jump to navigation

Memangku Maret 14, 2011

Posted by anick in All Posts, Fasisme, Indonesia, Sejarah.
9 comments

Para raja di Jawa adalah ekspresi sebuah idaman. Terutama idaman tentang stabilitas. Kita ingat nama-nama mereka: Amangkurat dan Mangkubumi berarti ”memangku bumi”. Hamengku Buwono berarti ”memangku benua”. Paku Buwono: ”paku” atau ”pasak” yang membuat kontinen tak bergerak terus, terpacak tak terguncang-guncang.

Sering kali kita lupa, nama-nama itu relatif baru. Mereka muncul dalam sejarah monarki Jawa sejak abad ke-17. Sebelum itu, dimulai dengan zaman raja-raja Mataram Lama sampai awal Mataram Baru, kita hanya menemukan nama-nama pribadi: Sanjaya, Syailendra, Mpu Sindok, Airlangga, Hayam Wuruk, Raden Patah, Trenggono, Hadiwijaya, Panembahan Senapati. Kemudian, pada 1641, muncul gelar ”Sultan Agung Senapati ing Ngalaga Abdurrahman”: transisi dari yang personal ke dalam yang simbolik. Setelah itu, Amangkurat I.

Simbol, berbeda dengan tanda, mengacu ke sehimpun informasi yang tak persis dan pasti. Yang simbolik mengandung sesuatu yang tak hendak dikatakan. Dalam nama ”Amangkurat” atau ”Paku Buwono” terasa satu kesadaran tentang geografi yang berbeda: sang penguasa membayangkan wilayah yang tak terbatas hanya pada daerah yang dikuasainya langsung. Tapi sejauh mana wilayah itu, tak ada garis yang persis. Kita ingat mithos yang terkenal itu: hubungan yang akrab namun misterius Panembahan Senapati, pendiri Kerajaan Mataram, dengan yang bertakhta di ”Laut Selatan” dan di ”Merapi”. Dalam kisah ini, tersamar hasrat yang ekspansif yang tak hendak dikatakan.

Mungkin itu pertanda megalomania. Tapi mungkin juga lain. Jika ditilik lebih dalam, nama-nama itu bukan mensugestikan hasrat menaklukkan. Dalam kata ”memangku” ada makna ”menampung” dan ”merawat”. Pangkuan adalah sesuatu yang mesra, tenteram, dan protektif. Bahkan ”paku”, dalam nama ”Paku Buwono”, lebih berasosiasi dengan penjagaan.

Namun pada saat yang sama, ada faset lain yang bisa dicatat: apa yang dipangku dan dijaga dengan sendirinya sesuatu yang dianggap stabil, tak lasak—sesuatu yang betah dengan wadah tempat ia berada. Dengan kata lain, negeri atau masyarakat yang ada di haribaan raja diharapkan tak punya antagonisme dalam diri mereka dan dengan sang raja.

Tentu saja, seperti saya sebut di atas, itu hanya sebuah idaman. Simbol punya peran lain: bukan representasi sesuatu, melainkan sebuah ikhtiar untuk mencapai sesuatu yang tak ada.

Dalam sejarah Mataram, yang tak ada itu justru harmoni antara yang memangku dan yang dipangku. Sejak Amangkurat I, kekerasan berkecamuk. Raja ini membantai 3.000 ulama di alun-alun dalam waktu setengah jam. Raja ini pula yang akhirnya menimbulkan pemberontakan Trunojoyo; ia bahkan disanggah anaknya sendiri hingga lari dari istana. Ia meninggal jauh di pesisir utara.

Kasus Amangkurat I menunjukkan, ikhtiar simbolisme itu lahir bersama kondisi raja sebagai sosok yang terbelah. Ia bertaut dengan sesuatu yang mithologis; sebagai pemangku bumi ia tak merupakan bagian dari bumi itu. Dengan posisi itulah ia diharapkan (dan mengharap) jadi pemersatu alam. Tapi pada saat yang sama, ia berada di dalam kegalauan bumi. Harapan untuk jadi ”pemersatu” itu berlebihan. Selisih pun timbul.

Amangkurat adalah contoh betapa sebenarnya sang pemangku bukan fondasi stabilitas. Ia sendiri tak punya penopang. Ia tumbuh dari konflik dan kekerasan yang membentuk sejarah: sejak Majapahit runtuh, sejak Kesultanan Demak lenyap dan Jipang hilang. Bahkan agaknya jauh sebelum Ken Arok membangun Tumapel dengan keris dan darah.

Juga sampai hari ini: kita harus mengakui, idaman akan stabilitas adalah idaman yang bagus tapi sia-sia. Tiap negeri, kerajaan, atau republik, bagaimanapun, terbentuk lewat bentrokan, persaingan, dan pergulatan hegemoni. Antagonisme tak pernah berakhir. Sejak Kautilya menulis Arthasastra di India di abad ke-4 sebelum Masehi, sejak Machiavelli menulis Il Principe di Italia di abad ke-16, sampai dengan kompetisi demokratik abad ke-21, para pemikir dan pelaku politik sadar: politik itu sejenis perang.

Apa boleh buat. Orang meciptakan kekuasaan untuk dirinya, tapi ia tak dapat menjadikan kekuasaan itu identik dengan dirinya: kita ingat Amangkurat yang lari dari keraton, raja-raja yang dimakzulkan dan dipenggal, khalif-khalif yang dibunuh dan dicemarkan. Yang penting tentu saja bukanlah mengakui kebrutalan itu sebagai sesuatu yang sah. Yang penting adalah meniadakan ilusi bahwa bumi akan berhenti gonjang-ganjing setelah dipangku dan dipaku. Kekuasaan selalu bergeser. Orang yang menciptakannya, dalam kata-kata Ernesto Laclau, ”akan sia-sia mendapatkan hari ketujuh untuk beristirahat”.

Kita, di Indonesia, mudah merindukan hari ketujuh itu: tercapainya konsensus. Saya tak sepenuhnya sepaham dengan Laclau bahwa antagonisme adalah satu-satunya dasar yang membentuk sebuah masyarakat. Tapi memang tak dapat diasumsikan bahwa konsensus pasti datang. Para pihak dalam kehidupan politik tak dengan sendirinya akan menemukan ”rasionalitas” dan dengan itu bermufakat. Dalam sejarah Indonesia, dengan atau tanpa demokrasi, tak ada persaingan tanpa perlawanan. Politik tak mungkin hanya mengejar koalisi tanpa konfrontasi.

Dalam salah satu kitab Jawa abad ke-19 disebutkan agar para calon pemimpin berlapang hati, serba memuat dan memangku, ”bagaikan lautan”—den ajembar, momot lan mengku, den kaya segara. Petuah itu tampaknya dirumuskan seseorang yang merasa diri aman dari politik dan ditujukan kepada para pewaris sebuah kekuasaan yang sedang tenteram. Tapi di tanah air kita, laut bukanlah tasik yang tenang tak beriak. Ia punya prahara dan tsunami.

~Majalah Tempo Edisi Senin, 14 Maret 2011~

Manifes Agustus 9, 2010

Posted by anick in Indonesia, Sastra, Sejarah.
11 comments

Di bulan Agustus 1963, sebuah dokumen ditulis dan diumumkan: ”Manifes Kebudayaan”. Ia dengan segera menimbulkan kontroversi yang heboh. Isinya dianggap ”kontrarevolusioner” oleh Lekra dan organisasi-organisasi kebudayaan dan politik yang diakui pemerintah waktu itu. Kemudian juga oleh Presiden Soekarno.

Pada 8 Mei 1964, dokumen itu—kemudian disebut dengan ejekan ”Manikebu”—dinyatakan ”terlarang”. Para penandatangannya, umumnya sastrawan, tak boleh menerbitkan karya mereka di mana saja. Di masa ”demokrasi terpimpin”, yang sudah membredel sejumlah surat kabar dan majalah dan memenjarakan sejumlah orang, misalnya Mochtar Lubis, larangan itu punya efek yang tak main-main.

Jika hari ini saya menulis tentang dokumen itu bukan untuk mengungkapkan lagi represi yang terjadi masa itu. Saya menulisnya karena sebentar lagi 17 Agustus.

Inilah tanggal ketika kita umumnya mengingat apa yang diharapkan dari kemerdekaan yang direbut dan republik yang didirikan. Hampir tiap tahun, Agustus adalah bulan ketika kita dengar suara kekecewaan yang berulang-ulang seperti sebuah litani: ”Indonesia merdeka tapi rakyat masih sengsara”, ”tak ada lagi semangat bersama”, ”terpuruk” (kata ini paling sering disebut), dan bahkan ”gagal”.

Kita jarang bertanya: tidakkah kita punya harapan yang berlebihan dari sejarah, dan sebab itu berlebihan pula kecewa kepada zaman?

Saya ikut merumuskan ”Manifes Kebudayaan”. Dalam umur 22 tahun itu saya, ketika para mahasiswa dan lain-lain harus belajar Marxisme, saya menemukan kalimat Marx ini: ”Manusia membuat sejarah, tapi bukan membuatnya semau mereka.” Keadaan yang kita temui, ketika kita bergerak mengubah dunia, bukanlah keadaan yang kita pilih sendiri. Ia ada sebelum kita ada. Kita harus bernegosiasi dengan apa yang datang dari generasi yang telah mati yang, menurut Marx, memberat di pikiran generasi yang masih hidup bagaikan ”mimpi buruk”.

”Manifes” agaknya sebuah dokumen pemikiran pertama yang waktu itu mengakui keterbatasan manusia dalam mengubah sejarah itu. Teks itu menampik utopianisme. Bagi para penandatangannya, masyarakat yang sempurna tak akan pernah ada:

”Kami tidak mungkin menerima setiap bentuk utopia karena kami menyadari bahwa dunia ini bukan sorga. Karena berfikir secara dialektik, maka kami mengakui kenyataan-kenyataan bahwa lingkungan sosial kami senantiasa mengandung masalah-masalah, dan setiap tantangan yang kami jawab akan menimbulkan tantangan-tantangan baru.”

Dengan menyebut ”kami berfikir secara dialektik”, ”Manifes” ingin menegaskan bahwa dialektik tak akan berhenti dalam satu tujuan tertentu. Dengan demikian, sejarah adalah sebuah proses yang terbuka. Sejarah tak pernah terbentuk sebagai lingkaran totalitas, karena tak akan ada sebuah kekuasaan yang bisa menguasai masa lalu, masa kini, dan masa depan sepenuhnya. ”Kebudayaan dari suatu periode adalah senantiasa kebudayaan dari kelas yang berkuasa,” kata ”Manifes”, mengutip Marx. Tapi sejarah juga mengajarkan: ”Justru karena tidak termasuk dalam kelas yang berkuasa, maka orang berhasil membentuk kekuatan baru.”

Kekuasaan selalu terbatas. Hegemoni kebudayaan tak akan bisa penuh. Ada gema pemikiran Gramsci, pemikir Marxis Italia itu, dalam teks ”Manifes”: ia sebenarnya berbicara tentang keniscayaan munculnya ”kontrahegemoni”.

Di sana, ada dua wajah dalam gerak kehidupan politik yang mengisi ruang ”hegemoni” dan ”kontrahegemoni” itu. Di satu sisi, antagonisme politik menarik garis antara kawan dan lawan. Namun di sisi lain, gerak politik juga mengandung acuan ke sesuatu yang universal.

”Manifes” dikecam karena di dalamnya termaktub kata ”humanisme universal”. Dalam suasana politik yang mengagungkan konfrontasi yang militan—ketika sikap memihak adalah mesti—pengertian ”universal” dianggap mengaburkan sasaran perlawanan. Tapi saya kira ada salah paham di sini. Semangat untuk yang ”universal” justru bisa bertaut erat dengan semangat untuk memihak.

Jauh setelah ”Manifes Kebudayaan”, pemikir yang pernah jadi aktivis buruh Argentina, Ernesto Laclau, mengambil contoh seorang pejuang revolusioner yang militan: jika aku ikut dalam aksi menduduki pabrik dengan tujuan memperjuangkan kenaikan gaji, hari libur tambahan, dan yang semacam itu, keterlibatanku akan berakhir bila tuntutan setempat itu terpenuhi.

Sebaliknya jika partisipasiku dalam aksi-aksi itu dilihat lebih luas: sebagai bagian dari perjuangan revolusioner yang hendak mencapai cita-cita yang universal. Di situ aku mungkin tak akan terpaut penuh dengan tuntutan kenaikan gaji dan tambahan hari libur, tapi justru sebab itu aku akan lebih militan: perjuanganku adalah untuk sesuatu yang lebih luas—masyarakat sosialis, misalnya—yang akan dinikmati siapa saja, di mana saja.

Di mana saja, siapa saja: kita ingat, 17 Agustus 1945 tak bisa dipisahkan dari kalimat terkenal ini: ”bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak semua bangsa…”.

Tapi senantiasa, perjuangan untuk sesuatu yang universal hanya bisa terlaksana dalam kondisi yang terbatas. Kemerdekaan yang harus diisi untuk siapa saja dan di mana saja akhirnya hanya diisi oleh (dan untuk) manusia-manusia di ruang dan waktu tertentu. Itu agaknya bulan Agustus adalah bulan ketika orang mengeluh—seraya mungkin tahu, atau tak tahu, bahwa tiap keluhan sebenarnya menyembunyikan harapan.

Sejarah adalah dialektika antara keluhan dan harapan, sebab, seperti tertulis dalam ”Manifes Kebudayaan”, dunia ini ”bukan sorga”.

~Majalah Tempo Edisi Senin, 09 Agustus 2010~

Ahmadiyah Agustus 2, 2010

Posted by anick in Agama, All Posts, Elegi, Fundamentalisme, Identitas, Indonesia.
70 comments

Pada suatu hari di bulan November 1936, Bung Karno menerima sepucuk pos. Di zaman ketika komunikasi masih sangat terbatas, surat itu diki rim seseorang dari Bandung dengan kapal biasa ke Kupang, di Pulau Timor bagian barat; dari sana ia diterbangkan sebagai vliegpost (pos udara) ke Ende, tempat Bung Karno waktu itu hidup sebagai orang buangan.

Surat itu ditulis seorang teman. Ia bercerita bahwa harian Pemandangan memuat satu informasi kecil: Bung Karno telah mendirikan cabang Ahmadiyah dan ”menjadi propagandis Ahmadiyah” wilayah Sulawesi.

Saya tak tahu kaget atau tidakkah Bung Karno mendengar cerita fiktif tentang dirinya itu. Mungkin tidak. Ia sudah siap mendengar tuduhan yang bermacam-ragam, termasuk ”anti-Islam”, karena pandangannya yang kritis tentang perilaku umat Islam di Indonesia. Meskipun demikian, Bung Karno membantah. Dengan tenang sekali.

”Saya bukan anggota Ahmadiyah,” demikian ditulisnya dalam suratnya bertanggal 25 November tahun itu, yang bisa kita temukan dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi. Karena ia bukan anggota, kata Bung Karno pula, ”Mustahil saya mendirikan cabang Ahmadiyah atau menjadi propagandisnya.” Apalagi untuk wilayah Sulawesi: ia tak akan sampai ke sana. Sebagai orang yang diasingkan dan diawasi pemerintah kolonial Belanda, Bung Karno bahkan tak akan diizinkan untuk ”pelesir ke sebuah pulau yang jauhnya hanya beberapa mil sahaja dari Ende”.

Tapi dari peristiwa ini tampak: Islam di Indonesia punya problem yang tiap kali seperti didaur ulang. Tahun 1936, seperti 2010: ada kecurigaan kepada orang yang mengemukakan pendapat lain tentang Islam. Tahun 1936, seperti 2010: ada sikap berseteru terhadap gerakan dan keyakinan Ahmadiyah.

Di tahun surat Bung Karno ditulis itu, permusuhan terhadap Ahmadiyah sudah sekitar tujuh tahun umurnya. Meskipun mula-mula tak ada gejolak apa pun. Pada awalnya sekitar 20 pemuda Islam dari Sumatera Barat datang ke India untuk belajar agama di Qadian. Tahun 1925: mubalig pertama Ahmadiyah Qadian sampai ke Tapaktuan, Aceh. Ia kemudian ke Sumatera Barat. Pada 1926, organisasi Jemaat Ahmadiyah berdiri.

Sampai di sini, belum ada konflik yang tercatat, meskipun kalangan Ahmadiyah Qadian percaya bahwa Mirza Ghulam Ahmad seorang pembaharu dan sekaligus ”nabi” tapi nabi yang tak membawa syariat baru.

Konflik pertama justru terbuka di Yogya, dan ini berhubungan dengan Ahmadiyah Lahore, yang tak meng anggap Mirza Ghulam Ahmad seorang nabi, melainkan seorang mujaddid (pembaharu).

Awalnya sebuah ukhuwah. Tahun 1924, dua pendakwah gerakan ini, Mirza Wali Ahmad Baig dan Maulana Ahmad, datang ke Yogya. Djojosugito, sekretaris Muhammadiyah, mengundang mereka untuk berpidato di muktamar, dan menyebut Ahmadiyah sebagai ”organi sasi saudara Muhammadiyah”. Tapi, setelah sebuah perdebatan, Muhammadiyah melarang paham Ahmadi. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-18 di Solo, pada 1929, dinyatakan bahwa ”orang yang percaya akan Nabi setelah Muhammad SAW adalah kafir”. Djojosugito dipecat. Ia mendirikan Gerakan Ahmadiyah Indonesia, 4 April 1930.

Takutkah Bung Karno dikaitkan dengan paham ini? Dari nada suratnya, tidak. ”Saya tidak percaya bahwa Mirza Ghulam Ahmad seorang nabi dan belum percaya ia seorang mujaddid,” katanya. Tapi Bung Karno memuji pelbagai buku dan tulisan dari kalangan Ahmadi. ”Saya dapat banyak faedah daripadanya.” Salah satunya, yang dalam bahasa Belanda disebut Het Evangelie van den daad, oleh Bung Karno disebut ”brilliant, berfaedah bagi semua orang Islam”.

Apalagi Bung Karno melihat ada tenaga yang positif dari kalangan Ahmadiyah:

”… pada umumnya ada mereka punya ’features’ yang saya setujui: mereka punya rationalisme, mereka punya kelebaran penglihatan (broadmindedness), mereka punya modernisme, mereka punya hati-hati terhadap hadits, mereka punya streven Qur’an sahaja dulu, mereka punya systematische aannemelijk making van den Islam.”

Bung Karno bukannya menyetujui semua. Ia menolak ”pengeramatan” Mirza Ghulam Ahmad dan ”kecintaan” kalangan Ahmadi ”kepada imperialisme Inggris”. Tapi, tulis Bung Karno pula, ia ”merasa wajib berterima kasih” kepada pandangan yang termaktub dalam karya-karya mereka.

Di masa itu, seperti tampak dari Surat-surat Islam dari Endeh, (korespondensinya dengan T.A. Hassan, tokoh ”Persatuan Islam” di Bandung), Bung Karno memang sudah menunjukkan keinginannya. Ia hendak mendorong umat Islam ke masa depan, bukan berbalik ke masa lalu. ”Kenapa kita mesti kembali ke zaman ’kebe saran Islam’ yang dulu-dulu? Hukum Syariat?” tulis Bung Karno dalam surat bertanggal 22 Februari 1936. ”Islam itu kemajuan!”

Maka tak mengherankan bila ”kemajuan” itu yang ia lihat pada gerakan Ahmadiyah. Tapi, lebih dari itu, Bung Karno tak mungkin mengabaikan apa yang dibawa sejarah: benturan dan pertemuan pelbagai buah pengalaman.

Dalam kaitan itu, Bung Karno melihat ”cacat” ”Persatuan Islam” yang dipimpin T.A. Hassan, yaitu ”sektarisme”: hanya paham sendiri yang dianggap benar; gagasan lain dimusuhi.

Padahal, dengan ”membuka semua pintu budi akal kita bagi semua pikiran,” kata Bung Karno di akhir suratnya, akan lahir Islam yang ”tiada kolot dan mesum”, yang bukan ”hadramautisme”. Akan lahir Islam yang ”cinta kemajuan dan kecerdasan”.

Mengapa saya ingat Bung Karno, Ahmadiyah, tahun 1936? Memang aneh bahwa saya harus mengutip surat tua itu untuk berbicara tentang ”kemajuan dan kecerdasan” bagi umat Islam di Indonesia. Mungkin justru karena kedua hal itu makin dibiarkan terjerumus ke dalam ”sektarisme”. Hari-hari ini, ”sektarisme” itu bahkan ditegaskan dengan kekerasan.

~Majalah Tempo Edisi Senin, 02 Agustus 2010~