jump to navigation

Melodrama November 30, 2009

Posted by anick in All Posts, Politik, Revolusi.
12 comments

Politik terkadang butuh melodrama. Pada saat-saat tertentu ia sebuah melodrama tersendiri bahkan. Seperti dalam sinetron yang silih berganti kita saksikan di TV—lakon-lakon yang itu-itu juga, Kitsch yang tanpa malu memperdagangkan ajaran budi pekerti yang simplistis—politik sebagai melodrama bisa juga bicara tentang ”moral” dan pada saat yang sama, tak meyakinkan.

Melodrama dibangun oleh ”monopati”. Kata ini saya pungut dari Oliver Marchand yang menulis satu esai yang bagus tentang politik sebagai teater dan teater sebagai politik (Marchand meminjamnya dari Robert Heilman). Monopathy adalah ”kesatuan perasaan yang membuat seseorang merasakan diri utuh”. Tokoh-tokoh dalam sebuah melodrama ”tak punya konflik yang mendasar dalam dirinya”—berbeda dari tokoh-tokoh tragis, yang terobek-robek antara nasib dan kebebasan, antara kewajiban besar dan gelora hati. Melodrama adalah konflik manusia dengan manusia lain, sedang tragedi menghadirkan tokoh seperti Hamlet dan Oedipus, dan dengan demikian tragedi adalah konflik di dalam diri manusia. Maka melodrama bergantung pada permusuhan dengan sesuatu yang di luar sana—si jahat atau bakhil, ideologi yang memusuhi atau kekuasaan yang akan menindas, alam yang destruktif, dan lain-lain. Dalam melodrama, dunia hanya hitam atau putih.

Maka benar juga jika dikatakan, melodrama mirip politik, tragedi mirip agama—kecuali bila agama pun jadi proyek politik, bukan lagi merupakan ruang persentuhan aku dan Tuhan, melainkan ruang persaingan atau benturan antara ”kami” dan ”mereka”.

Revolusi adalah model yang bisa jadi acuan jika kita bicara tentang politik se­bagai melodrama. Dramawan Peter Brooks menunjukkan hal ini. Melodrama, katanya, adalah ”genre dan ucapan dari moralisme revolusi”. Dalam revolusi pesan moral diutarakan tanpa ambiguitas: di sini kaum revolusioner yang mulia, di sana kaum kontrarevolusioner yang keji.

Tiap revolusi menyangka, atau menyatakan diri, membawa sesuatu yang baru. Revolusi Prancis menyatakan tahun permulaan kekuasaan baru sebagai ”tahun nol”. Revolusi Rusia mengubah nama-nama kota terkenal (”St. Petersburg” jadi ”Leningrad”), juga Revolusi Indonesia menolak nama ”Batavia” dan menjadikannya ”Jakarta”. Bahkan Bung Karno mengubah nama orang yang me­ngandung nama ”Belanda”: Lientje Tambayong jadi ”Rima Melati”, Jack Lemmers jadi ”Jack Lesmana”.

Para sejarawan mungkin tak akan melihat apa yang ”baru” bisa sedemikian absolut. Tarikh baru bisa dimaklumkan, nama baru bisa diterima umum, tapi senantiasa akan ada endapan dari masa lampau dalam peristiwa revolusioner yang mana pun. Lagu Revolusi Oktober yang dinyanyikan dengan menggetarkan oleh paduan suara Tentara Merah menggunakan melodi yang sama dengan nyanyian Selamat Tinggal, Slavianka yang digubah pada 1912—yang juga dinyanyikan untuk membangkitkan semangat pasukan Tsar menjelang perang di Balkan.

Sudah tentu, bagi kaum militan yang muncul menegaskan diri dalam revolusi, apa yang ”baru” itulah yang menyebabkan mereka maju dan yakin. Badiou, yang menyebut Revolusi Prancis dan Rusia sebagai ”kejadian”, l’evénement, mengklaim bahwa kejadian itu adalah sebuah proses ”kebenaran”, dan ”kebenaran”, (berbeda dari ”pengetahuan”) bersifat ”baru”. Mungkin seperti puisi yang lahir dan—meskipun menggunakan bahasa yang ada—bisa dihayati sebagai baru sama sekali.

Persoalannya, sebuah revolusi (sebagai ”kejadian” yang dahsyat sekalipun) bukan hanya menerobos sebuah ”situasi”, bukan sesuatu yang datang dari luar sejarah, melainkan juga datang dari sebuah ”situasi”, dari sebuah keadaan yang terkadang disebut status quo. Saya kira Marx lebih benar ketimbang Badiou: revolusi bagi Marx tak akan terjadi bila tak ada keadaan obyektif, bila tak terjadi penguasaan total alat produksi di masyarakat oleh kaum borjuis dan makin meluasnya mereka yang tak punya apa pun, kecuali tenaga.

Dengan kata lain, politik dan revolusi sebagai melodrama bukanlah lakon seru yang tak dirundung ambiguitas dalam dirinya. Tiap perubahan besar sebuah masyarakat selamanya mengandung sifat yang tragis: kita bersengketa dengan diri kita sendiri, gerak terasa mundur dan jadi antiperubah­an, tak pastinya proses yang biasa diba­yangkan dalam pidato-pidato ”moralisme revolusioner”.

Politik yang tetap tak ingin melihat diri sebagai melodrama akan dengan cepat jadi komedi atau bahkan farce. Para pejuang yang bukan lagi pejuang tapi terus mengklaim kesucian motif dalam dirinya dan kemurnian semangat dalam kepejuangannya, akan tampak menggelikan, atau semakin tak meyakinkan para penonton. Terutama dalam keadaan ketika elan perubahan telah bercampur dengan rasa kecewa dan hilangnya keyakinan yang meluas.

Tapi melodrama selalu tersimpan dalam sebuah masyarakat. Hidup terkadang terlalu penuh warna abu-abu hingga orang menginginkan gambar yang tegas dan sederhana. Yang tragis menakutkan. Kita pun membuat kisah seperti Ramayana dengan akhir yang jelas dan bahagia: Sita kembali mendampingi suaminya setelah Dasamuka yang jahat itu mati. Tak ada dalam cerita kita bahwa Sita harus dibakar untuk membuktikan dirinya ”suci” setelah bertahun-tahun hidup di bawah kuasa lelaki lain.

Melodrama, dalam pentas dan dalam politik, memang mengasyikkan, dengan atau tanpa air mata. Tapi memandang politik dengan sikap pengarang sinetron akan cenderung menampik kesadaran akan yang tragis dalam sejarah—dan kita hanya akan jadi anak yang abai dan manja.

Hidup tak bergerak dengan monopati.

~Majalah Tempo Edisi Senin, 30 November 2 009~

Ada Revolusi di Bulan Agustus 1945 Agustus 13, 2007

Posted by anick in All Posts, Identitas, Indonesia, Revolusi, Sejarah.
13 comments

gmmm.jpgADA sebuah revolusi di bulan Agustus 1945—meskipun tak ada pemberontakan. Di Jakarta hari itu tak ada gelombang massa yang menghancurkan sebuah penjara, tak ada tentara rakyat yang menjebol sebuah kekuasaan yang mencoba terus tegak. Di seberang sana, tak ada barikade, juga tak ada takhta yang bisa memberikan titah agar revolusi dipadamkan.

Pada pagi hari 62 tahun yang lalu itu yang tampak hanya sejumlah orang yang mendengarkan Bung Karno membacakan sebuah teks, yang kemudian disebut ”Naskah Proklamasi”. Pada pagi hari itu juga bendera Merah Putih dikibarkan, tapi tak di mana-mana, hanya di depan sebuah gedung tak begitu besar di Jalan Pegangsaan, Jakarta, tempat para pelopor kemerdekaan itu berkumpul.

Namun sesuatu berubah. Terutama dalam diri mereka yang mengalaminya. Setelah bertahun-tahun tertekan dan tersisih dalam proses menentukan sejarah tempat mereka hidup, hari itu orang bisa menyebut diri ”Indonesia” dan jadi ”merdeka”.

Revolusi memang sebuah transformasi: sejak saat itu sesuatu yang dialami segera jadi sesuatu yang dihayati—ketika orang mengartikulasikan apa yang terjadi dengan kata, lambang, mitos. Mereka memberi makna kepada semua itu, dan mendapatkan makna dari sana. ”Indonesia” waktu itu wujud politik dan geografi yang sebenarnya belum ada; tapi ia telah begitu berarti hingga kelak orang akan mempertaruhkan nyawa buat mempertahankannya.

Tak berarti semua itu serta-merta muncul pada 17 Agustus 1945. ”Indonesia” sebagai sebuah komunitas telah dianggit, diartikulasikan, dipaparkan, dan diberi makna sejak awal abad ke-20. Pada bulan Juni dan Juli 1945, di sebuah gedung lain di daerah Menteng di Jakarta, sebuah panitia bahkan telah bekerja berdasarkan anggitan itu. Tugasnya menyiapkan bentuk negara dan konstitusi bagi sebuah ”Indonesia” yang akan lahir.
Meskipun demikian, tak semua bisa dipersiapkan. Ada yang tak terduga-duga, ketika tiba-tiba sebuah kekosongan terjadi: di wilayah yang semula dikuasai Jepang ini tak ada lagi kuasa apa pun yang berdaulat.

Sejarah akhirnya memang bukan sebuah lorong lempang. Selalu ada kelokan mendadak. Revolusi sering ditulis sebagai ujung yang logis dari sebuah sebab sosial politik, tapi bahkan Revolusi Rusia—yang mengartikulasikan diri sebagai revolusi Marxis, bagian dari ramalan ”sosialisme ilmiah”—sebenarnya juga sebuah kejutan: perubahan besar di bulan Oktober 1917 itu dilakukan sejumput minoritas, sebuah partai atas nama kelas buruh di sebuah negeri yang masih agraris, dipimpin Lenin yang baru saja kembali dari hidup di pengasingan. Tapi sejak itu, Rusia tak pernah kembali seperti dulu, dan ”Revolusi Oktober” mengandung getaran yang menggugah.

Juga di bulan Agustus 1945 itu. Di Indonesia, sesuatu yang serba-mungkin telah berubah: revolusi itu jadi sebuah kata sakti yang kemudian membayangi terus politik Indonesia.

l l l

KETIKA Bung Karno membubarkan sistem demokrasi parlementer pada tahun 1958, ia membenarkan tindakannya sebagai ”penemuan kembali Revolusi kita”. Itulah judul pidato pentingnya yang kemudian dikenal juga sebagai ”Manifesto Politik”.

Tampak bahwa ”Revolusi”—karena getarannya yang dahsyat—tak dilihat sebagai sesuatu yang lahir dari keadaan serba-mungkin, sesuatu yang bisa jadi tapi bisa juga tidak. Dalam bahasa politik yang dipakai, ”Revolusi” adalah tuah. Ia sesuatu yang dapat berulang, dilanjutkan melintasi waktu. Dalam beberapa kalimatnya, Bung Karno bahkan membandingkannya dengan revolusi Amerika dan revolusi Rusia—sebuah klaim bahwa yang terjadi di Indonesia bisa jadi standar baru dalam sejarah dunia.

Saya tak menganggap Bung Karno berlebihan. Tapi ia tak melakukan sesuatu yang baru. Ia mengulangi cara memandang sejarah yang lazim pada masa itu: menafsirkan revolusi sebagai totalitas, juga sebagai sebuah jalan universal, kerja para pelaku yang kompak karena semua berdasarkan nalar atau mengikuti hukum sejarah.

Namun revolusi tidaklah sesederhana itu. Waktu itu agaknya dialami tapi tak disadari, bahwa hasil penting Revolusi Agustus 1945 adalah penegasan tentang peran apa yang disebut Claude Lefort ”tempat kosong” dalam revolusi itu—sebuah pembuka bagi kehidupan demokrasi.

Ketika orang Indonesia melihat Hindia Belanda runtuh dan kemudian Jepang jatuh, jelas bahwa di posisi pemegang kedaulatan itu ada sesuatu yang sudah seharusnya terbuka, kosong, untuk diisi oleh yang lain. Revolusi Indonesia, ditandai dengan Proklamasi Soekarno-Hatta, adalah sebuah langkah merebut tempat yang kosong itu—satu hal yang agaknya bukan bagian dari sejarah kemerdekaan India, Singapura, atau Malaysia.

Kejadian itu membuat pengertian ”politik”, la politique, punya sifat yang lebih radikal.
Ada heroisme dalam Revolusi Agustus, ada yang transformatif dalam kejadian itu—dan sebab itu ada sesuatu yang layak untuk dianggap indah dan dikenang terus. Tapi tiap revolusi nasional—yang jadi ciri perlawanan terhadap kolonialisme—mengandaikan sebuah bangunan bangsa yang pasti. Ketika pemerintah kolonial tak ada lagi, ”tempat yang kosong” yang ditinggalkan seakan-akan sudah dipesan selama-lamanya untuk sebuah himpunan politik tanpa konflik, tanpa kongkurensi. Dan revolusi, sebagai sesuatu yang transformatif, dibayangkan akan sanggup menghilangkan endapan masa lalu dan membentuk manusia baru: manusia yang bisa dipastikan seia-sekata.

Dengan kata lain, revolusi, sebagai mitos, justru menggarisbawahi sebuah citra-diri yang tanpa-konflik. Pada pertengahan tahun 1960-an Bung Karno berkali-kali menyeru ”penggalangan yang padu semua kekuatan revolusioner”, samenbundeling van all revolutionaire krachten. Tapi mereka yang hendak dibuat bersatu padu—PNI, NU, PKI, dan dapat dibilang juga ABRI—sebenarnya juga mereka yang bersaing, saling mengintai, dan saling menerkam. Pada dasarnya mereka tahu, siapa pun di antara mereka sah untuk mengisi ”tempat yang kosong” itu. Pada dasarnya mereka juga tahu, Bung Karno, sang ”Pemimpin Besar Revolusi”, tak akan dapat terus-menerus berada di sana.

Tak urung, revolusi Agustus yang ”ditemukan kembali” itu pun terbentang antara la politique—yang membuka terus-menerus sifat radikal, agar perubahan selalu terjadi dan kian demokratis—dan le politique, yang mengandaikan keutuhan bentuk sebuah bangunan kebersamaan—yang tak jarang akhirnya mandek, buntu, bahkan represif.

Akhirnya ”demokrasi terpimpin” pun gagal menggantikan demokrasi parlementer yang dicoba diterapkan di antara tahun 1946 dan 1958. Bagi saya, kegagalan ini bermula dari tafsiran yang salah atas revolusi. Revolusi ternyata bukan sesuatu yang punya ”rel” atau garis lurus. Revolusi ternyata tak sepenuhnya bisa melintasi waktu. Sebagian besar dari dirinya terjadi sebagai sebuah aksiden sejarah. Banyak elemennya yang tak bisa diulangi. Ia juga tak pernah bisa melintasi perbedaan dan sengketa yang timbul dalam perjalanan sebuah bangsa.

Di bawah ”Orde Baru”, antara 1966-1998, kata ”revolusi” memang telah ditanggalkan. Tapi di sini juga tampak usaha meniadakan la politique dari kehidupan masyarakat—sebuah lanjutan kecenderungan represif ”demokrasi terpimpin”, tapi dijalankan Presiden Soeharto dengan lebih luas dan lebih lama. Sebuah mis-en-scène disusun untuk memanggungkan Indonesia sebuah kesatuan yang stabil dan serba selaras.

Tapi tak ada sebuah bangsa yang serba selaras. Pemanggungan itu pun gagal memberikan makna bagi para pelaku politik dan orang ramai. Mis-en-scène itu akhirnya tak mampu lagi menampakkan mis-en-sense.

l l l

PEMANGGUNGAN—itu juga yang bisa dikatakan tentang demokrasi parlementer pada dasawarsa pertama setelah kemerdekaan. Sebagian pemimpin Indonesia, terutama Sjahrir, konon menyarankan sistem itu diterapkan agar Indonesia dilihat— tentu saja oleh Eropa dan Amerika—sebagai sebuah negara demokratis, yang tak merupakan kelanjutan model fasisme Jepang.

Tapi sebenarnya masih jadi pertanyaan, adakah para pelaku kegiatan politik dan orang banyak mendapatkan makna dalam panggung itu. Di tengah kesulitan ekonomi dan keterbatasan alokasi sumber kekayaan ke daerah, dibayang-bayangi Perang Dingin yang merasuk ke dalam politik dalam negeri, diintai ambisi militer yang menampik kepemimpinan sipil, demokrasi parlementer dengan segera kehilangan kemampuannya untuk jadi artikulasi rakyat.

Bung Karno—selamanya curiga kepada apa yang berbau ”Barat”—dengan segera menganggap sistem ini sebuah cangkokan.

Saya kira di sini kita menyaksikan bagaimana para pendukung demokrasi parlementer lebih memperhatikan adanya bentuk institusional—parlemen, mahkamah yang mandiri, dan pers yang bebas—sebagai formula. Hak seakan-akan diberikan, bukan hasil sebuah perjuangan yang melibatkan orang banyak. Sangat menarik, misalnya, bahwa di awal Oktober 1945 ada ketentuan dari Menteri Penerangan bahwa pers ”harus” merdeka. Dalam formula semacam itu, tak ada pengalaman transformatif seperti yang terjadi dalam sebuah revolusi.

Dengan kata lain, hak-hak asasi hanya mendapatkan makna jika direbut dari kondisi pengingkaran akan hak-hak itu—sebuah proses yang memang membutuhkan pengalaman sejarah yang pahit. Dalam dasawarsa awal kemerdekaan, pengalaman semacam itu tak cukup tebal dan melekat dalam ingatan. Ketika jauh di awal persiapan kemerdekaan Bung Hatta memperingatkan akan perlunya hak-hak asasi karena khawatir akan kesewenang-wenangan negara, orang mengatakan bahwa dia ”curiga” kepada negara. Orang tak mengira, beberapa dasawarsa kemudian kecurigaan itu memang beralasan.
Sebuah bagian yang sedih dari sejarah Indonesia kemudian memang terbentang. Tapi mungkin dengan itu kita bisa mendapatkan makna dari apa yang dulu dikatakan tapi tak begitu dihayati: kemerdekaan.

~Majalah Tempo Edisi. 25/XXXIIIIII/13 – 19 Agustus 2007~

5 Juli Juli 17, 2006

Posted by anick in All Posts, Demokrasi, Politik, Revolusi, Sejarah.
1 comment so far

Demokrasi diberi cap buruk dan akhirnya dibuang dari Indonesia pada tanggal 5 Juli 1959.

Republik berubah sejak itu.

Konstitusi yang disusun pada tahun 1950, yang salah satu sendinya adalah hak-hak asasi manusia, dihapus. Sebuah majelis penyusun undang-undang dasar yang dibentuk berdasarkan hasil sebuah pemilihan umum yang bebas pada tahun 1955—majelis yang disebut ”Konstituante”—dibubarkan.

Praktis, Presiden Soekarno mengambil-alih kekuasaan. Dengan ”Dekrit 5 Juli” itu pula, Undang-Undang Dasar yang disusun pada tahun 1945 diberlakukan kembali. Orang tahu, juga saat itu, bahwa dengan undang-undang dasar itu—yang disingkat dengan ”UUD 45”—kekuasaan terpusat di tangan presiden. Sebuah sistem yang disebut sebagai ”demokrasi terpimpin” diterapkan.

Bagi Presiden Soekarno, itulah jalan ke arah ”penemu-an kembali revolusi kita”.

Segera sesudah itu, kata ”Revolusi” (ditulis dengan ”R”) berkembang jadi kata yang sakti: ia bisa menggetarkan, ia bisa menggugah, ia menghalalkan atau membabat apa saja yang dikehendaki sang penafsir. Sang penafsir tentu saja sang ”Pemimpin Besar Revolusi”, dan itu adalah Bung Karno.

Agak aneh, sebenarnya. Jika kita baca buku Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerin-tah-an Konstitusionil di Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959, kita akan melihat pada mulanya Bung Karno sendiri ragu untuk memberlakukan kembali UUD 1945. Yang paling gigih mendorongnya adalah Angkatan Darat yang dipimpin Jenderal Nasution.

Dalam memoarnya yang terbit pada tahun 1984, Na-sution menulis bahwa pada 28 Oktober 1958 ia mengutus dua orang kolonel untuk meminta ketegasan Bung Karno. ”Kedua perwira menengah itu kemudian dengan gem-bira melaporkan kepada saya bahwa Presiden kini telah se-tuju kembali ke UUD 1945.”

Tak berarti dalam diri Bung Karno tak ada kecenderungan menyukai apa yang dikehendaki militer: memberi cap buruk pada demokrasi—yakni cap ”liberal” atau ”Barat”. Sudah pada tahun 1945, sebagaimana yang tercantum dalam notulen yang merekam perdebatan antara anggota panitia persiapan kemerdekaan waktu itu, Bung Karno meminta dengan sangat agar hak-hak manusia dan warga negara tidak dicantumkan dalam undang-undang dasar Indonesia. Tak mengherankan bila sebelum ”Dekrit 5 Juli” ia juga termasuk penganjur utama ”demokrasi terpimpin”.

Tak mengherankan pula bila ia kemudian menganggap ”UUD 1945” dapat dipertahankan selama-lamanya. Tampaknya Bung Karno dan para pendukung ”UUD 1945” alpa, bahwa pada saat sebuah konstitusi diperlukan dan dijalankan, ia pun masuk ke dalam sejarah. Ia diuji, dan ia tergantung pada yang tak abadi. Tapi dalam riwayat Republik ini, ”UUD 1945” itu akhirnya diletakkan di atas sejarah, bagaikan pusaka.

Itu juga yang telah diperingatkan Asmara Hadi, seorang anggota Konstituante yang pernah dikenal sebagai seorang pengikut dan anak angkat Bung Karno. Sebagaimana dikutip dalam Aspirasi Pemerintahan Konstitusionil, Asmara Hadi ”menolak pendapat Soekarno bahwa UUD 1945 dapat dipertahankan selama-lamanya”. Pandangan seperti itu, menurut Asmara Hadi, ”bersifat sombong dan menghina generasi yang lebih muda—seakan-akan gene-rasi yang membentuk UUD 1945 merupakan generasi yang terbaik, puncak jenius bangsa yang tidak akan dapat dilampaui oleh generasi mendatang.”

Memang sebuah kontradiksi: di satu pihak ada kehendak kembali ke ”UUD 1945” yang menunjukkan sikap memuliakan sebuah keputusan masa silam yang ingin ”dipertahankan selama-lamanya”, di lain pihak ada retorika ”revolusi” yang, sebagaimana laiknya revolusi, hendak mengubah dunia jadi baru.

Memang kemudian ternyata—ketika kata ”revolusi” tak lagi sakti dan Bung Karno, sang ”Pemimpin Besar Revolusi”, dimakzulkan pada tahun 1966—kehendak mempertahankan ”UUD 1945” berlanjut dalam sebuah pemerintahan yang justru antirevolusi. ”Orde Baru”, yang didesain oleh pemikiran Angkatan Darat, adalah ”demokrasi terpimpin” dalam variasi lain.

Tapi seperti dalam revolusi, di dalamnya ada kehendak yang tak sabar. Ia mengasumsikan adanya subyek yang utuh dalam tubuh bangsa, untuk menggerakkan seluruh proses.

Sejarah membuktikan asumsi itu keliru. Pelbagai usaha membentuk sebuah subyek yang utuh—dengan penyatuan ideologis, dengan retorika yang diulang-ulang, dengan mithos tentang Pemimpin yang bagaikan gading yang tak retak—akhirnya gagal.

Maka sebuah sistem politik yang punya asumsi lain diperlukan: sebuah demokrasi yang tanpa ilusi, yang menganggap tak ada dasar a priori apa pun yang memberi posisi istimewa kepada seseorang sebagai sang Subyek. Artinya tak dapat kita elakkan pluralitas, tak dapat ditiadakan persaingan politik, dan tak mungkin ada kekuasaan yang mutlak membentuk masyarakat. Yang ada hanyalah hegemoni yang tak abadi.

Demokrasi dibuang dari Indonesia 5 Juli 1959 karena ia mengakui pelbagai tak itu. Pengakuan itu bukan pandangan negatif tentang hal-ihwal. Justru yang tak a priori, tak mutlak, tak tunggal dan tak utuh itu mengacu kepada sesuatu yang positif: tiap sistem akan berbatas kepada se-suatu yang tak dapat dijangkaunya.

Manusia selalu mengandung yang tak dapat dijangkau itu. Sebab itu akan selalu tampil liyan, ”sesama” yang ”beda”, yang tak dapat ditelan ataupun dimuntahkan sebuah sistem. Maka sebuah sistem politik harus siap menghadapi itu, menghargainya, dan mengelolanya. Tak mudah. Sistem apa pun tak mungkin jadi jembatan emas.

Asmara Hadi, yang pada tahun 1930-an dikenal sebagai seorang penyair, bahkan menyamakan sistem politik yang berdasar ”UUD 1945” dengan shiratal mustaqim, titian serambut dibelah tujuh menuju ke surga. Kita harus pandai-pandai berjalan di sana. Sebab, katanya, ”di bawah-nya terdapat api neraka kediktatoran dengan beribu-ribu lidah api.”

Ia benar. Sejarah Indonesia pernah menyaksikan itu sejak ”Dekrit 5 Juli”.

~Majalah Tempo Edisi. 21, 17 – 23 Juli 2006~