jump to navigation

Politesse Juli 27, 2009

Posted by anick in All Posts, Demokrasi, Indonesia, Politik.
15 comments

Di sebuah TPS, pada pukul 9 pagi: para tetangga datang, saling menyapa, saling senyum, bercakap-cakap agak lirih, duduk menunggu dengan tertib, kemudian bergiliran masuk ke ruang kotak suara, mencontreng, mencelupkan jari ke tinta hitam, lalu melangkah ke luar, menyambung senyum dan percakapan, tentang tetangga yang sudah pindah, tentang anak yang baru menikah, tentang selokan yang belum diperbaiki, tentang segala hal—kecuali tentang partai atau tokoh yang telah dan akan dipilih hari itu.

Politik: apa gerangan ia sebenarnya? Di TPS itu tak ada gelora yang berapi-api. Para militan dan partisan sedang mengubah diri jadi warga RT (jangan lupa, artinya, ”Rukun Tetangga”). Politik seakan-akan berhenti jika politik, (das Politische, kata Carl Schmitt) adalah sebuah arena kekuasaan, sengketa, dan antagonisme. Tapi benar kah?

Berhari-hari sebelumnya kampanye memang menderu seganas deretan panser dalam perang yang, dengan bendera yang angkuh, menembakkan kata-kata yang ingin menghancurkan. Tapi pada hari itu, di TPS itu, para tetangga yang bertentang an dalam menentukan pilihan dengan serta-merta tampak jinak: orang-orang yang saling mengucapkan selamat pagi. Mereka seperti saling mengerti: pilihanmu adalah pilihanmu, pilihanku pilihanku. Nanti, menjelang sore hari, mereka akan dengan tegang menanti hasil penghitungan suara, tapi setelah itu….

Beberapa minggu kemudian anggota DPR ditentukan, presiden dan wakil pre siden dilantik. Dan segera setelah itu tak terasa lagi kemeriahan, greget, dan semangat.

Ada yang menyambut hilangnya gairah yang berapi-api itu sebagai tingkat matang demokrasi sebuah kebajikan. Ada yang menunjukkan bahwa ajang politik memang bukan medan tempur. Bagi mereka ini, politik berbeda dari polimos atau perang. Politik, bagi mereka ini, adalah ruang kemerdekaan dan partisipasi publik. Di sana orang ramai membahas, menimbang, dan memutuskan nasib bersama. Dengan kata lain, di TPS itu tampak, apa yang ”sosial” dalam hidup manusia ternyata tak dihabisi oleh ”politik”bahkan sebaliknya.

Tapi ada yang menganggap itu hanya façade. Antagonisme memang bisa ditutup-tutupi oleh proses politik sebagai Politesse. Dipergunakan oleh Schmitt, istilah itu menyarankan sebuah laga yang sengit tapi sopan. Tapi bagi Schmitt dan para teoritisi politik yang sepaham, politik tak sama dengan pertandingan Manchester United vs Chelsea. Sebuah masyarakat dan sebuah bangsa terbentuk dari luar dan dari dalam oleh konflik. ”Saya menegaskan, politik dan polimos berjalan bergandeng an,” kata Chantal Mouffle.

Tapi jangan-jangan tak begitu sebenarnya, dan barangkali kita di sini bertemu dengan sebuah hiperbol. Dalam pengamatan sehari-hari, politik tak hanya bergandeng an dengan polimos. Pada akhirnya Mouffle sendiri mengatakan, berbeda dari Schmitt, ia mengakui perlunya ”pasifikasi”: tujuan demokrasi adalah memungkinkan bentuk-bentuk yang bisa mengekspresikan konflik tanpa menghancurkan asosiasi politik.

Di TPS itu, senyum dan percakapan ikut membangun proses sederhana yang mengelakkan sikap saling menghancurkan. Bahkan seakan-akan tempat itu jadi tempat silaturahmi atau bertandang—meskipun kita tahu, dan orang pun akhirnya mengerti, ada yang tak selamanya tuntas dalam Politesse. Selalu ada residu dari apa yang brutal dalam politik, selalu masih ada amarah yang tersisa dan dendam yang tersekat di saat para musuh politik berjabat tangan.

Betapapun berlebih-lebihannya gambaran politik sebagai arena pertempuran, pengalaman sejarah memang tak pernah menghadirkan sebuah masyarakat yang utuh penuh. Keragaman tak hanya bisa tampak bagai variasi, tapi juga sebagai pertikaian, bahkan perpecahan. Manusia bisa rasional, dan itulah dasar yang membuat orang percaya akan efektifnya demokrasi ”deliberatif”. Tapi manusia tak hanya—dan tak selama-lamanya—membentuk bangunan sosial-politiknya hanya dengan berembuk.

Apa boleh buat. Krisis gagasan besar kini ada di mana-mana. Juga agama tak selamanya bersuara dengan meyakinkan lagi. Kita hidup di sebuah masa ketika kita dihadapkan pada kesadaran yang meluas bahwa manusia adalah bermacam-macam kemungkinan. Seorang pemikir pernah menyebut zaman ini sebagai ”the age of contingency”.

Politik pada akhirnya adalah pengakuan akan konti ngensi itu. Kontingensi adalah sebuah lubang besar: tak ada jaminan yang kekal tentang apa yang baik dan tak baik mengenai masyarakat. Jaminan itu hanya terjadi bukan setelah (dan bukan sebelum) diperjuangkan. Salah satu bentuk perjuangan terjadi sebenarnya ketika kita masuk ke ruang untuk mencontreng. Di situ kita sebenarnya membangun jaminan dengan harapan yang setengah yakin bahwa besok apa yang dibangun itu tak akan runtuh.

Di luar TPS itu tak ada jaminan apa-apa. Tapi setidak nya juga tak ada pisau yang dihunus dan pistol yang dicabut. Yang kalah akan bersungut-sungut, yang menang akan tersenyum puas, dan masing-masing akan melanjutkan sikap waspada. Tapi ada satu faktor yang sering dilupakan dalam politik pada zaman yang serba-mungkin itu: waktu.

Waktu membuat kita bisa menunggu, menunda, bersiap, berubah posisi atau mengantar kita ke kematian. Waktu membatasi, tapi juga membuka pintu. Kita mencoba. Dengan kata lain, kita mengambil langkah sementara. Dalam ”the age of contingency”, demokrasi adalah politik dengan kesadaran akan kesementaraan—seperti hitam tinta yang melumeri kelingking kita di TPS itu.

~Majalah Tempo Senin, 27 Juli 2009~

Iklan

Teror Itu Juli 20, 2009

Posted by anick in All Posts, Bencana, Indonesia.
15 comments

Jika bom itu tak hanya mengejutkan, tapi membuat kita marah dan sedih, jika beberapa orang bahkan menangis pagi itu, ketika dua ledakan membunuh sembilan orang dan melukai entah berapa lagi di Hotel Ritz-Carlton dan JW Marriott di Jakarta, apa sebenarnya yang terjadi? Saya tak tahu persis jawabnya. Kematian dan luka-luka itu mengerikan, tapi saya dengarkan percakapan, saya baca pesan di HP, dan saya mungkin bisa mengatakan bahwa kita marah, sedih, dan menangis karena tiba-tiba kita menyadari, betapa terkait kita dengan sebuah tanah air: sebuah negeri yang selama ini seakan-akan bisa diabaikan, atau hanya disebut dalam paspor—sebuah Indonesia yang seakan-akan selamanya akan di sana dan utuh tapi kini terancam—Indonesia yang dulu mungkin hanya menempel direkatkan ke kepala karena pelajaran kewarganegaraan di sekolah, karena pidato di televisi.

Ketika bom itu mengguncang kita, pagi tiba-tiba jadi lain. Pagi itu kita merasa secara akut jadi bagian dari tubuh imajiner itu—justru ketika tubuh itu dilukai. Tiba-tiba kita merasa berada di sebuah perjalanan bersama yang dicegat dengan kasar dan seperti hendak direnggutkan dari masa depan yang bisa memberi kita sedikit rasa bangga. Tiba-tiba kita takut kita akan tak bisa mengatakan, ”Saya datang dari sebuah negeri yang pelan-pelan membuat saya tidak malu lagi.”

Teror itu akhirnya memusuhi sesuatu yang lebih berarti ketimbang apa saja yang semula dimusuhinya—jika yang dimusuhi adalah ”Amerika”, atau ”Barat”, atau ”SBY”, atau ”demokrasi”, atau ”kehidupan sekuler”, atau apa pun. Ketika kita merasa seperti kehilangan sebuah republik yang dibangun bersama—dengan segala variasi yang tumbuh dalam bangunan itu—teror itu praktis memusuhi sebuah cita-cita sekian puluh juta manusia yang bebas. Ia memusuhi Indonesia.

Pada momen itu, kita sebenarnya bisa berkata: kita akan melawan. Pada saat itu, kita tahu, teror itu tak akan menang. Memang sejenak ia bisa bikin gugup, menyebabkan reaksi yang berlebihan, juga dari seorang presiden yang biasanya tenang. Tapi bom itu, teror itu, tak akan bisa mendapat lebih dari itu.

Di zaman ini, para teroris memerlukan pentas dan penonton. Ada panggung untuk mempertunjukkan akrobatik mereka. Ada penonton yang menyaksikannya dan merasakan dampaknya ke dalam hidup mereka, sejenak ataupun lama. Kengerian, kebuasan, dan kenekatan itu adalah bagian dari spectacle itu, seperti dalam sirkus. Tapi, apa sesudah itu?

Kita ingat 11 September 2001: sebuah pertunjukan spektakuler dengan pentas yang kolosal: dua pesawat berpenumpang penuh ditabrakkan ke dua gedung pencakar langit di Kota New York, pada sebuah pagi yang cerah. Sekitar 3.000 orang tewas. Teror adalah sebuah show dan sekaligus statemen. Tapi statemen itu tidak pernah jadi jelas, juga bagi jutaan penonton. Efeknya mengharu biru, tapi ia tak menyebabkan sang musuh (”Amerika”) bertobat atau runtuh. Teror akhirnya bukanlah untuk menggerakkan dukungan yang konsisten untuk perubahan. Teror tak punya daya transformatif. Teror bukan sebuah revolusi.

Dan ia juga tak bisa mengelak dari ”the law of diminishing return”. Tiap pertunjukan yang ingin menarik perhatian akan sampai pada suatu titik, di mana ia tidak bisa lagi jadi rutin. Ketika ia jadi rutin, diulang berkali-kali tanpa hasil yang berarti, kecuali membunuh sejumlah orang tak bersalah (bahkan ia tak bisa berpanjang-panjang membuat gentar), ia kehilangan lagi tujuannya.

Bahkan ia bisa kehilangan kejutnya. Dalam film Brazil Terry Gilliam, horor dan komedi bersatu. Adegan dimulai dengan sebuah etalase dan iklan televisi yang menawarkan pipa penghangat ruang. Seorang perempuan lewat dan sejenak, sebelum sebuah bom meledak. Tapi tak ada jerit. Tak ada sirene. Yang terdengar melodi Aquerela do Brasil dari Ary Barroso yang riang dan ringan. Teror telah demikian jadi bagian dari hidup sehari-hari dari sebuah kota yang terletak di sebuah zaman entah berantah. Dalam film tentang kekerasan selama 13 tahun itu (yang disebut oleh seorang pejabat sebagai ”keberuntungan sang pemula”) kita tidak tahu lagi apa sebenarnya yang diperjuangkan Archibald ”Harry” Turtle, sang superteroris, yang dalam film cuma muncul sejenak. Teror telah jadi seperti ”seni untuk seni”.

Kita belum sampai ke tingkat seperti komedi hitam Terry Gilliam, di mana yang seram dan yang sehari-hari membentuk sebuah dunia yang ganjil. Tapi agaknya para teroris akan mulai terbentur pada pertanyaan: apakah yang mereka lakukan sebenarnya—sebuah pertunjukan teror untuk teror? Sebuah pameran kepiawaian menghilangkan jejak, merancang operasi di tengah kesulitan, dan tak lebih dari itu?

Saya kira tak lebih dari itu. Dan ketika pertunjukan buas yang kehilangan tujuan itu berhadapan dengan sesuatu yang lebih berharga—sebuah harapan, sebuah ikhtiar untuk sebuah negeri yang aman dan demokratis—kita tahu siapa yang akan menang. Kita. Indonesia.

~Majalah Tempo Edisi 20 Juli 2009~

Tentang Rakyat Juli 13, 2009

Posted by anick in All Posts, Demokrasi, Pepeling.
4 comments

Tentang rakyat, apakah yang sebenarnya kita ketahui?

Kata itu, seperti bagian penting dari mantra, punya efek yang kuat, tapi tak punya arti yang jelas. Seperti bagian dari mantra, ia diulang untuk membuat orang terkesima, atau tunduk, atau bersemangat. Tapi ia (sebagaimana mantra) akan hilang tuahnya apabila diletakkan sebagai sebuah satuan sintakse yang diurai maknanya. Di hadapan analisis, kata ”rakyat” akan jadi sebuah problem.

Artinya (seperti arti kata umumnya) ternyata bergantung pada bedanya dengan kata lain tempat ia dipasangkan. ”Rakyat” berarti bagian penduduk yang tak sedang berkuasa dari sebuah negeri, bila kata itu disandingkan dengan ”pemerintah”. Tapi kata ”rakyat” bisa berarti sebuah kekuatan tersendiri, juga di dalam pemerintahan, seperti dalam istilah ”Republik Rakyat Cina”. Kata itu juga bisa mengandung makna perlawanan terhadap yang mapan. Tapi ”rakyat” juga bisa berarti suara mayoritas yang, sebagaimana lazimnya mayoritas, berkumpul di bagian tengah kurva lonceng dalam statistik: sebuah tendensi di luar yang ekstrem.

Saya ingat sebuah sajak Hartojo Andangdjaja yang mencoba mengutarakan apa itu ”rakyat”. Tapi seba­gai­mana layaknya puisi, ia tak menawarkan definisi, melainkan imaji:

Rakyat ialah kita

jutaan tangan yang mengayun dalam kerja

di bumi di tanah tercinta

jutaan tangan mengayun bersama

membuka hutan-hutan lalang jadi ladang-ladang berbunga

mengepulkan asap dari cerobong pabrik-pabrik di ko­ta

menaikkan layar menebar jala

meraba kelam di tambang logam dan batubara

Rakyat ialah tangan yang bekerja
Rakyat ialah kita

otak yang menapak sepanjang jemaring angka-angka

yang selalu berkata dua adalah dua

yang bergerak di simpang siur garis niaga

Rakyat ialah otak yang menulis angka-angka

Rakyat ialah kita

beragam suara di langit tanah tercinta…

Rakyat ialah suara beraneka

Sajak itu agak terlalu panjang bagi selera saya saya potong di bait itu. Tapi saya kira kita bisa menyimpulkan apa yang hendak dikemukakan penyairnya: Rakyat adalah subyek. Tapi subyek itu bukan terbentuk sebagai substansi yang sudah ada dan akan selalu ada; rakyat bukanlah ”kehadiran” yang tegak sebelum dan sesudah ”kemauan” atau ”perbuatan” atau ”keputusan”. Bagi Har­tojo, ”rakyat” lahir dari kerja, berpikir, mencipta. Subyek itu hanya jadi subyek dalam praksis.

Dalam hal ini kata ”rakyat” sejajar dengan pengertian ”proletariat” dalam pengertian Sartre: kaum proletar ”mem­bentuk dirinya sendiri dari aksi hari-ke-hari”. Ia ada hanya melalui aksi. ”Ia adalah aksi. Kalau ia berhenti beraksi, ia buyar”.

Tentu saja ada beda antara gambaran tentang ”rakyat” dalam sajak Hartojo dan asal-usul ”proletariat” dalam definisi Sartre. ”Rakyat” dalam puisi Hartojo lebih ­me­rupakan subyek produksi dan kreasi ketimbang subyek politik. Rakyat sebagai subyek politik diasumsikan seba­gai sesuatu yang tidak ”buyar” (decomposed), dengan kata lain: utuh dan tunggal, sedangkan rakyat dalam ­imaji puisi Hartojo tidak. ”Rakyat adalah suara beraneka”.

Dalam sejarah demokrasi, selalu ada pertemuan, perbenturan dan persilangan antara rakyat sebagai subyek politik dan rakyat sebagai ”suara beraneka”. Menjelang demokrasi modern lahir dari rahim Revolusi Prancis, Rousseau mengatakan bahwa apa yang membuat ”kemau an publik” bukanlah ”jumlah pemilih”, melainkan ”kepentingan bersama yang menyatukan mereka”.

Persoalannya, kemudian, bagaimana ”menyatukan” suara yang ”beraneka” itu. Robespierre, yang selalu cenderung untuk bersikap ekstrem, mengambil kesimpulan­ bahwa ”kita perlu satu kemauan yang tunggal”, une volonté UNE, seperti ditulisnya dalam catatan pribadinya pada tahun 1793. Dari sini kita tahu apa yang dilakukannya: teror terhadap mereka yang tak dianggap menolak jadi tunggal, pembasmian mereka yang ”bukan-rakyat”. Dipim­pin Robespierre, Revolusi Prancis bisa membebaskan, tapi juga bisa dengan bengis menghilangkan kebebasan.

Sebab orang seperti Robespierre merasa tahu betul apa yang disebut ”rakyat” dan akhirnya terjebak: ia sendiri dipenggal oleh mereka yang juga merasa mewakili ”rakyat”. Ia orang berniat baik—sebagaimana banyak intelektual dewasa ini yang karena niat baiknya melihat rakyat sebagai subyek politik yang diberi status ontologis: rakyat tak lagi sesuatu yang dibentuk oleh praksis, melainkan yang membentuk praksis. Pada gilirannya, ”rakyat” jadi bagian dari sebuah mitologi, atau setidaknya bagian dari mantra.

Tapi demokrasi kemudian belajar: jika sistem ini bermula sebagai ”pemerintahan oleh rakyat”, ia berangsur angsur menerima bahwa ”rakyat” adalah sebuah subyek yang tak ”hadir”. Para pendukung demokrasi memang sering terkecoh. Mereka alpa bahwa rakyat adalah subyek­ yang, sebagai subyek, tak sepenuhnya bisa diterjemahkan oleh bahasa. Ia bisa berganti-ganti maknanya sosoknya, suaranya, lakunya.

Maka tak mengherankan bila percakapan dan debat dengan sikap membela rakyat yang kita ikuti di koran dan televisi selama ini bisa tiba-tiba dipergoki oleh kenya­taan bahwa rakyat tak mendengarkan hiruk-pikuk itu.

Jika kita bisa belajar, mungkin sejak ini sebaiknya kita selalu bisa bertanya: tentang rakyat, apa sebenarnya yang kita tahu?

~Majalah Tempo Edisi Senin, 13 Juli 2009~