jump to navigation

Ada Revolusi di Bulan Agustus 1945 Agustus 13, 2007

Posted by anick in All Posts, Identitas, Indonesia, Revolusi, Sejarah.
trackback

gmmm.jpgADA sebuah revolusi di bulan Agustus 1945—meskipun tak ada pemberontakan. Di Jakarta hari itu tak ada gelombang massa yang menghancurkan sebuah penjara, tak ada tentara rakyat yang menjebol sebuah kekuasaan yang mencoba terus tegak. Di seberang sana, tak ada barikade, juga tak ada takhta yang bisa memberikan titah agar revolusi dipadamkan.

Pada pagi hari 62 tahun yang lalu itu yang tampak hanya sejumlah orang yang mendengarkan Bung Karno membacakan sebuah teks, yang kemudian disebut ”Naskah Proklamasi”. Pada pagi hari itu juga bendera Merah Putih dikibarkan, tapi tak di mana-mana, hanya di depan sebuah gedung tak begitu besar di Jalan Pegangsaan, Jakarta, tempat para pelopor kemerdekaan itu berkumpul.

Namun sesuatu berubah. Terutama dalam diri mereka yang mengalaminya. Setelah bertahun-tahun tertekan dan tersisih dalam proses menentukan sejarah tempat mereka hidup, hari itu orang bisa menyebut diri ”Indonesia” dan jadi ”merdeka”.

Revolusi memang sebuah transformasi: sejak saat itu sesuatu yang dialami segera jadi sesuatu yang dihayati—ketika orang mengartikulasikan apa yang terjadi dengan kata, lambang, mitos. Mereka memberi makna kepada semua itu, dan mendapatkan makna dari sana. ”Indonesia” waktu itu wujud politik dan geografi yang sebenarnya belum ada; tapi ia telah begitu berarti hingga kelak orang akan mempertaruhkan nyawa buat mempertahankannya.

Tak berarti semua itu serta-merta muncul pada 17 Agustus 1945. ”Indonesia” sebagai sebuah komunitas telah dianggit, diartikulasikan, dipaparkan, dan diberi makna sejak awal abad ke-20. Pada bulan Juni dan Juli 1945, di sebuah gedung lain di daerah Menteng di Jakarta, sebuah panitia bahkan telah bekerja berdasarkan anggitan itu. Tugasnya menyiapkan bentuk negara dan konstitusi bagi sebuah ”Indonesia” yang akan lahir.
Meskipun demikian, tak semua bisa dipersiapkan. Ada yang tak terduga-duga, ketika tiba-tiba sebuah kekosongan terjadi: di wilayah yang semula dikuasai Jepang ini tak ada lagi kuasa apa pun yang berdaulat.

Sejarah akhirnya memang bukan sebuah lorong lempang. Selalu ada kelokan mendadak. Revolusi sering ditulis sebagai ujung yang logis dari sebuah sebab sosial politik, tapi bahkan Revolusi Rusia—yang mengartikulasikan diri sebagai revolusi Marxis, bagian dari ramalan ”sosialisme ilmiah”—sebenarnya juga sebuah kejutan: perubahan besar di bulan Oktober 1917 itu dilakukan sejumput minoritas, sebuah partai atas nama kelas buruh di sebuah negeri yang masih agraris, dipimpin Lenin yang baru saja kembali dari hidup di pengasingan. Tapi sejak itu, Rusia tak pernah kembali seperti dulu, dan ”Revolusi Oktober” mengandung getaran yang menggugah.

Juga di bulan Agustus 1945 itu. Di Indonesia, sesuatu yang serba-mungkin telah berubah: revolusi itu jadi sebuah kata sakti yang kemudian membayangi terus politik Indonesia.

l l l

KETIKA Bung Karno membubarkan sistem demokrasi parlementer pada tahun 1958, ia membenarkan tindakannya sebagai ”penemuan kembali Revolusi kita”. Itulah judul pidato pentingnya yang kemudian dikenal juga sebagai ”Manifesto Politik”.

Tampak bahwa ”Revolusi”—karena getarannya yang dahsyat—tak dilihat sebagai sesuatu yang lahir dari keadaan serba-mungkin, sesuatu yang bisa jadi tapi bisa juga tidak. Dalam bahasa politik yang dipakai, ”Revolusi” adalah tuah. Ia sesuatu yang dapat berulang, dilanjutkan melintasi waktu. Dalam beberapa kalimatnya, Bung Karno bahkan membandingkannya dengan revolusi Amerika dan revolusi Rusia—sebuah klaim bahwa yang terjadi di Indonesia bisa jadi standar baru dalam sejarah dunia.

Saya tak menganggap Bung Karno berlebihan. Tapi ia tak melakukan sesuatu yang baru. Ia mengulangi cara memandang sejarah yang lazim pada masa itu: menafsirkan revolusi sebagai totalitas, juga sebagai sebuah jalan universal, kerja para pelaku yang kompak karena semua berdasarkan nalar atau mengikuti hukum sejarah.

Namun revolusi tidaklah sesederhana itu. Waktu itu agaknya dialami tapi tak disadari, bahwa hasil penting Revolusi Agustus 1945 adalah penegasan tentang peran apa yang disebut Claude Lefort ”tempat kosong” dalam revolusi itu—sebuah pembuka bagi kehidupan demokrasi.

Ketika orang Indonesia melihat Hindia Belanda runtuh dan kemudian Jepang jatuh, jelas bahwa di posisi pemegang kedaulatan itu ada sesuatu yang sudah seharusnya terbuka, kosong, untuk diisi oleh yang lain. Revolusi Indonesia, ditandai dengan Proklamasi Soekarno-Hatta, adalah sebuah langkah merebut tempat yang kosong itu—satu hal yang agaknya bukan bagian dari sejarah kemerdekaan India, Singapura, atau Malaysia.

Kejadian itu membuat pengertian ”politik”, la politique, punya sifat yang lebih radikal.
Ada heroisme dalam Revolusi Agustus, ada yang transformatif dalam kejadian itu—dan sebab itu ada sesuatu yang layak untuk dianggap indah dan dikenang terus. Tapi tiap revolusi nasional—yang jadi ciri perlawanan terhadap kolonialisme—mengandaikan sebuah bangunan bangsa yang pasti. Ketika pemerintah kolonial tak ada lagi, ”tempat yang kosong” yang ditinggalkan seakan-akan sudah dipesan selama-lamanya untuk sebuah himpunan politik tanpa konflik, tanpa kongkurensi. Dan revolusi, sebagai sesuatu yang transformatif, dibayangkan akan sanggup menghilangkan endapan masa lalu dan membentuk manusia baru: manusia yang bisa dipastikan seia-sekata.

Dengan kata lain, revolusi, sebagai mitos, justru menggarisbawahi sebuah citra-diri yang tanpa-konflik. Pada pertengahan tahun 1960-an Bung Karno berkali-kali menyeru ”penggalangan yang padu semua kekuatan revolusioner”, samenbundeling van all revolutionaire krachten. Tapi mereka yang hendak dibuat bersatu padu—PNI, NU, PKI, dan dapat dibilang juga ABRI—sebenarnya juga mereka yang bersaing, saling mengintai, dan saling menerkam. Pada dasarnya mereka tahu, siapa pun di antara mereka sah untuk mengisi ”tempat yang kosong” itu. Pada dasarnya mereka juga tahu, Bung Karno, sang ”Pemimpin Besar Revolusi”, tak akan dapat terus-menerus berada di sana.

Tak urung, revolusi Agustus yang ”ditemukan kembali” itu pun terbentang antara la politique—yang membuka terus-menerus sifat radikal, agar perubahan selalu terjadi dan kian demokratis—dan le politique, yang mengandaikan keutuhan bentuk sebuah bangunan kebersamaan—yang tak jarang akhirnya mandek, buntu, bahkan represif.

Akhirnya ”demokrasi terpimpin” pun gagal menggantikan demokrasi parlementer yang dicoba diterapkan di antara tahun 1946 dan 1958. Bagi saya, kegagalan ini bermula dari tafsiran yang salah atas revolusi. Revolusi ternyata bukan sesuatu yang punya ”rel” atau garis lurus. Revolusi ternyata tak sepenuhnya bisa melintasi waktu. Sebagian besar dari dirinya terjadi sebagai sebuah aksiden sejarah. Banyak elemennya yang tak bisa diulangi. Ia juga tak pernah bisa melintasi perbedaan dan sengketa yang timbul dalam perjalanan sebuah bangsa.

Di bawah ”Orde Baru”, antara 1966-1998, kata ”revolusi” memang telah ditanggalkan. Tapi di sini juga tampak usaha meniadakan la politique dari kehidupan masyarakat—sebuah lanjutan kecenderungan represif ”demokrasi terpimpin”, tapi dijalankan Presiden Soeharto dengan lebih luas dan lebih lama. Sebuah mis-en-scène disusun untuk memanggungkan Indonesia sebuah kesatuan yang stabil dan serba selaras.

Tapi tak ada sebuah bangsa yang serba selaras. Pemanggungan itu pun gagal memberikan makna bagi para pelaku politik dan orang ramai. Mis-en-scène itu akhirnya tak mampu lagi menampakkan mis-en-sense.

l l l

PEMANGGUNGAN—itu juga yang bisa dikatakan tentang demokrasi parlementer pada dasawarsa pertama setelah kemerdekaan. Sebagian pemimpin Indonesia, terutama Sjahrir, konon menyarankan sistem itu diterapkan agar Indonesia dilihat— tentu saja oleh Eropa dan Amerika—sebagai sebuah negara demokratis, yang tak merupakan kelanjutan model fasisme Jepang.

Tapi sebenarnya masih jadi pertanyaan, adakah para pelaku kegiatan politik dan orang banyak mendapatkan makna dalam panggung itu. Di tengah kesulitan ekonomi dan keterbatasan alokasi sumber kekayaan ke daerah, dibayang-bayangi Perang Dingin yang merasuk ke dalam politik dalam negeri, diintai ambisi militer yang menampik kepemimpinan sipil, demokrasi parlementer dengan segera kehilangan kemampuannya untuk jadi artikulasi rakyat.

Bung Karno—selamanya curiga kepada apa yang berbau ”Barat”—dengan segera menganggap sistem ini sebuah cangkokan.

Saya kira di sini kita menyaksikan bagaimana para pendukung demokrasi parlementer lebih memperhatikan adanya bentuk institusional—parlemen, mahkamah yang mandiri, dan pers yang bebas—sebagai formula. Hak seakan-akan diberikan, bukan hasil sebuah perjuangan yang melibatkan orang banyak. Sangat menarik, misalnya, bahwa di awal Oktober 1945 ada ketentuan dari Menteri Penerangan bahwa pers ”harus” merdeka. Dalam formula semacam itu, tak ada pengalaman transformatif seperti yang terjadi dalam sebuah revolusi.

Dengan kata lain, hak-hak asasi hanya mendapatkan makna jika direbut dari kondisi pengingkaran akan hak-hak itu—sebuah proses yang memang membutuhkan pengalaman sejarah yang pahit. Dalam dasawarsa awal kemerdekaan, pengalaman semacam itu tak cukup tebal dan melekat dalam ingatan. Ketika jauh di awal persiapan kemerdekaan Bung Hatta memperingatkan akan perlunya hak-hak asasi karena khawatir akan kesewenang-wenangan negara, orang mengatakan bahwa dia ”curiga” kepada negara. Orang tak mengira, beberapa dasawarsa kemudian kecurigaan itu memang beralasan.
Sebuah bagian yang sedih dari sejarah Indonesia kemudian memang terbentang. Tapi mungkin dengan itu kita bisa mendapatkan makna dari apa yang dulu dikatakan tapi tak begitu dihayati: kemerdekaan.

~Majalah Tempo Edisi. 25/XXXIIIIII/13 – 19 Agustus 2007~

Iklan

Komentar»

1. SëRAK - Agustus 14, 2007

Tapi mungkin dengan itu kita bisa mendapatkan makna dari apa yang dulu dikatakan tapi tak begitu dihayati: kemerdekaan.

Bagaimana menghayatinya kalau belum merasakan “kemerdekaan” itu 😆

2. Ndaru - Agustus 14, 2007

Mungkin waktu itu kita merdeka ‘terlalu’ cepat. Banyak yang kaget.. bahkan hingga sekarang. Tapi tak ada waktu yang lebih tepat untuk segera ‘menyadarinya’ ketimbang SEKARANG!

Panjang Umur Indonesiakoe!
dari anakmoe nun jauh di seberang lautan

3. Kang Adhi - Agustus 14, 2007

Revolusi menghasilkan ruang kosong. Kalau yang mengisi ruang kosong itu bertabiat sama dengan yang dulu mengisinya, itu revolusi gagal atau abortive revolution.

4. anna hape - Agustus 14, 2007

Dirgahayu Indonesiaku

5. ibra - Agustus 15, 2007

revolusi itu ada disini
di dada sebelah kiri

6. W.N.Padjar - Agustus 15, 2007

Jika Revolusi, sebagian besar dari dirinya, merupakan aksiden sejarah maka selama ini sejarah bangsa2 bukan hasil kerja manusia sepenuhnya.

Memang ada yg di luar perhitungan, yg di luar jangkauan pemikiran, yg luput dari observasi, yg untung2an, yg tidak bisa didaur ulang, yg menjadi penentu sejarah suatu bangsa. Mungkin lahirnya reformasi di republik ini setelah rentetan kejadian pada Mei 1998 dapat jadi contoh utk itu.

Namun setiap ikhtiar manusia untuk memperjuangkan haknya selalu punya arti. Apapun hasilnya.

7. aw@l.com - Agustus 15, 2007

Revolusi itu (Agustus) pasti ada dan berasalan, kekosongan yg tejadi tentu mengundang rasa ingin memiliki dan menciptakan moment dari sebuah KEMERDEKAAN. Betapa tidak, itu adalah sebuah kesempatan besar dan bagian daripada spekulasi untuk bisa mempunyai jatidiri bangsa. NAmun di balik itu smua, aksiden merupakan bagian daripada proses pengisian kekosongan itu, tidak serta merta sesuatu yg dikerjakan dg semangat Revolusi itu sll berhasil dg baik dan bermanfaat panjang. Ada bagian-bagian dimana sebuah perencananan jauh dari kenyataan yg dicita-citakan, karena sebuah kekosongan di bulan Agustus itu adalah potensi dimana eksistensi akan bisa menjadi sebuah simbol dan jatidiri sebuah bangsa. Dan mungkin semangat yg Revolusioner itu kurang selaras dg jiwa Patriotik. Dirgahayu INDONESIA…!!!!

8. raka - Agustus 16, 2007

selamat ulang tahun kami ucapkan…
semoga panjang umur kami kan doakan…

panjang umurnya… panjang umurnya serta mulia… serta mulia…. serta mulia….

yeah, postrevolusion is building ur country

9. laksamana - Agustus 16, 2007

Kita semua boleh saja berkoar2 tentang revolusilah, proklamasilah, heroismelah, demokrasilah, patriotismelah, dsj-dsj. Tapi mari kita lihat sisi kebetulan atau faktor kecil dari sebab musabab berdirinya NKRI. Kita tahu, kemerdekaan itu tak lepas dari apa yang terjadi di Hiroshima & Nagasaki sehingga Jepang menyerah tanpa syarat. Dan kedahsyatan the litle boy yang hantar oleh Anola Gay itu juga tak terlepas dari sepucuk surat Einstein yang ditujukan kepada pejabat militer AS kala itu. Dan sebuah surat itu juga hampir tak jadi dikirim oleh Einstein karena dibayangi oleh keraguan, tapi kemudian hanya karena sebuah mood, surat itu jadi dikirim dengan alasan relatif ringan.

Jadi, berdirinya NKRI sebenarnya tak terlepas dari sepucuk surat Einstein!

4 tahun kemudian, 1949, teks itu hampir saja jadi tak lebih dari macan kertas, karena Belanda kembali datang membonceng sekutu dan seluruh nusantara telah jatuh ketangan Belanda. Kecuali Aceh yang tak mau dicaplok Belanda karena kurang efisien, tanahnya tak seberapa besar tapi sangat sulit merebutnya, mending merebut sebagian besar sumatera, jawa, sulawesi, kalimantan dan irian yang begitu luas dan relatif gampang. Tapi Soekarno waktu itu datang ke Aceh dan memohon dengan air mata sama Daud Beureueh agar mengakui Aceh sebagai bagian dari Indonesia sehingga masih ada bagian dari Indonesia yang belum jatuh ketangan Belanda. Dari situlah muncul sebutan daerah modal oleh sukarno untuk Aceh, karena dengan eksistensi Acehlah perjuangan diplomatik bisa dilanjutkan dan dengan radio Rimba Raya, satu2nya sarana komunikasi publik yang masih aktif, pemerintah masih bisa berkomunikasi dengan masyarakat menyangkut eksistensi Indonesia. Sebenarnya Aceh bisa saja waktu itu meninggalkan Indonesia kembali tenggelam dalam kekuasaan Belanda. Daud beureueh waktu itu hanya meminta dispensasi agar di Indonesia diberlakukan syariat Islam sebagai imbalanya. Dan sukarno bersedia tapi tanpa hitam di atas putih. Dan Beureueh percaya sama Sukarno. Tak cukup sampai disitu, malah Beureueh menyuruh rakyat Aceh untuk mengumpulkan emas buat membeli 2 pesawat agar pejabat Indonesia lancar dalam berdiplomasi keluar negeri seperti Mesir dan India.

Nah, Apa yang terjadi ketika Beureueh menagih janji syariat Islam sama bapaknya Megawati itu? Pahlawan NKRI itu ingkar, dan ketika Beureueh melawan, pasukan dari Jawa dan bagian Indonesia yang lain di kirim oleh sukarno untuk menumpahkan darah di Aceh. Dan sampai sekarang masalah Aceh belum tuntas dan masih saja diwarnai dengan darah dan penculikan.

Dengan latar belakang berdirinya yang seperti itu, pantaskah NKRI berbicara tentang moral? Dan mampukah untuk tegak di hadapan kebenaran?

“menulis berita yang benar adalah sebuah ikhtiar menjaga agar manusia tetap jadi manusia, bukan anjing …”(4:88).

10. munggur - Agustus 18, 2007

setuju bila ‘revolusi’ dipandang sebuah pemberian makna yang baru. bukankah sejarah berubah tergantung penggubahnya.

pastilah revolusi juga berangkat dari hati nan tulus. juga bisa disisipi keinginan berkuasa. wajar sewajar-wajarnya melekat dalam manusia yang hidup berkelompok.

11. Dion. S.Soegijoko. - Agustus 18, 2007

Banyak luka-luka lama yang belum lagi sembuh……..bercampur luka-luka baru…..banyak kekecewaan, sakit hati…., merasa menjadi korban kezaliman….., merasa ditipu…., frustrasi dengan harapan yang luput dari gapaian….bahkan terasa semakin jauhhhhh…Tapi pertanyaannya adakah kita masih merasa INDONESIA adalah kita ? Masih inginkah kita akan BANGSA dgn NEGARA INDONESIA ? ataukah kita malah ingin kembali menjadi …maaf…”kepingan-kepingan” yang bernama Aceh – Batak -Minangkabau – Melayu – Sunda – Jawa – Madura – Bali – Manado – Makassar -Flores – Papua dan seterusnya ? Mampukah kita bersama memeluk agama sebagai “memeluk rahmat” (yang berarti memperlakukan “yang berbeda dengan kita sebagai SESAMA kita ?) atau malahan sebaliknya menjadikan agama sebagai “laknat” yang akan menjadikan kita sebagai monster-monster haus darah karena mengejar KUASA dunia ?………dengan memanipulasi (sadar atau tidak sadar…).Masihkah ” INDONESIA rumah bersama” menjadi kerinduan kita ?

12. Teungku - Agustus 25, 2007

FYI
Batak, Minang, Sunda, Jawa, Bugis, Madura pasti tak akan mau dan sanggup berdiri sendiri karena mereka adalah benalu bagi NKRI ini. Sedangkan Kalimantan, Melayu, Papua dan Aceh adalah sapi perah NKRI.
Para benalu itu pasti berjuang mati2an utk tegaknya NKRI dengan dalih nasionalisme dan ukhuwah islamiah, padahal untuk perut mereka.
Para sapi perah tak bisa melawan karena minoritas.

Oo! Keadilan, betapa mahal dan jauh dikau kini.

13. taufiq - September 8, 2007

oh, rumput yang tumbuh di kaca-kaca
panggilkan aku sedikit sunyi dari dunia yang tak pernah kunjung penuh ini…

duh Gusti, ajari aku bersuara
lirih
seperti goenawan mohamad
ini

suwun,taufiq


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: