jump to navigation

KPK Oktober 5, 2009

Posted by anick in All Posts, Hukum, Indonesia, Politik.
trackback

Semua bermula di Hong Kong, kurang-lebih. Seorang teman yang telah menonton film baru sutradara Wong Jing mengingatkan: film I Corrupt All Cops (produksi 2009) menunjukkan bahwa bentrok antara komisi pemberantasan korupsi dan pejabat polisi bukan hanya cerita Indonesia.

Tentu saja I Corrupt All Cops bukan cukilan sejarah. Film ini menceritakan pergulatan beberapa petugas Independent Commission Against Corruption (ICAC) melawan sejumlah perwira polisi Hong Kong yang korup. Wong Jin berusaha untuk tak norak, kata teman itu, tapi filmnya akhirnya hanya menyajikan sepotong kisah yang disederhanakan.

Sejarah ICAC, yang didirikan pemerintah Hong Kong pada 1974, dan akhirnya jadi sebuah ikhtiar yang berhasil (dan dicontoh oleh Indonesia untuk membentuk KPK), memang bukan potongan-potongan cerita yang lurus.

ICAC mencatat prestasi ketika lembaga baru ini memenjarakan Peter Fitzroy Godber, perwira tinggi polisi yang tak bisa menjelaskan dari mana uang US$ 600 ribu ada di rekening banknya. Godber melarikan diri ke Inggris dengan bantuan rekan-rekannya. Dengan gigih, ICAC berhasil mengekstradisi sang buaya kembali ke Hong Kong. Ke dalam kurungan.

Tapi dengan segera HKPF, angkatan kepolisian kota itu, merasa terancam. Pada 28 Oktober 1977, beberapa puluh anggotanya menyerbu memasuki kantor ICAC. Ketegangan terjadi. Akhirnya kepala pemerintahan Hong Kong (dulu disebut ”Governor”) memutuskan untuk memberikan amnesti kepada hampir semua anggota polisi yang korup yang melakukan kejahatannya sebelum 1977. Wibawa ICAC pun merosot.

Tapi kemudian terbukti, kebijakan pemerintah berbuah. Sejak amnesti itu polisi Hong Kong memperbaiki diri. Bahkan HKPF membiarkan pembersihan besar-besaran dalam dirinya oleh ICAC pada 2008. Dari sini tampak, kekuasaan—apa pun asal-usulnya—tak pernah berada di sebuah ruang politik yang konstan.

Kekuasaan ICAC yang luas dan dijamin hukum tak dengan sendirinya lepas dari gugatan hukum. Wewenangnya untuk menyadap pembicaraan telepon tak selamanya direstui peradilan. April 2005, seorang hakim pengadilan distrik tak mau menganggap rekaman yang dihasilkan ICAC sebagai barang bukti. Alasan: tak ada prosedur yang legal yang mengatur penyadapan itu. Tiga bulan kemudian, seorang wakil hakim pengadilan distrik menganggap ICAC telah melanggar ”secara terang-terangan” hak empat terdakwa, dengan memberikan tugas kepada seorang bekas tertuduh merekam percakapan mereka.

ICAC, sebagaimana KPK, tentu bisa mengatakan, dirinya adalah tanda keadaan genting. Ia tak akan ada seandainya polisi, jaksa, dan pengadilan bekerja penuh, sesuai dengan tugas mereka, seandainya mereka membangun sebuah situasi yang disebut ”normal”.

Tapi di Hong Kong sebelum 1980-an, sebagaimana di Indonesia sampai sekarang, korupsi menyakiti tubuh masyarakat di tiap sudut. Ada korupsi model Godber, yang mempergunakan kekuasaannya yang tinggi; ada yang dilakukan pemadam kebakaran yang memungut uang sebelum bertugas mematikan api; ada pula para pelayan rumah sakit yang di tiap sudut, dari ruang ke ruang, meminta uang.

Dalam situasi itu, kejahatan terbesar korupsi adalah menghancurkan ”modal sosial”—sebuah sikap masyarakat yang percaya bahwa orang lain bukanlah buaya. Korupsi menyebabkan kepercayaan itu rusak. Ejekan yang memelesetkan singkatan ICAC (jadi ”I can accept cash”, atau ”I corrupt all cops”) adalah indikasi hancurnya ”modal sosial”. Negeri telah jadi sederet labirin yang membusuk.

Maka ICAC, terlebih lagi KPK, lahir dengan kekuasaan yang abnormal: ia mekanisme penyembuhan yang juga sebuah perkecualian. Kekuasaannya lain dari yang lain. Wewenang KPK bahkan lebih besar ketimbang ICAC. Di Hong Kong komisi itu tak punya wewenang menuntut. Di sini, KPK mempunyainya.

KPK juga tak hanya harus bebas penuh dari dikte kekuasaan mana pun. Di Hong Kong, ICAC bekerja secara independen namun bertanggung jawab kepada ”Chief Executive”, yang dulu disebut ”Governor”. Di Indonesia, KPK tak bertanggung jawab kepada Presiden.

Keluarbiasaan itu mungkin kini tak hendak dibicarakan. Tapi mungkin tak bisa dilupakan: keadaan yang melahirkan kekuasaan sebesar itu ibarat (untuk memakai kata-kata Agamben) ”daerah tak bertuan antara hukum publik dan fakta politik”. Dengan kata lain, kekuasaan itu lahir dari kehendak subyektif yang menegaskan kedaulatan.

Tapi pada akhirnya kedaulatan itu bertopang pada legitimasi yang contingent. Tak ada dasar yang a priori yang membuat kedaulatan itu, dan para pemegang kekuasaan istimewa itu, datang begitu saja.

Dengan kata lain, di ”daerah tak bertuan”, kekuasaan justru semakin perlu pembenaran. Apalagi kekuasaan yang diperoleh ICAC dan KPK bersifat derivatif: bukan datang dari pilihan rakyat—sumber mandat sebuah demokrasi—melainkan dari badan-badan yang dipilih rakyat. Ia terus-menerus butuh pihak di luar dirinya. Ia butuh sekutu, dengan segala risikonya. Bahwa tugas ICAC maupun KPK merupakan tugas luhur yang mengatasi kepentingan sepihak, tak berarti politik (”the political”) berhenti. Kekuasaan selalu ada bersama resistansi terhadap dirinya.

Maka konflik bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Sengketa bahkan bisa lebih panjang ketimbang sebuah cerita film Hong Kong. Adegannya mungkin kurang brutal dan dramatis, tapi akan ada korban manusia yang bersalah atau tak bersalah. Sebab, di ”daerah tak bertuan”, perjuangan melawan korupsi adalah perebutan tiap jengkal ruang strategis yang tersedia. Tiap benteng harus dikuasai, bukan dikosongkan. Tiap langkah adalah kesetiaan, dengan kegemasan, tapi juga dengan organisasi yang dipersiapkan untuk perang 100 tahun.

~Majalah Tempo Edisi Senin, 05 Oktober 2009~

Iklan

Komentar»

1. murni khuarizmi - Oktober 7, 2009

tulisan ini mencoba mendudukan ‘harap maklum’ diposisi yang tepat dengan cara menyajikan fakta2 sejarah di Hongkong. Dengan demikian seolah2 mengatakan kebaikan tak serta merta dalam sekejab bisa membersihkan kejahatan. Jadi intinya ‘jangan pernah berhenti berjuang’ dan yang paling penting ‘jangan menghalangi orang sedang berjuang’. Dan dengan membaca tulisan ini terlihat : KEBENARAN BUKAN ABU2 dia jelas seperti hitam dan putih; tegas dan sedikit bicara. Mungkin proses pencapaiannya seperti Deterjen_membersihkan sekaligus polutan.

2. fajri gelu - Oktober 7, 2009

Andai apa yg terjadi skrg dgn KPK difilmkan, tentu akan lebih seru dan menarik ceritanya…Sayangnya sumberdaya perfilman kita saat inin belum berani memasuki wilayah ini…

3. sutoyo rahadi - Oktober 7, 2009

Sampai kapanpun, selama “praduga tak bersalah” diunggulkan dalam melawan korupsi di negeri ini, selama itu pula borok menyebar ke mana-mana. Bukankah ICAC berhasil karena “menteror” dulu dengan “praduga bersalah” ? Masalahnya memang: harus lebih dulu disiapkan ratusan penjara….atau 2 atau 3 batalyon regu tembak…..*

4. romailprincipe - Oktober 7, 2009

the untouchable nya al pacino juga mirip.
saya menulis tentang the untouchable yang mirip KPK…
hmmm, mirip film Hongkong ini kah?
ternyata Indonesia sepert Film ya.Sayang film yang buruk..
Salam kenal

5. josef - Oktober 8, 2009

Antara Hongkong-Singapore, markas besar para tetua triad sinyo-sinyo perantauan. Di markas besar tersebut segala pengendalian kartel dijalankan. Mulai dari Filipina. Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam. Pendekatan terhadap pimpinan politik harus dijalankan agar jaringan bisnisnya terlindungi. Jika para tetua triad terjerat hukum Hongkong-Singapore harus melindungi mati-matian. Tidak mungkin ada ektradisi karena sudah diatur sedemikian rupa. Kejayaan Hongkong-Singapore adalah juga kejayaan para Godfather menjalankan kartel bisnisnya di asia tenggara. Mengapa negara yang sudah mapan seperti ini bisa dipermainkan para triad sinyo-sinyo perantauan (konglomerat), tentu itu tidak bisa lepas dari perilaku pejabat kita sendiri.

6. josef - Oktober 8, 2009

Dan Don Liem disana diperlakukan bak pahlawan yang sedang terluka. Dia dituduh secara politis oleh musuhnya dan hartanya dirampas. Tapi publik Singapore bersimpati atasnya. Godfather ini sosok yang harus dihormati dan diselamatkan kekayaannya. Mungkin ia jadi begini karena ulah sohibnya juga, yang sekarang telah tiada. on Liem juga merindukan saat-saat penuh kebersamaan dengan para sohibnya yg lain seperti Mocktar R , Prayogo p, Syamsul N,Rahmad G, juga si junior Sofyan W. Apakah mereka juga mengalami hal yang sama karena negeri ini sudah berubah. Para pejabat sekarang sudah banyak yang mengusut, mengobrak-abrik dan menertibkan ladang para Don-Don ini. Jangan percaya penuh pada para penguasa,jika hanya sedikit, akan membuatnya marah besar “pesannya” dari Singapore.

7. neno - Oktober 9, 2009

saya hanya berdiri pada ketidaktahuan. siapapun yang bersalah pantas dihukum. namun, siapa yang tidak salah namun dipersalahkan. bukankah yang mempersalahkan yang layak untuk dihukum?

tapi saya cukup sadar. korupsi masih berjalan, apapun bentuknya.

visit : http://www.neno09.co.cc/2009/09/bendera-setengah-tiang-antara-pelacur.html

8. DOROX-DOG - Oktober 10, 2009

@Josef: Klaim data anda darimana tentang Don Liem? percaturan konspirasi global di saat itu: Liem adalah kepanjangan tangan Pater Beek, dan tentu saja Freemason. Anda punya tafsir dia double agents? Silahkan referensi anda.

9. jf - Oktober 10, 2009

by joe studwell book’s, i create my ilustration. and i want see other inform. do you have inform about it? thank’u for you attention

10. BatikNovita.com - Oktober 13, 2009

Ini akan menjadi STAR WARS INDONESIA….!! semua pihak yang bersengketa punya kepentingan pribadi. Semoga semuanya SADAR dan bisa mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

11. DOROX-DOG - Oktober 14, 2009

Jf atawa Josef? : Data anda minim untuk sebuah paparan yg begitu kompleks, dan selalu anda ahli di bidang ‘keasikan bercerita. (email ente donk kalo berminat telusur data)..

12. frans - Oktober 16, 2009

bagaimana pun juga indonesia sulit terbebas dari korupsi karena korupsi sudah membudaya di indonesia.Korupsi tidak dapat diberantas,korupsi hanya dapat diminimalisir

13. herman hasyim - Oktober 28, 2009

Mungkin KPK perlu dikendarai seorang nabi. Dan dengan begitu tak perlu ada Undang-Undang. Sabda sang nabi sudah cukup menjadi pedoman kerja: dari menyadap suara buaya hingga menginapkan tikus di hotel prodeo.

14. zul azmi sibuea - Oktober 29, 2009

Hong Kong, sebuah contoh liberalisme yang sukses Asia – dielukan oleh masyarakat ilmiah internasional baik bidang politik, ekonomi, dan sosial. Kuasa KPK yang bukan dari konstitusi, tapi kuasi antara presiden dan parlemen, memberi ruang untuk digoyang fundasinya sampai tumbang.

Kuasi kekuasaan yang menjadi dasar eksistensi KPK ini , yang memperkuat beberapa pernyataan pengamat tentang penyelenggara negara ini, kuasi memberi ruang “Ragu”, beliau “Peragu”. Peragu terakhir adalah mereka yang menganut pandangan “dualisme”.

Mestinya tegas saja, selama negeri tercinta ini masih juara dalam korupsi KPK tetap diperlukan – karena ia lahir dari keinginan me “Reformasi” tatanan bernegara di masa orba.

15. onesimpletech - November 5, 2009

Terima kasih atas informasinya semoga bermanfaat bagi semua pembaca. Indonesia Page.

16. spirit - November 6, 2009

Semua anak kecil pasti suka cerita Harry Potter. Seorang tukang sulap melawan penyihir jahat lord valdemort. Mereka sama-sama bisa menyulap apa saja yang bisa disulap dengan menggunakan tongkat saktinya. Ceritanya sungguh menegangkan dan menarik untuk dilihat. soalnya ini bukan hanya soal sulap-menyulap yang sebenarnya tidak asing di negri yang penuh dengan tukang sulap ini. Tapi ini juga adalah soal kebaikan melawan kejahatan. Dan kita akan melihat daripada kemuliaan hati (harry potter) si tukang sulap ini. Sejarah telah menunjukan tanda-tanda sebuah Pemerintahan yang bakal tumbang, yakni manakala ketidakadilan dianggap benar, contoh-contoh menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi hukum, dan manakala hal-hal membingungkan yang menimpa generasi yang satu telah berubah menjadi adat yang harus dipatuhi generasi berikutnya. Saya berharap ini tidak terjadi, yang perlu kita lakukan adalah membangun bangsa yang besar yang memiliki nilai-nilai luhur sehingga anak cucu kita bangga mewarisi apa yang kita perbuat.

17. Tinna - November 8, 2009

Buaya – Kadal – Komodo ?

18. justin - November 9, 2009

numpang tanya ? ini diskusinya tentang tukang sulap atau penghuni kebun binatang ya? yang satu suka komik jk.rowling satunya lagi pecinta binatang.

19. zul azmi sibuea - November 23, 2009

Inilah Pola-pola dalam Praktik Mafia Peradilan
JAKARTA, KOMPAS, 23 November 2009 | 08:06 WIB
kita ambil yang terakhir saja untuk sekedar curiositas
LEMBAGA PEMASYARAKATAN /tahanan polisi/jaksa

(teknis lembaga)
1.Pungutan bagi pengunjung
2.Uang cuti
3.Menggunakan orang lain yang identitasnya disesuaikan dengan
identitas terpidana (tukar id)
4.Perlakuan istimewa. (tv, kulkas, pulang seperlunya, bisnis)

(teknis rumah tangga)
1. Sunat lauk pauk penghuni lembaga
2. Petugas dimanfaatkan oleh penghuni lembaga

20. agni - Juni 7, 2010

Apa perlu kita buat Dark Justice. Dahulu sekitar tahun 60 an pernah ada novel Les Hitam dengan tokohnya kalau ga salah Rajendra. Dia ini membuat semacam daftar hitam (les hitam) bagi pejabat-pajabat yang korup. Kalau sudah masuk daftar, tingggal tunggu waktu kapan dieksekusi oleh kelompok Les Hitam ini. Dah cape, kayaknya kita terlalu banyak omong dan teori.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: