota anggota masyarakat/individu-individu.contohnya : semua distribusi minyak Pertamina ke masyarakat dikuasai oleh Himpunan pengusaha swasta minyak.sumber daya Listrik dikuasai oleh pengusaha2 kelas kakap.kemana PAM ?, dikuasai oleh Lyonasse,perusahaan perancis.Air minum untuk rakyat kita dari mata air kita,dikuasai swasta Prancis ?? menurut adam smith dari Inggris, sistem ekonomi ini adalah satu2 nya yg bisa menyelesaikan semua masalah ekonomi. Sanggahan dari Prof. Milton Friedman yaitu, 1. kebebasan ekonomi yg tak terbatas menindas golongan golongan tertentu (yaitu kaum minoritas yang tak punya modal). 2.kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya 3.Akan timbul kekuatan ekonomi yg merugikan akibat eksternalitas yaitu polusi,dll. my facebook : frans.lubis@yahoo.com

16. joan - Juni 6, 2009

semoga begitu. jika menang begitu, betapa gembiranya hati ini…:)

17. Wong Ndezo - Juni 10, 2009

yang pasti Rakyat selalu jadi korban, neoliberalisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme dan Isme yang lain, atau Pancasila sekalipun belum mampu menjawab persoalan masyarakat. kemiskinan, kebodohan, pelanggaran HAM terus berkembang.
mungkinkah memahami isme tanpa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kemanusiaan cukup memberikan problem solving?
***

18. Zaki - Juni 13, 2009

Sekarang ini adalah saat2 ketika tak lama lagi orang2, baik yang ahli ekonomi atau awam, akan sampai pada kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan secara Islami itu akan menjadi solusi yang terbaik.

19. Loginataka - Juni 16, 2009

@Zaki
Pak, seperti apakah pengelolaan keuangan Islami itu?
Mohon penjelasan. Terima kasih.

20. Zaki - Juni 24, 2009

@Logikataka

Gak usah berpikir terlalu rumit dan jauh.
Ekonomi Islam adalah yang mengedepankan keadilan, kejujuran, hemat ( tidak mubazir), tidak pelit, dan membela kaum yang lemah.

Berapa besar pemerintah mengeluarkan dana total (baik untuk operasional maupun gaji) untuk aparaturnya, dari PNS, TNI, Polisi. Adakah reward (produktivitas) yang setimpal yang kita dapatkan dari aparatur pemerintahan? Ingat!! Sesuatu yang dikeluarkan secara mubazir, di mana uang yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada produktifitas yang dihasilkan, maka akan ada pihak lain yang akan menderita untuk menutupi kebocoran itu. Philosofinya: selalu ada lubang, meskipun tertutupi, sebagai dispensasi dari sebuah gundukan yang tidak perlu.

Sekali lagi, kata kuncinya adalah: keadilan dan kejujuran. Teknisnya detailnya juga tidak terlalu rumit jika kedua prinsip dasar itu sudah benar2 mengakar.

Makanya, segala krisis itu adalah berawal dari krisis moral, tapi orang tak pernah membahas korelasi antara moral dengan ekonomi.
Dan obat dari moral adalah Agama. Dan jika anda mau, silahkan belajar tentang Islam secara menyeluruh.

21. Zul Azmi Sibuea - Juni 24, 2009

apa yang mendasari supaya kita hidup hemat, apa yang mendasari supaya kita berinteraksi dengan jujur, apa yang mendasari supaya kita bermu’amalat dengan adil dan ikhlas, memberdayakan kaum yang lemah secara ekonomi, sosial dan politik. ini adalah pertanyaan mendasar, ini adalah pertanyaan teori ilmu, kita sedanga berbicara mengenai apa yang kita maksud dengan epistemlogi.
kita sedang mengalami krisis epistemoilogi ilmu ekonomi, sejalan dengan kritik berbagai pihak terhadap ekonomi kapitalisme, liberalisme dan neo-liberalisme.

22. wem - Juni 24, 2009

wah kayaknya sekarang zaman neo-tradisional deh
pendapat ku looh

23. rrj - Juli 3, 2009

Neoliberal Economics ? Create power Indonesian minded.

24. KangBoed - Juli 19, 2009

SALAM CINTA DAMAI DAN KASIH SAYANG

25. kwangkxz - Agustus 14, 2009

Yang paling penting adalah Damai Sejahtera.

26. Frans Lubis,SE. - Desember 13, 2009

Sistem pasar bebas atau Laissez faire : adalah masyarakat diberikan kebebasan yg sepenuhnya untuk menentukan kegiatan ekonomi yg mereka ingin lakukan.Yaitu sistem ekonomi dimana pemerintah sama sekali tidak cempur tangan atau mempengaruhi kegiatan ekonomi dalam masyarakat.seluruh sumber daya alam yang tersedia dimiliki… dan dikuasai oleh anggota anggota masyarakat/individu-individu.contohnya : semua distribusi minyak Pertamina ke masyarakat dikuasai oleh Himpunan pengusaha swasta minyak.sumber daya Listrik dikuasai oleh pengusaha2 kelas kakap.kemana PAM ?, dikuasai oleh Lyonasse,perusahaan perancis.Air minum untuk rakyat kita dari mata air kita,dikuasai swasta Prancis ?? menurut adam smith dari Inggris, sistem ekonomi ini adalah satu2 nya yg bisa menyelesaikan semua masalah ekonomi. Sanggahan dari Prof. Milton Friedman yaitu, 1. kebebasan ekonomi yg tak terbatas menindas golongan golongan tertentu (yaitu kaum minoritas yang tak punya modal). 2.kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya 3.Akan timbul kekuatan ekonomi yg merugikan akibat eksternalitas yaitu polusi,dll. my facebook : frans.lubis@yahoo.com

zul azmi sibuea - Desember 14, 2009

pada galibnya, pada hakekatnya, tidak ada pasar bebas. yang dimaksud pasar bebas oleh filsafat barat adalah pasar dimana hanya kapital yang berkuasa – sebagai akibat dari pemisahan materi (kapital) dari spiritual. separasi keduanya yang menjadi kan dikhotomi mulai dari kant, darwin, popper sampai tindakan negara maju dewasa ini yang dikhotomis.

27. Dibonsai - Desember 14, 2009

WORD WAR ECONOMIC

28. egipt wczasy - Februari 4, 2011

Thanks!! this is good stuff man!!


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 346 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: