jump to navigation

Proletariat Mei 3, 2010

Posted by anick in All Posts, Demokrasi, Ekonomi, Marxisme.
33 comments


— Hari Buruh, 2010

PADA suatu hari di tahun 2010, seorang perempuan dari Utara membayar lebih dari satu juta dolar untuk membeli beberapa ekor anjing.

Dan kita tercengang: Cina bukan lagi Mao. Saya tak tahu masih adakah orang di sana yang ingat Mao Zedong yang pernah berbicara berapi-api tentang ”proletariat”, ”proletariat gelandangan”, dan ”semi-proletariat”, kelompok miskin yang akan membebaskan Cina dari ”keadaan setengah feodal dan setengah kolonial”.

Tampaknya kini yang membebaskan—atau yang menjerat?—adalah uang dan hasrat, dan dengan itu banyak batas diterobos. Perempuan dari Utara itu, seperti ditulis China Daily, pada hari itu mengirimkan 30 mobil Mercedes-Benz ke bandara untuk menjemput hewan yang dipesannya.

Ia pasti salah seorang dari 835.000 orang miliarwan yang ada di Republik Rakyat yang berpenduduk sekitar 1.330.000.000 ini. Ia pasti bagian dari 0,06 persen warga yang hidup berkelimpahan dan tak merasa berdosa atau rikuh di negeri yang setengah abad yang lalu diguncang ”Revolusi Kebudayaan Proletar” itu.

Setengah abad yang lalu itu para pengikut Mao yang militan bahkan siap membunuh seekor babi yang dimiliki tetangga dengan granat; babi itu tanda kelas ”borjuis”. Pada awal abad ke-21 sekarang orang berduit membayar dengan harga mahal anjing jenis Mastiff Tibet.

Walhasil, kita tak pernah paham benar bahwa Cina masih menganggap diri ”komunis” tapi hidup dengan ketimpangan sosial yang demikian tajam.

Tentu harus dicatat, indeks Gini, yang menunjukkan ketimpangan itu, di Cina sudah mulai menurun. Kini angkanya sekitar 40,8. Tetapi dibandingkan dengan itu, Indonesia sedikit lebih baik: 39,4. Tak meratanya pembagian kekayaan di Cina bahkan kurang-lebih sama dengan keadaan di negeri kapitalis yang paling timpang, yakni Amerika Serikat, dan jauh lebih buruk ketimbang Inggris, yang mencatat koefisien Gini 36.

Agaknya bayang-bayang Marx tak pernah berkelibat lagi di Mausoleum Mao di Beijing. Marx menganggap milik privat (anjing Mastiff, mobil Mercedes-Benz, babi kurus, atau sepetak tanah) sebagai sumber keterasingan manusia dari proses kerja. Ia pernah mengumandangkan bahwa justru kaum buruh—yang tak punya apa-apa, kecuali ”rantai yang membelenggunya”—yang akan jadi pelopor penggerak ke masa depan yang bebas dari keterasingan. Tapi di Cina kini Marxisme telah jadi benda museum prasejarah. Dan kita tak tahu lagi di mana pula mereka, proletariat.

Sejak mula sebenarnya ”proletariat” memang sebuah kelas sosial yang ganjil di Cina. Dalam sebuah tulisan pada 1926, ”Analisis Kelas dalam Masyarakat Cina”, Mao mengakui, proletariat hanya berjumlah dua juta. Buruh industri itu terutama bekerja di kereta api, pertambangan, pengangkutan laut, tekstil, dan pembuatan kapal, ”dan sejumlah yang sangat besar di antaranya diperbudak dalam perusahaan modal asing”. Tapi, sebagaimana layaknya seorang Marxis sejati, Mao percaya, kelas buruh ini ”yang paling progresif” pantas jadi ”kekuatan memimpin dalam gerakan revolusioner”.

Sebab, berbeda dengan kalangan lain, buruh industri tinggal dan bekerja memusat, di sekitar lokasi yang sama. Lebih penting lagi, tulis Mao, ”mereka telah kehilangan alat produksinya, tinggal punya dua tangan saja…”.

Tapi persoalan yang timbul segera setelah itu: bagaimana kelas buruh, dalam posisi bukan mayoritas, dapat menggunakan cara pandang mereka yang menurut Marxisme bersifat istimewa, untuk jadi standar masyarakat umumnya?

Kita tahu, Mao—setelah Lenin—menganggap penting bukan hanya buruh, tapi juga peran petani untuk menggerakkan Revolusi. Mao tak akan mengatakan orang-orang pedalaman itu bagian dari apa yang disebut Marx sebagai ”kedunguan dusun”. Tapi para petani, juga yang paling tak berpunya, selalu ingin punya tanah. Mereka bagaimanapun tak ingin merayakan heroisme kaum yang tak punya apa-apa.

Hasrat itu, ”borjuis” sifatnya, pada akhirnya memang tak teredam. Kita tak bisa mengatakan bahwa kodrat manusia adalah ingin empunya dan makin rakus, tapi Marx punya kesalahan ketika ia menganggap milik pribadi dengan sendirinya penyebab alienasi manusia, ketika manusia mengutamakan apa yang jadi miliknya dan tak lagi jadi tuan dari benda dan kerja.

Dalam perkembangan politik Cina, alienasi justru berlangsung ketika manusia merunduk di hadapan buah tangannya sendiri yang lain—kali ini bukan milik diri sendiri, melainkan justru sesuatu yang hampir sepenuhnya sosial: tata simbolik—kata, slogan, dan doktrin. Juga organisasi, baik dalam bentuk kontrol kehidupan sehari-hari dari unit tetangga maupun, lebih agung lagi, Partai Komunis.

Di Cina, kediktatoran proletariat berbeda dari yang dibayangkan Marx. Ketika ia menyusun teori sejarahnya, Marx memperhitungkan bahwa pada suatu tahap perkembangan kapitalisme, proletariat akan jadi golongan yang melimpah. Borjuis kecil akan dicaplok borjuis besar dan, seperti kaum buruh, akhirnya tak punya apa-apa lagi. Yang papa jadi mayoritas.

Tapi, dengan jumlah kaum buruh industri yang begitu kecil di tengah kaum yang lain, yang terjadi adalah kediktatoran yang cemas. Ia harus defensif dan ofensif sekaligus. Ia harus meyakinkan. Ia harus ketat, dalam manajemen tubuh dan pikiran orang ramai.

Akhirnya ia jebol juga. Partai boleh tetap berkuasa, tetapi etos proletariatnya telah dihapus. Pembebasan ternyata bukan datang dari mereka yang tak punya apa-apa, tapi dari punya dan keinginan untuk punya.

Bersama itu, segala yang ganjil dan gila-gilaan pun bisa terjadi, juga sebuah alienasi lain: 30 mobil Mercedes-Benz untuk menjemput anjing….

Mungkin sesekali kita perlu bertanya, bagaimana dengan milik dan bukan-milik manusia bisa bebas.

~Majalah Tempo Edisi Senin, 03 Mei 2010~

Berbagi Juni 15, 2009

Posted by anick in All Posts, Demokrasi, Ekonomi, Kapitalisme, Marxisme, Politik.
9 comments

Bagaimana kita membebaskan diri dari terkam­an Pasar?

Ada sejumlah pemikir murung yang berbicara tentang struktur sosial dan manusia; mereka umumnya mengatakan: tak ada lagi harapan. Kapitalis­me merasuk ke manamana pada abad ke21 ini. Modal dan Pasar menyulap manusia jadi bukan lagi subyek untuk selamalamanya. Kita tak bisa berharap dari Negara, yang bagi kaum pemikir yang muram itu tak jauh jarak­nya dari takhta Sang Modal Besar.

Akhirnya kita tak sanggup melawan. Kini perlawanan terhadap Negara + Modal hanya akan seperti tusukan pisau yang majal. Tak ada efek. Tidak ada lagi Marxisme yang menyatukan kaum buruh dan menyiapkan datangnya revolusi. Yang ada hanya protes yang terpecahpecah. Seperti tembakan mercon yang saling tak berkaitan.

Maka satusatunya cara melawan mungkin dengan menulis, mencerca, atau me­nertawakan. Selebihnya ilusi.

Tapi benarkah cengkeraman Kapital itu demikian total?

Jawab saya: tidak benar.

Pada suatu hari saya mendapatkan sebuah hadiah. Saya sedang menulis sebuah risalah dan membutuhkan satu kutipan dari puisi Toto Sudarto Bachtiar. Tapi saya tak punya lagi kumpulan puisinya, Suara, yang terbit pada pertengahan 1950an, juga tak ada sajaksajak dalam buku Etsa. Tibatiba terpikir oleh saya untuk mencarinya di Internet, melalui Google. Alhamdulillah, saya menemukan apa yang saya cari! Itulah hadiah yang tak disangkasangka hari itu….

Tapi pada saat itu pula terpikir oleh saya: seseorang telah berbuat baik dengan mengunggah sajak itu ke alam maya. Ia mungkin seorang pengagum Toto Sudarto Bachtiar, atau seorang pencinta puisi. Yang jelas, ia seorang yang dengan tanpa mengharapkan balasan apa pun bersusah payah membuat agar sajak sang penyair dapat dibaca orang lain, dan saya—yang tak mengenalnya, tak pula dikenalnya—mendapatkan manfaat.

Saya ceritakan ”hadiah” saya itu kepada Antyo Ren­tjoko, seorang yang disebut sebagai ”Begawan Blogger”, dan ia menunjukkan kepada saya bahwa itulah kehidupan yang berlangsung di dunia maya: tiap orang yang masuk ke sana akan beramairamai berbagi.

Di sana ada semacam gotongroyong postmodern: tak ada yang memerintahkan, tak ada pusat komando, tak ada pusat, dan tak ada perbatasan yang membentuk lingkungannya. Masingmasing orang memberi sesuai dengan kemampuannya. Yang diberikan adalah informasi, yang didapat juga informasi. Tapi transaksi itu tak menggunakan uang. Pasar dan Modal Besar tak hidup di sini.

Dengan gotongroyong postmodern itulah lahir Wikipedia, sebuah ensiklopedia yang bisa dibaca dan dikutip bebas tanpa bayar. Didirikan pada 2001, ensiklopedia lewat Internet ini kini sudah terbit dalam 266 bahasa, isinya ditulis oleh 75 ribu penyumbang aktif. Siapa saja sebenarnya dapat mengisi dan mengedit isinya—dan dengan demikian diasumsikan ada saling koreksi dalam proses berbagi informasi itu. Dalam komunitas yang terbentuk oleh Wikipedia ini—tiap bulan ia dikunjungi 65 juta orang sebuah dunia baru tengah mendesak dunia ensiklopedia lama, yang disusun dengan biaya besar, dan membutuhkan Modal Besar.

Hal yang mirip terjadi dalam gerakan yang dirintis Richard Stallman untuk menyediakan peranti lunak gratis bagi siapa saja. Beriburibu pengembang software pun bekerja sebagai sukarelawan bersamasama dan berhasil menciptakan GNU/Linux, sebuah pesaing serius bagi Sang Modal Besar di belakang Microsoft. Sebanyak 4,5 juta sukarelawan lain menciptakan sebuah superkomputer paling kuat di muka bumi, SETI@Home.

Melihat gejala ini, Yochai Benkler, guru besar dari Yale itu, menulis The Wealth of Networks, merasa yakin bahwa kita tengah menyaksikan ”bangkitnya produksi nonpasar”. Ia menyebutnya ”produksi sosial”yang tak berdasarkan klaim dengan tujuan dijual ke pasar. Tak ada pula dasar hak milik, misalnya atas paten.

Dalam buku yang dikirimkan Antyo ke saya itu saya temukan suatu totokan ke dalam pikiran kita yang mulai beku: kapitalisme memang tidak matimati, seperti Vampir pengisap darah, tapi akhirnya ada cara untuk menegaskan bahwa cengkeraman Sang Modal Besar tak bisa menaklukkan seantero kehidupan. Kapitalisme tak 100 persen memaksakan komodifikasi semua hal. Kini Wikipedia, GNU/Linux, dan SETI@Home menunjukkan itu. Subyek, meskipun dalam kehadirannya yang tak kukuh, tak seluruhnya ditelan hiduphidup.

Maka para pemikir muram (dan mereka yang mimpi jadi Che Guevara di ruangruang akademi) tak boleh mengatakan dengan geraham gemeretak bahwa kapitalisme adalah sistem yang menelan ”ruang kehidupan”.

Tapi benarkah Benkler? Tidakkah Modal Besar akan punya kemampuan untuk memanfaatkan hasil ”produksi sosial” itu—misalnya IBM bisa mendapatkan keuntungan dari jasa merawat Linux? Bagaimana dengan persaingan?

Barangkali masih terlampau pagi untuk menyimpulkan bahwa telah kita temukan alternatif baru. Tapi dunia maya telah memperkenalkan kemungkinan lahirnya kehidupan yang lebih menarik: kehidupan di mana individu ternyata bisa menjalankan kebebasan tapi pada saat yang sama memilih untuk berbagi.

Manusia sebenarnya tak terlampau buruk.

~Najalah Tempo Edisi 15 Juni 2009~

Neo-Liberal Mei 4, 2009

Posted by anick in All Posts, Demokrasi, Ekonomi, Kapitalisme, Sosialisme.
34 comments

PADA suatu hari yang tak diumumkan, menjelang tahun 2009, neo-liberalisme terjerembap. Tapi lakon dengan tema ”Negara & pasar” itu tetap tak mudah diselesaikan.

Di Australia, misalnya. Kevin Rudd, perdana menteri yang berasal dari Partai Buruh, menulis sebuah esai dalam The Monthly awal tahun ini: krisis yang sekarang menghantam dunia adalah titik puncak ”neo-liberalisme” yang mendominasi kebijakan ekonomi dunia sejak 1978. Kini, masa kejayaan 30 tahun itu berakhir dengan kegagalan.

Sepanjang zaman itu, di bawah pemerintahan Partai Liberal yang baru saja jatuh, perekonomian dibiarkan menolak peran aktif Negara. Pasar diyakini sebagai jalan lurus yang tak perlu diintervensi. Lalu lintas global (terutama dalam pasar saham dan uang) dibebaskan menerobos perbatasan nasional.

Menjelang akhir 2008, ortodoksi ”neo-liberal” itu membawa krisis yang dahsyat. Rudd menggantikannya dengan yang berbeda. Ia menyebut agenda baru yang mendasari kebijakan ekonomi yang akan ditempuh Partai Buruh di Australia sebagai ”kapitalisme sosial-demokratik”.

Tak begitu jelas, bagaimana kompromi antara ”sosial-demokrasi” dan ”kapitalisme” itu akan berjalan. Rudd, yang menjanjikan peran Negara yang aktif tapi yang tetap bertaut dengan ”pasar yang terbuka”, hanyalah salah satu dari artikulasi kesepakatan yang kini tumbuh di negeri-negeri kapitalis: ternyata pasar tak bisa selamanya dianggap benar; ternyata ia belum tentu memperbaiki dirinya sendiri. Di Prancis, di sebuah rapat umum di Kota Toulon menjelang akhir 2008, Presiden Sarkozy mengatakan, ”Pikiran bahwa pasar adalah serba-kuasa dan tak dapat ditentang oleh aturan apa pun dan oleh intervensi politik macam apa pun adalah pikiran yang gila.”

Sebuah kesimpulan yang tak baru, sebenarnya. Pada 1926 John Maynard Keynes menulis The End of Laissez-faire dan menunjukkan betapa produktifnya sebuah kapitalisme yang dikelola, bukan yang dibiarkan berjalan seenak nafsu para kapitalis sendiri. Tak lama sejak itu, Amerika dan Eropa mencoba menggabungkan dinamisme modal dan kecerdasan teknokrasi Negara—sebuah jalan tengah yang terkenal sebagai ”kompromi Keynesian”.

Adakah kini sebuah ”kompromi Keynesian” baru sedang tersusun? Kita memang melihat, Amerika Serikat, di bawah Obama, telah jadi sebuah republik di mana pemerintahnya aktif masuk ke dunia yang dulu sepenuhnya daulat swasta. Tapi Obama masih bisa disebut sebagai ”kompromi Keynesian” yang setengah hati. Bahkan para pengkritiknya melihat agendanya sebagai ”neo-liberalisme” yang didaur ulang.

Mungkin karena tak bisa orang mengulang apa yang terjadi di dunia pada zaman Keynes hampir seabad lalu.

Dalam Radical Philosophy (Mei/Juni 2009) Antonio Negri menunjukkan mengapa jalan Keynesian kini mustahil. Dulu jalan itu dapat ditempuh karena, antara lain, ada sebuah negara-bangsa yang mampu secara independen mengembangkan kebijakan ekonomi. Kini, pada abad ke-21, negara-bangsa diterobos oleh proses internasionalisasi di bidang produksi dan globalisasi finansial.

Dalam pengalaman Indonesia, persoalannya bukanlah hanya karena terobosan itu. Jalan Keynesian bertolak dari keyakinan bahwa kekuatan yang bukan-pasar (Negara dan para teknokratnya) harus—dan bisa—memiliki ketahanan untuk mengembangkan nilai yang berbeda dari nilai yang berlaku di pasar. Adapun nilai yang berlaku di pasar adalah nilai yang mendorong maksimalisasi kepentingan privat, bukan kepentingan publik. Tapi bagaimana hal itu akan terjadi di sini?

Di sini, institusi yang berkuasa tak dengan sendirinya jauh dari nilai yang mengutamakan yang publik. Korupsi adalah contohnya. Korupsi adalah privatisasi kekuasaan sebagai sebuah amanat publik.

Agaknya itulah sebabnya tiap kebijakan yang mengandalkan intervensi Negara ke dalam perekonomian selalu disertai rasa waswas: kita tak tahu di mana Negara berada. Rasa waswas itu menyebabkan ada dorongan yang kuat—dari mana saja, juga dari pemerintah sendiri—untuk melucuti tangan birokrasi di pelbagai bidang. Ketika seorang politikus berteriak, ”awas neo-liberalisme dan pasar bebas”, sang politikus umumnya tak menunjukkan bagaimana menegakkan Negara di atas aparatnya yang tertular oleh perilaku berjual-beli di pasar bebas.

Krisis negara-bangsa seperti itulah, krisis karena tubuhnya berlubang-lubang oleh korupsi, yang sebenarnya lebih merisaukan ketimbang gerakan separatis. Dalam krisis itu, orang akan menyerah ke sejenis laissez-faire—ke sebuah kondisi ”neo-liberal” yang tak disengaja. Sebab, hampir di tiap sektor, juga di kalangan birokrasi, ada semacam ”anarki” yang dicemaskan Keynes. Anarki, karena apa yang merupakan pegangan kebersamaan hampir-hampir tak ada lagi.

Tapi tak berarti bahwa negara-bangsa telah disisihkan. Justru sebaliknya: dalam keadaan ketika korupsi merajalela, ada sebuah kekuatan yang paradoksal yang bekerja di sekitar Negara. Di satu pihak, kekuatan itu cenderung mengaburkan posisi ”Negara” dalam mengelola pasar: semua keputusan bisa diatur dengan jual-beli kekuasaan. Di lain pihak, posisi ”Negara” justru diperkuat, agar ada kebutuhan untuk membeli kekuasaan itu.

Itu sebabnya kita sebenarnya tak tahu persis, bagaimana mengatur ”kompromi Keynesian”, bagaimana mengelola sekaligus pasar yang terbuka dan Negara yang aktif. Tapi orang-orang masih terus berbicara tentang ”neo-liberalisme”. Ya, saya mendengar, tapi harus saya akui, saya sering kebingungan. Mungkin karena saya menanti lakon ”Negara & pasar” itu berakhir dengan Negara yang bersih dan pasar yang tak cemar. Sebuah happy ending.

~Majalah Tempo Edisi 04 Mei 2009~