jump to navigation

Proletariat Mei 3, 2010

Posted by anick in All Posts, Demokrasi, Ekonomi, Marxisme.
33 comments


— Hari Buruh, 2010

PADA suatu hari di tahun 2010, seorang perempuan dari Utara membayar lebih dari satu juta dolar untuk membeli beberapa ekor anjing.

Dan kita tercengang: Cina bukan lagi Mao. Saya tak tahu masih adakah orang di sana yang ingat Mao Zedong yang pernah berbicara berapi-api tentang ”proletariat”, ”proletariat gelandangan”, dan ”semi-proletariat”, kelompok miskin yang akan membebaskan Cina dari ”keadaan setengah feodal dan setengah kolonial”.

Tampaknya kini yang membebaskan—atau yang menjerat?—adalah uang dan hasrat, dan dengan itu banyak batas diterobos. Perempuan dari Utara itu, seperti ditulis China Daily, pada hari itu mengirimkan 30 mobil Mercedes-Benz ke bandara untuk menjemput hewan yang dipesannya.

Ia pasti salah seorang dari 835.000 orang miliarwan yang ada di Republik Rakyat yang berpenduduk sekitar 1.330.000.000 ini. Ia pasti bagian dari 0,06 persen warga yang hidup berkelimpahan dan tak merasa berdosa atau rikuh di negeri yang setengah abad yang lalu diguncang ”Revolusi Kebudayaan Proletar” itu.

Setengah abad yang lalu itu para pengikut Mao yang militan bahkan siap membunuh seekor babi yang dimiliki tetangga dengan granat; babi itu tanda kelas ”borjuis”. Pada awal abad ke-21 sekarang orang berduit membayar dengan harga mahal anjing jenis Mastiff Tibet.

Walhasil, kita tak pernah paham benar bahwa Cina masih menganggap diri ”komunis” tapi hidup dengan ketimpangan sosial yang demikian tajam.

Tentu harus dicatat, indeks Gini, yang menunjukkan ketimpangan itu, di Cina sudah mulai menurun. Kini angkanya sekitar 40,8. Tetapi dibandingkan dengan itu, Indonesia sedikit lebih baik: 39,4. Tak meratanya pembagian kekayaan di Cina bahkan kurang-lebih sama dengan keadaan di negeri kapitalis yang paling timpang, yakni Amerika Serikat, dan jauh lebih buruk ketimbang Inggris, yang mencatat koefisien Gini 36.

Agaknya bayang-bayang Marx tak pernah berkelibat lagi di Mausoleum Mao di Beijing. Marx menganggap milik privat (anjing Mastiff, mobil Mercedes-Benz, babi kurus, atau sepetak tanah) sebagai sumber keterasingan manusia dari proses kerja. Ia pernah mengumandangkan bahwa justru kaum buruh—yang tak punya apa-apa, kecuali ”rantai yang membelenggunya”—yang akan jadi pelopor penggerak ke masa depan yang bebas dari keterasingan. Tapi di Cina kini Marxisme telah jadi benda museum prasejarah. Dan kita tak tahu lagi di mana pula mereka, proletariat.

Sejak mula sebenarnya ”proletariat” memang sebuah kelas sosial yang ganjil di Cina. Dalam sebuah tulisan pada 1926, ”Analisis Kelas dalam Masyarakat Cina”, Mao mengakui, proletariat hanya berjumlah dua juta. Buruh industri itu terutama bekerja di kereta api, pertambangan, pengangkutan laut, tekstil, dan pembuatan kapal, ”dan sejumlah yang sangat besar di antaranya diperbudak dalam perusahaan modal asing”. Tapi, sebagaimana layaknya seorang Marxis sejati, Mao percaya, kelas buruh ini ”yang paling progresif” pantas jadi ”kekuatan memimpin dalam gerakan revolusioner”.

Sebab, berbeda dengan kalangan lain, buruh industri tinggal dan bekerja memusat, di sekitar lokasi yang sama. Lebih penting lagi, tulis Mao, ”mereka telah kehilangan alat produksinya, tinggal punya dua tangan saja…”.

Tapi persoalan yang timbul segera setelah itu: bagaimana kelas buruh, dalam posisi bukan mayoritas, dapat menggunakan cara pandang mereka yang menurut Marxisme bersifat istimewa, untuk jadi standar masyarakat umumnya?

Kita tahu, Mao—setelah Lenin—menganggap penting bukan hanya buruh, tapi juga peran petani untuk menggerakkan Revolusi. Mao tak akan mengatakan orang-orang pedalaman itu bagian dari apa yang disebut Marx sebagai ”kedunguan dusun”. Tapi para petani, juga yang paling tak berpunya, selalu ingin punya tanah. Mereka bagaimanapun tak ingin merayakan heroisme kaum yang tak punya apa-apa.

Hasrat itu, ”borjuis” sifatnya, pada akhirnya memang tak teredam. Kita tak bisa mengatakan bahwa kodrat manusia adalah ingin empunya dan makin rakus, tapi Marx punya kesalahan ketika ia menganggap milik pribadi dengan sendirinya penyebab alienasi manusia, ketika manusia mengutamakan apa yang jadi miliknya dan tak lagi jadi tuan dari benda dan kerja.

Dalam perkembangan politik Cina, alienasi justru berlangsung ketika manusia merunduk di hadapan buah tangannya sendiri yang lain—kali ini bukan milik diri sendiri, melainkan justru sesuatu yang hampir sepenuhnya sosial: tata simbolik—kata, slogan, dan doktrin. Juga organisasi, baik dalam bentuk kontrol kehidupan sehari-hari dari unit tetangga maupun, lebih agung lagi, Partai Komunis.

Di Cina, kediktatoran proletariat berbeda dari yang dibayangkan Marx. Ketika ia menyusun teori sejarahnya, Marx memperhitungkan bahwa pada suatu tahap perkembangan kapitalisme, proletariat akan jadi golongan yang melimpah. Borjuis kecil akan dicaplok borjuis besar dan, seperti kaum buruh, akhirnya tak punya apa-apa lagi. Yang papa jadi mayoritas.

Tapi, dengan jumlah kaum buruh industri yang begitu kecil di tengah kaum yang lain, yang terjadi adalah kediktatoran yang cemas. Ia harus defensif dan ofensif sekaligus. Ia harus meyakinkan. Ia harus ketat, dalam manajemen tubuh dan pikiran orang ramai.

Akhirnya ia jebol juga. Partai boleh tetap berkuasa, tetapi etos proletariatnya telah dihapus. Pembebasan ternyata bukan datang dari mereka yang tak punya apa-apa, tapi dari punya dan keinginan untuk punya.

Bersama itu, segala yang ganjil dan gila-gilaan pun bisa terjadi, juga sebuah alienasi lain: 30 mobil Mercedes-Benz untuk menjemput anjing….

Mungkin sesekali kita perlu bertanya, bagaimana dengan milik dan bukan-milik manusia bisa bebas.

~Majalah Tempo Edisi Senin, 03 Mei 2010~

Iklan

Sang Militan Maret 1, 2010

Posted by anick in All Posts, Demokrasi.
7 comments

Kita dengar mereka berdebat di dalam dan di luar parlemen. Kita tahu demokrasi sedang marak. Kita ikuti para politisi mengatakan, ”kami sedang mencari kebenaran”. Tapi saya kira semua itu hanya salah sangka. Atau sebuah lagak. Sebab ambisi sebuah demokrasi bukanlah, atau tak mungkin, ”kebenaran”.

Jika kita memandangnya sebagai sebuah sistem dan prosedur bagaimana keputusan politik diambil, kita akan melihat bahwa demokrasi bertolak dan berakhir dalam keadaan yang tak pernah utuh. Situasi yang dihadapi adalah situasi serba tergantung, serba mungkin. Di sini, yang membentuknya sering bukan ”kebenaran”, melainkan ”kebetulan”. Castoriadis benar ketika ia mengatakan, demokrasi adalah sebuah ”rezim yang tragis”.

Demokrasi bermula dari pengakuan bahwa nun di atas yang paling atas di dunia ini, dan juga nun di dasar paling dasar dari kehidupan, yang ada adalah sebuah growongan tanpa penghuni, tanpa isi. Sang otoritas yang dulu dianggap punya hak yang abadi, yang didesain Allah, telah terbukti bisa disingkirkan. Fondasi yang semula dianggap kekal telah ditiadakan.

Sejarah revolusi-revolusi menunjukkan itu. Siapa pun yang kemudian mengisi liang kosong itu akan tahu, ia tak identik dengan growongan itu. Ia memegang otoritas, tapi ia tak bisa menyatakan diri dialah sang penentu sepenuhnya. Posisi itu tak sama dan sebangun dengan dirinya. Kehidupan beragam dan berubah, tak mungkin itu-itu-saja, mustahil untuk jadi tunggal. Otoritas yang ada bisa (bahkan dengan sendirinya) goyah. Atau, seperti Ayatullah Khomeini, sang otoritas tetap seorang manusia yang usianya terbatas.

Dengan demikian memang pada akhirnya harus dikatakan, demokrasi adalah kekurangan yang juga keniscayaan. Tak ada alternatif yang lebih pas untuk ketidaksempurnaan riwayat manusia. Dalam hubungan itulah demokrasi bertolak dari asas bahwa mereka, demos, yang berada di luar pemegang otoritas, itulah yang menentukan.

Tapi demos pun sebuah ketakpastian. Hanya sebagai pengertian yang abstrak demos itu bisa dianggap tunggal dan kekal. Dalam pengalaman konkret, cuma sesekali ”rakyat” bisa dihitung sebagai ”satu”.

Agaknya sebab itu pertanyaan para pemikir politik sejak Hobbes hingga Habermas adalah bagaimana tersusunnya sebuah tata, bagaimana terbangunnya sebuah tertib? Bagaimana manusia dalam sebuah negeri bisa akur, hingga kehidupan bisa berjalan rapi dan nyaman?

Ada yang menjawab—terutama yang memandang manusia dengan muka muram—bahwa tata dan tertib hanya bisa terbangun jika ada Leviathan, sebuah kekuasaan besar yang memaksakannya. Ada yang lebih optimistis: mereka yakin bahwa manusia adalah makhluk yang tak hidup dengan subyektivitasnya sendiri, melainkan dengan ”inter-subyektivitas”. Dan ”inter-subyektivitas” itu sudah sejak mula dikukuhkan dalam bahasa. Kita tak bisa mengelak dari bahasa, kita dibentuk oleh bahasa, dan bahasa bukanlah sebuah produk monolog.

Apalagi jika ditambahkan keyakinan: ada rasionalitas yang membuat manusia bisa mencapai mufakat.

Tapi mufakat tak dengan sendirinya sama dengan ”kebenaran”. Dalam bentuknya yang terbaik, mufakat hanyalah jejak-jejak yang menandai ada kebenaran, tapi kebenaran yang tak kunjung hadir. Demokrasi sebenarnya hanya mendapatkan jejak itu, yang lahir dari proses tawar-menawar dan kompromi. Proses itu, apa boleh buat, bergantung kepada keadaan saat itu: perimbangan kekuatan, kehendak masing-masing pihak, dan informasi yang tersedia.

Itu sebabnya, mufakat tak akan mewakili kebenaran yang universal.

Demokrasi adalah sebuah rezim yang tragis, karena ia terpaksa harus bekerja dengan dasar-dasar yang tak kuat, yang tak berlaku selama-lamanya dan diterima di mana saja. ”Kebenaran”, jika hasil konsensus bisa disebut demikian, hanya buah pertimbangan praktis. Kita sepakat karena kita tak bisa terus-menerus bertengkar untuk menentukan bahwa A adalah A. Besok kita harus bekerja untuk hidup, dan untuk itu harus ada stabilitas tertentu.

Ketika kita berkompromi, sering kita tak 100% puas dan tak 100% yakin akan benarnya kesimpulan yang dimufakati. Apalagi tak jarang kompromi itu merupakan hasil kemenangan si kuat yang disamarkan.

Demokrasi yang seperti itulah yang kini dijalankan, juga di Indonesia. Dengan gaya yang berbeda-beda, dalam demokrasi ini yang diharapkan adalah prosedur bertukar-pikiran yang sehat, bertolak dari rasionalitas yang praktis.

Tapi jika demikian, di mana gerangan ada kebenaran yang diyakini? Di mana kita temukan makna yang sangat berarti bagi hidup kita, yang akan kita pertahankan mati-matian? Bagaimana akan ada semangat yang militan untuk meneguhkan A adalah benar-benar A? Bagaimana bila semua nilai jadi nisbi dan kita hanya bekerja separuh hati untuk hidup yang lebih baik, sebab yang ”lebih baik” itu juga tak amat meyakinkan?

Sang militan akan mati. Atau ia harus jadi seorang yang melihat politik seraya melupakan sifat tragis demokrasi. Ia bisa mengikuti semangat Badiou, yang tergugah penuh oleh kebenaran sebagai sesuatu yang mengimbau tak terhingga, tak hanya dibatasi oleh jejaknya sendiri. Sebab militansi hanya bisa bangkit oleh sesuatu yang diakui luhur oleh semua orang selamanya.

Tapi sang militan bisa jadi sang fanatik. Kecuali bila ia bersedia melihat kebenaran bagaikan energi dari petir: gelegar dan cahayanya menggetarkan tapi tak akan pernah menetap.

Di situlah demokrasi, tanpa ambisi mencapai yang ”benar”, tetap penting. Sistem ini memberikan peluang bagi kerendahan hati. Atau kearifan: dalam meraih kebenaran, kita tahu hidup terdiri atas kesementaraan dan pelbagai kebetulan.

~Majalah Tempo Edisi Senin, 01 Maret 2010~

Politesse Juli 27, 2009

Posted by anick in All Posts, Demokrasi, Indonesia, Politik.
15 comments

Di sebuah TPS, pada pukul 9 pagi: para tetangga datang, saling menyapa, saling senyum, bercakap-cakap agak lirih, duduk menunggu dengan tertib, kemudian bergiliran masuk ke ruang kotak suara, mencontreng, mencelupkan jari ke tinta hitam, lalu melangkah ke luar, menyambung senyum dan percakapan, tentang tetangga yang sudah pindah, tentang anak yang baru menikah, tentang selokan yang belum diperbaiki, tentang segala hal—kecuali tentang partai atau tokoh yang telah dan akan dipilih hari itu.

Politik: apa gerangan ia sebenarnya? Di TPS itu tak ada gelora yang berapi-api. Para militan dan partisan sedang mengubah diri jadi warga RT (jangan lupa, artinya, ”Rukun Tetangga”). Politik seakan-akan berhenti jika politik, (das Politische, kata Carl Schmitt) adalah sebuah arena kekuasaan, sengketa, dan antagonisme. Tapi benar kah?

Berhari-hari sebelumnya kampanye memang menderu seganas deretan panser dalam perang yang, dengan bendera yang angkuh, menembakkan kata-kata yang ingin menghancurkan. Tapi pada hari itu, di TPS itu, para tetangga yang bertentang an dalam menentukan pilihan dengan serta-merta tampak jinak: orang-orang yang saling mengucapkan selamat pagi. Mereka seperti saling mengerti: pilihanmu adalah pilihanmu, pilihanku pilihanku. Nanti, menjelang sore hari, mereka akan dengan tegang menanti hasil penghitungan suara, tapi setelah itu….

Beberapa minggu kemudian anggota DPR ditentukan, presiden dan wakil pre siden dilantik. Dan segera setelah itu tak terasa lagi kemeriahan, greget, dan semangat.

Ada yang menyambut hilangnya gairah yang berapi-api itu sebagai tingkat matang demokrasi sebuah kebajikan. Ada yang menunjukkan bahwa ajang politik memang bukan medan tempur. Bagi mereka ini, politik berbeda dari polimos atau perang. Politik, bagi mereka ini, adalah ruang kemerdekaan dan partisipasi publik. Di sana orang ramai membahas, menimbang, dan memutuskan nasib bersama. Dengan kata lain, di TPS itu tampak, apa yang ”sosial” dalam hidup manusia ternyata tak dihabisi oleh ”politik”bahkan sebaliknya.

Tapi ada yang menganggap itu hanya façade. Antagonisme memang bisa ditutup-tutupi oleh proses politik sebagai Politesse. Dipergunakan oleh Schmitt, istilah itu menyarankan sebuah laga yang sengit tapi sopan. Tapi bagi Schmitt dan para teoritisi politik yang sepaham, politik tak sama dengan pertandingan Manchester United vs Chelsea. Sebuah masyarakat dan sebuah bangsa terbentuk dari luar dan dari dalam oleh konflik. ”Saya menegaskan, politik dan polimos berjalan bergandeng an,” kata Chantal Mouffle.

Tapi jangan-jangan tak begitu sebenarnya, dan barangkali kita di sini bertemu dengan sebuah hiperbol. Dalam pengamatan sehari-hari, politik tak hanya bergandeng an dengan polimos. Pada akhirnya Mouffle sendiri mengatakan, berbeda dari Schmitt, ia mengakui perlunya ”pasifikasi”: tujuan demokrasi adalah memungkinkan bentuk-bentuk yang bisa mengekspresikan konflik tanpa menghancurkan asosiasi politik.

Di TPS itu, senyum dan percakapan ikut membangun proses sederhana yang mengelakkan sikap saling menghancurkan. Bahkan seakan-akan tempat itu jadi tempat silaturahmi atau bertandang—meskipun kita tahu, dan orang pun akhirnya mengerti, ada yang tak selamanya tuntas dalam Politesse. Selalu ada residu dari apa yang brutal dalam politik, selalu masih ada amarah yang tersisa dan dendam yang tersekat di saat para musuh politik berjabat tangan.

Betapapun berlebih-lebihannya gambaran politik sebagai arena pertempuran, pengalaman sejarah memang tak pernah menghadirkan sebuah masyarakat yang utuh penuh. Keragaman tak hanya bisa tampak bagai variasi, tapi juga sebagai pertikaian, bahkan perpecahan. Manusia bisa rasional, dan itulah dasar yang membuat orang percaya akan efektifnya demokrasi ”deliberatif”. Tapi manusia tak hanya—dan tak selama-lamanya—membentuk bangunan sosial-politiknya hanya dengan berembuk.

Apa boleh buat. Krisis gagasan besar kini ada di mana-mana. Juga agama tak selamanya bersuara dengan meyakinkan lagi. Kita hidup di sebuah masa ketika kita dihadapkan pada kesadaran yang meluas bahwa manusia adalah bermacam-macam kemungkinan. Seorang pemikir pernah menyebut zaman ini sebagai ”the age of contingency”.

Politik pada akhirnya adalah pengakuan akan konti ngensi itu. Kontingensi adalah sebuah lubang besar: tak ada jaminan yang kekal tentang apa yang baik dan tak baik mengenai masyarakat. Jaminan itu hanya terjadi bukan setelah (dan bukan sebelum) diperjuangkan. Salah satu bentuk perjuangan terjadi sebenarnya ketika kita masuk ke ruang untuk mencontreng. Di situ kita sebenarnya membangun jaminan dengan harapan yang setengah yakin bahwa besok apa yang dibangun itu tak akan runtuh.

Di luar TPS itu tak ada jaminan apa-apa. Tapi setidak nya juga tak ada pisau yang dihunus dan pistol yang dicabut. Yang kalah akan bersungut-sungut, yang menang akan tersenyum puas, dan masing-masing akan melanjutkan sikap waspada. Tapi ada satu faktor yang sering dilupakan dalam politik pada zaman yang serba-mungkin itu: waktu.

Waktu membuat kita bisa menunggu, menunda, bersiap, berubah posisi atau mengantar kita ke kematian. Waktu membatasi, tapi juga membuka pintu. Kita mencoba. Dengan kata lain, kita mengambil langkah sementara. Dalam ”the age of contingency”, demokrasi adalah politik dengan kesadaran akan kesementaraan—seperti hitam tinta yang melumeri kelingking kita di TPS itu.

~Majalah Tempo Senin, 27 Juli 2009~