jump to navigation

Lapangan Februari 7, 2011

Posted by anick in All Posts, Kebebasan, Revolusi, Sejarah.
1 comment so far

Ikada, Jakarta, September 1945. Wenceslas, Praha, Januari 1969. Tiananmen, Beijing, Juni 1989. Midan Tahrir, Kairo, Februari 2011.

Di lapangan-lapangan ibu kota, politik dalam pelbagai bentuknya bertemu. Berbenturan. Orang meriskir diri untuk pembebasan. Atau sebaliknya: orang berjudi dengan represi, mempertaruhkan masa depan seraya menaklukkan para pembangkang dengan senjata. Atau kata-kata.

Di Jakarta 1945, sebuah rapat umum digelar untuk mendukung proklamasi yang sebulan sebelumnya dimaklumkan. Di tengah ketakpastian tentang apa yang akan terjadi, Bung Karno dan Bung Hatta menyatakan bahwa Indonesia memasuki sebuah posisi baru sama sekali, yakni merdeka. September itu, di Lapangan Ikada tak ada tentara Jepang yang menembak orang ramai. Tapi suasana panas, bergelora.

Di Praha 1969, di Lapangan Wenceslas, seorang mahasiswa filsafat membakar diri. Jan Palach mati pada umur 21. Ia memprotes pendudukan Soviet yang dengan mengirim tank dan tentara hendak meneguhkan sistem komunisme kembali di Cekoslovakia dan membungkam rakyat yang menginginkan liberalisasi.

Di Beijing 1989. Puluhan ribu anak muda menuntut. Di tengah-tengah protes yang berhari-hari itu, di Lapangan Tiananmen sebuah patung ”Dewi Demokrasi” setinggi 10 meter didirikan tepat berhadap-hadapan dengan gambar besar Mao Zedong. Beberapa hari kemudian, bentrok terjadi. Anak-anak muda itu diserbu dan ditembaki. Diperkirakan ratusan yang tewas, tapi tak tercatat.

Hari-hari ini, Februari 2011, di Kairo, Lapangan (Midan) Tahrir menyaksikan thema yang sama dalam sejarah yang tak sama.

Lapangan, tampaknya, bukan sekadar ruang yang terbentang horizontal. Lapangan adalah sebuah endapan sejarah politik yang tak selamanya teringat. Sejak ia dikonstruksikan.

Ikada (akronim dari Ikatan Atletik Djakarta) tak dimulai oleh para penggemar olahraga. Bentangan hijau di pojok timur dari tempat yang kini dikenal sebagai ”Monas” itu didirikan di awal abad ke-18. Yang punya ide Herman Willem Daendels. Ia ingin merayakan kemenangan Napoleon Bonaparte di Belanda dengan mendirikan Champ de Mars itu. Setelah Napoleon kalah, lapangan itu diubah namanya jadi Koningsplein.

Lapangan Wenceslas, yang lebih mirip sebuah boulevard ketimbang alun-alun, bermula sebagai pasar kuda di abad ke-14. Tapi di sini pun kemudian kekuasaan dilembagakan dan simbol ditegakkan: sebuah nama baru jadi resmi (dengan nama orang suci), dan sebuah monumen dibangun.

Terlebih lagi Tiananmen. Didesain di tahun 1651, namanya mengisyaratkan sebuah energi politik yang mengacu ke stabilitas: ia praktis bagian dari ”Gerbang Kedamaian Surgawi”.

Juga Midan Tahrir Kairo. Ia semula bernama Lapangan Ismailiyah, mengikut nama penguasa Mesir abad ke-19, Khedive Ismail, yang bertakhta di sana sebagai wakil kekuasaan Turki. Ketika Mesir jadi republik melalui sebuah revolusi di tahun 1952, lapangan itu diganti namanya jadi ”Lapangan Pembebasan”.

Pergantian nama seperti itu mengisyaratkan bahwa tak ada fondasi yang kekal dalam simbol macam itu. Lapangan adalah konstruksi kekuasaan, tapi samar-samar di balik hasratnya yang monumental, kekuasaan yang menghadirkannya sepenuhnya bersifat contingent, serba mungkin, bergantung pada dua energi politik yang bertabrakan. Di satu sisi, energi politik yang membangun institusi dan kemapanan. Di sisi lain, energi politik yang menjebol mengguncangkan.

Itulah sebabnya tiap lapangan mengandung sebuah ilusi. Pada mulanya ia impian tentang sebuah pusat. Tiap lapangan juga hasil impian untuk mencapai yang kekal, yang utuh berbentuk—tapi yang sebenarnya tak punya dasar. Sebab itu tiap lapangan mencerminkan politik sebagai Polizei, untuk meminjam istilah Carl Schmitt: daya untuk menjaga tata yang hendak ditegakkan. Maka tiap lapangan ditandai batas: ada pagar kadang-kadang, ada papan nama. Pada gilirannya, tiap lapangan hendak mewujudkan politik sebagai Politesse: politik yang berusaha menutup-nutupi antagonisme yang berlangsung di masyarakat.

Maka lapangan pun jadi tempat bercengkerama dan bermain yang sopan santun. Atau sekadar wadah pertemuan sengaja atau tak sengaja. Masyarakat akan tampak ”sudah jadi”. Harmoni seakan-akan sifat dasarnya.

Tapi politik bukanlah gambaran yang ”sudah jadi”. Apa yang bergelora di Ikada, Wenceslas, Tiananmen, dan Midan Tahrir mengungkapkan bahwa di balik batas-batas lapangan, selamanya bergerak energi yang tak dapat ditangkap oleh tata simbolik yang dijaga polisi. Adat-istiadat yang berkuasa tak juga bisa menjinakkannya. Di atas saya sebut energi politik yang menjebol: energi yang gerah, geram, bergerak dengan gairah, dan mengguncangkan.

Itu sebabnya sejarah lapangan di pusat ibu kota selalu bisa diguncangkan: karena kekuasaan yang abadi tak diakui lagi (juga di Tiananmen), orang bergulat menempatkan simbol-simbol baru. Tapi mengubah nama dan membangun patung hanyalah sebagian dari proses itu. Bagian yang lebih luas adalah laku pertunjukan, act of performance. Lapangan adalah sebuah teater, karena hanya dengan itu lambang itu punya makna.

Teater itu bisa pedih—seperti yang disaksikan dunia di Lapangan Wenceslas tahun 1969: Jan Palach, di tengah hari musim dingin di Januari, datang. Ditanggalkannya jas panjang yang ia pakai, disiramkannya bensin ke seluruh tubuhnya, lalu dinyalakannya korek api. Dalam beberapa detik, api membakar badannya. Tiga hari kemudian ia mati. Di saku jasnya ada secarik kertas, dengan tulisan: ”…ini dilakukan untuk menyelamatkan Cekoslovakia dari pinggir jurang ketiadaan harapan.”

Majalah Tempo Edisi Senin, 07 Februari 2011

Iklan

Émile Februari 22, 2010

Posted by anick in Agama, All Posts, Kebebasan.
1 comment so far

Bagaimana cara menodai agama?

11 Juni 1762, di halaman Gedung Mahkamah Pengadilan, Paris, sebuah buku dibakar. Karya itu berbentuk novel, tapi sebenarnya ditulis untuk membahas soal pendidikan anak. Dengan Émile itu Jean-Jacques Rousseau dinilai telah bersalah karena “menganggap semua agama sama-sama baik”.

Seorang pejabat berpidato di depan Parlemen untuk melontarkan tuduhan itu; dalam ini buku, ujarnya, Rousseau telah “berani mencoba menghancurkan kebenaran Kitab Suci dan nubuatnya”. Ia “mengejek dan menghujat agama Kristen….”

Maka Parlemen memutuskan agar bukan saja buku itu dirobek dan dibakar, tapi juga agar Rousseau ditangkap.

Sang pengarang melarikan diri ke Swiss. Dua hari sebelum bukunya dibakar, Rousseau sudah meninggalkan Prancis dengan bantuan teman-temannya. Setiba di wilayah Bern ia turun dari kereta, bersujud dan mencium tanah: “Yang Maha Tinggi, pelindung kebajikan, terpujilah tuan; hamba menyentuh sebuah negeri kebebasan!”.

Tapi betapa cepatnya ia berharap. Ia menetap sebulan lamanya di rumah seorang teman di wilayah Bern itu. Ia berpikir untuk pindah ke Jenewa. Tapi di kota yang dikuasai 25 aristokrat adminstrator itu – disebut “Dewan Yang Duapuluh-Lima” – karya Rousseau juga dinyatakan dilarang. Émile dan Du contrat social dianggap “penuh dengan hujatan dan cercaan terhadap agama”.

Dan sebagaimana Parlemen Paris yang menyuarakan kuasa Katolik mengutuknya, di Jenewa penguasa kota yang Protestan Calvinis itu juga memerintahkan agar buah pikiran Rousseau itu dibasami. Pengarangnya, yang sesungguhnya seorang warga Jenewa, harus ditangkap.

Rousseau pun tetap tinggal di wilayah Bern. Tapi tak lama. Sebulan kemudian Senat wilayah itu memerintahkannya untuk pergi. Rousseau pun pindah ke sebuah dusun di gunung-gunung Swiss, Môtiers-Travers.

Ia ingin hidup damai di sini, tak hendak menulis apa-apa lagi kecuali surat-menyurat. Ia bahkan masuk ke dalam jemaat Protestan setempat. Ia menyambung hidupnya dengan jadi penyalin partitur musik dan menyulam. Seraya demikian ia tampil tak biasa: ia memilih berpakaian Armenia, juga ketika ke gereja.

Tak jelas apakah orang percaya betul kepada Rousseau sebagai seorang Krsiten yang alim. Suatu hari ia mengunjungi seorang aristokrat. Tuan rumahnya menyambutnya dengan ucapan, “Assalamualaikum”. Para pastor Calvinis di ibukota daerah itu telah memaklumkan pengarang Émile sebagai “orang murtad”.

Di saat itu pun gereja Protestan dan Katolik bertemu menghadapinya. Agustus 1762, Uskup Agung Paris menulis 29 halaman kutukan terhadap Émile.

Tapi benarkah buku itu menodai agama?

Dalam prakatanya, Rousseau mengatakan, tujuan Émile adalah untuk menawarkan sebuah sistem pendidikan, buat jadi pertimbangan para aulia, bukan untuk para ayah dan ibu. Seperti Plato, Rousseau ingin memisahkan anak dari pengaruh orang tua yang datang dari generasi yang salah didik. Tapi pendekatannya tak radikal. Seraya meyakini – seperti kalimatnya yang termashur dalam Du contrat social– bahwa “manusia dilahirkan merdeka dan di mana-mana ia terikat rantai” — dalam Émile Rousseau menunjukkan jalan agar manusia bisa menerima ikatan sosial dengan bebas.

Di situlah peran agama. Ketika Si Émile, tokoh anak yang jadi pusat cerita ini berumur 18, ia mulai bisa diberi pendidikan agama. Rousseau mengecam atheisme.

Dalam novel ini ada seorang padri dusun, vicaire savoyard, dari pegunungan Alpen Italia, yang sebenarnya meragukan wahyu para nabi dan mukjizat para santo. Tapi padri dusun itu tak mau menuturkan keraguannya kepada jemaat. Dengan taat ia jalani ritual Gereja Roma. Sementara itu ia terus berbuat yang sebaik-baiknya kepada orang lain. Ia menolak doa yang meminta-minta; doa baginya adalah lagu puja bagi Tuhan dan ekspresi kita yang merunduk pada Iradat-Nya. Sang padri tahu, meskipun agama melahirkan kekejaman dan represi, manfaatnya lebih besar. Agama adalah sebuah karunia.

Tapi justru sebab itu tak perlu kita risau melihat perpecahan dalam agama Kristen. Semua agama baik sepanjang ia memperbaiki fi’il manusia dan merawat harapan. Sungguh menggelikan untuk menganggap iman, sesembahan, dan kitab suci yang berbeda dari agama kita sebagai hal yang “terkutuk”. Kata sang padri: “Seandainya hanya ada satu agama saja di muka bumi, dan semua yang di luar pengaruhnya akan dijatuhi hukuman abadi…maka Tuhan dari agama itu akan merupakan Tuhan yang paling kejam dan tak adil.”.

Di sini kita temukan kembali, dalam ekspresi yang lebih lunak, pandangannya dalam Du contrat social.

Dalam uraiannya tentang negara imajiner yang diidamkannya, Rousseau menyatakan diri yakin akan kepercayaan dasar Kristen – dan ia tak berkebaratan bila ada agama yang jadi “dogma positif” bagi masyarakat. Tapi ia hanya akan mentolerir agama yang menunjukkan toleransi kepada agama lain. Bagi Rousseau, siapa yang mengatakan “di luar Gereja tak ada penyelamatan” – siapa yang mempersetankan agama lain — harus dibuang ke luar dari negerinya.

Dibaca di abad ke-21, apa yang dicita-citakan Rousseau tak mengejutkan lagi; kini makin tampak bagaimana tak adilnya (dan juga tak mudahnya ) manusia membersihkan sebuah negeri dari perbedaan iman dan tafsir. Di abad ke-18, ketika ia hidup sebagai orang yang terusir dari kota ke kota, pendirian Rousseau memang sebuah pengganggu bagi mereka yang bertopang pada iman sebagai kekuasaan.

Tapi berangsur-angsur sang pengganggu itu makin tampak tak bisa lagi dibantah. Makin tampak pula bukan dia yang menodai agama, melainkan lawan-lawannya.

Senin, 22 Februari 2010

Sisiphus Januari 12, 2009

Posted by anick in All Posts, Bencana, Identitas, Kebebasan, Kekerasan, Perang, Politik.
97 comments

DI atas tuts pianonya, Ibrahim Souss memainkan Le Myth de Sisyphe. Komposisi itu mencoba menghidupkan kembali gerak, kepedihan, dan absurditas nasib yang dialami manusia setengah dewa yang dihukum Zeus itu: ia, Sisiphus, harus mengangkut batu berat ke puncak gunung, dan tiap kali sampai di sana, batu itu akan berguling lagi. Dan ia harus kembali ke bawah. Ia harus mengangkutnya lagi. Dalam mitologi Yunani kuno itu, nasib itu tak pernah berakhir.

Souss memainkan karyanya itu ketika ia jadi direktur kantor PLO di Paris, sekitar 20 tahun yang lalu. Saya tak tahu di mana ia sekarang: seorang pianis yang piawai, komponis yang kreatif, yang dengan Le Myth de Sisyphe hendak menyatakan sesuatu tentang Palestina.

Ia lahir di Yerusalem pada 1945. Umurnya baru tiga tahun ketika orang Palestina diusir dari bagian kota itu setelah perang Arab-Israel tahun 1948. Setelah kekalahan Arab yang nista pada 1967, Ibrahim bergabung dengan PLO. Ia memilih karena ia harus memilih: ia tahu ia, bagian dari bangsa yang diusir dan diabaikan, tak bisa cuma bisa hidup merdeka dengan musik.

Sisiphus-nya pun mengandung ambiguitas. Di satu pihak, di dalamnya tergambar nasib orang Palestina yang tiap kali berharap, tiap kali pula kandas. Dari 1948 sampai 2009, berapa generasi terus hidup terjepit dan dihinakan, berapa usaha perdamaian gawal?

Tapi, seperti kata Souss sendiri, Palestina bukan Sisiphus. ”Kami menolak menjalankan hukuman itu.” Hakikat Palestina, katanya pula, adalah penampikannya untuk dibuang.

Ambiguitas itu pula yang tersirat ketika Albert Camus menulis esainya dengan tema yang sama. Saya kira pengaruh Camus pada Souss cukup jelas, meskipun ia sampai pada kesimpulan yang berbeda.

Dalam tafsir Camus, kian lama kian tumbuh semacam simbiosis dalam diri Sisiphus dengan batu yang diangkutnya. Pada tokoh itu tampak, tulis Camus, sebuah wajah yang, seraya bekerja keras dan begitu dekat dengan batu, telah mengeraskan diri dan dunianya. Dari keadaan terkutuk dan dipenjara para dewa, ia akhirnya mengubah posisinya secara radikal. Kini nasibnya adalah miliknya. Ia lebih kuat ketimbang batu karang.

Sebuah sikap yang gagah, tentu—yang dengan itu juga menunjukkan perlawanan terhadap Zeus: raja dewa itu hendak menghinanya, tapi Sisiphus-lah yang kini menistanya, dengan menganggap hukuman itu tak relevan. Sejak saat itu, alam semesta tak punya lagi yang dipertuan.

Tapi kesimpulan Camus yang termasyhur, bahwa kita harus bisa membayangkan Sisiphus ”bahagia”, adalah kesimpulan yang bermasalah. Setidaknya bagi Souss. Dan yang pasti bagi Palestina. Heroisme yang tampak di sana memang memberikan semangat, tapi itu bukan kisah kepahlawanan yang menyenangkan. Di Palestina, pahlawan tak mati hanya satu kali, melainkan berkali-kali. Tiap kali sang syuhada tewas hidup pun bersinar, tapi sebentar, dan selamanya pedih.

Masalahnya, bisakah yang heroik dan yang pedih itu menggugah, di masa kita sekarang? Ketika Camus menuliskan esainya pada awal tahun 1940-an, ia tak mempersoalkan itu. Ia bertolak dari asumsi yang lazim pada zamannya: siapa saja akan melihat hukuman atas Sisiphus sesuatu yang tak bisa diterima dalam tatanan manusia, dan perlawanannya dengan demikian amat dahsyat. Tapi ”manusia”, siapakah dia sekarang? Samakah ia dengan ”siapa saja”?

Di Palestina, gerilyawan dan bocah-bocah, aktivis dan kakek-nenek, dengan segera tahu apa artinya ketidakadilan. ”Kau burung yang beruntung… ajari aku terbang mengatasi peluru, ajari aku merdeka,” begitulah kerinduan diucapkan dalam lagu yang digubah Rima Terazi, yang dinyanyikan anak-anak di kamp-kamp pengungsi. Kerinduan kepada sesuatu yang absen: keadilan, kemerdekaan, perdamaian. Kerinduan yang di sini berlaku bagi ”siapa saja”.

Tapi di Amerika dan Eropa, tampaknya ada kesulitan besar untuk melihat yang universal dalam kerinduan itu. Orang menyaksikan bagaimana museum Holocaust didirikan di mana-mana di kedua bagian dunia ”Barat” itu, sebagai tanda solidaritas kepada orang-orang Yahudi yang dibunuh dan diusir di Eropa pada zaman Hitler. Sementara orang bisa mencatat begitu sedikit simpati kepada orang Palestina yang ditundung dari tanahnya selama 60 tahun.

Mau tak mau, orang sampai pada kesimpulan bahwa yang-universal tidaklah satu. Ada yang menang dan yang kalah, ada yang berada dalam hegemoni dan yang masih tersingkir.

Tapi bila yang-universal ternyata tak satu, dan bahwa yang tampak sebenarnya akibat posisi hegemonik satu bagian masyarakat manusia dalam menilai, apa gerangan yang dapat membuat kita melihat manusia langsung sebagai sesama? Apa yang membuat kita tergerak untuk berbuat baik di mana saja dan kapan saja dan bagi siapa saja—sesuatu yang lahir dari yang disebut Kant sebagai das Faktum der Vernunft?

Atau ”faktum” itu jangan-jangan hanya fiksi? Kini, di Palestina yang diduduki Israel, aniaya seperti tak pernah bisa dihentikan. Kini ada bagian dari dunia yang tak merasa dituntut untuk berbuat baik ke mereka yang dinistakan. Sementara itu, ada juga yang hanya mau berbuat baik buat Palestina tanpa mau berbuat baik kepada mereka yang lain yang juga dianiaya.

Bila demikian, manusia akan hilang harap untuk jadi sesama….

Untunglah, compassion—perasaan ikut sakit ketika orang lain menderita—bukanlah sesuatu yang mustahil; kita mengalaminya sehari-hari, tanpa kita harus melalui pergulatan politik untuk merasa bertugas menolong orang lain.

Yang mencemaskan dari tragedi Palestina ialah bahwa pengalaman sehari-hari itu acap kali tenggelam. Yang memberi harapan ialah bahwa yang tenggelam tak pernah hilang total. Ia akan selalu kembali.

Mungkin macam Sisiphus.

~Majalah Tempo Edisi Senin, 12 Januari 2009~